DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2019

Nomor: 75
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan Umum; Nilai dan kelas Jabatan; Perubahan Nilai dan kelas jabatan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, cfektifitas, dan kinerja jabatan Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu penetapan nilai dan kelas jabatan;
b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/784/M.SM.04.00/2019 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Juni 2019, telah disetujui nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun I 956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 I 4 tentang 2 Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tcntang Jabatan Funpsional Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3547), scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Pemcrintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Neeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tcntang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); I1.Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tcntang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643); f»Ano UAA/KADTE/ AMITE CED uUM ARO Republik Lembaran
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomcnklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 1273);
16.Peraturan Kcpala Badan Kcpegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pcdoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
17.Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lcmbaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN sccara tetnp olch pcjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pcmerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan sccara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut scbagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. faktor jabatan yang jabatan berdasarkan dari jenjang nilai kumulatif rcndahnyatinggi Nilai jabatan adalah mcmpcngnruhi informasi jabatan. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi. 10. 9. 8. tw Ao AA/KADIS; A.IS'TE EDAHU,UM KARO -- --- --· I. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pcgawai ncgeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13.Informasi faktor jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural, jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional yang berasal dari analis jabatan struktural, jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

Pasal 2

Peraturan gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan nilai dan kelas jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pcgawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

BAB II

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

(1)Nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.
(2)Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).
(3)Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
1. a.Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
2. b.Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional. 4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural scbagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a meliputi :
3. a.Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
4. b.Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
5. c.Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
6. d.Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas : I. Sifat Hubungan; dan
  1. 2.Tujuan Hubungan. "KA.o KAAN/KADIS/ AM!TEN EEK.DAfUtut AO 4
7. e.Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan; dan
8. f.Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapnt dipcngaruhi olch situasi khusus mcliputi :
  1. 1.ragam pckcrjaan;
  2. 2.opcrasi giliran kerja (shift);
  3. 3.pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
  4. 4.penyebaran fisik;
  5. 5.situasi khusus penyusunan staf;
  6. 6.dampak progam tertcntu;
  7. 7.perubahan teknologi; dam
  8. 8.bahaya khusus clan kondisi keselamatan kerja.
(5)Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b meliputi :
1. a.Faktor I. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan;
2. b.Faktor 2. Pengawasan Penyelia;
3. c.Faktor 3. Pedoman;
4. d.Faktor 4. Kompleksitas;
5. e.Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak;
6. f.Faktor 6. Hubungan Personal;
7. g.Faktor 7. Tujuan Hubungan;
8. h.Faktor 8. Persyaratan Fisik; dan
9. i.Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.
(6)Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I, Lampiran II, Lampiran Ill, Lompiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
(2)
(3)

BAB ILL

PERUBAHAN NILAI DAN KELAS JABATAN (I)

Pasal 4

Nilai dan kelas jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan apabila:

a.Adanya perubahan organisasi yang mengak.ibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
b.Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
c.Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan. Perubahan dan/atau penambahan nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimoksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat :
a.Nama jabatan;
b.Peran jabatan;
c.Uraian tugas dan tanggungiawab;
d.Hasil kerja jabatan;
e.Tingkat faktor; dan
f.Persyaratan jabatan tertentu. Ao KABA/KADIB/ AMIOT EN 6ERDA UNUM NARO

(4)Perubahan informasi faktor jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: (I) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2)Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal G UBERNUR KALIMANTAN BARAT,/ SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT,) A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR [ARO KABA/KADI/ ASTE EKDA Uxu KARO .

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…