DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai penyediaan biaya personil; sasaran penerima; peruntukan, penyaluran; pelaporan; larangan; dan pengawasan penggunaan Biaya Personil Peserta Didik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan memberikan penyediaan biaya pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819);
12.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
6.Biaya Personil adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam rangka mengikuti pelayanan pendidikan meliputi biaya transportasi, biaya peralatan dan perlengkapan serta kebutuhan peserta didik lainnya.
7.Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12.Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan untuk menerima Dana Kompesansi Sumbangan Pendanaan Pendidikan.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA dan SMK bertujuan meningkatkan pelayanan akses pendidikan melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan membantu meringankan beban orang tua/wali Peserta Didik serta mencegah terjadinya putus sekolah.

BAB III

PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL

Pasal 3

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik adalah sebagai berikut:

a.dianggarkan oleh Pemerintah Daerah pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA Dinas Pendidikan;
b.diberikan diluar dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah;
c.diberikan secara utuh pada Peserta Didik melalui sekolah dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun; dan
d.dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

(1)Biaya Personil diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi kriteria dan urutan prioritas, sebagai berikut:
1. a.berdomisili di daerah pulau yang menggunakan transportasi laut ke Satuan Pendidikan;
2. b.tidak mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar tetapi tidak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar;
3. c.tidak mampu dan tidak mendapat bantuan melalui Program Indonesia Pintar dan bantuan sejenis lainnya dari Pemerintah;
4. d.tidak mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar; dan
5. e.tidak mampu seperti tersebut dalam huruf c dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial.
(2)Besaran biaya transportasi laut setiap Peserta Didik berdasarkan biaya transportasi laut yang dikeluarkan Peserta Didik pulang pergi ke sekolah atau jika tidak ada rute tetap, biaya sewa transportasi laut pulang pergi dibagi dengan jumlah Peserta Didik yang ada, dan tetap diterima Peserta Didik walaupun tidak ke sekolah.
(3)Kuota Penerima Biaya Personil Peserta Didik ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang didata dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penerima dan besaran Biaya Personil Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
(5)Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUNTUKAN

Pasal 5

(1)Biaya Personil Peserta Didik diprioritaskan untuk biaya transportasi laut dan pembiayaan Peserta Didik.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Semester I dan Semester II yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(3)Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Biaya Personil Peserta Didik dibayarkan per triwulan dan ditransfer ke Rekening Satuan Pendidikan, melalui bank yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Biaya Personil Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan, dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setiap triwulan dengan melampirkan bukti-bukti dokumen pertanggungjawaban.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 8

Biaya Personil Peserta Didik dilarang digunakan untuk:

a.kegiatan yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, atau pihak lainnya;
b.digunakan untuk rehabilitasi ringan, sedang dan berat; dan/atau
c.membangun gedung atau ruangan baru.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengawasan penggunaan Biaya Personil Peserta Didik, dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan didampingi Inspektorat Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau . Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 28 Januari 2022 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ttd ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 28 Januari 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd LAMIDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 831 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU USULAN PENERIMA, RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH, DAN LAPORAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK

1.FORMAT USULAN PENERIMA BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK

a.Peserta didik yang tinggal di daerah pulau yang menggunakan transportasi laut ke Sekolah No Nama Peserta Didik NISN Kelas Nama Pulau Siswa Tinggal (Domisili) Waktu Tempuh Ke Sekolah Biaya Transpor Laut (PP) Per Hari Rp. X XI XII Jumlah 1 2 3 4 5 Dst nya Mengetahui, Menyetujui, Ketua Komite Kepala Sekolah ………….. ……. NIP atau lainnya
b.Peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar serta tidak mendapat bantuan melalui Program Indonesia Pintar. No Nama Peserta Didik NIS Kelas Alamat Nama Orang Tua/Wali Dokumen Pendukung SKTM /Kartu Indonesia Pintar/KK/KTP Ortu 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Ada 5 Dst nya Ada Mengetahui, Menyetujui, Ketua Komite Kepala Sekolah ………….. ……. NIP atau lainnya
c.Peserta didik yang tidak mampu dan tidak mendapat bantuan melalui Program Indonesia Pintar dan bantuan sejenis lainnya dari Pemerintah. No Nama Peserta Didik NIS Kelas Alamat Nama Orang Tua/Wali Dokumen Pendukung SKTM/KK/KTP Ortu/Surat Pernyataan Ortu 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Ada 5 Dst nya Ada Mengetahui, Menyetujui, Ketua Komite Kepala Sekolah ………….. ……. NIP atau lainnya
1. 2.FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK (NAMA SEKOLAH) SEMESTER ….. TAHUN 2022 Uraian Kegiatan Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Mengetahui, Menyetujui, Ketua Komite Kepala Sekolah ………….. ……. NIP atau lainnya
2. 3.FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK (NAMA SEKOLAH) TRIWULAN ….. TAHUN 2022 A. Saldo Dana Triwulan Sebelumnya xxxxx B. Penerimaan Dana Triwulan ini xxxxx C. Jumlah Dana (A + B) xxxxx D. Penggunaan dana
3. 1.(nama kegiatan) xxxx
4. 2.dst nya xxxx Jumlah xxxxx E. Saldo Dana Triwulan ini (C – D) xxxxx Mengetahui, Menyetujui, Ketua Komite Kepala Sekolah ……….. ……. NIP atau lainnya GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ttd ANSAR AHMAD 10

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…