Dala.m Pera.tura.n Gubernur ini, yang dima.ksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintaha.n Daerah adalah penyelenggaraan urusa.n pemerintaha.n oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Da.erah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesa.tuan Republik Indonesia.
seba.ga.imana dimaksud dalrun Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia. Ta.hun 1945.
3.Pemerintah Da.erah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintaha.n Daerah yang memimpin pelalrnanaan urusan pemerintahan yang menja.di kewena.ngan Provinsi Kalimantan Ba.rat.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer; usiKalimatan Barat.
KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA AS1STEN I SEDA
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16.Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas air yaitu semua air yang terdapat diatas maupun dibawah pennukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
1 7. Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18.Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19.Cipta Karya adalah suatu bidang yang menyelenggarakan tugas dan pembinaan dalam penataan dan perencanaan keciptakaryaan, penataan bangunan dan lingkungan serta penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
20.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
ARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA P,UM PEM AKARSA k A d I BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Togas dan Fungsi Pa.sa.l 3 Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pa.sa.l 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelengga.ra.ka.n fungsi :
a.perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b.perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga., cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
c.pela.ksanaa.n kebijaka.n di bidang sumber daya air, bina ma.rga., cipta karya, penataan ruang dan bina.jasa konstruksi;
d.penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina.ja.sa konstruksi;
f.pela.ksanaan eva.lua.si dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina.
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
g.pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
h.pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
i.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KARO HU UIM PERANGKAT DAERAN PEIMRAAA AI9TEN I EDA 0 Bagian Kedua Susunan Organisasi