(1)Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan SPPD yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut:
a.Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
b.Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 6 SALINAN No. 59, 2018 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
c.Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah:
1.Bagi Pejabat Eselon I, SPT ditandatangani oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
2.Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk SPPD, ditandatangani oleh Kepala Biro Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala Biro Sekretariat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Biro Sekretariat Daerah.
d.Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD dan U PT di luar Sekretariat Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat diatur sebagai 7 SALINAN No. 59, 2018 berikut:
1.Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
2.Untuk SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD. Sedangkan SPPD pada U PT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.
e.Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD dan UPT yang berkedudukan di luar Ibukota Provinsi Kalimantan Barat diatur sebagai berikut:
1.Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan perjalanan dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang 8 SALINAN No. 59, 2018 mewakili Sekretaris Daerah. Untuk SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD. Sedangkan SPPD pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Peiabat yang mewakili Kepala UPT.
2.Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
Sedangkan SPT dan SPPD pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.
f.Untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Daerah, SPT dan SPPD 9 SALINAN No. 59, 2018 ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Daerah. Dalam hal Kepala Badan Penghubung Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Badan Penghubung Daerah.
(3)Isteri/suami Pejabat Negara yang melakukan/mengikuti Peijalanan Dinas golongannya disamakan dengan golongan Pejabat Negara yang bersangkutan.
(4)Keikutsertaan Isteri/suami Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam perjalanan dinas karena mendampingi Pejabat Negara atau adanya undangan resmi yang meminta mengikut sertakan Isteri/suami Pejabat Negara.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 10 SALINAN No. 59, 2018 Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 27 September 2018 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 27 September 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D SYARIF KAMARUZAMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 59 11 SALINAN