1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin No. 8, 2017 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dinas adalah instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
5.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan No. 8, 2017 pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
12.Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
13.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Yayasan, serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3.
14.Penghasil Limbah B3 adalah orang dan/atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
15.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3.
16.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
No. 8, 2017