DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU; PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU; PEMANTAUAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, Gubernur menghitung pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya, dan

Menetapkan

menetapkannya dalam Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
9. 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7);
11. 12.Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135);
12. 13.Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 60);
13. 14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Pagu alokasi DBH CHT tahun anggaran 2024 Daerah Provinsi sebesar Rp.869.195.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 3

Pembagian Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut :

a.26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) untuk Provinsi;
b.40,00% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
c.33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) untuk Kabupaten/Kota Lainnya.

Pasal 4

Rincian DBH CHT Tahun 2024 untuk bagian Pemerintah Daerah dan masing-masing bagian Kabupaten/Kota Penghasil serta bagian Kabupaten/Kota Lainnya berdasarkan pembagian alokasi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan sesuai rincian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

a.kabupaten Bengkayang;
b.kabupaten Mempawah;
c.kabupaten Kubu Raya; dan
d.kabupaten Sintang.

Pasal 6

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan sesuai rincian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

a.kota Pontianak;
b.kota Singkawang;
c.kabupaten Sanggau;
d.kabupaten Ketapang;
e.kabupaten Sambas;
f.kabupaten Landak;
g.kabupaten Kapuas Hulu;
h.kabupaten Sekadau;
i.kabupaten Melawi; dan
j.kabupaten Kayong Utara.

Pasal 7

Alokasi DBH CHT untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

(1)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai program:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk teknis pengaturan dalam penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Dalam perumusan program yang didanai dari DBH CHT, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 10

(1)Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
(3)Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaaan DBH CHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan :
1. a.Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. b.Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
3. c.Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
4. d.Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal; dan
5. e.Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022