DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2022

Nomor: 52
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Pembebasan; BAB III Waktu dan Tempat Pelayanan; BAB IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (la) Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Oubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa Gubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembekuan dan pembebasan pajak, meliputi pokok pajak dan/ atau denda administrasi baik bunga maupun denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covitl-19 terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bennotor perlu diberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Ba rat; Mcnimban OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, PEM E A AN ANK I A MJNJSTRA J PA.JAKKENDARAAN BERMOTOR DAN • A OALIK NAMA KENDARAAN DERMO'fOR KEDUA BERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANO PJ1,IMTUJMN OUIJf~f~NUI~ KALIMANTAN TJARAT N M R ',,J 'l'AHUN 2022 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Dipindai dengan CamScanner KARO PERANOKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA ~ J. Pasnl 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahnn Daerah [Lernbaran Negara Republik Indone ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tclah diu.bah beberapa kaJi dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5.Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625); M n in, t

d.bahwa untuk memberikan landasan yuridis terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud daJam huruf c, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Gubemur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, p rlu mcnctapkan Pcraturan Gubemur tentang P mb bn on Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan n rmotor dun D Balik Narna Kendaraan Bennotor I( xl u rtn Pcmbebu an Bea Balik Nama Kendaraan n rmotor Kcdun di Provin i Kalirnantan Baral; Dipindai dengan CamScanner ASISTEN I SEKDA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASIPAJAK KENDARAANBERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Menetapkan

8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 201 O Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah dlubah dcngnn Pcraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Perubuhan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 'luhun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provlnsl Kallmnntan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tumbahan Lcmburan Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Nomor 2);
9.Pcruturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana tclah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Baral Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Baral Tahun 2020 Nomor 5);
11.Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13);
12.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 29);
13.Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135); Dipindai dengan CamScanner ASISTEN I SEKDA KARO HU KUM

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini antara lain :

a.wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang masih terdarnpak pandemi Covid-19 dalam pembayaran PKB dan BBNKB Kedua;
b.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB dan mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB; dan
c.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan batik nama kendaraan bermotor.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua Serta Pembebasan BBNKB Kedua di Daerah. Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalirnantan Barat.
4.Badan adalah Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8.Bea Balik Na.ma Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan ha.k milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jua bell, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9.Bea Balik Na.ma Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
10.Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda kenaikan pajak yang timbul a.kibat dari pajak terutang tidak a tau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenehui kewajiban perpajakan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dipindai dengan CamScanner PERANOKAT DAERAH PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA KARO HU KUM Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 183 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua serta pembebasan BBNKBkedua berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Pasal 7

(1)Pelayanan pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan pendapatan di Daerah.
(2)Pelayanan pemberian pembebasan PKB dan BBNKB Kedua terhadap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BBNKBKedua hanya dapat dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSATyang tersebar di Daerah.

BAB III

WAKTUDANTEMPATPELAYANAN

Pasal 6

Pembebasan BBNKBKedua sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok BBNKB.

Pasal 5

(1)Pembcb n nnk i /\dmini tr i PKB d n BONKB Kedua rneliputi :
1. a.d nda kct rlnrnbntnn m ndaftar PKO; d n
2. b.dendn k t rl mbutan mend Itar UDNKD K du .
(2)P mb ba an d ndn s b gaiman dirnaksud pada ayat (1) scbe ar 100% (seratus r n] dari d nd drnini trasl. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN

Pasal 9

. .

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012