DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2025

Nomor: 02
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata cara dalam memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemda Kepri, yang mengatur mengenai prinsip pemberian TPP; instrumen TPP; besaran dan perhitungan TPP; pengurangan TPP; sanksi administratif; pemberhentian pembayaran TPP; penganggaran dan pembayaran; dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat ( 1 ), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 2 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 1 2 . Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945);
13.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 3 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarannya ditentukan berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan ke berhasilan / capaian indeks penyelenggaraan Pemerin tah Daerah.
6.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. 1 1. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun. 1 2 . Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
13.Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
14.Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 5 . Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara dan/atau pengurus barang dan PPPK serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
16.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 4 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 7 . Satu bulan kalender adalah periode tanggal 2 1 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.meningkatkan kinerja Pegawai;
b.meningkatkan disiplin Pegawai;
c.meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
d.meningkatkan integritas Pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini adalah:

a.prinsip pemberian TPP;
b.instrumen TPP;
c.besaran dan perhitungan TPP;
d.pengurangan TPP;
e.sanksi administratif;
f.pemberhentian pembayaran TPP;
g.penganggaran dan pembayaran; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

( 1 ) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum;
b.akuntabel;
c.proporsionalitas;
d.efektif dan efisien;
e.keadilan dan kesetaraan;
f.kesejahteraan; dan
g.optimalisasi.

(2)Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
(3)Akuntabel sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 5 huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. ( 5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(6)Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
(7)Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
(8)Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

PARAMETER BESARAN TPP

Pasal 6

( 1) Penetapan Besaran TPP pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a.Kelas Jabatan;
b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2)Besaran Basic TPP pegawai yang dapat diberikan diperoleh dengan menggunakan rumus: "besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikali Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikali Indeks Kemahalan Konstruksi dikali indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
(4)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan hasil validasi dari kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(5)Parameter besaran TPP dan kriteria TPP dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian setiap 6 (enam) bulan sekali.
(6)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b ditentukan berdasarkan bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah dengan keten tuan se bagai beriku t:
1. a.kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi, memiliki bobot 1 ;
2. b.kelompok kapasitas fiskal tinggi, memiliki bobot 0,85;
3. c.kelompok kapasitas fiskal sedang, memiliki bobot 0,7;
4. d.kelompok kapasitas fiskal rendah, memiliki bobot 0,55; dan
5. e.kelompok kapasitas fiskal sangat rendah, memiliki bobot 0,4. 6
(7)Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
(8)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
(9)Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
1. a.opini laporan keuangan;
2. b.laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah;
3. c.kematangan penataan Perangkat Daerah;
4. d.indeks inovasi Daerah;
5. e.prestasi kerja Pemerintah Daerah;
6. f.rasio belanja perjalanan dinas; dan
7. g.indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. ( 10) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
8. a.indeks pembangunan manusia; dan
9. b.indeks gini ratio.

BAB IV

INSTRUMEN TPP

Pasal 7

( 1) Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat bertugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/ atau
f.pertimbangan objektif lainnya.

(2)Penentuan Pegawai memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 8

( 1) TPP berdasarkan be ban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf a, dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 1 1 2 , 5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan. 7

(2)Alokasi TPP berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran Basic TPP.
(3)Pegawai dapat diberikan TPP tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 9

( 1 ) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf b, dihitung berdasarkan penilaian kinerja ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

(2)Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 10

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf c, dihitung dengan ketentuan se bagai beriku t:

a.TPP berdasarkan tempat bertugas, diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
b.tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
c.indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di provinsi atau kabupaten/kota;
d.alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas provinsi atau kabupaten/kota adalah paling tinggi sebesar 10% ( sepuluh persen) dari Basic TPP Pegawai provinsi atau kab/kota apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1 , 5 ( satu koma lima);

(2)Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah Pegawai yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit 8 menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP Provinsi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…