DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Sistem rencana SPAM Provinsi, Jangka Waktu, Tugas dan Tanggung Jawab, Monitoring dan Evaluasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2 0 1 5 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu adanya pengaturan tentang sistem penyediaan air minum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara - 2 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2 0 1 5 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 5 4 ) ;
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lem baran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi - 3
6.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RISPAM Provinsi adalah dokumen perencanaan Air Min um jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7.Sistem Penyediaan Air Min um yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengem bangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. 1 1 . Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 1 2 . Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cud, peturasan, dan ibadah. 1 3 . SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perprpaan.
14.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
15.Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
16.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
17.Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Kepulauan Riau. 4
18.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.
19.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan meru pakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
20.Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunya1 wilayah kerja satu kabupaten/kota. 2 1. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Riau.
23.Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik oleh BUMD Air Minum maupun non BUMD sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
24.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
25.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dokumen induk Penyelenggaraan SPAM bagi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan SPAM dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses air minum yang layak dan aman;
b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; - 5
c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum; dan
d.tercapainya penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.sistematika RISPAM Provinsi;
b.jangka waktu;
c.tugas dan tanggung jawab;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.monitoring dan evaluasi.

BAB II

SISTEMATIKA RISPAM PROVINS!

Pasal 5

( 1 ) Dokumen RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab I Pendahuluan
b.Bab II Gambaran Umum
c.Bab III Kondisi SPAM Eksisting
d.Bab IV Standar /Kriteria Perencanaan
e.Bab V
f.Bab VI
g.Bab VII Proyeksi Kebutuhan Air Potensi dan Rencana Pengembangan Air baku Rencana Pengembangan SPAM
h.Bab VIII : Analisa Pendanaan
i.Bab IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan

(2)Dokumen RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 6

( 1 ) Dokumen RISPAM Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

(2)Dokumen RISPAM Provinsi yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

( 1 ) Dalam penyelenggaraan RISPAM Provinsi, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam:

a.melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan RI SPAM Provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya; r r £ & r r r r - 6
b.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan Daerah;
c.pengembangan dan pengelolaan SPAM sesuai dengan kewenangan;
d.melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e.melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
f.melaksanakan ketersediaan Air Baku Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota;
g.mendorong partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan SPAM; untuk dalam dalamMasyarakath. mendorong partisipasi Penyelenggaraan SPAM; dan
1. 1.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
1. a.melakukan pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
2. b.bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. c.bantuan teknis dan bantuan program; dan
4. d.pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) , Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

(2)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain yang terkait.
(3)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Dinas menyusun laporan pelaksanaan RISPAM Provinsi secara periodik.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

( 1 ) Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RISPAM Provinsi.

(2)Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 7

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal7 Nei 2025 GUBERNUR KEPULAUAN/FRIAU, ANSARI Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 7 mei 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI-KEPGEAUAN RIAU, ADI PRIRSNRATOK BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR1/43 1 8 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR .23TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045 KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 merupakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Subtansi muatan dokumen perencanaan ini adalah skenario pengembangan SPAM Provinsi yang akan menjadi pedoman bagi rencana pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2045. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan/atau panduan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya rencana pengembangan SPAM yang sudah tertuang dalam dokumen RISPAM ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pihak terkait untuk memastikan dapat terealisasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya selama ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung upaya Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang, Oktober 2024 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, SALAWASNA | 1 RISPAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2024 - 2044 IS KEPULAUAA "k Eau12 Ly | “5g man Ld WE NA Ti An - an Wa Ad i DAFTAR ISI DAFTAR ISI .....................................................................................................................................i DAFTAR TABEL........................................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... xvii PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1-1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 1-1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 1-2 1.2.1 MAKSUD .................................................................................................................. 1-2 1.2.2 TUJUAN.................................................................................................................... 1-2 1.3 SASARAN ........................................................................................................................... 1-3 1.4 LINGKUP KEGIATAN........................................................................................................... 1-3 1.5 KELUARAN ......................................................................................................................... 1-7 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN ..................................................................................................... 1-8 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU ......................................................... 2-1 2.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU .............................................................. 2-1 2.1.1 KONDISI FISIK DAERAH ........................................................................................... 2-1 2.1.2 SARANA DAN PRASARANA ....................................................................................... 2-7 2.1.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-10 2.1.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-13 2.1.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-16 2.1.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-17 2.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN ..................................................................... 2-19 2.2.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-19 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-27 2.2.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-31 2.2.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-32 2.2.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-33 2.2.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-34 2.3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN......................................................................... 2-36 2.3.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-36 2.3.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-42 2.3.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-45 2.3.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-46 2.3.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-47 2.3.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-48 2.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NATUNA ....................................................................... 2-51 2.4.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-51 2.4.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-58 2.4.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-62 2.4.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-65 2.4.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-67 2.4.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-68 2.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA ........................................................................ 2-70 2.5.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-70 2.5.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-76 2.5.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-78 2.5.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-80 2.5.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-81 2.5.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-81 2.6 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ................................................ 2-83 2.6.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-83 2.6.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-90 2.6.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-95 2.6.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-97 2.6.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-98 2.6.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-99 2.7 GAMBARAN UMUM KOTA BATAM .................................................................................. 2-100 2.7.1 KONDISI FISIK DAERAH ....................................................................................... 2-100 BAB 1 BAB 2 ii 2.7.2 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................... 2-107 2.7.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI ........................................................................ 2-111 2.7.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................. 2-114 2.7.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................. 2-115 2.7.6 KEUANGAN DAERAH ............................................................................................ 2-116 2.8 GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG .................................................................. 2-118 2.8.1 KONDISI FISIK DAERAH ....................................................................................... 2-118 2.8.2 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................... 2-123 2.8.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI ........................................................................ 2-128 2.8.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................. 2-130 2.8.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................. 2-131 2.8.6 KEUANGAN DAERAH ............................................................................................ 2-132 KONDISI EKSISTING SPAM ........................................................................................... 3-1 3.1 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING PROVINSI KEPULAUAN RIAU .................................. 3-1 3.1.1 ASPEK TEKNIS ......................................................................................................... 3-3 3.1.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-12 3.1.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-18 3.2 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KARIMUM ........................................ 3-25 3.2.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-25 3.2.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-37 3.2.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-41 3.3 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN BINTAN ............................................ 3-44 3.3.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-44 3.3.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-57 3.3.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-59 3.4 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN NATUNA ........................................... 3-61 3.4.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-61 3.4.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-72 3.4.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-75 3.5 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN LINGGA ............................................ 3-78 3.5.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-78 3.5.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-89 3.5.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-93 3.6 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ................... 3-95 3.6.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-95 3.6.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-102 3.6.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-104 3.7 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA BATAM...................................................... 3-106 3.7.1 ASPEK TEKNIS ..................................................................................................... 3-106 3.7.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-121 3.7.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-125 3.8 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA TANJUNGPINANG ..................................... 3-126 3.8.1 ASPEK TEKNIS ..................................................................................................... 3-126 3.8.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-135 3.8.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-139 STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN .......................................................................... 4-1 4.1. KRITERIA PERENCANAAN .................................................................................................. 4-1 4.1.1. UNIT AIR BAKU ........................................................................................................ 4-1 4.1.2. UNIT TRANSMISI ...................................................................................................... 4-6 4.1.3. UNIT PRODUKSI ....................................................................................................... 4-8 4.1.4. UNIT DISTRIBUSI ................................................................................................... 4-10 4.1.5. UNIT PELAYANAN ................................................................................................... 4-27 4.2. STANDAR KEBUTUHAN AIR ............................................................................................. 4-28 4.2.1. KEBUTUHAN DOMESTIK ........................................................................................ 4-28 4.2.2. KEBUTUHAN NON DOMESTIK................................................................................ 4-29 4.2.3. KEBUTUHAN HARI MAKSIMUM (Qmak) .................................................................. 4-30 4.2.4. KEBUTUHAN JAM PUNCAK .................................................................................... 4-31 4.2.5. TINGKAT KEBOCORAN ........................................................................................... 4-31 4.3. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ...................................................................................... 4-31 4.4. PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR BAKU ........................................................................... 4-33 4.5. PERIODE PERENCANAAN ................................................................................................ 4-35 4.6. KRITERIA DAERAH LAYANAN ........................................................................................... 4-36 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR ......................................................................................... 5-1 5.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU.............................................................................................. 5-1 BAB 3 BAB 4 BAB 5 iii 5.1.1 ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU .................................................................. 5-1 5.1.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN .............................................................................. 5-5 5.1.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK .............................................................................. 5-8 5.1.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ........................................................................ 5-8 5.2 KABUPATEN KARIMUN..................................................................................................... 5-10 5.2.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN .................................................... 5-10 5.2.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-11 5.2.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-12 5.2.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-12 5.3 KABUPATEN BINTAN ........................................................................................................ 5-14 5.3.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN BINTAN ....................................................... 5-14 5.3.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-16 5.3.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-16 5.3.