DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; BAB III Kabupaten/Kota; BAB IV Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Basil Tembakau; BAB V Koordinasi Dan Pelaporan; BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 .tentang ·· Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara Tahun -: 2022, telah mengamanahkan pembagian Dana Bagf.Hasil _ .: Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah ·Pfovirisida'.ri -.•. · Pemerintah Kabupateu/KotaTahun Ariggai·an2022;. · . · ·. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pernerintah .. -: . Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repμblik Indonesia Tahun 1945; . .· -·•- · -• , •
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 . tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i995 Nom,6t ... 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor' 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undarig-Undang: Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Perubahan Atas Undang- .· ·. Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 105; · r- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4755); .
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarig Pembentukan Peraturan Perundang-Undartgan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ·· 'Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor < 5234) sebagaimana telah diubah dengan .Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Uri.dang Undang Nom01~ 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .,. (Lembaran . ,Nega.d1) Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan. Lembaran Negara R~p~-~!~-~ Indonesia Nomor 6398); rangka Mendukung .Penanganan Paridel'tli C6fbtia. . \firμ$ i >•... ·.··• ....· . Disease 2019 (COVID'..19) dan JJampak'l.1.ya.; > .·. . . . . . . . . .·
11.Peraturan Menteri .•.. Keuangan•.· Nomor··•.11s/PIV1K.U'7/2P2i·····.· .·. tentang Penggunaan, ... Pemantauan dan<Evaluasi banf:l. ]3a.gf. Hasil Cukai Hasil Tembakau; · · ···· · ·. .·. · .·· · · · · · 10. 9. : . · ..
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 1-Iubμngan · Keuangan Antara . Pemerintah . Pusat dan :Pe111erintahari Daerah, (Lembaran Negara Republik I11dor1e~ict 1'ahu11 gog2 i>···· Nomor 4, Tambahan Lembaran ·Negara RepubHKJndon.esia··. Nomor 6757); .·. · · · ·· · · · .· · · .
7.Undang-Unda11g• Nomor. 9 .Tahun. 2022 tenfEthg\Px-oyi11si i .····.•· Kalimantan Barat . [Lembaran Negara Republik In.clon~si~ . .:': Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lemba1~fu1. Negarai Republik Indonesia Nomor 6780); ·..... ·.· .... ··.. ···•·.·· \ ··.··• • •• • r
8.Peraturan PresidenNomor 104 'fahun.202lt~ntapgRir1cial1. .'. .••.. ·•.· ... ·•·· · ... Anggaran Pendapatan ···~an )Belanja l'Tega.r~. Tahtni 2022·/> 5.
4.Undang-Undang Nomor . 23 . Tahun < .". tehta.11g . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. RepublikJndoi1esia.···. Tahun 2014 Nomor 244, Tainbahan. Lernbaran(Nega.ra. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah; clh11:>ah beberapa kali dan terakhir denganUndangUrida.11gNorilor1 ': Tahun 2022 tentang .Hubungan Keuangan. aritara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan -: Da.etah<(Len1bara.n Negara Republik. · Indonesia Tahun .·. 2022 ..· No1rior 4, .· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior. 67Sn; .

Pasal 2

~:!:n~:t ~~:;,~11:a!~~i~n~tz1~r~rtirt~1ltiif·Hf> :1:: Sebesar Rp. 394.598.00o,~.(Tiga.Ra.tus.Sembi1ar1 :P#lt1ITi.E111pat i .. Juta Lima Ratus Sembilan PuluhDelapan.RibuiR.upia:11).> ·.· ....··· .. ·· ... 6. disingkat DBH . CHT .adalah bagian cla.ri fraiisfef ~e c:l~¢i'~/ i .' . yang dibagikan kepada .provirisi pe11gha_$il cukfli c:la11/a.ta.1.1/··i·. Provinsi penghasiltembakau. · · ·. ·· · · · · .·

7.Anggaran Pendapatan-dan ···.·Belanja···•.•·•.Nega:ra•....iyar1g.. /~i1~11jcit»y}·•••··············•.•························/·\i/•·••i····· ! .••..•.• ··.\•.••· disingkat APBN··.• . adalah. • .rencana keuarigafi .f<1.l}U.l1a.11 > ·.··.·. pemerintahan negara yang -.·.disetujui·.•.oleh•.. iDewart Pef\\Ta.ltil&11./·.· .. ...·· S. ;:;:;~ p~~~ia~~t:• B1:ff1kn~ae•;~~~~s:i~~lr~(/j)(il~ pemerin tahan daerah yang ·. disetujui oleh .:bewa.n.. iPerwa.kiiarr > • ··• · ·.··.· '. '. Rakyat Daerah.

