DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepri ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sosial, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan dan Klasifikasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah guna memaksimalkan layanan masyarakat agar lebih responsif dan reliabel;
b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sosial;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Kepulauan Riau.
4.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosiai Provinsi Kepulauan Riau.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut UPTD Sosial adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
7.Togas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
9.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sosial.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baikjasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12.Pelayanan Sosial adalah bentuk kegiatan pertolongan sosial yang diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para PPKS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD Rehabiltasi Sosial terpadu agar dapat mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.
13.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Panti Sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15.Rumah Singgah adalah tempat yang disediakan untuk memberikan akomodasi sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan permasalahan sosial dan/atau kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Sosial.

Pasal 3

UPTD Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPTD Sosial merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial.
(2)UPTD Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan teknis operasional, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar rumah singgah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di�aksud dalam Pasal 5, UPTD Sosial menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
b.penyusunan dan penyelenggaraan program rehabilitasi bagi individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
c.penyelenggaraan layanan bimbingan, konseling dan pendampingan bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi;
d.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
e.penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan program pembinaan bagi individu yang direhabilitasi;
f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi secara berkala;
g.penyusunan dan penyelenggaraan program rumah singgah bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan dan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan perrnasalahan sosial dan/ atau kesehatan;
h.penyelenggaraan layanan akomodasi sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan dan tempat tinggal sementara dikarenakan kondisi tertentu terkait dengan permasalahan sosial dan/atau kesehatan;
i.penyelenggaraan pelayanan dasar bagi individu atau kelompok yang sedang dalam proses rehabilitasi sosial di dalam panti dan individu atau kelompok yang tinggal di rumah singgah;
j.penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok yang tinggal di rumah singgah;
k.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPTD Sosial; dan
1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Rumah Singgah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi UPTD Sosial terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.sub bagian tata usaha;
3. c.seksi pelayanan rehabilitasi sosial;
4. d.seksi pelayanan Rumah Singgah sosial;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)UPTD Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)�ub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sosial.
(4)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sosial.
(5)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gu bemur ini.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah.
(2)Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan bahan dan pelaksanaan program, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD Sosial, penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
2. b.penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD Sosial;
3. c.pelaksanaan administrasi UPTD Sosial terkait penatausahaan, pelayanan rehabilitasi sosial dan rumah singgah;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD Sosial, penyelenggaraan panti pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar, Panti Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar dan rumah singgah;
5. e.pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD Sosial secara efektif, efesien dan berdaya guna dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Sub bagian tata usaha sebagaimana dirnaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b rnempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan adrninistrasi umum dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi tata laksana, evaluasi kinerja kepegawaian, perencanaan program dan kegiatan, serta keuangan dan aset.
(2)Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Tata U saha menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi umum;
2. b.pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, dan rumah tangga;
3. c.pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
4. d.penyiapan bahan dan penyusunan analisis kepegawaian;
5. e.penyusunan analisisjabatan, beban kerja, petajabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan;
6. f.pelaksanaan penyusunan uraian tugas, tanggungjawab, kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan unit organisasi;
7. g.pelaksanaan penyusunan perencanaaan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Tata U saha;
8. h.pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Sub Bagian Tata Usaha;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; J. Pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan manjemen aset di lingkungan UPTD Sosial;
9. k.pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD Sosial;
  1. 1.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
10. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…