(1)Pelaksana SPT menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat penandatangan SPT dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.
(2)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
a.SPT yang sudah ditandatangani;
b.SPPD yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
c.tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
d.Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
(3)Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(4)Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (3) tidak dilaksanakan maka PA/KPA dapat mempertimbangkan untuk tidak membayarkan biaya Perjalanan Dinas berikutnya.
(5)Dalam hal pelaksana SPT merupakan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
a.SPT yang sah;
b.SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
c.kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT;
e.laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
f.tiket pesawat dan boarding pass, khusus perjalanan dinas biasa dengan tujuan luar daerah.
(6)Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Januari 2024 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Januari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd MOHAMMAD BARI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Abussamah, S.STP.,M.AP. Pembina Tk. I (IV/b) 19820416 200012 1 001 LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KOP SURAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Nomor :
1.Pejabat berwenang yang memberi perintah
2.Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan
3.a. Pangkat dan Golongan a.
menurut PP No. 6 Tahun 1997
b.Jabatan / Instansi b.
4.Maksud Perjalanan Dinas
5.Alat angkutan yang dipergunakan
6.a. Tempat berangkat a.
b.Tempat tujuan b.
7.a.
Lamanya perjalanan dinas a.
b.Tanggal berangkat b.
c.Tanggal harus kembali / tiba di c.
tempat baru *)
8.Pengikut : N a m a Tanggal Lahir Keterangan 1.
2.
9.Pembebanan anggaran
a.I n s t a n s i a.
b.Mata Anggaran b.
10 Keterangan lain Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di : Tanggal : (Pejabat Yang Berwenang) ( ...............................) NIP Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …..................................) NIP II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ( ….................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …..................................) NIP III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ( ….................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …..................................) NIP IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ( ….................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …..................................) NIP Tiba di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk ( …........................................ ) NIP VII. Catatan Lain-lain VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya (Pejabat Yang Berwenang), ( ...............................) Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KOP SURAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR…...................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………(1) NIP : ……………………………………………………………(2) Jabatan : ……………………………………………………………(3) Unit Organisasi : ……………………………………………………………(4) SKPD : ……………………………………………………………(5) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: Nama : ……………………………………………………………(6) NIP : ……………………………………………………………(7) Jabatan : ……………………………………………………………(8) Unit Organisasi : ……………………………………………………………(9) SKPD : …………………………………………………………..(10) dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu …....................................................... …...................................................(11)….............................................................................. ..... Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan 11las yang berlaku. ……………………………………(12) Yang Membuat Pernyataan ……………………………………..(13) Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS [1] Diisi nama Pejabat yang menandatangani SPT. [2] Diisi NIP Pejabat yang menandatangani SPT. [3] Diisi jabatan Pejabat yang menandatangani SPT. [4] Diisi nama Unit Organisasi Pejabat yang menandatangani SPT. [5] Diisi nama SKPD Pejabat yang menandatangani SPT. [6] Diisi nama Pelaksana SPT. [7] Diisi NIP Pelaksana SPT. [8] Diisi jabatan Pelaksana SPT. [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPT. [10] Diisi nama SKPD dari Pelaksana SPT. [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas. [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan. [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang menandatangani SPT. Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………...…………………… NIP : …………………………………………………...…………………… Jabatan : …………………………………………………...…………………… berdasarkan Surat Perjalanan Tugas (SPT) Nomor………. tanggal …………, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Biaya transport dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
No Uraian Jumlah Jumlah
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: ………….…, tanggal, bulan, tahun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana SPT, ……………………………… ……………………………… NIP ………………………… NIP ………………………… Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KOP SURAT Tahun Anggaran: Nomor Kuitansi: KUITANSI Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sebesar : Rp……….. Terbilang : …………………………………………………………………… Rupiah Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ……………………………… dengan rincian:
1.uang harian : Rp……….
2.biaya transportasi : Rp……….
3.biaya penginapan : Rp……….
4.uang representasi perjalanan dinas : Rp……….
5.biaya taksi : Rp……….
………., …………….. 20….. Penerima, …………………………… ….. Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, ………………………………………………... …………………………………………… NIP……………………………………………. NIP………………………………………. Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON Materai Rp 10.000 LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KOP SURAT PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : NIK : Jabatan : Alamat Dengan ini menyatakan: 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ………. Tanggal ………… dalam rangka melaksanakan kegiatan ……………………… ke ………….. dari tanggal …………… sampai dengan ……………………; 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan; 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. ………., …………….. 20….. Pelaksana Perjalanan Dinas, …………………………… ….. Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON Materai Rp 10.000