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-17 5.4 KABUPATEN NATUNA....................................................................................................... 5-19 5.4.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN NATUNA ...................................................... 5-19 5.4.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-21 5.4.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-21 5.4.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-22 5.5 KABUPATEN LINGGA ....................................................................................................... 5-24 5.5.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LINGGA ....................................................... 5-24 5.5.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-26 5.5.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-26 5.5.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-27 5.6 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ............................................................................... 5-29 5.6.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS .............................. 5-29 5.6.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-30 5.6.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-31 5.6.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-31 5.7 KOTA BATAM ................................................................................................................... 5-33 5.7.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA BATAM ................................................................... 5-33 5.7.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-35 5.7.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-35 5.7.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-36 5.8 KOTA TANJUNGPINANG ................................................................................................... 5-38 5.8.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG .................................................. 5-38 5.8.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-39 5.8.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-40 5.8.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-40 POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU.................................................. 6-1 6.1 POTENSI AIR PERMUKAAN ................................................................................................ 6-1 6.1.1 AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN......................... 6-1 6.1.2 POTENSI AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN ....... 6-10 6.1.3 POTENSI AIR TANAH .............................................................................................. 6-21 6.2 NERACA AIR ..................................................................................................................... 6-21 6.2.1 PROYEKSI NERACA AIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU............................................ 6-22 6.2.2 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau................................ 6-25 6.3 ALTERNATIF SUMBER AIR BAKU ..................................................................................... 6-32 6.4 PERIZINAN ....................................................................................................................... 6-33 6.5 KRITERIA DAN PENJARINGAN POTENSI AIR BAKU SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA .... 6-34 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM ............................................................................... 7-1 7.1 KEBIJAKAN, STRUKTUR, DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ............................. 7-1 7.1.1 KEBIJAKAN TATA RUANG ........................................................................................ 7-1 7.1.2 STRUKTUR TATA RUANG ......................................................................................... 7-2 7.1.3 POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ................................................................... 7-2 7.2 PENYELENGGARAAN WILAYAH/DAERAH PELAYANAN (ZONASI) ....................................... 7-7 7.3 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM .................................................................................... 7-8 7.4 MATRIKS PEMILIHAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA ................................................... 7-9 7.5 SKEMA SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA ....................................................................... 7-13 7.5.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - KAWAL) .......................... 7-15 7.5.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - BUSUNG) ........................ 7-18 7.6 KAPASITAS SISTEM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) ......................... 7-21 7.6.1 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (EMBUNG DAS KAWAL) ................... 7-21 7.6.2 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) .............................. 7-21 BAB 6 BAB 7 iv 7.7 PERKIRAAN BIAYA CAPEX DAN OPEX.............................................................................. 7-22 7.7.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – KAWAL) .......................... 7-23 7.7.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – BUSUNG)........................ 7-24 7.8 PROGRAM PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN/KOTA JANGKA PENDEK UNTUK MENGEJAR AKSES AMAN AIR MINUM TAHUN 2029 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............. 7-26 7.9 KETERPADUAN DENGAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI ....................................... 7-32 7.9.1 POTENSI PENCEMARAN AIR BAKU ........................................................................ 7-32 7.9.2 REKOMENDASI PENGAMANAN SUMBER AIR BAKU ............................................... 7-32 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM ......................................... 9-1 9.1 LEMBAGA PENYELENGGARA SPAM ................................................................................... 9-1 9.2 STRUKTUR ORGANISASI .................................................................................................... 9-9 9.2.1 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) ............................................................... 9-9 9.2.2 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ................................................................. 9-10 9.2.3 PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA SPAM PROVINSI ................................... 9-12 9.3 KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................... 9-13 9.4 RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ......................................... 9-15 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1-1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 1-1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 1-3 1.2.1 MAKSUD .................................................................................................................. 1-3 1.2.2 TUJUAN.................................................................................................................... 1-3 1.3 SASARAN ........................................................................................................................... 1-3 1.4 LINGKUP KEGIATAN........................................................................................................... 1-4 1.5 KELUARAN ......................................................................................................................... 1-9 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN ..................................................................................................... 1-9 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU ......................................................... 2-1 2.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU .............................................................. 2-1 2.1.1 KONDISI FISIK DAERAH ........................................................................................... 2-1 2.1.2 SARANA DAN PRASARANA ....................................................................................... 2-7 2.1.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-10 2.1.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-14 2.1.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-17 2.1.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-18 2.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN ..................................................................... 2-20 2.2.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-20 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-28 2.2.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-32 2.2.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-34 2.2.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-34 2.2.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-35 2.3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN......................................................................... 2-37 2.3.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-37 2.3.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-43 2.3.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-46 2.3.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-47 2.3.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-48 2.3.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-49 2.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NATUNA ....................................................................... 2-52 2.4.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-52 2.4.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-59 2.4.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-63 2.4.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-66 2.4.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-68 2.4.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-69 2.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA ........................................................................ 2-71 2.5.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-71 2.5.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-77 2.5.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-79 2.5.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-82 2.5.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-82 2.5.6 KEUANGAN DAERAH .............................................................................................. 2-83 2.6 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ................................................ 2-84 2.6.1 KONDISI FISIK DAERAH ......................................................................................... 2-84 2.6.2 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................... 2-91 BAB 9 BAB 1 BAB 2 v 2.6.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI .......................................................................... 2-96 2.6.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................... 2-98 2.6.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................... 2-99 2.6.6 KEUANGAN DAERAH ............................................................................................ 2-100 2.7 GAMBARAN UMUM KOTA BATAM .................................................................................. 2-101 2.7.1 KONDISI FISIK DAERAH ....................................................................................... 2-101 2.7.2 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................... 2-108 2.7.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI ........................................................................ 2-113 2.7.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................. 2-115 2.7.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................. 2-116 2.7.6 KEUANGAN DAERAH ............................................................................................ 2-117 2.8 GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG .................................................................. 2-119 2.8.1 KONDISI FISIK DAERAH ....................................................................................... 2-119 2.8.2 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................... 2-124 2.8.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI ........................................................................ 2-129 2.8.4 RUANG DAN LAHAN ............................................................................................. 2-131 2.8.5 KEPENDUDUKAN ................................................................................................. 2-132 2.8.6 KEUANGAN DAERAH ............................................................................................ 2-133 KONDISI EKSISTING SPAM ........................................................................................... 3-1 3.1 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING PROVINSI KEPULAUAN RIAU .................................. 3-1 3.1.1 ASPEK TEKNIS ......................................................................................................... 3-3 3.1.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-12 3.1.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-18 3.2 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KARIMUM ........................................ 3-25 3.2.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-25 3.2.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-37 3.2.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-41 3.3 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN BINTAN ............................................ 3-44 3.3.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-44 3.3.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-58 3.3.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-59 3.4 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN NATUNA ........................................... 3-62 3.4.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-62 3.4.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-73 3.4.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-76 3.5 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN LINGGA ............................................ 3-80 3.5.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-80 3.5.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................... 3-91 3.5.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN ............................................................................ 3-95 3.6 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ................... 3-97 3.6.1 ASPEK TEKNIS ....................................................................................................... 3-97 3.6.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-104 3.6.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-106 3.7 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA BATAM...................................................... 3-108 3.7.1 ASPEK TEKNIS ..................................................................................................... 3-108 3.7.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-123 3.7.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-127 3.8 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA TANJUNGPINANG ..................................... 3-128 3.8.1 ASPEK TEKNIS ..................................................................................................... 3-128 3.8.2 ASPEK NON TEKNIS ............................................................................................. 3-137 3.8.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN .......................................................................... 3-141 STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN .......................................................................... 4-1 4.1. KRITERIA PERENCANAAN .................................................................................................. 4-1 4.1.1. UNIT AIR BAKU ........................................................................................................ 4-1 4.1.2. UNIT TRANSMISI ...................................................................................................... 4-6 4.1.3. UNIT PRODUKSI ....................................................................................................... 4-8 4.1.4. UNIT DISTRIBUSI ................................................................................................... 4-10 4.1.5. UNIT PELAYANAN ................................................................................................... 4-28 4.2. STANDAR KEBUTUHAN AIR ............................................................................................. 4-29 4.2.1. KEBUTUHAN DOMESTIK ........................................................................................ 4-29 4.2.2. KEBUTUHAN NON DOMESTIK................................................................................ 4-30 4.2.3. KEBUTUHAN HARI MAKSIMUM (Qmak) .................................................................. 4-31 4.2.4. KEBUTUHAN JAM PUNCAK .................................................................................... 4-32 4.2.5. TINGKAT KEBOCORAN ........................................................................................... 4-32 BAB 3 BAB 4 vi 4.3. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ...................................................................................... 4-32 4.4. PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR BAKU ........................................................................... 4-34 4.5. PERIODE PERENCANAAN ................................................................................................ 4-36 4.6. KRITERIA DAERAH LAYANAN ........................................................................................... 4-37 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR ......................................................................................... 5-1 5.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU.............................................................................................. 5-1 5.1.1 ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU .................................................................. 5-1 5.1.