Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
c.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan;
d.pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perkebunan;
e.penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perkebunan;
h.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perkebunan; dan
k.pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 Diundangkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 97 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd A.L. LEYSANDRI GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd SUTARMIDJI