Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Ketentuan Umum; Pemberian Keringanan Dan Pembebasan; Waktu Dan Tempat Pelayanan; Ketentuan Penutup
Ketentuan Umum; Pemberian Keringanan Dan Pembebasan; Waktu Dan Tempat Pelayanan; Ketentuan Penutup
KARO PERANGKAT DIIJZl!Afl ASY!ITE.'l l HUKUl\1 PE:MRAKARSA
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat;
AS!STE!I !
157);
1 1 . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5);
lL\RO IfU!{UI\I
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINS! KALIMANTAN BARAT.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
Kt"1....�0 IXUTU)l\I Pl!:Rl'-.HCHtAT Dl>Jffl.AU Pt:MRA'!{MSA
Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan PKB, Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua Serta Pembebasan BBNKB Kedua di Daerah.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini antara lain :
BAB II PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Bagian Kesatu Pengurangan PKB
BAB II
Keringanan PKB Kendaraan Bermotor untuk kendaraan yang menunggak 4 (empat) tahun mendapatkan keringanan pokok tunggakan sebanyak 25°10 (dua puluh lima persen) dan untuk kendaraan yang menunggak 5 (lima) tahun atau lebih mendapatkan keringanan pokok tunggakan sebesar 40% (empat puluh persen). Bagian Kedua Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua
Bagian Ketiga Pembebasan BBNKB Kedua
Pembebasan BBNKB Kedua sebesar 100°10 (seratus persen) dari Pokok BBNKB. BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN
BAB III
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksa.nakan pada seluruh unit pela.ya.na.n penda.pa.ta.n di Daerah.
!CARO PERAliCUt.AT OAZRAH PJ!!f!Rfi}i'.ii.RSA
Pemberian keringanan PKB, pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN1ffi Kedua serta pembebasan BBNKB kedua berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 1 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal [3 D ')c,w\',lc;,:L .�0·2�-::, {,'QUBERNUR KALIMANTAN BARAT,f r ,..- Diundangkan di Pontianak pada tanggal _'i;,o .)M,,,,.,, ': •7,.,,1.·7 SEK ETARIS DAERAH PR INSI KALIMANTAN BARAT, , HARI SON BERlTA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR G ,,,,�....._ :],-,��·
Membuka PDF…
Dokumen