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN .............................................................................. 5-5 5.1.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK .............................................................................. 5-8 5.1.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ........................................................................ 5-8 5.2 KABUPATEN KARIMUN..................................................................................................... 5-10 5.2.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN .................................................... 5-10 5.2.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-11 5.2.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-12 5.2.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-12 5.3 KABUPATEN BINTAN ........................................................................................................ 5-14 5.3.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN BINTAN ....................................................... 5-14 5.3.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-16 5.3.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-16 5.3.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-17 5.4 KABUPATEN NATUNA....................................................................................................... 5-19 5.4.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN NATUNA ...................................................... 5-19 5.4.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-21 5.4.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-21 5.4.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-22 5.5 KABUPATEN LINGGA ....................................................................................................... 5-24 5.5.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LINGGA ....................................................... 5-24 5.5.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-26 5.5.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-26 5.5.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-27 5.6 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ............................................................................... 5-29 5.6.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS .............................. 5-29 5.6.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-30 5.6.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-31 5.6.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-31 5.7 KOTA BATAM ................................................................................................................... 5-33 5.7.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA BATAM ................................................................... 5-33 5.7.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-35 5.7.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-35 5.7.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-36 5.8 KOTA TANJUNGPINANG ................................................................................................... 5-38 5.8.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG .................................................. 5-38 5.8.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN ............................................................................ 5-39 5.8.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK ............................................................................ 5-40 5.8.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM ...................................................................... 5-40 POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU .................................................. 6-1 6.1 POTENSI AIR PERMUKAAN ................................................................................................ 6-1 6.1.1 AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN......................... 6-1 6.1.2 POTENSI AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN ......... 6-8 6.1.3 POTENSI AIR TANAH .............................................................................................. 6-19 6.2 NERACA AIR ..................................................................................................................... 6-19 6.2.1 PROYEKSI NERACA AIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU............................................ 6-20 6.2.2 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau................................ 6-23 6.3 ALTERNATIF SUMBER AIR BAKU ..................................................................................... 6-31 6.4 PERIZINAN ....................................................................................................................... 6-31 6.5 KRITERIA DAN PENJARINGAN POTENSI AIR BAKU SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA .... 6-32 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM ............................................................................... 7-1 7.1 KEBIJAKAN, STRUKTUR, DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ............................. 7-1 7.1.1 KEBIJAKAN TATA RUANG ........................................................................................ 7-1 7.1.2 STRUKTUR TATA RUANG ......................................................................................... 7-2 7.1.3 POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ................................................................... 7-2 7.2 PENYELENGGARAAN WILAYAH/DAERAH PELAYANAN (ZONASI) ....................................... 7-7 7.3 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM .................................................................................... 7-8 7.4 MATRIKS PEMILIHAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA ................................................... 7-9 BAB 5 BAB 6 BAB 7 vii 7.5 SKEMA SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA ....................................................................... 7-14 7.5.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - KAWAL) .......................... 7-16 7.5.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - BUSUNG) ........................ 7-19 7.6 KAPASITAS SISTEM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) ......................... 7-22 7.6.1 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (EMBUNG DAS KAWAL) ................... 7-22 7.6.2 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) .............................. 7-22 7.7 PERKIRAAN BIAYA CAPEX DAN OPEX.............................................................................. 7-23 7.7.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – KAWAL) .......................... 7-24 7.7.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – BUSUNG)........................ 7-25 7.8 PROGRAM PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN/KOTA JANGKA PENDEK UNTUK MENGEJAR AKSES AMAN AIR MINUM TAHUN 2029 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............. 7-27 7.9 KETERPADUAN DENGAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI ....................................... 7-33 7.9.1 POTENSI PENCEMARAN AIR BAKU ........................................................................ 7-33 7.9.2 REKOMENDASI PENGAMANAN SUMBER AIR BAKU ............................................... 7-33 ANALISA PENDANAAN ................................................................................................... 8-1 8.1 KEBUTUHAN INVESTASI, SUMBER DAN POLA PENDANAAN ............................................. 8-1 8.1.1 KEBUTUHAN INVESTASI .......................................................................................... 8-1 8.1.2 SUMBER DAN POLA PENDANAAN .......................................................................... 8-15 8.1.3 SUMBER PENDANAAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA ......... 8-16 8.1.4 PENTAHAPAN SUMBER PENDANAAN ..................................................................... 8-19 8.2 DASAR PENENTUAN ASUMSI KEUANGAN ........................................................................ 8-20 8.2.1 METODE ANALISIS ................................................................................................. 8-20 8.2.2 HASIL ANALISIS KEUANGAN .................................................................................. 8-22 8.3 ANALISA KELAYAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI........................................................... 8-24 8.3.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 1................................... 8-24 8.3.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 2................................... 8-25 8.3.3 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 3................................... 8-27 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM ......................................... 9-1 9.1 LEMBAGA PENYELENGGARA SPAM ................................................................................... 9-1 9.2 STRUKTUR ORGANISASI .................................................................................................... 9-9 9.2.1 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) ............................................................... 9-9 9.2.2 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ................................................................. 9-10 9.2.3 PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA SPAM PROVINSI ................................... 9-12 9.3 KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................... 9-13 9.4 RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ......................................... 9-15 BAB 8 BAB 9 viii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Luas dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota, 2023 .......................................... 2-2 Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Kabupaten/Kota, 2023 ......................................... 2-3 Tabel 2. 3 Nilai indeks risiko Provinsi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 .................. 2-6 Tabel 2. 4 Jumlah Bencana Alam per Kabupaten Kota Tahun 2023............................................ 2-7 Tabel 2. 5 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi, 2023 ....................... 2-8 Tabel 2. 6 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 .............................................................................................. 2-9 Tabel 2. 7 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 .............................................................................................................. 2-10 Tabel 2. 8 PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (miliar rupiah), 2019-2023 ...................................................................................... 2-13 Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 .............................................................................................................. 2-13 Tabel 2. 10 Penduduk dan Kepadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 ............................................................................................................................... 2-18 Tabel 2. 11 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023........................................................................................ 2-18 Tabel 2. 12 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023 ................................................................................................ 2-18 Tabel 2. 13 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-19 Tabel 2. 14 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Karimun, 2023 ................................... 2-20 Tabel 2. 15 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Karimun, 2023.............................................. 2-21 Tabel 2. 16 Kondisi Topografi Kabupaten Karimun, 2023 ......................................................... 2-22 Tabel 2. 17 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Karimun, 2023 ..................................................... 2-26 Tabel 2. 18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif Listrik PT.PLN di Kabupaten Karimun, 2023 ....................................................................................................... 2-28 Tabel 2. 19 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun...................................... 2-29 Tabel 2. 20 Capaian Akses Sampah Perkotaan ......................................................................... 2-30 Tabel 2. 21 Timbunan Sampah ................................................................................................ 2-30 Tabel 2. 22 Pengumpulan ......................................................................................................... 2-30 Tabel 2. 23 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 .............................................................................................................. 2-31 Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karimun, 2021-2023.. 2- 31 Tabel 2. 25 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 ............. 2-32 Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun 2019-2023 .............................................................................. 2-33 Tabel 2. 27 Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun .......................................... 2-34 Tabel 2. 28 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Karimun, 2023 ........................................ 2-35 Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 ........................................................................................ 2-35 Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-36 Tabel 2. 31 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-36 Tabel 2. 32 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Bintan, 2023 ...................................... 2-38 Tabel 2. 33 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Bintan, 2023 ................................................. 2-38 Tabel 2. 34 Kondisi Topografi di Kabupaten Bintan .................................................................. 2-39 Tabel 2. 35 Jenis Batuan Geologi dan Penyebarannya di Kabupaten Bintan ............................. 2-40 Tabel 2. 36 Jenis Bencana Berdasarkan Indeks Ancaman di Kabupaten Bintan ....................... 2-43 Tabel 2. 37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2019-2023 .. 2-44 Tabel 2. 38 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-45 ix Tabel 2. 39 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021-2023 .............................................................................................................. 2-45 Tabel 2. 40 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-46 Tabel 2. 41 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bintan 2020-2023 ................................................................................. 2-47 Tabel 2. 42 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bintan, 2023 ........................................... 2-48 Tabel 2. 43 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-49 Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-49 Tabel 2. 45 Alokasi Dana APBD Untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Bintan................................................................................................... 2-50 Tabel 2. 46 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Natuna, 2023 ..................................... 2-52 Tabel 2. 47 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Natuna, 2023 ................................................ 2-55 Tabel 2. 48 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2021-2023 . 2-60 Tabel 2. 49 Capaian Akses Air Limbah Domestik ...................................................................... 2-60 Tabel 2. 50 Tabel Capaian Akses Sampah Perkotaan ................................................................ 2-61 Tabel 2. 51 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-62 Tabel 2. 52 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022-2023 .............................................................................................................. 2-63 Tabel 2. 53 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022- 2023 ....................................................................................................................... 2-63 Tabel 2. 54 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2019-2023 ................................................................................ 2-65 Tabel 2. 55 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Natuna, 2023 .......................................... 2-69 Tabel 2. 56 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-69 Tabel 2. 57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-70 Tabel 2. 58 Pendanaan pembangunan SPAM 5 tahun Terakhir (yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, Hibah, Dana Desa, CSR maupun Dana Lainnya) ............................................ 2-70 Tabel 2. 59 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Lingga, 2023 ...................................... 2-71 Tabel 2. 60 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Lingga, 2023 ................................................. 2-72 Tabel 2. 61 Tinggi Rata-rata dari permukaan laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga ... 2-73 Tabel 2. 62 Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Lingga ................. 2-73 Tabel 2. 63 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga ..................................... 2-74 Tabel 2. 64 Tingkat Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Lingga ........................................... 2-77 Tabel 2. 65 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-78 Tabel 2. 66 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 .............................................................................................................. 2-79 Tabel 2. 67 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-79 Tabel 2. 68 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga 2019-2023 ................................................................................. 2-81 Tabel 2. 69 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Lingga, 2023............................................ 2-82 Tabel 2. 70 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-83 Tabel 2. 