DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, Penghitungan Dan Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB, Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
10.Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4.Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN- KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, termasuk didalamnya delivary van, blind van, pick-up, light truck, dan truck.
11.Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12.Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak dibidang angkutan umum.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
16.Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
17.Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
19.Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20.Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body .
21.Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
22.Chassis adalah rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan, mesin serta penumpang. Biasanya Chassis dibuat dari kerangka besi/baja yang berfungsi memegang body dan mesin engine dari sebuah kendaraan.
23.Nilai Jual Chassis adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kerangka besi/baja yang berfungsi memegang body dan mesin engine dari sebuah kendaraan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan:

a.Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;
c.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
d.Kendaraan Bermotor ubah bentuk dan ganti mesin

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya;
b.mobil bus yang terdiri dari microbus, bus dan sejenisnya;
c.mobil barang yang terdiri dari pick up, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
d.mobil roda tiga;
e.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

(1)Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2017.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
5. e.blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
6. f.pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
7. g.mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
8. h.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
9. i.light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
10. j.truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 7

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.untuk kendaraan pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB;
2. b.untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau barang, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan PKB;
3. c.untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBN-KB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB atau sebesar 1% (satu persen) untuk BBN-KB penyerahan kedua.
(3)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil Lelang Negara/Daerah atau Dump TNI/POLRI, ditetapkan Bea Balik Nama sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
(3)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN- KB.

Pasal 9

(1)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang, memenuhi persyaratan ijin usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(3)Apabila kendaraan bermotor angkutan umum orang dan atau barang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengenaan PKB dan BBNKB dihitung sesuai dengan tarif kendaraan pribadi.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)Nilai Jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(3)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 11

(1)Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan/atau
3. c.besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
(2)Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang dan/atau barang;
2. b.penangkap ikan;
3. c.pengerukan; dan/atau
4. d.pesiar, olahraga atau rekreasi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…