DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020, yaitu mengubah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11; dan menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 6A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 696); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 696), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi:

a.perorangan;
b.Instansi Pemerintah;
c.pelaku usaha; dan
d.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.menerapkan protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghidari kerumunan;
b.mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian omicron;
c.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
d.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; dan
e.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
1. 3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Subjek pengaturan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

a.mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi pada Perangkat Daerah masing-masing paling lama minggu kedua bulan Januari 2022;
b.menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghidari kerumunan bagi pegawai dan pengunjung yang datang; dan
c.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek pengaturan pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi;
b.menerapkan protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghidari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
c.sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
d.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
e.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
f.upaya pengaturan jaga jarak;
g.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
h.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
i.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam rangka pencegahan dan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Gubernur/Bupati/Wali Kota menugaskan perangkat daerah teknis terkait untuk:
1. a.melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat;
2. b.mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat didalam komunitas.
3. c.memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
4. d.melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing- masing;
5. e.melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
6. f.berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (BTKLPP Kelas I Batam) dalam mendeteksi dini varian Omicron guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) -S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probable Omicron dilakukan sekuensing genomik.
(2)Dalam pencegahan dan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas terkait melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
1. a.masyarakat;
2. b.pemuka agama;
3. c.tokoh adat;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.pengurus tempat ibadah;
6. f.pengelola hotel;
7. g.pengelola tempat wisata;
8. h.pengelola pusat perbelanjaan/mall; dan
9. i.pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 25 januari 2022 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ttd. ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 25 Januari 2022 anuari 2019 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd. LAMIDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 829 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, RAJA HERI MOKHRIZAL, S.H., M.H. NIP. 19640616 200212 1 005

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…