DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pendelegasian dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, serta kewajiban Kepala DPMPTSP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan beru saha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Gubemur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukanl [Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); ' '
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang , I , Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. e l

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
c.memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Gubernur.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 4

(1)Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
2. b.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rincian penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ' ; I ] Pasal 6 Dalam meny~lenggarakan pelayarian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

( 1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI; dan
c.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2)Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian dan perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat, dan makanan;
9. i.pendidikan;
10. j.kebudayaan;
11. k.pariwisata;
  1. 1.ketenagakerjaan;
12. m.koperasi;
13. n.sosial;dan
14. o.kesatuan bangsa dan politik.
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;dan
2. b.persetujuan lingkungan;
(4)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha I I sebagaimana,dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ] I . dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di I bidang penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi pemohon Instansi Pemerintah yang tidak berbentuk Badan Layanan Umum dapat dilaksanakan di luar Sistem OSS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban:

a.menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
c.menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur setiap Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/ atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis. l B AB V

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan yang mengatur tata cara penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Segala jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum diatur, tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

ini dengan memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada 12 Juli 2023 HMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, I . ADI PR1HANT� SERITA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 914 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI KBLI KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban No. Sub Sektor Perizinan Jangka Waktu Berusaha KBLI Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Pemenuhan KBLI Pemenuhan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA ---- B PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA Perizinan Non KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban No. Sub Sektor Berusaha Non Jangka Waktu Jangka Waktu Non KBLI KBLI Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA C. PERIZINAN I NON OSS RBA No. Urusan/Sektor Jenis Perizinan / Non OSS RBA

1.Sektor Lingkungan Hidup dan a. Persetujuan Lingkungan. Kehutanan. b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersial.

c.Penetapan Areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersal.
1. 2.Sektor Transportasi Laut. a. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal.
b.Izin Pengoperasian Kapa! Penyeberangan.
c.Izin Sementara Pengoperasian Kapal Penyeberangan.
1. 3.Sektor Transportasi Darat. a. Persetujuan Angkutan Sewa Khusus.
b.Persetujuan Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus.
1. 4.Sektor Pendidikan. a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan khusus. - - - - --
b.Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta. � Izin Penyelenggaran Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuaran Swasta. - - - - · +
1. 1.Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. D NONPERIZINAN No. Urusan/Sektor Jenis Non Perizinan
2. 1.Sektor Kelautan dan Perikanan. a. PKKPR Laut.
b.Surat Rekomendasi Layak Operasi sementara pengguna kelong. . - - ---
1. 2.Sektor Pertanian. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal.
2. 3.Sektor Lingkungan Hidup dan a. Rekomendasi persetujuan pinjam kawasan hutan. Kehutanan. b. Rekomendasi Penetapan areal kerja PPKH di atas 5 Ha. C. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 4. Sektor Energi Sumber Daya dan
a.Persetujuan Program Kemitraan. Mineral (Bidang Mineral).
b.Pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi. C. Pencairan Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca tambang.
1. 5.Sektor Energi Sumber Daya dan Rekomendasi Untuk Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Mineral, (Bidang Tenaga kelistrikan). Kepentingan Umum. No. Urusan/ Sektor Jenis Non Perizinan 6. Sektor Perindustrian dan Pedagangan.
a.Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang gula antar pulau Terdaftar).
b.Rekomendasi SIUP-MB (Minumal Beralkohol) Distributor. C. Rekomendasi Duty Free Shop (Tako Bebas Bea).
d.Rekomendasi SIUP-B2 (Bahan Berbahaya).
e.Rekomendasi JUI (Ijin Usaha Industri).
f.Registrasi mesin linting rokok.
g.Rekomendasi Pasar Tradisional.
1. 7.Sektor Pekerjaan Umum dar Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perumahan Rakvat.
2. 8.Sektor Transportasi Darat. a. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas di Jalan Provinsi.
b.Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.
c.Rekomendasi penetapan DLKR/ DLKP Pelabuhan Penyeberangan.
1. 9.Sektor Transportasi Laut. a. Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional.
b.Penetapan DLKR/DKLP pelabuhan pengumpan region. C. Pekeriaan Penvingkiran Kerangka Kapal.
1. 10.a. Rekomendasi Perpanjangan lzin Usaha Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (SIU- Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. LPTKS-AKAD).
b.Rekomendasi Surat Pengantar Pengerahan (SPP) Antar Kerja Daerah (AKAD). Le Surat pengantar Pengerahan (SPP) antar Kerja lokal (AKL).,
d.Rekomendasi Surat Pengantar Pengerah (SPP) lembaga penyaluran Pembantu Rumah Tangga (LPPRT). 1 1. Sektor Sosial. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yavasan/LSM-UKS wilayah Provinsi.
1. 12.Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Surat Keterangan Penelitian. ULAUAN RIAU, 44MAD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…