DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2025

Nomor: 03
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPerubahanAtas PeraturanGubernurKepulauanRiauNomor54Tahun2023 tentangPerjalananDinas; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2002tentang PembentukanProvinsiKepulauanRiau(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2002Nomor111, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4237); 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286),sebagaimana telahbeberapakalidiubahdenganUndang-Undang Nomor2Tahun2020 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun 2020 tentangKebijakanKeuanganNegaradan StabilitasSistemKeuanganuntukPenanganan Pandemi(CoronaVirusDisease2019)(Covid-19) dan/atauDalamRangkaMenghadapiAncamanyang MembahayakanPerekonomianNasionaldan/atau StabilitasSistemKeuanganMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6516); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355)sebagaimana telah beberapakali diubahdenganUndang-Undang Nomor2 Tahun2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor1Tahun 2 2020 tentangKebijakanKeuanganNegaradan StabilitasSistemKeuanganuntukPenanganan Pandemi(CoronaVirusDisease2019)(Covid-19)dan/ atauDalamRangkaMenghadapiAncamanyang MembahayakanPerekonomianNasionaldan/atau StabilitasSistemKeuanganMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6516); 5.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggung jawab KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang- UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerja MenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 7.Undang-UndangNomor20Tahun2023tentang AparaturSipilNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor5587,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6897); 8.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 9.PeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentang StandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor57);

10.PeraturanMenteriKeuanganNomor113/PMK.05/ 2012tentangPerjalananDinasDalamNegeribagi PejabatNegara,PegawaiNegeridanPegawai TidakTetap (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor 678)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriKeuanganNomor119Tahun2023 tentang Perubahan atasPeraturanMenteriKeuanganNomor 113 /PMK.05/2012 ten tangPerjalananDinasDalam NegeriBagiPejabatNegara, PegawaiNegeri,danPegawai TidakTetap(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor119); 11.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor59Tahun2019 tentangTataCaraPerjalanan keLuarNegeri di LingkunganKementerianDalamNegeri dan PemerintahanDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor1133); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBENUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
7.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pihak-pihak yang menunjang kinerja pemerintah daerah di luar ASN.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan. 4 12.Komisioneradalahkomisi yangditetapkanoleh GubemurKepulauanRiau. 13.PejabatYangBerwenangadalahGubernur,Wakil Gubernur,PimpinanDPRD,KepalaPerangkat DaerahdanPejabatyangdiberikuasaolehpejabat yangberwenangdalampenerbitanSuratPerintah Tugasuntukmelakukanperjalanandinas. 14.PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkatPA adalahpejabatpemegangkewenangan penggunaan anggaranuntukmelaksanakantugas pokokdanfungsiPerangkatDaerahyang dipimpinnya. 15.KuasaPenggunaAnggaranyang selanjutnya disingkatKPAadalahpejabatyangditunjukdan diangkatolehGubemurberdasarkanusulanPA untukmelaksanakansebagiankewenanganyang menjaditanggung jawab sesuaitugaspokokdan fungsiuntukmenggunakanAPBD. 16.PerjalananDinasadalahperjalanandalam rangka untukkepentingandinasyangdilakukanoleh Gubernur, WakilGubemur,PimpinandanAnggota DPRD,ASN,NonASNdanPihakLainsesuai denganperaturanPerundang-undanganyang berlaku. 17.PerjalananDinasLuarNegeri adalahkegiatan perjalanan/kunjungankerjakenegarayang memiliki hubungandiplomatikyangdilakukan olehGubernur, WakilGubemur, Pimpinandan AnggotaDPRD,ASN,NonASNdanPihakLain. 18.PerjalananDinasDalamNegeriadalahkegiatan perjalanan/keluar tempatkedudukanketempat tujuanyang beradadi wilayahNegaraRepublik IndonesiaolehGubemur, WakilGubemur, PimpinandanAnggotaDPRD,ASN,NonASNdan PihakLain.
19.PerjalananDinasJabatanadalahperjalanandinas melewatibataskotadan/ataudalamkotadari tempatkedudukanketempatyang dituju, melaksanakan tugas,dan kembaliketempat kedudukan semuladi dalam negeri.
20.PerjalananDinasPindah adalahperjalanandinas daritempatkedudukanyanglamaketempat kedudukanyang baruberdasarkansurat keputusanpindah. 21.SuratPerjalananDinasyang selanjutnyadisingkat SPDadalahdokumenyang diterbitkanoleh Pejabatyang berwenang dalam rangka pelaksanaanperjalanandinasPejabatNegara, ASN,NonASN danpihaklain. 22.SuratPerintahyang selanjutnyadisebutSP adalah naskahdinasdari atasan kepadabawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentudiluar tugasdan fungsi. 23.SuratTugasyang selanjutnyadisebutST adalah naskah dinasdari atasan kepadabawahan untuk 5 melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25.Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26.Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor satuan kerja berada.
27.Tern pat tujuan adalah tempat/lokasi tujuan perjalanan dinas.
28.Standar Satuan Harga adalah harga satuan unit biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
29.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (?recalculated amount) dan dibayar sekaligus.
30.At Cost adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
31.Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadinya bencana, keadaan kahar atau tidak ada angkutan umum, tiket tidak tersedia sesuai dengan kelasnya atau dalam keadaan peak seasons serta perjalanan dinas transit.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan diatur dengan Peraturan Daerah.
33.Pimpinan Daerah adalah Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
34.Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
35.Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Gubemur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
36.Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
37.Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangku tan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6 Pasal 2

