menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahubn 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
8.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Orang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantam Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.