DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti SPBE itu sendiri, Arsitektur SPBE, dan Tim Koordinasi SPBE, Penyelenggaraan SPBE, Penilaian SPBE, Keterpaduan Layanan Digital.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;

c.bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6780);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. 10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. 12.Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, piranti lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
17.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
20.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
21.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
22.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Provinsi dan yang memiliki nilai manfaat.
23.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
27.Pemantauan adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28.Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1)SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Daerah.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Daerah secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Daerah.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE Daerah.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.Penyelenggara SPBE;
e.Kolaborasi SPBE; dan
f.Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.arsitektur SPBE;
2. b.peta rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.proses bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.infrastruktur SPBE;
7. g.aplikasi SPBE;
8. h.keamanan SPBE; dan
9. i.layanan SPBE.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat :
1. a.menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau Pemerintah Provinsi lain; atau
2. b.menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
(5)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh:
1. a.PD yang yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi, terkait penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Layanan SPBE; dan
2. b.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terkait penyusunan Arsitektur Data dan Informasi SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE, dan Arsitektur Keamanan SPBE.
(6)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(7)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi referensi dan domain arsitektur SPBE yang terdiri dari :
1. a.proses bisnis;
2. b.data dan informasi;
3. c.infrastruktur SPBE;
4. d.aplikasi SPBE;
5. e.keamanan SPBE; dan
6. f.layanan SPBE.
(8)Arsitektur SPBE diterapkan di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
(9)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu 1 (satu) tahun sekali.
(10)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan :
1. a.perubahan arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur-unsur SPBE; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(11)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.Tata kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit TIK SPBE.
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
(4)Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
1. a.PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan RPJMD; dan
2. b.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menjadi pedoman :
1. a.menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau Pemerintah Provinsi lain; atau
2. b.menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
(7)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun sekali.
(8)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan peta rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(9)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah wajib mendapat rekomendasi dari Koordinator SPBE Daerah.
(4)Reviu Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Reviu Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan:
1. a.Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
3. c.Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh :
1. a.PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi; dan
2. b.PD yang menyelenggarakan proses bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(4)Reviu Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi bisnis proses.
(5)Reviu Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah.

Pasal 9

(1)Data dan Informasi SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disediakan, dikelola dan digunakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan informasi serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4)Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dilaksanakan oleh PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan Dinas.

Pasal 10

(1)Infrastruktur SPBE Provinsi terdiri atas :
1. a.Pusat Data Pemerintah Daerah;
2. b.Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
3. c.Sistem Penghubung Layanan.
(2)Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan tertentu.
(3)Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(4)Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
(5)Pelaksanaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018