DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan ASN, berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman teknis pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1377);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara Nasional.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatujabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 1 1 . Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah bagian dari ASN yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya.
13.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15.Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. 1 6 . Panitia Seleksi Daerah yang disebut Panselda adalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di daerah.
17.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan ASN di Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperoleh ASN yang:
1. a.memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
2. b.mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
4. d.memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tun tu tan jabatan;
5. e.memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi; dan
6. f.berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pasal 3

Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.kompetitif;
b.adil;
c.objektif;
d.transparan;
e.bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f.tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; dan
b.pengadaan ASN.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan jumlah kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 6

( 1 ) Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis be ban kerja.

(2)Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan oleh Badan.
(3)Tahapan Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.penyusunan peta jabatan;
2. b.pengusulan kebutuhan ASN; dan
3. c.penyampaian usul kebutuhan ASN.
(4)Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun terdiri atas:
1. a.informasi jabatan;
2. b.jumlah kebutuhan Pegawai ASN; dan
3. c.petajabatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
(5)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(6)Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PPK kepada Menteri paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan kebutuhan ASN tahun berikutnya.

Pasal 7

( 1 ) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:

a.prioritas kebutuhan;
b.program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
c.rencana strategis Pemerintah Daerah;
d.dinamika/ perkembangan organisasi; dan
e.memperhatikan ketersediaan anggaran.

(2)Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diperinci per 1 (satu) tahun dan diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
(3)Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan aplikasi elektronik dan dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 8

( 1 ) Rincian kebutuhan ASN setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan:

a.hasil analisis jabatan dan hasil analisis be ban kerja;
b.peta jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
c.memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

(2)Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk mengisi kebutuhan:

a.Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
b.Jabatan Fungsional keahlian, khusus pada Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Ahli Muda;
c.Jabatan Fungsional keterampilan, khusus pada Jabatan Fungsional Pemula dan Terampil; dan
d.Jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 10

( 1 ) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(6)ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:
1. a.data kelembagaan;
2. b.jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
3. c.jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun;
4. d.rasio antara jumlah ASN dengan jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan; dan
5. e.rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan. Umum Pasal 1 1 Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018