DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 3. 4. 5. 7. xD - Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456),

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217),
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026,
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

Pendahuluan Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup, metode penyusunan dan sistematika penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau BAB II Profil Sanitasi Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau, target akses sanitasi provinsi, profil kondisi eksisting pengelolan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (kabupaten/kota dan provinsi) yang meliputi profil aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku, dan pendanaan, serta visi misi pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
7.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
8.Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5s 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 10. 20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. . Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. | Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Provinsi, dan sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi provinsi. b.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 4 MP AP

(1)
(3)
(2)pengintegrasian dokumen roadmap sanitasi provinsi ke dalam dokumen perencanaan daerah, kelompok kerja, ' kerja sama dan peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi: pelaporan, dan pendanaan.

Pasal 4

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:

a.pendahuluan,
b.profil sanitasi Provinsi, C. isu strategis, tujuan, sasaran dan target pembangunan sanitasi Provinsi:
d.strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi:
e.rencana aksi, program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi, dan
f.rencana Pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Provinsi. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:

a.RPJMD,
b.RKPD:
c.Renstra PD: dan d. Renja PD. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi:
b.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi,
c.permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi: d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program a.

(2)(1
(3)(4 (S)
(6)pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi: dan
1. e.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi,
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi: Cc. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan: dan
3. d.rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
4. a.gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi,
5. b.permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi, Cc. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi,
6. d.strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi: dan
7. e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi provinsi. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
8. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi di provinsi:
9. b.tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi: dan Cc. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi. Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi ke dalam RPJMD dan RKPD.
(7)Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi sanitasi memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam Dokumen Renstra PD dan Renja PD.
(8)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam Dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(9)Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di provinsi.
(2)Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu gubernur dengan menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi di wilayah provinsi.
2. b.advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di provinsi untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi. Cc. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan strategi dan kebijakan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.
3. d.fasilitasi peningkatan kemampuan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.
4. e.supervisi pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dalam rangka pencapaian target di wilayah provinsi.
5. f.sinkronisasi program dan kegiatan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dengan Dokumen SSK di kabupaten/kota melalui pelaksanaan lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di provinsi.
(3)Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. 7

BAB IV

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.pemerintah daerah lainnya,
2. b.pihak ketiga, dan C. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

(1)Evaluasi pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi kepada Gubernur. 1 - GX
(2)Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(1)Pendanaan pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi tahun 2025-2029 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
(2)Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…