(1)PeraturanGubernurinisebagai pedomandalam pelaksanaandanpertanggungjawabanperjalanan dinasbagi: a.Gubernur;
1. b.WakilGubernur; c.PimpinanDPRD danAnggotaDPRD; d.ASN; e.NonASNyangdibebankanpadaAPBD;dan f.PihakLain.
(2)ASNsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufd terdiri atas: a.pegawainegerisipil; b.calonpegawainegeri sipil;dan c.pegawaipemerintahdenganperjanjiankerja.
(3)NonASNsebagaimanadimaksudpadaayat(1) adalahpegawainonaparatursipilnegara PemerintahProvinsiKepulauanRiauyang mengikutiseleksipegawaipemerintahdengan perjanjiankerjatahapI,seleksipegawai pemerintahdenganperjanjiankerjatahapIIdan seleksicalonpegawainegeri sipiltahunanggaran 2024.
(4)Pihaklainsebagaimanadimaksudpadaayatl huruffadalahsebagaiberikut: a.Pihaklainyangdipekerjakandilingkungan PemerintahProvinsiKepulauanRiauyang gaji/upahnyadianggarkandidalamAPBD, dengankriteriasebagai berikut: 1.memilikikeahliankhususdibidang medis danNonMedisdiRumahsakitsesuai dengankebutuhanyangbesarannya ditetapkandenganKeputusanDirektur,

2.memilikikeahliankhususdan/ataupihak yang ditugaskandalammembantu penanggulanganbencana,
3.ditugaskandalampenanganan korban traffickingdanKekerasanDalamRumah Tangga,
4.Pihakyang ditetapkansekurang- kurangnyadengan keputusanPA/KPA, dan

b.Pihaklainyang menunjang kinerja PemerintahDaerahyangtidakmenerima gaji/upahdariAPBD; c.Komisioner;dan
d.TenagaAhli. 3.KetentuanPasal4 diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:

Pasal 4

(1)PerjalananDinas sebagaimanadimaksuddalam Pasal 3dilaksanakan berdasarkanSP/ST dan SPD yang diterbitkanolehPejabatyang Berwenang. 7
(2)Pejabat Yang Berwenang menandatangani SP/ ST dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Gubernur ditandatangani oleh Gubemur;
2. b.Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
4. d.Sekretaris Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan/ Gubernur /Wakil Gubernur;
5. e.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. f.Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
7. g.Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berkenaan;
8. h.Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Unit selaku PA/KPA;
  1. 1.pada Inspektorat, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana, Non ASN ditandatangani oleh Inspektur; dan
9. k.Komisioner dan tenaga ahli se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Gubemur, atau Sekretaris Daerah.
(3)Nota Dinas dapat dibuat sebagai dasar untuk penerbitan SP /ST bagi pelaksana Perjalanan Dinas.
(4)Pejabat Yang Berwenang menandatangani nota din as dalam rangka perj alanan din as sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.sekretaris DPRD ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
4. d.pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Biro; 8 e.PejabatPengawas, PejabatFungsional, Pelaksana,NonASNdanPihakLaindi lingkunganSekretariatDaerah ditandatanganiolehPejabatAdministrator ditujukankepadaKepalaBiro; f.pejabatadministratorpadaPerangkat Daerahlainnyaditandatangani olehyang bersangkutanditujukankepadaKepala PerangkatDaerah; g.PejabatPengawas,PejabatFungsional, Pelaksana,NonASNdanPihakLaindi lingkunganPerangkatDaerahlainnya ditandatanganiolehPejabat Administrator/PejabatPengawasditujukan kepadaKepalaPerangkat Daerah/Sekretaris/KepalaBidang/Kepala Unit; h.pejabatfungsional padaInspektoratDaerah ditandatanganiolehSekretaris/inspektur pembantudanditujukankepadaInspektur; 1.pihaklainyangdipekerjakandilingkungan PemerintahDaerahditandatanganioleh PejabatAdministratorpadaPerangkat Daerahyangbersangkutanditujukan kepadaKepalaPerangkatDaerah/Kepala Biro/SekretarispadaPerangkatDaerah yang bersangkutan;dan J.KomisionerdanTenagaAhli sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(4)hurufcdan hurufd ditandatanganiolehKepala Biro/KepalaBadan/KepalaDinasterkait ditembuskankepadaSekretarisDaerah. 4.KetentuanPasal8diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:

