Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja dibidang umum dan keuangan;
b.pelaksanaan urusan di bidang program dan keuangan;
c.pelaksanaan urusan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan di bidang rumah tangga;
e.pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli, fasilitasi fraksi DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan aset, penyusunan dan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD;
f.penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD, evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
g.pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
h.pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan Keuangan;
i.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
j.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan; dan
l.pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 Diundangkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 80 SEKRETARIS DAERAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT, ttd A.L. LEYSANDRI GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd SUTARMIDJI