71 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-83 Tabel 2. 72 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-83 Tabel 2. 73 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Pulau Anambas, 2023 ........................ 2-84 Tabel 2. 74 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 ........................... 2-85 Tabel 2. 75 Keadaan Topografi, Jenis Tanah dan pH di Kabupaten Kepulauan Anambas .......... 2-89 Tabel 2. 76 nilai indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 ....................................................................................................................... 2-90 Tabel 2. 77 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019–2023 .............................................................................................................. 2-92 Tabel 2. 78 Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan pada Area Terbangun ............... 2-95 x Tabel 2. 79 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-95 Tabel 2. 80 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas (km), 2021-2023 ...................................................................................... 2-95 Tabel 2. 81 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-96 Tabel 2. 82 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas 2019-2023 ........................................................... 2-97 Tabel 2. 83 Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Anambas .............................................. 2-99 Tabel 2. 84 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 ...................... 2-99 Tabel 2. 85 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023.................................................................... 2-100 Tabel 2. 86 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 ....................................................................................... 2-100 Tabel 2. 87 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ......................................................................................... 2-100 Tabel 2. 88 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Batam, 2023 .............................................. 2-101 Tabel 2. 89 Pengamatan Unsur Iklim Kota Batam, 2023 ......................................................... 2-102 Tabel 2. 90 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng ................................... 2-103 Tabel 2. 91 Nama Sungai di Kota Batam, 2023 ....................................................................... 2-105 Tabel 2. 92 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam ......................................... 2-106 Tabel 2. 93 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batam ..... 2-110 Tabel 2. 94 Area Beresiko Pengelolaan Drainase Kota Batam .................................................. 2-112 Tabel 2. 95 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ....................................................... 2-112 Tabel 2. 96 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Batam (km), 2021- 2023 ..................................................................................................................... 2-112 Tabel 2. 97 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 ......................................................................................... 2-114 Tabel 2. 98 Penduduk dan Kepadatan di Kota Batam, 2023 ................................................... 2-117 Tabel 2. 99 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ............................................................................................................ 2-117 Tabel 2. 100 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020- 2023 ..................................................................................................................... 2-118 Tabel 2. 101 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ............................................................................................................................. 2-118 Tabel 2. 102 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Tanjung Pinang, 2023 .............................. 2-119 Tabel 2. 103 Pengamatan Unsur Iklim Kota Tanjungpinang, 2023 .......................................... 2-120 Tabel 2. 104 Sungai di Kota Tanjungpinang ........................................................................... 2-122 Tabel 2. 105 Jumlah Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, 2023 ........... 2-125 Tabel 2. 106 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ..................................................... 2-128 Tabel 2. 107 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kota Tanjungpinang (km), 2021-2023 ............................................................................................................................. 2-129 Tabel 2. 108 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ..................................................................................................................... 2-129 Tabel 2. 109 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 ..................................................................................... 2-130 Tabel 2. 110 SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang . 2-132 Tabel 2. 111 Penduduk dan Kepadatan di Kota Tanjungpinang, 2023 .................................... 2-133 Tabel 2. 112 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ....................................................................................... 2-133 Tabel 2. 113 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 ............................................................................................... 2-133 Tabel 2. 114 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ............................................................................................................................. 2-134 Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 ......................................................................................................................... 2-2 Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 2- 3 Tabel 2. 3 Nilai indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 ......................................................................................................................... 2-6 Tabel 2. 4 Jumlah Bencana Alam per Kabupaten Kota Tahun 2023............................................ 2-6 xi Tabel 2. 5 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 2- 8 Tabel 2. 6 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 .............................................................................................. 2-9 Tabel 2. 7 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 ................................................................................................................ 2-9 Tabel 2. 8 PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (miliar rupiah), 2019-2023 ...................................................................................... 2-12 Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 .............................................................................................................. 2-13 Tabel 2. 10 Penduduk dan Kepadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 ............................................................................................................................... 2-17 Tabel 2. 11 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023........................................................................................ 2-17 Tabel 2. 12 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023 ................................................................................................ 2-18 Tabel 2. 13 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-18 Tabel 2. 14 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Karimun, 2023 ................................... 2-19 Tabel 2. 15 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Karimun, 2023.............................................. 2-20 Tabel 2. 16 Kondisi Topografi Kabupaten Karimun, 2023 ......................................................... 2-21 Tabel 2. 17 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Karimun, 2023 ..................................................... 2-24 Tabel 2. 18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif Listrik PT.PLN di Kabupaten Karimun, 2023 ....................................................................................................... 2-27 Tabel 2. 19 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun...................................... 2-28 Tabel 2. 20 Capaian Akses Sampah Perkotaan ......................................................................... 2-28 Tabel 2. 21 Timbunan Sampah ................................................................................................ 2-29 Tabel 2. 22 Pengumpulan ......................................................................................................... 2-29 Tabel 2. 23 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 .............................................................................................................. 2-30 Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karimun, 2021-2023.. 2- 30 Tabel 2. 25 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 ............. 2-30 Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun 2019-2023 .............................................................................. 2-31 Tabel 2. 27 Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun .......................................... 2-32 Tabel 2. 28 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Karimun, 2023 ........................................ 2-33 Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 ........................................................................................ 2-34 Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-34 Tabel 2. 31 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-35 Tabel 2. 32 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Bintan, 2023 ...................................... 2-36 Tabel 2. 33 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Bintan, 2023 ................................................. 2-37 Tabel 2. 34 Kondisi Topografi di Kabupaten Bintan .................................................................. 2-38 Tabel 2. 35 Jenis Batuan Geologi dan Penyebarannya di Kabupaten Bintan ............................. 2-39 Tabel 2. 36 Jenis Bencana Berdasarkan Indeks Ancaman di Kabupaten Bintan ....................... 2-42 Tabel 2. 37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2019-2023 .. 2-42 Tabel 2. 38 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-44 Tabel 2. 39 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021-2023 .............................................................................................................. 2-44 Tabel 2. 40 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-44 Tabel 2. 41 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bintan 2020-2023 ................................................................................. 2-46 Tabel 2. 42 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bintan, 2023 ........................................... 2-47 Tabel 2. 43 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-48 xii Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-48 Tabel 2. 45 Alokasi Dana APBD Untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Bintan................................................................................................... 2-48 Tabel 2. 46 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Natuna, 2023 ..................................... 2-51 Tabel 2. 47 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Natuna, 2023 ................................................ 2-54 Tabel 2. 48 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2021-2023 . 2-58 Tabel 2. 49 Capaian Akses Air Limbah Domestik ...................................................................... 2-59 Tabel 2. 50 Tabel Capaian Akses Sampah Perkotaan ................................................................ 2-60 Tabel 2. 51 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-61 Tabel 2. 52 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022-2023 .............................................................................................................. 2-61 Tabel 2. 53 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022- 2023 ....................................................................................................................... 2-62 Tabel 2. 54 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2019-2023 ................................................................................ 2-64 Tabel 2. 55 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Natuna, 2023 .......................................... 2-68 Tabel 2. 56 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-68 Tabel 2. 57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-69 Tabel 2. 58 Pendanaan pembangunan SPAM 5 tahun Terakhir (yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, Hibah, Dana Desa, CSR maupun Dana Lainnya) ............................................ 2-69 Tabel 2. 59 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Lingga, 2023 ...................................... 2-70 Tabel 2. 60 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Lingga, 2023 ................................................. 2-71 Tabel 2. 61 Tinggi Rata-rata dari permukaan laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga ... 2-72 Tabel 2. 62 Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Lingga ................. 2-72 Tabel 2. 63 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga ..................................... 2-73 Tabel 2. 64 Tingkat Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Lingga ........................................... 2-75 Tabel 2. 65 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-77 Tabel 2. 66 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 .............................................................................................................. 2-77 Tabel 2. 67 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-78 Tabel 2. 68 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga 2019-2023 ................................................................................. 2-79 Tabel 2. 69 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Lingga, 2023............................................ 2-81 Tabel 2. 70 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ................................................................................................. 2-81 Tabel 2. 71 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 .............................................................................................................. 2-82 Tabel 2. 72 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-82 Tabel 2. 73 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Pulau Anambas, 2023 ........................ 2-83 Tabel 2. 74 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 ........................... 2-84 Tabel 2. 75 Keadaan Topografi, Jenis Tanah dan pH di Kabupaten Kepulauan Anambas .......... 2-87 Tabel 2. 76 nilai indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 ....................................................................................................................... 2-89 Tabel 2. 77 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019–2023 .............................................................................................................. 2-90 Tabel 2. 78 Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan pada Area Terbangun ............... 2-94 Tabel 2. 79 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ......................................................... 2-94 Tabel 2. 80 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas (km), 2021-2023 ...................................................................................... 2-94 Tabel 2. 81 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ....................................................................................................................... 2-94 Tabel 2. 82 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas 2019-2023 ........................................................... 2-96 Tabel 2. 83 Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Anambas .............................................. 2-98 Tabel 2. 84 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 ...................... 2-98 xiii Tabel 2. 85 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023...................................................................... 2-99 Tabel 2. 86 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 ......................................................................................... 2-99 Tabel 2. 87 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................... 2-99 Tabel 2. 88 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Batam, 2023 .............................................. 2-100 Tabel 2. 89 Pengamatan Unsur Iklim Kota Batam, 2023 ......................................................... 2-101 Tabel 2. 90 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng ................................... 2-101 Tabel 2. 91 Nama Sungai di Kota Batam, 2023 ....................................................................... 2-104 Tabel 2. 92 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam ......................................... 2-105 Tabel 2. 93 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batam ..... 2-109 Tabel 2. 94 Area Beresiko Pengelolaan Drainase Kota Batam .................................................. 2-110 Tabel 2. 95 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ....................................................... 2-111 Tabel 2. 96 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Batam (km), 2021- 2023 ..................................................................................................................... 2-111 Tabel 2. 97 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 ......................................................................................... 2-112 Tabel 2. 98 Penduduk dan Kepadatan di Kota Batam, 2023 ................................................... 2-115 Tabel 2. 