Pasal 8

(1)BiayaPerjalananDinasterdiri atas: a.uangharianyangdibayarkansecara lumpsum, b.biayatransportasiudaradibayarkansesuai denganbiayariil: c.biayatransportasilautdibayarkansesuai denganbiayariil d.biayapenginapandibayarkansesuaidengan biaya riil: e.uang representasi dibayarkansecara lumpsum,hanyadiberikan kepadapejabat negara,pimpinandan anggotaDPRD, pejabateselonIdanpejabateselonIIyang melaksanakanperjalanandinasjabatan dalam rangkapelaksanaan tugas danfungsi yang melekatpadajabatan; f.sewakendaraandalam kotadibayarkan sesuai dengan biaya riil, yang hanya diberikan untuk gubernur /wakil gubernur, 9 pejabatpimpinantinggimadyadanpejabat yangdiberikankedudukan atauhak keuangandanfasilitassetingkatpejabat pimpinantinggimadya; g.biayabarang pindahanbagiperjalanandinas pindahdibayarkansesuaidenganbiayariil dantidakmelampauistandarhargasatuan; h.biayamenjemput/mengantarjenazah dibayarkansesuaidenganbiayariil;dan i.biayapemeriksaankesehatanyang dibutuhkansesuaidenganbiayariil (sepanjangdalammasapandemi).
(2)Uanghariansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)huruf adibayarkandenganketentuan sebagaiberikut: a.Satuanbiayauangharianperjalanandinas dalamnegerimerupakanpenggantianbiaya keperluansehari-hariGubemur, Wakil Gubemur,PimpinandanAnggotaDPRD, ASNdanNonASNdalammenjalankan perintahperjalanandinasdi dalamnegeri; b.Penggantianbiayakeperluansehari-hari meliputikeperluanuangsaku,keperluan transportasilokaldankeperluanuang makan;
1. c.Uanghariandiklatdiberikankepada Gubemur, Wakil Gubemur,Pimpinandan AnggotaDPRD,ASN,NonASNdanPihak Lainyangdiberikantugasuntukmengikuti kegiatanpendidikandanpelatihanyang diselenggarakandidalam kotayang melebihi 8(delapan)jamataudiselenggarakandiluar kota;dan d.PerjalananDinasyang kurangdari8 (delapan)jam hanyadapatdiberikan uang transportasilokal.
(3)Biaya transportasiudarasebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb dibayarkan denganketentuansebagaiberikut: a.satuanbiaya tiketpesawatperjalanandinas dalam negeri pergipulang; b.satuanbiayatiketpesawatperjalanandinas dalam negeri adalahsatuanbiayauntuk pembeliantiketpesawatudarapergipulang daribandarakeberangkatansuatukotake bandara kota tujuandalamperencanaan anggaran; c.satuan biaya tikettermasukbiaya asuransi, tidak termasukairport tax danbiaya retribusilainnya; d.dalampelaksanaan anggaran, satuanbiaya tiketperjalanandinasdalam negeri menggunakanmetode AtCost;
1. e.bagi maskapai yang menerapkanbagasi berbayarmaka biayabagasi untuk barang bawaan dapatdibayarkan maksimal20 kg 10 (duapuluhkilogram)disertaidenganbukti pembayaranyangdikeluarkandari maskapai.
(4)Biayapenginapansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufd dibayarkandenganketentuan sebagaiberikut: a.satuanbiayapenginapanperjalanandinas dalamnegerimerupakansatuanbiayayang digunakanuntukperencanaankebutuhan biayamenginapdalamrangkapelaksanaan perjalanandinasdalamnegeri;dan b.dalampelaksanaannya,mekanisme pertanggungjawabandisesuaikandengan bukti pengeluaranyangsah. 5.Ketentuanayat(1) Pasal 9 diubahsehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 9

