ini dengan memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada 12 Juli 2023 HMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, I . ADI PR1HANT� SERITA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 914 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI KBLI KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban No. Sub Sektor Perizinan Jangka Waktu Berusaha KBLI Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Pemenuhan KBLI Pemenuhan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA ---- B PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA Perizinan Non KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban No. Sub Sektor Berusaha Non Jangka Waktu Jangka Waktu Non KBLI KBLI Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA C. PERIZINAN I NON OSS RBA No. Urusan/Sektor Jenis Perizinan / Non OSS RBA
1.Sektor Lingkungan Hidup dan a. Persetujuan Lingkungan.
Kehutanan. b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersial.
c.Penetapan Areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersal.
2.Sektor Transportasi Laut. a. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal.
b.Izin Pengoperasian Kapa! Penyeberangan.
c.Izin Sementara Pengoperasian Kapal Penyeberangan.
3.Sektor Transportasi Darat. a. Persetujuan Angkutan Sewa Khusus.
b.Persetujuan Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus.
4.Sektor Pendidikan. a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan khusus. - - - - --
b.Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta.
� Izin Penyelenggaran Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuaran Swasta. - - - - · +
1.Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
D NONPERIZINAN No. Urusan/Sektor Jenis Non Perizinan
1.Sektor Kelautan dan Perikanan. a. PKKPR Laut.
b.Surat Rekomendasi Layak Operasi sementara pengguna kelong.
. - - ---
2.Sektor Pertanian. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal.
3.Sektor Lingkungan Hidup dan a. Rekomendasi persetujuan pinjam kawasan hutan.
Kehutanan. b. Rekomendasi Penetapan areal kerja PPKH di atas 5 Ha. C. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 4. Sektor Energi Sumber Daya dan
a.Persetujuan Program Kemitraan.
Mineral (Bidang Mineral).
b.Pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi.
C. Pencairan Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca tambang.
5.Sektor Energi Sumber Daya dan Rekomendasi Untuk Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Mineral, (Bidang Tenaga kelistrikan). Kepentingan Umum.
No. Urusan/ Sektor Jenis Non Perizinan 6. Sektor Perindustrian dan Pedagangan.
a.Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang gula antar pulau Terdaftar).
b.Rekomendasi SIUP-MB (Minumal Beralkohol) Distributor.
C. Rekomendasi Duty Free Shop (Tako Bebas Bea).
d.Rekomendasi SIUP-B2 (Bahan Berbahaya).
e.Rekomendasi JUI (Ijin Usaha Industri).
f.Registrasi mesin linting rokok.
g.Rekomendasi Pasar Tradisional.
7.Sektor Pekerjaan Umum dar Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Perumahan Rakvat.
8.Sektor Transportasi Darat. a. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas di Jalan Provinsi.
b.Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.
c.Rekomendasi penetapan DLKR/ DLKP Pelabuhan Penyeberangan.
9.Sektor Transportasi Laut. a. Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional.
b.Penetapan DLKR/DKLP pelabuhan pengumpan region.
C. Pekeriaan Penvingkiran Kerangka Kapal.
10.a. Rekomendasi Perpanjangan lzin Usaha Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (SIU- Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. LPTKS-AKAD).
b.Rekomendasi Surat Pengantar Pengerahan (SPP) Antar Kerja Daerah (AKAD).
Le Surat pengantar Pengerahan (SPP) antar Kerja lokal (AKL).,
d.Rekomendasi Surat Pengantar Pengerah (SPP) lembaga penyaluran Pembantu Rumah Tangga (LPPRT).
1 1. Sektor Sosial. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yavasan/LSM-UKS wilayah Provinsi.
12.Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Surat Keterangan Penelitian.
ULAUAN RIAU, 44MAD