DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif untuk petugas pemungutan retribusi daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya. bahwa pemberian insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, bertujuan meningkatkan kinerja tertentu dan semangat pejabat atau aparat pelaksana pemungutan serta meningkatkan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);

10.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 820),
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugasDan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan: 1. 2. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Daerah dan Pegawai tidak tetap yang pengangkatannya di tetapkan melalui Keputusan Gubernur yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 10. 11. Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penetapan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Instansi Pembantu Pemungutan adalah pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah: a. b. meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Instansi Pembantu Pemungutan Pajak Daerah: dan penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sudah menunjukkan capaian kinerja tertentu terhadap Pemungutan Pajak Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah: a. b.

(1)pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara ; dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi non Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada:

a.Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah: dan
b.Instansi Pembantu Pemungutan Pajak Daerah.

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)©)
(1)
(2)Instansipelaksanasebagaimana dimaksudayat(1)hurufa,terdiri dari: a.GubernurdanWakilGubernursebagaiPenanggungjawab pengelolaankeuangandaerah; b.SekretarisDaerahselakukoordinatorpengelolaankeuangan daerah, c.AparaturSipilNegaraBadan PendapatanDaerahsebagai pelaksanapemungutPajakDaerahsesuaidengantanggungjawab masing-masing,dan d.PegawaitidaktetapBadan PendapatanDaerah. Instansipelaksanasebagaimana dimaksudayat(2)hurufbdanc diberikansebagaitambahanpenghasilanpegawaidengankriteria pertimbanganobjektiflainnya. InstansiPembantuPemungutanPajakDaerahsebagaimana dimaksudayat(1)hurufbadalah pihaklainyangmembantuBadan PendapatanDaerah dalammelaksanakanPemungutanPajakDaerah.

BAB V

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pejabatdanaparatpelaksanapemungutdapat diberikanInsentif PemungutanPajakDaerahapabilamencapaikinerjatertentu. PemberianInsentifsebagaimana dimaksudpadaayat(1),dibayarkan setiaptriwulanpadaawal triwulan berikutnya. Dalamhaltargetkinerjasuatutriwulantidaktercapai, Insentifuntuk triwulan tersebutdibayarkanpadaawaltriwulanberikutnya yang telahmencapaitagetkinerjatriwulanyang ditentukan. Dalamhaltargetkinerjaditriwulankeempattercapaimakainsentif dibayarkanpadatriwulanberkenaan. Dalamhaltargetkinerjapadaakhirtahunanggarantelahtercapai atauterlampaui,pembayaranInsentifbelumdapatdilakukan pada tahun anggaran berkenaan,pemberianInsentifdiberikanpada tahun anggaranberikutnyayangpelaksanaannyasesuaidengan ketentuan peraturanperundangan-undangan. Dalamhaltargetkinerjapadaakhirtahunanggaranpenerimaan tidak tercapai, tidakmembatalkanInsentifyangsudah dibayarkan untuktriwulansebelumnya.

Pasal 7

Kinerja tertentusebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(1), merupakanpencapaiantargetpenerimaanPajakDaerahantaralain PajakKendaraanBermotor, BeaBalikNama KendaraanBermotor, PajakBahanBakarKendaraan Bermotordan PajakAirPermukaan yangditetapkan padaAPBDtahun berkenaan, dandijabarkansecara triwulanan. Dalamhal targetsebagaimana dimaksudayat(1)terjadiperubahan maka penyesuaian pembayaran dilaksanakan pada triwulankeempat.

Pasal 8

(1)Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut: a. b. C. d. sampai dengan Triwulan I : paling sedikit 24% (dua puluh empat persen), sampai dengan Triwulan II : paling sedikit 50% (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan II! : paling sedikit 80 % (delapan puluh persen), dan sampai dengan Triwulan IV : paling sedikit 100% (seratus persen).
(2)Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
1. a.pada akhir triwulan I realisasi mencapai 24% (dua puluh empat persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan II; . pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 24% (dua puluh empat persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak diberikan pada awal triwulan II: pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan I yang belum di bayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III: pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III; pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak diberikan pada awal triwulan IV: pada akhir triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan IV, pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan: dan . pada triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 80 % (delapan puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VI

SUMBER, BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah,

Pasal 11

(1)Besarnya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Pejabat dan aparat pelaksana pemungut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap bulannya paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Dalam hal besaran pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pemberian Insentif dibayarkan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
(3)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah,

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…