99 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ............................................................................................................ 2-116 Tabel 2. 100 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020- 2023 ..................................................................................................................... 2-116 Tabel 2. 101 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ............................................................................................................................. 2-117 Tabel 2. 102 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Tanjung Pinang, 2023 .............................. 2-118 Tabel 2. 103 Pengamatan Unsur Iklim Kota Tanjungpinang, 2023 .......................................... 2-119 Tabel 2. 104 Sungai di Kota Tanjungpinang ........................................................................... 2-121 Tabel 2. 105 Jumlah Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, 2023 ........... 2-124 Tabel 2. 106 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ..................................................... 2-127 Tabel 2. 107 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kota Tanjungpinang (km), 2021-2023 ............................................................................................................................. 2-127 Tabel 2. 108 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021- 2023 ..................................................................................................................... 2-128 Tabel 2. 109 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 ..................................................................................... 2-129 Tabel 2. 110 SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang . 2-131 Tabel 2. 111 Penduduk dan Kepadatan di Kota Tanjungpinang, 2023 .................................... 2-131 Tabel 2. 112 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 ....................................................................................... 2-132 Tabel 2. 113 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 ............................................................................................... 2-132 Tabel 2. 114 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ............................................................................................................................. 2-132 Tabel 3. 1 Akses Air Minum Provinsi Kepulauan Riau ................................................................ 3-2 Tabel 3. 2 Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Melalui Jaringan Perpipaan .................................. 3-4 Tabel 3. 3 Kinerja Teknis Penyelenggara SPAM Provinsi Kepulauan Riau .................................... 3-4 Tabel 3. 4 Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Melalui BJP .......................................................... 3-5 Tabel 3. 5 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri................................................................ 3-6 Tabel 3. 6 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri ..................... 3-7 Tabel 3. 7 Rekapitulasi SPAM BJP Provinsi Kepulauan Riau..................................................... 3-11 Tabel 3. 8 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan .................................................... 3-11 Tabel 3. 9 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan ......................................... 3-11 Tabel 3. 10 SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau .............................. 3-12 Tabel 3. 11 Kinerja Non Teknis BUMD SPAM Provinsi Kepulauan Riau .................................... 3-12 Tabel 3. 12 Persentase Pendanaan (Pembiayaan dan Investasi) Penyelenggaraan SPAM Tahun 2019-2023 .............................................................................................................. 3-13 Tabel 3. 13 Profil Kelembagaan Penyelenggaraan dan pengelola Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau........................................................................................................................ 3-14 Tabel 3. 14 Pengelola SPAM di Provinsi Kepualaun Riau ........................................................... 3-15 xiv Tabel 3. 15 Tabel Regulasi Tarif Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ......... 3-17 Tabel 3. 16 Tabel Perbup/Perwal/Pergub Tentang RISPAM ...................................................... 3-18 Tabel 3. 17 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 ................. 3-23 Tabel 3. 18 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun .................. 3-25 Tabel 3. 19 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun ....... 3-26 Tabel 3. 20 Unit Air Baku SPAM Perumda Tirta Mulia Karimun ............................................... 3-27 Tabel 3. 21 Unit Produksi SPAM Perkotaan Perumda Tirta Mulia Karimun ............................... 3-27 Tabel 3. 22 Sistem Distribusi SPAM Pengelola Perumda Tirta Mulia Karimun (Reservoir) .......... 3-28 Tabel 3. 23 Jaringan Perpipaan SPAM Pengelola Perumda Tirta Mulia Karimun ....................... 3-28 Tabel 3. 24 Cakupan pelaynan dan jumlah penggan SPAM Perumda Tirta Mulia Karimun ....... 3-28 Tabel 3. 25 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Karimun ......................................... 3-33 Tabel 3. 26 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun .................. 3-33 Tabel 3. 27 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun ....... 3-35 Tabel 3. 28 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Karimun ........................................... 3-35 Tabel 3. 29 Rekapitulasi SPAM BJP Perdesaan Kabupaten Karimun......................................... 3-37 Tabel 3. 30 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan ..................... 3-44 Tabel 3. 31 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan .......... 3-45 Tabel 3. 32 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri di kabupaten Bintan ........................... 3-46 Tabel 3. 33 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Bintan ................................................. 3-46 Tabel 3. 34 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kabupaten Bintan .................................................................................................................... 3-47 Tabel 3. 35 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan UPTD SPAM Bintan .... 3-47 Tabel 3. 36 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Bintan ............................................ 3-53 Tabel 3. 37 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan ..................... 3-54 Tabel 3. 38 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan .......... 3-56 Tabel 3. 39 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Bintan .............................................. 3-57 Tabel 3. 40 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna .................... 3-62 Tabel 3. 41 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna ......... 3-63 Tabel 3. 42 Unit Air Baku SPAM Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna ................................. 3-64 Tabel 3. 43 Unit Produksi SPAM Perkotaan Perumda Tirta Mulia Karimun ............................... 3-64 Tabel 3. 44 Cakupan pelaynan dan jumlah penggan SPAM Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna ............................................................................................................................... 3-65 Tabel 3. 45 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Natuna ........................................... 3-69 Tabel 3. 46 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna .................... 3-69 Tabel 3. 47 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna ......... 3-71 Tabel 3. 48 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Natuna ............................................. 3-72 Tabel 3. 49 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga ...................... 3-80 Tabel 3. 50 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga .......... 3-81 Tabel 3. 51 Unit Produksi SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga ........................................... 3-82 Tabel 3. 52 Unit Produksi SPAM Perkotaan Pokmas SPAM Lingga ............................................ 3-82 Tabel 3. 53 Sistem Distribusi SPAM Pengelola Perumda Air Minum Tirta Lingga (Reservoir) ..... 3-82 Tabel 3. 54 Jaringan Perpipaan SPAM Pengelola Perumda Air Minum Tirta Lingga ................... 3-83 Tabel 3. 55 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga 3-83 Tabel 3. 56 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan Pokmas SPAM Lingga . 3-84 Tabel 3. 57 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan ..................... 3-87 Tabel 3. 58 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga .......... 3-89 Tabel 3. 59 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Lingga .............................................. 3-90 Tabel 3. 60 Rekapitulasi SPAM BJP Perdesaan Kabupaten Lingga ............................................ 3-91 Tabel 3. 61 Analisis Full Cost Recovery Perumda Air Minum Tirta Lingga Tahun 2023 ............. 3-92 Tabel 3. 62 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas 3-97 Tabel 3. 63 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten kepulauan Anambas ................................................................................................................ 3-98 Tabel 3. 64 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Kepulauan Anambas ............................ 3-98 Tabel 3. 65 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan UPTD SPAM Kepulauan Anambas ................................................................................................................ 3-99 Tabel 3. 66 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas .................... 3-101 Tabel 3. 67 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas ... 3- 102 Tabel 3. 68 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas .............................................................................................................. 3-103 xv Tabel 3. 69 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Kepulauan Anambas ...................... 3-103 Tabel 3. 70 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kota Batam ............................. 3-108 Tabel 3. 71 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Batam .................. 3-109 Tabel 3. 72 Unit Air Baku BU SPAM BP Batam ....................................................................... 3-110 Tabel 3. 73 Unit Produksi SPAM BU SPAM BP Batam ............................................................. 3-110 Tabel 3. 74 Unit Produksi SPAM Perkotaan BLUD SPAM Pemko Batam .................................. 3-111 Tabel 3. 75 Cakupan Pelayanan dan Jumlah Pelanggan SPAM BU SPAM BP Batam ............... 3-112 Tabel 3. 76 Cakupan Pelaynan dan Jumlah Pelanggan SPAM Perkotaan BLUD SPAM Pemko Batam ............................................................................................................................. 3-112 Tabel 3. 77 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kota Batam .................................................... 3-120 Tabel 3. 78 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kota Batam ...................................................... 3-122 Tabel 3. 79 Analisa Tarif Air Hulu dan Hilir Periode Januari s/d September 2022 .................. 3-123 Tabel 3. 80 Tarif Pelanggan BP Batam .................................................................................... 3-124 Tabel 3. 81 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang ................ 3-128 Tabel 3. 82 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang ..... 3-129 Tabel 3. 83 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang ...................... 3-130 Tabel 3. 84 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Bintan ............................................... 3-130 Tabel 3. 85 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang...................................................................................................... 3-131 Tabel 3. 86 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang...................................................................................................... 3-131 Tabel 3. 87 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kota Tanjungpinang ....................................... 3-136 Tabel 3. 88 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang ................ 3-136 Tabel 3. 89 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Bintan ............................................ 3-137 Tabel 4. 1 Kriteria Teknis Pipa Transmisi ................................................................................... 4-7 Tabel 4. 2 Kriteria Pipa Distribusi............................................................................................. 4-11 Tabel 4. 3 Diameter Pipa Distribusi .......................................................................................... 4-12 Tabel 4. 4 Faktor Jam Puncak Untuk Perhitungan Jaringan Pipa Distribusi............................. 4-14 Tabel 4. 5 Alternatif Pemilihan Jenis Pipa ................................................................................. 4-18 Tabel 4. 6 Kriteria Perencanaan Dimensi Sistem Distribusi Air Bersih ...................................... 4-27 Tabel 4. 7 Tingkat Konsumsi/ Pemakaian Air Rumah Tangga Sesuai Kategori Kota .................. 4-29 Tabel 4. 8 Tingkat Pemakaian Air Non Rumah Tangga .............................................................. 4-31 Tabel 4. 9 Kriteria dan Standar Kebutuhan Air ......................................................................... 4-34 Tabel 4. 10 Alokasi dan Prosentase Pelayanan.......................................................................... 4-35 Tabel 4. 11 Pedoman Perencanaan Air Bersih PU Cipta Karya .................................................. 4-35 Tabel 4. 12 Matriks Kriteria Penyusunan RISPAM untuk Berbagai Klasifikasi Kota .................. 4-36 Tabel 5. 1 Proyeksi Penduduk Wilayah Pelayanan Per Kabupaten/Kota ...................................... 5-8 Tabel 5. 2 Proyeksi Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044.......................... 5-9 Tabel 5. 3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2024 – 2044 ................................... 5-12 Tabel 5. 4 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Karimun Tahun 2024-2044 .............................. 5-13 Tabel 5. 5 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2024 – 2044 ...................................... 5-17 Tabel 5. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Bintan Tahun 2024-2044 ................................. 5-18 Tabel 5. 7 Proyeksi Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2024 – 2044 ..................................... 5-22 Tabel 5. 8 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Natuna Tahun 2024-2044................................. 5-23 Tabel 5. 9 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lingga Tahun 2024 – 2044 ...................................... 5-26 Tabel 5. 10 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Lingga Tahun 2024-2044 ................................ 5-28 Tabel 5. 11 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 – 2044............... 5-31 Tabel 5. 12 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024-2044 .......... 5-32 Tabel 5. 13 Proyeksi Penduduk Kota Batam Tahun 2024 – 2044 .............................................. 5-35 Tabel 5. 14 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Batam Tahun 2024-2044.......................................... 5-37 Tabel 5. 15 Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2044 ................................. 5-40 Tabel 5. 16 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044............................. 5-41 Tabel 6. 1 Air Permukaan yang Telah di Manfaatkan di Provinsi Kepulauan Riau ....................... 6-2 Tabel 6. 2 Rencana Waduk/Bendungan ..................................................................................... 6-9 Tabel 6. 3 Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga ................................................................... 6-21 Tabel 6. 4 Proyeksi Kebutuhan Air Perkantoran ....................................................................... 6-21 xvi Tabel 6. 5 Proyeksi Kebutuhan Air Industri .............................................................................. 6-21 Tabel 6. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Pariwisata .......................................................................... 6-21 Tabel 6. 7 Proyeksi Kebutuhan Air Pertanahan dan Keamanan ................................................ 6-22 Tabel 6. 8 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi ................................................................................. 6-22 Tabel 6. 9 Proyeksi Kebutuhan RKI Provinsi Kepulauan Riau ................................................... 6-22 Tabel 6. 10 Proyeksi Kebutuhan RKI dan Irigasi Provinsi Kepulauan Riau ................................ 6-22 Tabel 6. 11 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Karimun...................................... 6-23 Tabel 6. 12 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang . 6-24 Tabel 6. 13 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Natuna ........................................ 6-25 Tabel 6. 14 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Lingga ......................................... 6-26 Tabel 6. 15 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas ................... 6-27 Tabel 6. 16 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kota Batam ................................................... 6-28 Tabel 6. 17 Alternatif Sumber Air Baku Untuk SPAM Lintas Kabupaten/Kota .......................... 6-31 Tabel 8. 1 Analisis Sensitivitas Tahap 1- Kenaikan Tarif 10% ................................................... 8-22 Tabel 8. 2 Analisis Sensitivitas Tahap 2- Kenaikan Tarif 10% ................................................... 8-23 Tabel 8. 3 Analisis Sensitivitas Tahap 3- Kenaikan Tarif 10% ................................................... 8-23 Tabel 8. 4 Rencana Pembangunan SPAM Tahap 1 Regional (2025-2029) ................................... 8-24 Tabel 8. 5 Rencana Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Tahap 2 (2030-2034) .......... 8-25 Tabel 8. 6 Rencana Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Tahap 3 (2035-2043) ......... 8-27 Tabel 9. 1 Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah ................................................................... 9-3 Tabel 9. 2 Pembagian Wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPAM ................ 9-3 Tabel 9. 3 Jumlah Unit Penyelenggara SPAM.............................................................................. 9-5 Tabel 9. 4 Kelembagaan penyelenggara SPAM ............................................................................ 9-6 Tabel 9. 5 Perbandingan karakteristik penyelenggara SPAM Kabupaten/Kota ............................ 9-7 Tabel 9. 6 Rencana Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Air Minum .............................................. 9-9 Tabel 9. 7 Program Pelatihan Teknis Substantif dan Fungsional Penyelenggaraan SPAM .......... 9-16 xvii DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Karimun ...................................................................... 2-23 Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Anambas ..................................................................... 2-87 Gambar 2. 3 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Black Water) Kabupaten Kepulauan Anambas ............................................................................................ 2-93 Gambar 2. 4 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Grey Water) Kabupaten kepualauan Anambas ........................................................................................... 2-93 Gambar 2. 5 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan ..................................................... 2-94 Gambar 2. 6 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan ..................................................... 2-94 Gambar 2. 7 Peta Topografi Kota Batam ................................................................................. 2-103 Gambar 2. 8 Peta Topografi Kota Tanjung Pinang ................................................................... 2-121 Gambar 2. 9 Peta Geologi Regional Kota Tanjungpinang ......................................................... 2-123 Gambar 3. 1 Capaian Akses Layak Air Minum Provinsi Kepulauan Riau..................................... 3-1 Gambar 3. 2 Skematik SPAM Jago (Tanjung Uban) .................................................................... 3-7 Gambar 3. 3 Skematik SPAM Kolong Enam (Kijang) ................................................................... 3-8 Gambar 3. 4 Skematik SPAM PCM ............................................................................................. 3-8 Gambar 3. 5 Skematik SPAM WK ............................................................................................... 3-9 Gambar 3. 6 Skematik SPAM PSAB ............................................................................................ 3-9 Gambar 3. 7 Skematik SPAM RPD............................................................................................ 3-10 Gambar 3. 8 Skematik SPAM Gesek ......................................................................................... 3-10 Gambar 3. 9 Diagram Presentase Pendanaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ............ 3-13 Gambar 3. 10 Grafik Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan ....... 3-24 Gambar 3. 11 SKEMATIK SPAM IKK Meral ............................................................................... 3-29 Gambar 3. 12 SKEMATIK SPAM IKK Karimun (Sentani) ........................................................... 3-30 Gambar 3. 13 SKEMATIK SPAM IKK Karimun (Sei Bati) ........................................................... 3-30 Gambar 3. 14 SKEMATIK SPAM IKK Kundur Barat .................................................................. 3-31 Gambar 3. 15 SKEMATIK SPAM IKK Kundur............................................................................ 3-31 Gambar 3. 16 SKEMATIK SPAM IKK Moro ................................................................................ 3-32 Gambar 3. 17 SKEMATIK SPAM IKK Tebing (Pongkar) .............................................................. 3-32 Gambar 3. 18 Struktur Organisasi Perumda Tirta Mulia Karimun ............................................ 3-39 Gambar 3. 19 Skematik SPAM IKK Teluk Bintan ...................................................................... 3-48 Gambar 3. 20 Skematik SPAM Jago Tanjung Uban .................................................................. 3-49 Gambar 3. 21 Skematik SPAM IKK Teluk Sebong ..................................................................... 3-49 Gambar 3. 22 Skematik SPAM IKK Seri Kuala Lobam............................................................... 3-50 Gambar 3. 23 Skematik SPAM IKK Kolong Enam (Kijang) ......................................................... 3-50 Gambar 3. 24 Skematik SPAM IKK Gunung Kijang Kawal ........................................................ 3-51 Gambar 3. 25 Skematik SPAM IKK Mantang ............................................................................ 3-51 Gambar 3. 26 Skematik SPAM IKK Kelong ............................................................................... 3-52 Gambar 3. 27 Skematik SPAM IKK Toapaya ............................................................................. 3-52 Gambar 3. 28 Skematik SPAM IKK Tambelan ........................................................................... 3-53 Gambar 3. 29 Skematik SPAM Desa Pian Tengah ..................................................................... 3-65 Gambar 3. 30 Skematik SPAM Pulau Laut ............................................................................... 3-66 Gambar 3. 31 Skematik SPAM Bunguran Batubi ..................................................................... 3-66 Gambar 3. 32 Skematik SPAM Induk Sebayar .......................................................................... 3-67 Gambar 3. 33 Skematik SPAM Induk Ranai Darat .................................................................... 3-67 Gambar 3. 34 Skematik SPAM IKK Tapau ................................................................................ 3-68 Gambar 3. 35 Skematik SPAM Batu Gajah ............................................................................... 3-68 Gambar 3. 36 Skematik SPAM IKK Dabo .................................................................................. 3-84 Gambar 3. 37 Skematik SPAM IKK Singkep Pesisir .................................................................. 3-85 Gambar 3. 38 Skematik SPAM Daik ......................................................................................... 3-85 Gambar 3. 39 Skematik SPAM IKK Selayar .............................................................................. 3-86 Gambar 3. 40 Skematik SPAM IKK Pancur ............................................................................... 3-86 Gambar 3. 41 Skematik SPAM IKK Senayang ........................................................................... 3-87 Gambar 3. 42 Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Lingga ........................................ 3-94 Gambar 3. 43 Skematik SPAM IKK Jemaja (Dapit).................................................................. 3-100 Gambar 3. 44 Skematik SPAM IKK Siantan ............................................................................ 3-100 Gambar 3. 45 Skematik SPAM Tarempa Selatan .................................................................... 3-101 Gambar 3. 46 Struktur Organisasi UPTD SPAM Kepulauan Anambas .................................... 3-105 Gambar 3. 47 Skematik SPAM Pulau Panjang ........................................................................ 3-113 xviii Gambar 3. 48 Skematik SPAM Pulau Akar ............................................................................. 3-113 Gambar 3. 49 Skematik SPAM Pulau Buluh ........................................................................... 3-114 Gambar 3. 50 Skematik SPAM IPA Duriangkang .................................................................... 3-114 Gambar 3. 51 Skematik SPAM IPA Piayu ................................................................................ 3-115 Gambar 3. 52 Skematik SPAM Muka Kuning ......................................................................... 3-115 Gambar 3. 53 Skematik SPAM Muka Kuning 2....................................................................... 3-116 Gambar 3. 54 Skematik SPAM Tiangwwangkang .................................................................... 3-116 Gambar 3. 55 Skematik SPAM Lance ..................................................................................... 3-117 Gambar 3. 56 Skematik SPAM Gundap .................................................................................. 3-117 Gambar 3. 57 Skematik SPAM IPA Nongsa ............................................................................. 3-118 Gambar 3. 58 Skematik SPAM IPA Sei Harapan ..................................................................... 3-118 Gambar 3. 59 Skematik SPAM IPA Sei Harapan (Modular) ...................................................... 3-119 Gambar 3. 60 Skematik SPAM IPA Sei Ladi ............................................................................ 3-119 Gambar 3. 61 Wilayah Pembagian Pelayanan SPAM Kota Batam............................................ 3-125 Gambar 3. 62 Struktur Organisasi BU SPAM BP Batam ......................................................... 3-125 Gambar 3. 63 Skematik SPAM PCM ....................................................................................... 3-132 Gambar 3. 64 Skematik SPAM WK ......................................................................................... 3-132 Gambar 3. 65 Skematik SPAM PSAB ...................................................................................... 3-133 Gambar 3. 66 Skematik SPAM SWRO Penyengat .................................................................... 3-133 Gambar 3. 67 Skematik SPAM Kampung Bugis ...................................................................... 3-134 Gambar 3. 68 Skematik SPAM RPD ........................................................................................ 3-134 Gambar 3. 69 Skematik SPAM Gesek ..................................................................................... 3-135 Gambar 3. 70 Skematik SPAM SWRO Batu Hitam .................................................................. 3-135 Gambar 3. 71 Struktur Organisasi Perumdam Tirta Kepri ...................................................... 3-139 Gambar 7. 1 Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2044 ..... 7-12 Gambar 7. 2 Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Kota Tanjungpinang Tahun 2025 – 2044 .. 7-13 Gambar 7. 3 Skema Spam Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Bintan ......................................... 7-15 Gambar 7. 4 Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan - Kawal ......................................... 7-18 Gambar 7. 5 Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan - Busung ...................................... 7-21 Gambar 9. 1 Rencana Struktur Organisasi UPTD dengan PPK-BLUD Air Minum ...................... 9-10 Gambar 9. 2 Struktur Organisasi BUMD Perumda Air Minum Tirta Kepri ................................ 9-12 Gambar 9. 3 Pola Kerjasama SPAM regional Pulau Bintan........................................................ 9-13 1-1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyediaan air minum adalah kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Air minum yang tersedia secara layak berperan penting dalam meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan. Mengingat masih adanya ketimpangan layanan dan tumpang tindih program di masa lalu, diperlukan pendekatan sistemik untuk mewujudkan penyediaan air minum yang merata dan berkelanjutan. Perbedaan kondisi geografis, topografis, geologis, serta kapasitas sumber daya manusia di setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan ketersediaan air baku dan pelayanan air minum juga bervariasi. Hal ini memerlukan pendekatan penyelenggaraan SPAM yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan konsep dasar yang kuat untuk menjamin ketersediaan air minum yang sesuai dengan kondisi setempat. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pengembangan SPAM yang berkelanjutan, terarah, dan sistematis. Kepulauan Riau adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Tanjungpinang. Provinsi ini termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km², dan 58% penduduknya berada di Kota Batam. Dan pada akhir tahun 2023, penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.178.610 jiwa. Capaian akses air minum layak di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kompilasi data tahun 2024 menunjukkan tingkat keterlayakan sebesar 91,00% secara keseluruhan. Akses layak ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu akses layak melalui jaringan perpipaan (JP) dan akses layak bukan jaringan perpipaan (BJP), dengan proporsi rata-rata masing-masing sebesar 67,59% dan 23,41%. Meskipun tingkat keterlayakan secara umum terbilang tinggi, terdapat variasi signifikan antar kabupaten/kota. Kota Tanjungpinang dan Kota Batam mencatat angka tertinggi, sementara Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang masih rendah. Ketergantungan terhadap sumber air non- perpipaan masih tinggi di beberapa wilayah, mencerminkan keterbatasan cakupan sistem perpipaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan infrastruktur air minum, khususnya di wilayah kepulauan yang secara geografis terpencar dan memiliki hambatan teknis untuk pemerataan layanan jaringan perpipaan. BAB 1 1-2 Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 19,45%, dengan capaian tertinggi berada di Kota Batam sebesar 33,36%. Akses air minum aman dalam konteks SPAM merujuk pada air yang memenuhi standar kualitas mikrobiologis, kimiawi, dan fisik serta tersedia secara berkelanjutan. Selain Batam, wilayah lain menunjukkan capaian yang sangat rendah, bahkan sebagian besar masih berada di angka 0%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem penyediaan air minum di sebagian besar wilayah belum memenuhi persyaratan teknis sebagai air minum aman, sehingga dibutuhkan penguatan infrastruktur SPAM dan sistem pengawasan kualitas air secara terpadu. Berdasarkan data idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat total kapasitas menganggur sebesar 779 liter per detik (l/d), dengan rata-rata 155,8 l/d per kabupaten/kota. Idle capacity ini menggambarkan besarnya kapasitas produksi air bersih yang tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan jaringan distribusi, rendahnya cakupan pelayanan, maupun kendala teknis dan operasional lainnya. Kota Batam memiliki idle capacity tertinggi sebesar 443 l/d, mengindikasikan potensi kapasitas terpasang yang belum tersalurkan secara maksimal kepada konsumen. Sementara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna masing-masing mencatat idle capacity sebesar 135 l/d, serta Kabupaten Bintan dan Karimun sebesar 33 l/d. Adapun Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas tidak tercatat memiliki idle capacity, yang dapat mencerminkan ketiadaan atau keterbatasan infrastruktur SPAM skala besar. Rata-rata tingkat Non-Revenue Water (NRW) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 22,36%, menunjukkan inefisiensi signifikan dalam sistem distribusi air. Nilai NRW terendah tercatat di Kota Tanjungpinang (10,37%) dan Kota Batam (12,39%), mencerminkan kinerja teknis dan administratif yang relatif baik. Sebaliknya, Perumda Tirta Kepri mencatat NRW tertinggi sebesar 41,59%, diikuti oleh Kabupaten Karimun dan Bintan yang masing-masing melebihi 30%. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk merencanakan pengembangan sistem penyediaan air minum secara umum sebagai petunjuk, arahan dan pedoman bagi pemerintah Kepulauan Riau dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Selain itu, kewajiban menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten/kota), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 1-3 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 MAKSUD Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka pengembangan SPAM yang dimaksud diharapkan memenuhi ketentuan:

1.Menjaga keseimbangan lingkungan;
2.Mengendalikan pemanfaatan air baku;
3.Mencegah pencemaran lingkungan dan air baku; dan
4.Mencegah penyalahgunaan air baku. 1.2.2 TUJUAN Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau adalah:
1.Untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka Panjang;
2.Untuk mendapatkan izin prinsip hak guna air dari Pemerintah;
3.Mengidentifikasi kebutuhan air minum di Pulau Bintan;
4.Mengendalikan dan menertibkan sistem penyediaan air minum di Provinsi Kepulauan Riau;
5.Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM di Provinsi Kepulauan Riau;
6.Memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang upaya pengembangan SPAM Provinsi Kepulauan Riau secara terpadu, efisien dan berkelanjutan (sustainable);
7.Menghasilkan Dokumen yang dapat menjadi Pedoman Penyelenggaraan SPAM tingkat Provinsi 1.3 SASARAN Sasaran dari kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a.Identifikasi permasalahan penyelenggara SPAM 1-4
b.Identifikasi kebutuhan penyelenggara SPAM (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan pelayanan)
c.Tersusunnya program penyelenggara SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM) 1.4 LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup materi atau substansi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya meliputi:
1. 1.Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data dan konsultasi kepada instansi terkait
2. 2.Menganalisis kinerja pelaksana penyelenggara SPAM daerah
3. 3.Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum.
4. 4.Melaksanakan identifikasi potensi penyelenggaran pelayanan air minum dan potensi air baku.
5. 5.Melaksanakan survei social, ekonomi masyarakat.
6. 6.Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan hasil data sekunder, kriteria dan standar pelayanan.
7. 7.Membuat skematisasi pemakaian air dan hidrolis rencana penyelenggaran system jaringan pipa eksisting dan perencanaan jaringan pipa pada SPAM baru.
8. 8.Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
9. 9.Menyusun strategi dan program penyelenggaraan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya.
10. 10.Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi Penyelenggaran SPAM. Pokok bahasan di dalam Dokumen Rencana Induk SPAM tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: a) Rencana umum 1) Rencana Induk SPAM merupakan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi perencanaan air minum perpipaan dan perencanaan minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. Rencana Induk SPAM disusun dengan memperhatikan: • Rencana pengelolaan sumber daya air; • Rencana tata ruang wilayah; 1-5 • Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM • Kondisi lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan • Kondisi kota dan rencana pengembangannya. 2) Perencanaan penyusunan rencana induk SPAM berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, untuk perencanaan tahun 2024-2044. 3) Pengambilan data primer 4) Pengumpulan data sekunder sebagai dasar perencanaan dalam penyusunan evalusi kondisi kota/kawasan, yang antara lain meliputi: • Fungsi strategis kota/kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). • Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatologi, fisiografi dan geologi. • Data curah hujan dan tangkapan air. • Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan kepadatan. • Data sosial ekonomi-karakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. • Data kesehatan, kondisi sanitasi dan kedehatan lingkungan. • Sarana dan prasaran kota yang ada (infrastruktur). 5) Evaluasi sistem eksisting SPAM melalui inventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting. 6) Identifikasi permasalasahan dan kebutuhan pengembangan SPAM. b) Rencana jaringan meliputi perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi dengan jaringan perpipaan yang telah ada saat ini, maupun untuk meningkatkan pelayanan dari SPAM bukan jaringan perpipaan menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan. Sistem distribusi meliputi reservoir, jaringan pipa distribusi dan tata perpipaan. Rencana jaringan direncanakan sesuai dengan : • Rencana pengembangan tata kota • Jaringan distribusi utama c) Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifkasi air baku. Identifikasi permasalahan dana kebutuhan pengembangan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Pengembangan sistem penyediaan air minum dalam hal ini dapat berupa: • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan jaringa pipa eksisting 1-6 • Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi SPAM dengan jariangan perpipaan. • Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. Hal-hal yang perlu di identifikasi antara lain adalah : • Kinerja pelayanan; • Tingkat kebocoran; • Jumlah langganan tunggu/potensi; • Kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity); • Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan; • Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan. Untuk mengidentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi kebutuhan air minum diperlukan studi hidrologi dan studi geohidrologi untuk memperoleh informasi mengenai: • Jarak dan beda tinggi sumber air; • Debit optimum (safe yield) sumber air; • Kualitas air dan pemakaian air saat ini. Umumnya terdapat sejumlah alternatif sumber air yang berbeda dan alternatif yang terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan kehandalan aumber. Jenis sumber air yang dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif sumber meliputi mata air, sungai, danau, air tanah dan air hujan. Studi hidrologi dimaksudkan untuk menilai kehandalan suber-sumber air di suatu wilayah di tinjau dari siklus hidrologi; curah hujan; evavorasi, aliran permukaan (run off), infiltrasi dan perkolasi. • Prosedur pemilihan sumber dalam penyusunan rencana induk SPAM adalah memenuhi kebutuhan sesuai waktu perencanaan, dengan penekanan pada : • Pengaruh yang ditimbulkan akibat pengambilan sumber daya air; • Investasi untuk biaya eksploitasi serta biaya pengoprasian dan pemeliharaan dibuat yang terendah; • Dampak lingkungan yang mungkin timbul diusahakan sekecil mungkin. Prosedur pemilihan sumber air baku yang direkomendasikan mengikuti urutan sebagai berikut : • Identifikasi termasuk aspek perizinan, dimana identifikasi yang dimaksud meliputi kuantitas air baku yang terjamin kontinuitasnya, kualitas air baku yang sesuai dengan peraturan, serta memperhatikan ketentuan jarak antara sumber air baku dengan daerah pelayanan; 1-7 • Evaluasi sumber dengan tujuan terhadap sektor-sektor lain yang menggunakan/memakai sumber; • Evaluasi finansial. d) Kriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan. e) Rencana sumber dan alokasi air baku. Dari sekian banyak sumber air baku yang ada, dibuat skala prioritas penggunaan sumber air tersebut, dan harus sudah mendapat izin tertulis (SIPA/surat izin pemakaian air) dari instansi terkait. Kebutuhan kapasitas air baku disusun untuk menentukan rencana alokasi air baku yang dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan. 1) Tentukan kebutuhan air berdasarkan : • Perhitungan Proyeksi penduduk 20 tahun kedepan; • Identifikasi jenis dan penggunakan pemakaian air ; • Perhitungan kebutuhan domestik dan non domestik; • Perhitungan kehilangan air dan fasilitas kota; • Perhitungan Kebutuhan air baku rata-rata dan kebutuhan jam puncak. 2) Melakukan investigasi terhadap sumber-sumber air baku potensial dan menentukan sumber air baku dari hasil identifikasia dan investigasi. f) Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi, meliputi: • identifikasi potensi pencemar air baku; • identifikasi area perlindungan air baku; • proses pengolahan buangan dari IPA. Keterpaduan dengan PS sanitasi adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan PS sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku serta rencana pola pemanfaatan ruang dalam RTRW, rencana tahapan pengembangan dan alternatifnya, serta keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi. g) Rencana pembiayaan dan pola investasi, berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan. Indikasi biaya dan pola investasi dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present vaklue) dan harus di konversikan menjadi nilai masa datang (future vakue) 1-8 berdasarkan motode anilisi finansial, serta sudah menghitung kebutuhan biaya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panajng. Dalam penyusunan pembiayaan atau keuangan harus memperhatikan sumber dana, kemampuan dana kemauan masyarakat serta kemampuan keungan daerah. h) Rencana pengembangan kelembagaan. Kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Rencana pengembangan kelembagaan sistem penyediaan air minum dilakukan melalui : • Pengkajian kembali perundang-undangan terkait kelembagaan; • Melakukan kajian terhadap batasan wilayah administrasi pemerintah, tugas dan kewenangan instansi tertentu, ekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat masyarakat; • Melakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada; • Menganalisis jumlah kebutuhan sumber daya manusia serta penempatan tugasnya yang sesuai dengan kopentensi yang dimiliki; • Membuat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk mengelola SPAM yang direncanakan. • Analisi dana membuat rekomendasi peningkatan kinerja aspek organisasi dan managenem dalam rangka penyehatan dabahan usaha selaku penyelenggara penyediaan air minum. i) Model Integrasi Dinamis Multi-Komponen Pengembangan SPAM Komponen SDA Air Baku, Geoklimatologi dan Topografi, Demografi dan Ketatakotaan, Pembiayaan, dan Kelembagaan SPAM merupakan subyek dari perubahan dinamis dan kewenangan yang beragam menyebabkan skenario-umum perlu dipahami dan diantisipasi oleh berbagai pihak. Faktor penentu dalam lingkup materi yg perlu disajikan secara terintegrasi melalui model pendekatan dinamis sehingga tergambar suatu kondisi sistem dengan fluktuasi, ambang batas, kausalitas, efek antar komponen dan respon yang diperlukan. Model tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan tanggungjawab stakeholders dalam mengelola SPAM. j) Rencana dan Model Monitoring berbasis Automation System Mempertimbangkan bahwa jaringan distribusi yang luas dan efisiensi pemantauan maka suatu model monitoring berbasis automation system perlu direncanakan untuk mengidentifikasi, antara lain, produksi, distribusi (pressure losses) atau kerusakan lainnya. Model ini dapat pula dikembangkan terkait dengan lingkup i (model dinamis multi-komponen) sehingga pengendalian system menjadi lebih komprehensif. k) Pemaparan/Koordinasi 1-9 Dilakukan dengan semua stake holder terkait dengan maksud Untuk mendapatkan data serta masukkan yang terkini sebagai input RISPAM yang Sudah ada. l) Konsultasi Publik Dilakukan dengan semua stake holder terkait untuk menyampaikan hasil penyempurnaan RISPAM berdasarkan masukkan dari hasil rapat- rapat koordinasi. 1.5 KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rencana induk SPAM Provinsi Kepulauan Riau yang siap ditindaklanjuti oleh penyelenggara SPAM pemerintah Provinsi untuk menjadi dokumen legal pemerintah provinsi mengenai Rencana induk SPAM. 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penulisan Laporan Akhir dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : BAB 1 Pendahuluan Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, keluaran, dan sistematika penulisan laporan. BAB 2 Gambaran Umum Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum lokasi studi yang meliputi kondisi fisik dasar, rumah dan lahan, kondisi sarana dan prasarana, serta kondisi social ekonomi budaya Provinsi Kepulauan Riau. BAB 3 Kondisi SPAM Eksisting BAB ini menguraikan kondisi eksisting SPAM di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Aspek Teknis yang dibedakan menjadi SPAM PDAM dan SPAM Lembaga Pengelola Non PDAM, Aspek Non Teknis yang dibedakan menjadi Aspek Keuangan, Aspek Kelembagaan, serta Aspek Pengaturan. Selain itu dijelaskan juga Kendala dan Permasalahan. BAB 4 Standar/Kriteria Perencanaan BAB ini menguraikan standar kebutuhan air yang meliputi kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik, kriteria perencanaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Selain itu dijelaskan pula periode perencanaan dan kriteria daerah layanan. BAB 5 Proyeksi Kebutuhan Air 1-10 BAB ini menguraikan hasil analisis proyeksi kebutuhan air di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sampai akhir tahun perencanaan beserta dasar-dasar pertimbangan dalam melaksanakan proyeksi kebutuhan air. BAB 6 Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku BAB ini menguraikan potensi dan alternatif sumber-sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SPAM sampai dengan akhir tahun periode desain (20 Tahun), skala prioritas penggunaan sumber air, serta kebutuhan kapasitas air baku. BAB 7 Rencana Pengembangan SPAM BAB ini menguraikan alternatif pengembangan daerah pelayanan, pola pelayanan dan skenario/konsep pengembangan SPAM Provinsi Kepulauan Riau. BAB 8 Analisa Pendanaan BAB ini menguraikan kebutuhan investasi dan sumber pendanaan, dasar penentuan asumsi keuangan, serta hasil analisis kelayakan. BAB 9 Rencana Pengembangan Kelembagaan BAB ini menguraikan tentang organisasi, sumber daya manusia, pelatihan serta perjanjian Kerjasama. 2-1 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.1.1 KONDISI FISIK DAERAH Provinsi Kepulauan Riau terletak di antara Selat Malaka dan Laut Natuna, menjadikannya wilayah yang strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Provinsi ini terdiri dari sekitar 2.408 pulau, dengan 366 pulau yang berpenghuni. Secara geografis, Kepulauan Riau berada pada posisi 0°29’ Lintang Selatan hingga 4°40’ Lintang Utara, serta 103°22’ hingga 109°4’ Bujur Timur. Luas daratan provinsi ini mencapai 8.201,72 km². Kondisi geomorfologinya merupakan bagian dari paparan Sunda, yang merupakan bagian dari kerak Benua Asia. Daerah ini juga kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas serta maritim. 2.1.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Secara Geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00°29’ Lintang Selatan dan 04°40’ Lintang Utara serta antara 103°22’ Bujur Timur sampai dengan 109°4’ Bujur Timur. Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.800 pulau. Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km². Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: • Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, • Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, • Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, • Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 BAB 2 2-2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan KotaTanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang- Undang No.33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna. Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kabupaten/Kota Ibukota Kab/kota Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Provinsi Jumlah Pulau 1 Karimun Tanjang Balai Karimun 930,45 11,25 248 2 Bintan Bandar Sri Bentan 1.317,15 15,93 263 3 Natuna Ranai 1.999,16 24,17 172 4 Lingga Daik 2.210,82 26,73 628 5 Kepulauan Anambas Tarempa 627,03 7,58 239 6 Batam Batam 1.034,73 12,51 453 7 Tanjung Pinang Tanjung Pinang 150,37 1,82 8 Kepulauan Riau Tanjung Pinang 8.269,71 100,00 2.028 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.1.2 IKLIM Terdapat 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya yaitu: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang. Suhu udara maksimum selama tahun 2023 terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan suhu 34,9 derajat celsius dan kondisi suhu udara maksimum terendah terjadi di Kabupaten Natuna yaitu sekitar 29,4 derajat Celsius. Sedangkan untuk kelembaban udara minimum terjadi di Kota Batam dengan kelembaban sebesar 45 persen. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2023 terjadi di Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 230 hari hujan dan hari hujan yang Lo 2-3 paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 155 hari hujan. Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kabupaten/Kota Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (%) 1 Karimun 28,0 82,3 187 38,9 2 Bintan 3 Natuna 27,8 88,4 213 65,0 4 Lingga 27,5 84,0 230 52,0 5 Kepulauan Anambas 28,1 81,8 155 145,5 6 Batam 27,8 83,0 193 41,0 7 Tanjung Pinang 27,2 86,3 215 54,2 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.1.3 TOPOGRAFI Topografi Kepulauan Riau adalah terdiri dari pesisir dan dataran tinggi. Wilayah dengan variasi topografi tertinggi adalah Kabupaten Lingga dan yang relatif datar adalah Kota Tanjungpinang. Wilayah dengan daratan terluas adalah Kabupaten Natuna dan yang terkecil adalah Kota Tanjungpinang. Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:
