DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021

Nomor: 44
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang Dan Pemutakhiran Data, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminatif;
b.bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif, akuntabel dan transparan;
c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru oleh Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. 3.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301); 1 KARO PERANGRAT DAERAH EMRAKARA ASISTEN I
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 2 KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA ASISTEN I SEDA MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

pendidikan yang formal dalam setiap Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan 10. 9. 8. 6. 7. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 4. 5. 11. 12. 13. jenjang dan jenis Pendidikan. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ atau setara SD/MI. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP. 3 KARO PERANGAT DAERAH i ASISTEN I SEDA HUKUM PEIMRAKARA . / ' < t I 14.SekolahLuarBiasayangselanjutnyadisingkatSLBadalahbentukSatuan PendidikanformalyangmenyelenggarakanlayananPendidikanbagipeserta didikberkebutuhankhususyang memilikitingkatkesulitandalammengikuti prosespembelajarankarenakelainanfisik,emosional,mental, dan/atau sosial padajenjangPendidikanmenengahyangbersifatsegregatif. 15.DayatampungadalahkapasitasSatuanPendidikandalammenampung pesertadidikyangditerimapadaawaltahunpelajaran. 16.Zonaadalahkawasanatau areayangmeliputibeberapawilayahadministratif pemerintahantingkatkecamatandan/ataudesa/kelurahandalamjarak terdekatdenganSatuanPendidikanyangdiselenggarakanPemerintahdan ditetapkanolehPemerintahDaerahProvinsiberdasarkanusulandari MusyawarahKerjaKepalaSekolah(MKKS),MusyawarahKerjaPengawas Sekolah(MKPS). 17.Afirmasiadalahsalahsatujalurpenerimaanpesertadidikbaruyang memberikanpenegasandanpenguatanuntukmemberikanlayanan akses .---.,Pendidikankepadakelompokpesertadidikyangberasaldari keluarga ekonomitidakmampu.
18.RombonganBelajaradalahsatuankelompokpesertadidikyangterdaftar padasatuankelasdalamsatusekolah.

Pasal 2

(1)PeraturanGubernurini dimaksudkansebagai pedomanbagi penyelenggara pendidikan,pendidik,tenagakependidikan,danpesertadidikdalam pelaksanaanPPDBdiDaerah.
(2)PeraturanGubernurinidisusunbertujuan untukmemberikankesempatanbagi warga negarausiasekolahdalammemperolehlayananpendidikanyang berkualitassertamendorong peningkatanakseslayananpendidikan. BABII MekanismePenerimaanPesertaDidikBaru BagianKesatu PenerimaanPesertaDidikBaru Pasal 3
(1)PPDB dilaksanakansecara: a.objektif,yaitu penerimaan pesertadidik,baikpesertadidikbarumaupun pindahan harusmemenuhiketentuanperaturanperundang-undangan, ketentuanumumdanpetunjuk teknis; b.transparan, yaitu pelaksanaanpenerimaanpesertadidik bersifatterbuka dandapatdiketahuiolehmasyarakat termasukorangtuasiswa,untuk menghindarkanpenyimpangan-penyimpanganyang mungkin terjadi;dan 4 h KAROPERANGKATDAERA ASISTENISEKDAt HUKUMPEMRAKARSA �1 } ( ,.0
1. c.akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(1)Persyaratan Calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, terdiri atas:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP /sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP /sederajat.
(2)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. a.menyelenggarakan Pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
(3)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan kepemilikan ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem Pendidikan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEDA HUKUM PEMRAKARA .{( r ¥ K

(2)Domisili Calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali calon Peserta Didik.
(3)Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2), diterbitkan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
(4)Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh calon Peserta Didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
1. a.bencana alam; clan/atau
2. b.bencana Sosial

Pasal 11

Ketentuan wilayah zonasi sebagaimana climaksucl clalam pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1)Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB clalam 1 (satu) wilayah zonasi.
(2)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi clalam wilayah zonasi yang telah clitetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
1. a.jalur afirmasi; atau
2. b.jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

( 1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili Calon Peserta Didik baru dengan sekolah.

(2)Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.sebaran sekolah;
2. b.data sebaran domisili calon Peserta Didik baru; clan
3. c.kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
(3)Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai clengan jenjang Pendidikan.
(4)Dinas memastikan semua satuan Pendidikan telah menerima Peserta Didik clalam wilayah zonasi yang telah clitetapkan.
(5)Penetapan wilayah zonasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. 7 ·. KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN T SEIC.DA UU PEIMRAKARSA •. E \ ° ( .
(6)Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
(7)Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
(8)Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

(1)PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi Calon Peserta Didik Baru:
1. a.berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
2. b.penyandang disabilitas.
(2)Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
(3)Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
(4)Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 15

(1)PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
(2)Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
(3)Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik anak guru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. 8 KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEIKDA HUM PEMRAKARSA l 7 } ( l I
(4)Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 16

( 1) PPDB melaluijalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:

a.rapor yang dilampirkan denga:n surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
b.prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

(2)Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
(3)Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (ena:m) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal penda:ftaran PPDB.
(4)Jalur prestasi berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b, berdasarkan komponen prestasi non-akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021