DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disediakan Biaya Penunjang Operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
c.bahwa berdasarkan huruf E, angka 2, huruf a, angka 1), huruf f) angka (9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, menyatakan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara KDH dan WKDH agar diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN W AKIL GUBERNUR.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

(1)Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling tinggi sebesar 0, 15% (nol koma lima belas persen) dari target Pendapatan Asli Daerah.
(3)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 3

(1)Alokasi anggaran biaya Penunjang Operasional digunakan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Biaya Penunjang Operasional dipergunakan oleh Gubernur paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
(3)Biaya Penunjang Operasional dipergunakan oleh Wakil Gubernur paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
(4)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir masa jabatannya dan dijabat oleh Penjabat Gubernur atau Pelaksana Tugas Gubernur, maka ketentuan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Penjabat Gubemur paling tinggi sebesar Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

( 1 ) Biaya Penunjang Operasional diserahkan pada Gubernur, Wakil Gubernur, Penjabat Gubemur dan/atau Pelaksana Tugas Gubernur.

(2)Biaya penunjang diberikan secara langsung dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 4

Pasal 5

Pertanggungjawaban pelaksanaan biaya penunjang operasional berupa kwitansi tanda terima atau tanda bukti lainnya yang sah.

Pasal 6

ANSA AHMAD itetapkan di Tanjungpinang pada tanggal a0BERN~R EPuLAU RAU. ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMo, [pQ)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…