BAB II

ALoKAsr DANABAGr HASIL cukArHAsrLTEMBA.kAtr ·. · · 5.

Pasal 1

~-~:::·:~::::~::u~~~::::::::::~:t=· .{ (./!< ~: ~::::::n:::1 0::::t K:::::::1;::tl\ dL Pr()11l11~{T

4.;:::: B~::;.ah adalah Gubernur · seba&ai<Ii,Jr/ c··· penyelenggara .pemefintahan··. ·.·······daerah\... iiyar1~ <\>111¢1~irr1bili .i (/i < ..•. >i.i/i···. pelaksanaan urusan pemerintahan yang 111enjaclfke~enai1ga11 .:·.·•·.··•····· .· · Provinsi Kalimantan Barat. · · · · · · · .· .· ·· · · .. · · · ·· · · MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL CUKAI :HASIL - 3 - . -. > ··•··.······
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor · 2/f/f.4~67/Qp'l} ten tang Rincian Dana Bagi. Hasil CGkai Hasn Jemhakau ·.· Menurut Daerah Provinsr/Kabupatenr Kota Tahun Anggarf1-Ii · 2022; Menetapkan Alokasi DBH CHT untuk Pemerintah Provirrai dan Pemerintah' Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaiinaria/dima.ksud .: dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran ya11g n1erupakan -: · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 'Guberriur 'ini.

Pasal 6

a.Kota Pontianak;
b.Kabupaten Mempawah;
c.Kabupaten Sanggau;
d.Kabupaten Sintang;
e.Kabupaten Kapuas Hulu;
f.Kabupaten Sambas;
g.Kabupaten Landak;
h.Kabupaten Ketapang;
i.Kabupaten Sekadau; J. Kabupaten Melawi; dan
k.Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yaitu:

Pasal 5

Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasl:113 h uruf b, yaitu:

a.Kabupaten Bengkayang;
b.Kabupaten Kubu Raya; dan
c.Kota Singkawang.

Pasal 4

a.30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
b.40% (empat puluh persen] untuk Kabupaten/Kota Penghasil: dan
c.30o/o (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

BAB III

KABUPATEN/KOTA Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut:

Pasal 3

(3)Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaaan ))BH CHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH .CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mented Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
1. a.Direktur .Jenderal Bea dan Cukai;
2. b.Menteri Pertanian c.q. Direktur .Jenderal Perkebunan;
3. c.Menteri Perindustrian c.q. Direktur .JenderalPengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal IndustriAgro;
4. d.Menteri Kesehatan c.q.Sekretaris .Jenderal; dan
5. e.Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur .Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(1)Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH . ..· kepada Gubernur dan Menteri Keuangan • Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Berdasarkan laporan realisasi penggunaan JJBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GubernurMeriyusun laporan konsolidasi realisasi pengunaan DBH CH'f setiap semester.

Pasal 9

Dalam perumusan program yang didanai dari DBH Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 8

BABV KOORDINASI DAN PELAPORAN

(1)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, digunakan untuk mendanai program:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan Industri;
3. c.pernbinaan Lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; clan/ atau
5. e.pernberantasan barang kena Cukai Ilegal,
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program .Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas clan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengur1dangan. Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalirnantan Barat. · KETENTUAN PENUTUP DBH CHT di anggarkan dalarn APBD sebagai pendapatan dari dana transfer ke daerah. Pasal 10 1--~1__3_.~K-rO_T_A~S__IN_G_I_(A_W~A_N_G~~~~~~-'--jR.~p_. -'--'--'---'----'-'--~-'--~~--'- C KABUPATEN/KOTANON PENGHASIL

2.KABUPATENKUBU RAYA R
1.KABUPATENBENGKAYANG R B KABUPATENPENGHASIL RA PROVINSIKALIMANTANBARAT NO PROVINS!DAN KABUPATENKOTA BESARANDANA BAGI BASIL CUKAJHASILTEMBAKAU TAHUN ANGGARAN2022 LAMPIRAN PERATURANGUBERNURKALIMANTANBARAT NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINS! DAN PEMERINTAH KABlJPATEN/KOTA 'fA.HlJN .· ANGGARAN2022

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

ALoKAsr DANABAGr HASIL cukArHAsrLTEMBA.kAtr ·. · · 5.

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

KABUPATEN/KOTA Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

ALoKAsr DANABAGr HASIL cukArHAsrLTEMBA.kAtr ·. · · 5.

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

KABUPATEN/KOTA Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021