DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepri ini diatur tentang Penerapan Budaya Kerja dan Tata Kelola Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuh kei ,1 bangkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20 0 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, per lu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Budaya Kerja dan Tata Kelola Ag-r Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inuonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen) elenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Ko 1.ipsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inc onesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta run 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tah un 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Per.gganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'.23 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7.Pei aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reiormasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Inc onesia Tahun 2012 Nomor 751); 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 ter tang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2019 Nomor 163); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PENERAPAN BUDAYA KERJA DAN TATA KELOLA AGEN PERUHAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEME�JNTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daera h adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Oubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada inst.ansi pemerintah. 3 6 Fuuaya Ke-ja ad ilah Sikap dan Perilaku individu dan kelompok yang .'id.tsar • cs nilai :-.ilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat sc r a kc bi.e-aan d. _.3.ffi melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
7..:<'nyun: S ilam, ! :apa, Sopan dan Santun yang selanjutnya disingkat 58 a c alah S , -, 'P yan � penting untuk diterapkan dalam berintegrasi Budaya 1'«:r a.
8.l 1t< rna is:,�i adals Ii proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam [; .idays v-·1 jf1 pad, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9.�o�iali�a<.;• ulalah proses pemberian pemahaman yang mendorong Aparatur r ie aks.i :J:cn Nil ii Budaya kerja. 1C1. I .g{'n P< 1 1 banan c dalah ASN yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan cm· seku. gus daj at menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang r, e ucer n- 1 ·1 <; .n i ·L tegritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan c 1g,1n1sa�·ry,t 1}. J �1!r..cana 1 i rdak A �;·�n Perubahan adalah rencana tindak individu/kelompok , ang di 31 '>' u dan «iimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan c ul.im 1 w ·.J erilaki, melaksanakan tugas dan fungsi serta agenda perubahan.

Pasal 2

M a.i, � 1d Per - 1 t r, in G- 1 hernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan par { iu n d L 11 merer .: anakan, rnelaksanakan, dan melakukan monitoring dan e, alu 1�i p.-lu • .anaar pengembangan Budaya Kerja dan tata Kelola Agen P1:n.. bah ar , i: igku · �an Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuar Per 311 1 an Gu .crnur ini adalah untuk: r . e r.vujt cl·,) a kar: ikter ASN yang mengedepankan akhlak mulia, etika, i �tcgrit :i:-- profes: onalitas, dan transparansi dalam melaksanakan tugas 11,>kok, l. 1 'ungsn iya; b I l rwuji d · ) a ling. .ungan kerja yang dapat mendukung peningkatan etos I. nja, Ir<, l iktivit. .s kerja, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Ju ihk; <': r

c.rr e NUj' 1, I..::, .r ket -ladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan 1 r c ivid 1 ? r ggota , .rganisasi.

Pasal 4

1<u,11g ling cuo Perati rm Gubernur ini adalah:

a.n.l ii-n. l,l i Isudaya Kerja;
b.ienera )< n 8 uday ;_ Kerja; 4 c tata kelola Agen Perubahan; dan
d.monitoring dan evr Juasi.
a.ASN Bt>ri\KHLAI\; dan
b.Budaya Kerja 5S.

(2)Nilai-mlai Budaya Kerja ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a mengandung pengertian sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompcten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal; f adaptif. dan
6. g.kolaboi atif
(3)Nilai-nilai Budayn kerja SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melipu ti
1. a.sen) um tulus ) ang terpancar dari wajah saat berbicara dengan orang lain.
2. b.salam � ang di ucapkan dengan ketulusan ma.mpu mencairkan suasana kaku;
3. c.sapaan raman yang kita ucapkan kepada orang lain akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat; cl. sopan ketika duduk, sopan ketika lewat di depan orang lain, sopan ket ika berbics ra dan ketika berinteraksi; dan
4. e.sant un adalar budi pekerti yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepe ntingan pribadi.

BAB III

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 6

( 1) Setiap Perangka 1: Daerah harus menerapkan nilai dasar budaya kerja BerAkHLAK dan Budaya Kerja SS melalui sosialisasi dan intemalisasi.

(2)Dalam penerapa n nilai-nilai dasar budaya kerja BerAKHLAK dan Budaya kerja SS. pirnpin m Perangkat Daerah berperan sebagai panutan atau Role Model.
(3)[mplemen tasi nilai-nilai dasar budaya kerja BerAKHLAK dan Budaya Kerja SS dilakukan melalui penguatan Agen Perubahan.
(4)Perangkat Daerah melakukan intemalisasi core values BerAKHLAK dengan employer brandu r.g ASN "Bangga Melayani Bangsa" dan budaya kerja SS di antaran � a melah ti:
1. a.penggunaan logo dalam poster, konten media sosial, latar virtual, tw ibbon, bahan paparan, dan Iain-lain; b penvisipan informasi Budaya Kerja dala.m kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan Iain-lain; 5
2. c.penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dan SS dalam konten media sosial, poster. x-banner, dan Iain-lain;
3. d.pemu taran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
4. e.pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai ben tu k bangga melayani bangsa;
5. f.penguatan peran Agen Perubahan Budaya Kerja; dan
6. g.dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovat::i f sesua i dengan karakteristik masing-rnasing.

Pasal 7

Dalarn upay a penerapan nilai dan perilaku Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Dacrah dilakukan sosialisasi dan intemalisasi secara terus menerus oleh unit ke rja yang membidangi komunikasi dan informatika serta unit kerja Pengembangan SDM.

Pasal 8

( l) Atasan langsung berperan melakukan pembinaan dan penilaian penerapan budaya kcrja. (21 Untuk rncngukur efektifitas penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan Pemer ntah Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB IV

TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

(l) Setiap ASN dapat ditunjuk sebagai agen perubahan di lingkungan Pemerin tah Daer ih.

(2)Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk memprorr osikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu vang bei hubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Pasal 10

Asas Pembangunan Agen Perubahan meliputi:

a.komitmen pimpinan;
b.partisipatif;
c.rasa merniliki:
d.ketersediaan sumber daya; dan
e.hngkungan yang kondusif. 6

Pasal 11

Agen Perubahan harus rnemiliki kriteria sebagai berikut:

a.berstatus ASN;
b.tidak sedang dijatu h hukuman disiplin;
c.bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan;
d.taat dan konsisten penegakan aturan disiplin dan kode pegawai;
e.mampu memberika n nilai positif bagi lingkungan organisasi; dan
f.inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas dan upaya pernngkatan kualit 18 pelaksanaan reforrnasi birokrasi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…