DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2017

Nomor: 47
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Uang Daerah, Penambahan Dan Pengurangan Uang Daerah, Rekening Bank Milik Bendahara Umum Daerah, Rekening Bank Perangkat Daerah, Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah, Bunga Dan/Atau Jasa Giro Serta Biaya Pelayanan, Anggaran Kas, Penyusunan Anggaran Kas, Perencanaan Kas Pemerintah Daerah, Pengelolaan Kekurangan Dan Kelebihan Kas Umum Daerah, Investasi Jangka Pendek, Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. Penempatan uang daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernurini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 47, 2017 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis PD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. 14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD. No. 47, 2017 15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD. 16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD. 17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPT/unit kerja. 18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPT/unit kerja. 19. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD/unit kerja pada PD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamaan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 20. Uang Daerah adalah uang yang ada pada Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh BUD dan uang pada No. 47, 2017 Bendahara Penerimaan Daerah serta Bendahara Pengeluaran Daerah. 21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 24. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. 25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode. 26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. No. 47, 2017 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 29. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 32. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. 33. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 34. Investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). No. 47, 2017 35. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lainnya yang sejenis. 36. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 37. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dilakukan pengelolaan dana kas pemerintah daerah adalah untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana kas daerah yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. (2) Tujuan dilakukan pengelolaan dana kas pemerintah daerah adalah untuk menjaga posisi kas daerah sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengantisipasi terjadinya kekurangan kas dan apabila terdapat kelebihan kas dapat dilakukan investasi untuk memanfaatkan kelebihan kas tersebut. No. 47, 2017 BAB III UANG DAERAH

Pasal 3

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Umum Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. BAB IV PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN UANG DAERAH

Pasal 4

Penambahan uang daerah bersumber dari: a. penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan/atau c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pasal 5

Pengurangan uang daerah diakibatkan oleh: a. belanja daerah; No. 47, 2017 b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan/atau c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. BAB V REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Indonesia dan/atau Bank Umum yang sehat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah. (2) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Gubernur sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus disertai dengan naskah perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

Pasal 8

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya mencakup: a. para pihak yang melaksanakan perjanjian; No. 47, 2017 b. jenis pelayanan yang diberikan; c. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank; d. pelimpahan saldo rekening penerimaan dan pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah; e. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening; f. mekanisme perlakuan biaya administrasi dan jasa giro baik di rekening BUD maupun di rekening PD; g. pemberian imbalan atas jasa pelayanan; h. kewajiban menyampaikan laporan; i. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan j. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

(1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah paling kurang sekali sehari pada akhir hari kerja. (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur mengatur pelimpahan secara berkala dengan Keputusan Gubernur. No. 47, 2017

Pasal 10

(1) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Rekening pengeluaran dioperasikan untuk belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui LS dan juga untuk membayar UP/GU/TU kepada bendahara pengeluaran. (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB VI REKENING BANK PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat PD/UPT/unit kerja, dapat dibuka rekening bank atas nama PD/UPT/unit kerja. (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara No. 47, 2017 Penerimaan Pembantu dapat membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah. (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka rekening bank atas nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah. (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah. (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan bank yang ditunjuk. (6) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (5) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur mengatur pelimpahan secara berkala dengan Peraturan Gubernur. (7) Rekening pengeluaran PD/UPT/unit kerja digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja PD/UPT/unit kerja melalui uang persediaan, tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada PD/UPT/unit kerja. No. 47, 2017 BAB VII REKENING MILIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 12

(1) Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD dapat membuka rekening BLUD. (2) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Penerimaan BLUD dapat membuka rekening penerimaan BLUD. (3) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening pengeluaran BLUD. (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1), sampai dengan ayat (3), harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah. (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), digunakan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana BLUD yang bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d. APBN; dan e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. BAB VIII BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…