(1)Biayaperjalanandinasdalamnegeri digolongkandalam7(tujuh)tingkatan,yakni: a.Gubemur/WakilGubernur/Pimpinan DPRD;
1. b.SekretarisDaerah/AnggotaDPRD;
2. c.PejabatPimpinanTinggiPratama; d.PejabatAdministrator/GolonganIV; e.PejabatPengawas/GolonganIII; f.Golongan11/PegawaiPemerintahdengan PerjanjianKerjadan g.GolonganI/NonASN.
(2)BiayaPerjalananDinassebagaimanadimaksud dalamPasal8diberikanberdasarkan tingkat biayaPerjalananDinassebagaimanayang ditetapkandalamStandarHargaSatuan.
(3)Pihaklainyang dipekerjakandilingkungan PemerintahDaerahyanggaji/upahnya dianggarkandi dalamAPBDsebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(3)hurufa kecuali ajudan/pengawalpribadidiberikanbiaya penginapan,uang hariandan transportasi maksimalsetaradenganGolonganIatau ketentuanlainyang berlaku.
(4)Ajudan/Pengawal/fotograferPribadi diberikan uang hariandanbiaya transportasisetara GolonganIII.
(5)UntukPerjalananDinasJabatanyang dilakukan olehGubernurdanWakilGubernur,kepada AnggotaTim yang ditetapkanolehGubemur dalamPengendalianPencapaianTarget PembangunanDaerah,TenagaAhli, ajudan/Pengawal danfotograferPribadi GubernurdanWakil Gubernurdapatmenginap padahotel/penginapanyangsama.
(6)UntukPerjalananDinas Jabatanyang dilakukan olehPimpinanDPRD, kepada ajudan/Pengawal danfotograferPribadiPimpinanDPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. 11
(7)Dalamhalbiayapenginapanpada hotel/penginapanyangsamatersebutlebih tinggidarisatuanbiayahotel/penginapan sebagaimanadiaturdalamStandarHarga Satuan, makaAnggotaTimyang ditetapkanoleh GubemurdalamPengendalianPencapaian TargetPembangunanDaerah, TenagaAhli, PengawaldanfotograferPribadiGubemurdan WakilGubemurdapatdibayarkanfasilitas penginapandenganhargaterendahpada hotel/penginapandimaksud.
(8)Dalamhalbiayapenginapanpada hotel/penginapanyang sama tersebutlebih tinggidari satuanbiayahotel/penginapan sebagaimanadiaturdalamStandarHarga Satuan,makaajudan/Pengawaldanfotografer PribadiPimpinanDPRDdapatdibayarkan fasilitaspenginapandenganhargaterendah padahotel/penginapandimaksud.
(9)Komisioner/pihaklainyangmenunjangkinerja PemerintahDaerahdapatdiberikanbiaya penginapan,uanghariandan/atau transportasi maksimalsetaradenganGolonganIII.
(10)AnggotaTimPengendalianPencapaianTarget PembangunanDaerah/Tenagaahli yang ditetapkanolehGubemurdapatdiberikanbiaya penginapan,uanghariandantransportasi dimanaAnggotaTimPengendalianPencapaian TargetPembangunanDaerah/Tenagaahlipaling besardisetarakandenganGolonganIV. ( 11)PerjalanandinasbagiPegawaiNegeriSipil yang ditunjuksebagaiPelaksanatugas(Pit) disamakandenganperjalanandinasdengan jabatanPltyang diembannya.
(12)BagiPerjalananDinasyang memerlukanuang kontribusidalammengikuti suatu kegiatan, dapatdiberikanuang kontribusidengan besaranyangterteradi dalam undangan kegiatan tersebut. 6.Ketentuan ayat(1) Pasal12diubahsehinggaberbunyi se bagaiberiku t:

