Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT PSRLU Mulia Dharma adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai wilayah kerja dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
7.Kepala UPT adalah Kepala UPT PSRLU Mulia Dharma.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
1 1 . Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. - 5 SEKDAASISTEIN I HKUM
12.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduld Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17.Pelayanan Sosial adalah segala bentuk kegiatan pertolongan sosial yang diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para korban (klien) agar dapat mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.
18.Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani,dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
19.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
20.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2 1 . Bimbingan sosial adalah salah satu cara dan upaya serta langkah untuk mengetahui dan menindaklanjuti penyandang masalah terhadap masalah yang dihadapinya, untuk diajak dan dibimbing ke arah perbaikan dalam kehidupan pribadi dan pergaulan masyarakat.
22.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23.Dihapus.
- 6
24.Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
25.Assesment adalah pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta penyusunan program rehabilitasi.
26.Penyaluran adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada klien untuk kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat atau bekerja secara normatif.
27.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
28.Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
2.Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: