DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2019

Nomor: 46
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Bentuk, Kategori, Jumlah dan Persyaratan Pemberian Penghargaan; Prosedur Pengusulan PNS Teladan; Penilaian PNS Teladan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daemgan rah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, rubahan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Nega 2014blik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etilc Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa clan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11.Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerinta.h Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 60).
12.Peraturan Gubernur Nomor 76Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 76). Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah pegawai yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
7.Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Lencana KORPRI Emas.
8.Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui dilingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya.
9.Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pemberian Penghargaan PNS Teladan dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Daerah.
(2)Pemberian Penghargaan PNS Teladan bertujuan untuk:
1. a.Memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat fisik, mental dan spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif;dan
2. b.Mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan PNS Teladan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian penghargaan mencakup:

a.Bentuk, Kategori, Jumlah dan Persyaratan Pemberian Penghargaan;
b.Prosedur Pengusulan PNS Teladan;
c.Penilaian PNS Teladan;dan
d.Pembiayaan.

BAB III

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan.
(2)Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.Piagam;dan
2. b.Lencana KORPRI Emas.

Pasal 6

KategoriPNSTeladan,terdiridari: a.JabatanPimpinanTinggi; b.JabatanAdministrator;dan c.JabatanPengawas/Pelaksana/FungsionalTertentu.

Pasal 7

(1)Jumlahpenghargaanyang diberikankepadaPNSTeladanpaling sedikit3 (tiga)orangdanpalingbanyak10(sepuluh)orang.
(2)PenghargaanPegawaiNegeriSipilTeladansebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkandenganKeputusanGubemur.

Pasal 8

(1)CalonpenerimapenghargaanPNSTeladanhamsmemenuhisyarat sebagaiberikut: a.syaratumum;dan b.syaratadministrasi.
(2)Syaratumumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa adalah: a.taatdansetiakepadaPancasiladanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; b.tidakpemahdipidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilanyang telahmempunyai kekuatanhukumtetap; c.tidakpemahdijatuhihukumdisiplintingkatberat,sedangdanringan berupategurantertulisdanpemyataantidakpuas; d.daftarpenilaianprestasikerjaPNS, palingkurangbemilaibaikdalam jangkawaktu2(dua)tahunterakhir; e.memilikimasakerjapalingkurang15(limabelas)tahunsebagaiPNS padaPemerintahProvinsiKalimantanBaratsecara ternsmenerus tanpaterputus; f.belumpernahmenerimaLencanaKORPRIEmassebelumnya; g.diusulkanolehKepalaPerangkatDaerahyang bersangkutan; h.lulusseleksi yang dilakukanolehTimPenilaisesuaidengankriteria yang ditetapkan.
(3)Syaratadministrasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, meliputi: a.fotokopiSK PangkatTerakhir(dilegalisirolehkepegawaianPerangkat Daerahmasing-masing); b.fotokopi PenilaianPrestasiKerjaselama2(dua)tahun terakhir, minimal kategoribaik(dilegalisirolehkepegawaianPerangkatDaerah masing-masing); c.membuatDaftarRiwayatHidupditandatangani yang bersangkutan dandiketahuiKepalaPerangkatDaerah; d.melampirkansegalabentukpiagam penghargaan yang pemah diperolehselamadiangkatsebagaiPNS(jikaada); e.melampirkanFotoberwama ukuran4x 6 sebanyak; f.melampirkanFormPenilaiandari atasanlangsung;dan g.keseluruhanpersyaratandibuatdalam2(dua)rangkapyang dimasukkan kedalam amplopcoklat.
(1)SekretarisDaerah Provinsi KalimantanBarat menerbitkan surat mengenai usulan penerimapenghargaan PNS Teladan kepadaPerangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat.
(2)Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan maksimal 1 (satu) orang calon penerima penghargaan PNS Teladan clan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
(3)Tim Penilai melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian.
(4)Dari hasil penilaian, diusulkan Calon Penerima Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan akan diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN PNSTELADAN Pasal 9

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS Teladan tingkat Daerah dan dapat diikutkan pada kegiatan serupa tingkat Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENILAIAN PNS TELADAN

Pasal 11

(1)Untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan dibentuk Tim Penilai.
(2)Tugas Tim Penilai adalah meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil serta mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.
(3)Pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Meneliti kelengkapan berkas usulan yang diterima dari Perangkat Daerah, dalam hal usulan tidak lengkap tidak diikutsertakan dalam seleksi;
2. b.Menyeleksi dan pemilihan Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;dan
3. c.Mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk ditetapkan.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
1. a.Gubernur Kalimantan Barat;
2. b.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 (lima) orang;
4. d.Pejabat Administrator sebanyak 2 (dua) orang;
5. e.Pejabat Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang;dan
6. f.Pejabat Fungsional sebanyak 1 (satu) orang.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…