Pasal 12

(1)ApabilaGubemur, Wakil Gubemur, Ketua DPRD,AnggotaDPRD,ASNdanNonASN melakukanPerjalananDinasbiasamelalui negaraMalaysiadan negaraSingapura,maka biaya transportasiperjalanan tersebuttetap dapatdibayarkandan tidakmelampaui batas maksimal StandarHargaSatuan.
(2)Kondisi sebagaimanadimaksudpada ayat(1) harusmemenuhi persyaratansebagaiberikut: a.harga tiketmelebihistandar harga satuan atau tidak adapilihan penerbangan dari maskapailainnya;dan b.tidak disertai dengan penginapan. 12 7.KetentuanPasal14ditambahkan1(satu)ayatyakni ayat(4),sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 14

(1)Dalamhalterjadipembatalan/reschedule/re- route perjalanandinas,biayapembatalandan rescheduledapatdibebankanpadaDPA PerangkatDaerahyang bersangkutan.
(2)Apabiladalammelaksanakanperjalanandinas, mendapatperintahdari atasanuntuk melanjutkan tugasdinaskedaerahlaindari tempatkedudukan,makabiayaperjalanandinas lanjutan tersebutdapatdibayarkandan dibebankanpadaDPAPerangkatDaerahyang bersangkutan.
(3)Dokumenyangharusdilampirkandalam rangka pembebananbiayapembatalan/reschedule/re- route/perjalanandinaslanjutansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)dengan ketentuansebagaiberikut: a.suratpernyataanpembatalan/reschedule/re- route/perjalanandinaslanjutandaripejabat yang berwenang,dibuatsesuaiformat sebagaimanatercantumdalamLampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandari PeraturanGubernurini;dan b.suratPernyataanPembebananBiaya pembatalan/reschedule/re-route/perjalanan din as
(4)MengubahLampiransebagaimanadimaksud padaayat(3)sehinggaberbunyisebagaimana tercantumdalamLampiranyang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturan Gubernurini. 8.KetentuanPasal15diubahsehinggaberbunyi se bagaiberikut:

Pasal 15

(1)Pertanggungjawabanperjalanandinas adalah sebagaiberikut: a.uang harian/uangrespresentasi/uang saku dipertanggungjawabkansecaralumpsum danmerupakanbatas tertinggi;
1. b.biaya transportasi dansewakendaraan dalam kotadipertanggungjawabkansecara AtCostsesuaidenganbelanjayang dikeluarkan;dan c.biayapenginapandipertanggungjawabkan secaraAtCost,dalam halpelaksanaan perjalanan dinastidakmenggunakan fasilitas hotelatau tempatpenginapan lainnya,kepadayang bersangku taan diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluhpersen)dari tarif hotel 13 berdasarkanStandarHargaSatuandan dibayarkansecaralumpsum.
(2)Dihapus
(3)Kelebihan/kekuranganpembayaranbiaya transportasi,uangpenginapandan sewa kendaraandalamkotadiperhitungkankembali sesuaidenganbiayariilataskomponen perjalanandinasdimaksud,setelahpihakyang melakukanperjalanandinaskembalidari perjalanandinas.
(4)Dokumenpertanggungjawabanbiayaperjalanan dinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) terdiriatas: a.SP/ST; b.dokumenSPDyangtelahdisahkan/divisum olehpejabatyang berwenang dan/atau pihak terten tu;
1. c.satuSP/STuntuksatuvisumSPD; d.laporanpelaksanaanperjalanandinas; e.buktipembayaranyangsah(kuitansi)atas uanghariandan/atauuangrespresentasi dan/atauuangsakudaribendahara pengeluaran; f.tiketpesawat,boardingpass,airport tax, tiketkapal,seaporttax,bus,taksi,retribusi, dan/ataubuktipembayarankeretaapi; g.buktipembayaranyangsah(kuitansi) angkutandaratdansewakendaraandalam kotadaripenyediajasasewakendaraan; h.buktipembayaranyangsahatasuang penginapanberupakuitansihotel/voucher penginapan/kuitansipenginapandaritravel; i.buktipembayaranyang sah atasuang bagasiyang diperuntukkanpembayaran barang bawaan berupabuktipembayaran darimaskapai;dan j.buktipembayaran ataskontribusilain-lain.
(5)Dihapus.
(6)Dalam halbuktipengeluarantransportasi dan biayapenginapanperjalanandinassebagaimana dimaksuddalamayat(4)tidakdiperoleh atau hilang/musnah,pertanggungjawaban komponenbiayamimenggunakanDaftar PengeluaranRiil yang disahkanolehpejabat yang berwenang.
(7)PertanggungjawabanbiayaPerjalananDinas Pindahdenganmelampirkandokumenberupa: a.fotokopisuratkeputusanpindah;
1. b.SPD yangtelah ditandatangani pejabatyang berwenang; c.kuitansi/buktipenerimaan uang harian; d.kuitansi/bukti penerimaan untukbiaya transportasi;dan 14 e.kuitansi/buktipenerimaan untukbiaya pengepakandanangkutanbarang.
(8)Bataswaktupenyampaianpertanggungjawaban palinglambat5(lima)hari kerjadari kepulangan bertugas ataukembalikedomisili. 9.Pasal18dihapus. 10.Pasal19dihapus. PasalII PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurmidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiKepulauan Riau. DitetapkandiTanjungpinang padatanggal,e,J6\rtu�nioit? }.tR:fEi�IRKEPULAUANRIAU, DiundangkandiTanjungpinang pada tanggal,�Jtit11Uli1r1'i-01,r; SEKRETARISDAERAH PROVIN SI�PULAUAN RIAU, ADI PRIHANTARA BERITA DAERAHPROVINS!KEPULAUAN RIAUTAHON2025NOMORtOZ.� LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR KEPULAUANRIAU NOMOR3TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURAN GUBERNURKEPULAUANRIAU NOMOR54TAHUN2023TENTANG PERJALANANDINAS RINCIANBIAYAPERJALANANDINAS LampiranSPDNomor Tanggal No PERINCIANBIAYAJUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 5 JUMLAH Terbilang Telahdibayarsejumlah Rp. BendaharaPengeluaran () NIP. PERHITUNGANSPDRAMPUNG Ditetapkansejumlah Yangtelahdibayarkansemula Sisakurang/Lebih .......................,tanggal,bulan,tahun Telahmenerimajumlahuangsebesar Rp. Yang menerima () NIP. Rp. Rp. Rp. PejabatYangBerwenang () NIP. SURATPERNYATAAN PEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTANTUGASPERJALANAN DINAS NOMOR:. Yang bertandatangandibawahini: Nama. NIP. Jabatan OPD Menyatakandengansesungguhnya,bahwa tugasPerjalananDinasdengan NomorSP/STTanggalDanNomorSPD Tanggal. Dilakukanpembatalan/reschedule/re-routeatau tugasperjalanandinas lanjutandisebabkan adanyakeperluanyangsangatmendesak/pentingdan tidak dapatditundayaitu SehubungandenganPembatalan/reschedule/re-routeatautugas perjalanandinaslanjutantersebut,pelaksanaanperjalanandinas tidakdapat digantikanolehpejabat/pegawailain. Demikiansuratpemyataaninidibuatdengansebenamyadan apabila dikemudianharitemyatasuratpemyataaninitidakbenar,sayasiap bertanggungjawabpenuhdanbersediadiprosesdenganketentuanhukumyang berlaku. Tanjungpinang,. Mengetahui/Menyetujui: PejabatYangBerwenang, () NIP. Pelaksana, () NIP. SURATPERNYATAANPEMBEBANAN BIAYAPEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTANTUGAS PERJALANAN DINAS Yang bertandatangandibawahini: Nama NIP Jabatan OPD BerdasarkansuratPembatalan/reschedule/re-route/tugasperjalanandinas lanjutanNomor........tanggalmengajukanbiaya transportasi/akomodasi yangtelah terlanjurdibayarkandantidakdapat dikembalikan/refund(sebagian/seluruhnya)sebesarRp, sehinggadibebankanpadaDPANomortanggal. Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnyadanapabila dikemudianharisuratpernyataaninitidakbenardanmenimbulkankerugian negara,sayabertanggungjawabpenuhdanbersediamenyetorkerugianNegara terse butkeKasDaerah. Tanjungpinang,. Mengetahui/Menyetujui: PejabatYangBerwenang, () NIP. Pelaksana, () NIP. FASILITASTRANSPORTASIBAGIPELAKSANA SPD TingkatMadaTransnortasi NoUraian BiayaPesawatKapalKeretaLa.innya PerjalananUdaraLautApi/Bus Dinas 1234567 Gubemur/Wakil VIP/ SPESIALI 1ABisnisKELASRillCost Gubemur/ IA EKSEKUTIF VIP/ SPESIALI 2 PimpinanDPRDABisnisKELAS EKSEKUTIF RillCost IA 3PejabatEselonIBBisnis KELAS EKSEKUTIFRillCost IA 4 PejabatEselonI/ BBisnis KELAS EKSEKUTIFRillCost AnzzotaDPRDIA 5 PejabatPimpinan c Ekonomi KELAS EKSEKUTIFRillCost TinwIB Pejabat 6 Administrator/ DEkonomi KELAS EKSEKUTIFRillCost GolonganIVIIIA PihakLain 7 PejabatPengawas/ EEkonomi KELAS EKSEKUTIFRillCost GolonganIIIIIA 8GolonganII/PPPKF Ekonomi KELAS EKSEKUTIFRillCost IIA 9 GolonganI/Non GEkonomi KELAS EKSEKUTIFRillCost ASNIIA PEMERINTAHPROVINS!KEPULAUANRIAU NAMAPERANGKATDAERAH Jalan,Tanjungpinang,KodePos. Telepon(0771)Faksimile.(0771).. Pos-el:@kepriprov.go.idLaman:kepriprov.go.id Lembarke KodeNo. Nornor SURATPERJALANANDINAS(SPD) 1.Pejabatberwenangyangmemberi Perintah 2.NamaINIPPegawaiyang melaksanakanperjalanandinas 3.a.PangkatdanGolongana. b.Jabatan/lnstansib. c.TingkatBiayaPerjalananDinasc. 4.MaksudPerjalananDinas 5.Alatangkutyangdipergunakan 6.a.Tempatberangkata. b.TempatTujuanb. 7.a.LamanyaPerjalananDinasa. b.Tanggalberangkatb. c.TanggalharuskembaliItibadiC. tempatbaru*)

8.Pengikut:NamaTanggalLahirKeterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9.PembebananAnggaran a.lnstansia. b.Akunb. 10.Keteranganlain-lain *coretyangtidakperluDikeluarkandi... Tanggal........ PejabatYangBerwenang, ( ) NIP 11.Tibadi Padatanggal Kepala I.Berangkatdari (TempatKedudukan) Ke Padatanggal Kepala () NIP. Berangkatdari Ke Padatanggal Kepala () NIP. •Ill.Tibadi Padatanggal Kepala ( ) NIP. IV.Tibadi Padatanggal Kepala () NIP. -------� Berangkatdari Ke Padatanggal Kepala ( ) NIP. Berangkatdari Ke Padatanggal Kepala ( ) ( ) NIP............................NIP. t-------------------------- v.Tibadi. . . . . . . ... .. .. ... . . . . . . . . .Berangkatdari Padatanggal. .. . .. . . . . . . . . . ... ... . . . . .Ke Kepala. ... ... . . ... .. . . .. ... .....Padatanggal Kepala ( ) NIP. VI. Tibadi Pada tanggal Kepala I ( ) INIP··�··�� VII.CatatanLain-Lain VIII.PERHATIAN: ( ) NIP. Telahdiperiksa,denganketerangan bahwaperjalanan tersebutdiatas benardilakukanatasperintahnya dansemata-matauntuk kepentinganjabatandalam waktu yangsesingkat-singkatnya. ; ----··----··----------.--·----------------······----�-- PejabatyangberwenangmenerbitkanSPD,pegawai yangmelakukan perjalanandinas,parapejabatyangmengesahkan tanggal berangkaUtiba,sertabendahara pengeluaranbertanggung jawab· Iberdasarkanperaturan-peraturan KeuanganNegara apabilanegara �__m_enderita rugiakibatkesalahcl_�2---�-�19_1aian,dari_�ea�§_l"1ny_9.:_ PejabatYangBerwenang, ( ) NIP. KOP NASKAH DIN AS PERANGKA T DAERAH- Tahun Anggaran: No. Kuitansi : KUITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Untuk pengeluaran Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp . Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian :
1.Uang Harian
2.Biaya Transportasi
3.Biaya penginapan
4.Uang representasi perjalanan dinas
5.Biaya taksi Penerima, Materai Rp.10.000 Rp . Rp .. Rp .. Rp .. Rp .. Menyetujui, PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN ······························································ NIP .. ........................................................... BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ······························································ NIP . Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal, b 1 t11rJ u ar 1 iois; RIAU,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…