11. 1.Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan), dan diatas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
12. 2.Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. 2-4 Kondisi morfologi, ketinggian, dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
13. 3.Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga- Singkep Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
14. 4.Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda. 2.1.1.4 HIDROLOGI Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan bauh Daerah Aliran Sungai (DAS). Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana. Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk. Kolong pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan sebagai sumber air bersih. Kolong terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupten Lingga. 2-5 2.1.1.5 GEOLOGI Pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit- bukit dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2 - 5 meter dari permukaan laut. Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol, dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm, dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulk, density kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah, dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan pulau- pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau lainnya. 2.1.1.6 RAWAN BENCANA Provinsi Kepulauan Riau yang beribukota di Kota Tanjungpinang ini memiliki luas wilayah 8.158,42 Km². Berada di “Paparan Sunda” yang merupakan bagian dari kerak Benua Asia, secara geologis Kepulauan Riau memiliki bebatuan berjenis ubahan, terobosan, sedimen dan aluvium tua. Kepulauan Riau memiliki kondisi topografi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, sementara secara klimatologi Kepulauan Riau memiliki iklim tropis basah dengan 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau yang diselingi oleh musim peralihan 2-6 (pancaroba). Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, Kepulauan Riau memiliki sungai, mata air/air terjun, waduk dan kolong. Sepanjang 2023, Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai jenis bencana, yang didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, banjir, serta tanah longsor. Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia, lebih dari 60 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun 2023. Sementara itu kejadian tanah longsor pada Juni 2023 di Natuna memakan 43 korban jiwa dan merusak kurang lebih 100 rumah. Tabel 2. 3 Nilai indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kelas Resiko 2023 1 Bintan 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 SEDANG 2 Karimun 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 SEDANG 3 Natuna 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 SEDANG 4 Tanjungpinang 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 SEDANG 5 Batam 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 117.57 103.96 103.96 SEDANG 6 Lingga 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 103.15 97.72 SEDANG 7 Kepulauan Anambas 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 103.40 95.77 89.41 SEDANG Sumber: Buku IRBI 2023 Kondisi wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi rawan bencana meskipun bukan bencana besar atau massif (seperti gempa bumi, tsunami). Tabel 2. 4 Jumlah Bencana Alam per Kabupaten Kota Tahun 2023 2 di uu u &Ed) 11649 11569) 1Ih£0 J16AT 11640 Lara Lima I ILIZITH M2015 M2CE M2017 M01O M209 Oa Mi I02 Na Grafik nilai indele Aiko Provinsi Kepukuan Ru dari Tahun MMS sampai dengan tahun 2073 ANMCAMAN BENCANA: Tanah konesor, kekermpan, Duaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan NILAI II 231: 107.79 (SEDANG) 2-7 Kabupaten/Kota Jumlah Bencana Alam Tanah Longsor Banjir Kekeringan Kebakaran Hutan dan Lahan Cuaca Ekstrem Gelombang Pasang Karimun 2 8 2 3 Bintan 4 1 41 8 Natuna 1 2 10 Lingga 1 3 4 Kepulauan Anambas 1 1 Kota Batam 1 1 2 Kota Tanjung Pinang 1 7 1 Kepulauan Riau 2 11 1 71 17 3 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.2 SARANA DAN PRASARANA
15. 1.Transportasi Sektor transportasi sebagai pendukung utama pariwisata, seyogyanya lebih ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang melayani wisatawan. Menjadi nilai tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang berdekatan dengan negara lain sehingga akses untuk masuk tentu dipermudah. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 140.014 kunjungan kapal pelayaran dalam negeri dan 65.792 kunjungan kapal pelayaran luar negeri.
16. 2.Energi Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2023 daya terpasang yang tersedia ada sebesar 723.229 KW. Produksi listrik sendiri sebesar 1.048.440.658 KWh dan listrik terjual sebanyak 999.602.076 KWh. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. — 2-8 Sejalan dengan itu, jumlah pelanggan listrik juga meningkat 4,43 persen dari 321.680 pelanggan pada tahun 2022 menjadi 335.933 pelanggan pada tahun 2023 Tabel 2. 5 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 1 Karimun 73.624 80.318 85.599 91.065 2 Bintan 50.984 54.017 56.601 63.053 3 Natuna 24.923 26.177 27.335 26.967 4 Lingga 24.535 28.892 29.919 31.108 5 Kepulauan Anambas 11.840 13.777 15.198 15.824 6 Batam 7.149 7.424 7.694 8.619 7 Tanjung Pinang 92.955 96.380 99.334 99.297 Kepulauan Riau 286.010 306.985 321.680 335.933 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024
17. 3.Persampahan Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya akan menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan di tempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara komunal yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Instansi/Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota melalui pengangkutan secara rutin yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sanitary landfill adalah salah satu cara yang paling populer dalam mengelola sampah, namun pengelolaan sampah dengan sistem ini harus dilakukan dengan cara yang benar, karena jika tidak dikelola dengan baik dan penanganan yang tidak profesional dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Fasilitas pengelolaan persampahan di tiap kabupaten/kota diantaranya tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPS) yang dikelola oleh masing- masing pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan sampah yang baik bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten/kota, dalam pengelolaan sampah dikenal dengan tipping fee yang bisa menjadi salah satu income bagi pemerintah kabupaten maupun kota. 2-9 Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri itu sendiri, namun pemerintah Provinsi harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya kepada pengguna instalasi tersebut.
18. 4.Jalan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Panjang jalan sebesar 5.501,26 km dengan jalan kabupaten/kota memiliki ukuran terpanjang sebesar 4.287,50 km dan jalan provinsi sebesar 784,10 km. Kondisi jalan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi jalan baik sebesar 3.051,68 km dan jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 1.233,84 dan kondisi rusak sebesar 556,84 km. Tabel 2. 6 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kab/Kota Jenis Permukaan Jalan Aspal Kerikil Tanah Lainnya Jumlah 1 Jalan Nasional 426,57 3,09 - - 429,66 2 Jalan Provinsi 616,92 9,191 105,96 9,27 784,10 3 Jalan Kab/kota 2.364,74 358,24 986,45 65,70 4.287,50 Kepulauan Riau 3.408,23 370,52 1.092,40 74,97 5.501,26 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 Tabel 2. 7 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kabupaten/Kota Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Berat 1 Karimun 430,59 152,35 30,90 241,19 2 Bintan 577,00 104,33 35,87 172,33 3 Natuna 359,54 111,98 127,31 123,31 4 Lingga 291,32 165,05 267,85 465,55 5 Kepulauan Anambas 129,18 43,47 11,73 187,94 6 Batam 854,61 - 75,97 - 7 Tanjung Pinang 409,44 81,72 7,21 43,53 Kepulauan Riau 3.051,68 658,90 556,84 1.233,84 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024
19. 5.Objek Wisata Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada posisi strategis, yaitu berbatasan dengan beberapa negara tetangga, tentu memiliki peluang 2-10 yang cukup besar untuk dikunjungi oleh wisatawan. Apalagi dengan pemandangan alam bahari yang indah lengkap dengan sumber daya laut yang tersembunyi. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi dan penghasil devisa negara dan pendapatan daerah. Disamping itu jika sektor pariwisata berkembang tentu ketersediaan lapangan kerja akan terbuka. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada bulan Desember yakni sebanyak 189.714 kunjungan. Kota Batam menjadi pintu masuk Wisawatan Mancanegara pada 2023 sebanyak 1.192.931 kunjungan, selanjutnya Kabupaten Bintan 222.118 kunjungan dan kabupaten/kota lainnya sebanyak 115.631 kunjungan 2.1.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.1.3.1 SOSIAL BUDAYA Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat tangible (aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat mata). Mewarisi situs-situs kerajaan, peninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau Penyengat dan daerah lainnya. Kemajuan yang dicapai sejak masa kerajaan Melayu Riau, terutama di Pulau Penyengat, antara lain di bidang ilmu pengetahuan, agama, dan pembangunan gedung-gedung yang bersifat monumental, seperti Masjid Sultan Riau, Istana Sultan, Gedung Rusyidiah Club, Perpustakaan, Percetakan dan sebagainya pada masa pemerintahan Raja Jakfar YDM Riau VI (1808-1832) hingga Raja Abdurrahman YDM Riau XI (1899-1911). Akan tetapi sebagian dari bangunan tersebut tidak dapat kita saksikan secara utuh lagi dan hanya berupa puing- puingnya saja, kecuali Masjid Sultan Riau di Penyengat dan Mesjid Jami’ di Lingga yang masih berfungsi dan digunakan oleh penduduk untuk beribadah setiap hari. Situs dan aset kekayaan budaya tersebut belum terkelola secara baik dan profesional karena masih lemahnya kesadaran terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya Melayu baik di kalangan masyarakat maupun aparat pengelola kebudayaan. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu yang pada awalnya merupakan lingua franca dalam pergaulan antar suku bangsa. Kebesaran sejarah dan peran budaya Melayu 2-11 Kepulauan Riau dalam perkembangan kebudayaan nasional tidak diragukan lagi. Pemakaian bahasa Melayu dan Gurindam 12 adalah hasil kebudayaan yang sudah diakui dan menjadi milik bersama. Masyarakat Kepulauan Riau juga mempunyai minat dan perhatian yang kuat terhadap kesenian. Beberapa kesenian yang berkembang adalah Gurindam 12, Pantun, Makyong, Bangsawan, Joget, Zapin, Gazal, Barzanji, Berdah, Tari Gobang, Tari Melemang, Wayang Cecak, Pencak Silat, Mendu, dan Kompang. Sayangnya, kesenian asli Melayu seperti Makyong, Bangsawan dan Gazal tersebut saat ini nyaris punah. Sedangkan pantun sudah mulai dikembangkan baik dengan pemakaian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan serta pembinaan lewat lembaga pendidikan. Demikian juga kesenian baik tari maupun lagu tradisional sudah mulai dikembangkan dalam bentuk pembinaan sanggar dan festival lagu dan tari tradisional Melayu. Kesenian Gazal yang merupakan kelompok musik, saat ini hanya terdapat di Pulau Penyengat, hanya dimainkan oleh para seniman tua dan sulit ditemukan pemain muda. Faktor yang mempengaruhi sulitnya pemain muda ikut dalam kesenian gazal, adalah terhambatnya proses regenerasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah serta lemahnya kemampuan lembaga seni dan budaya dalam pembinaan kesenian gazal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya seni dan budaya sebagai jati diri bangsa, ditambah dengan kuatnya pengaruh informasi melalui media elektronik dan karena derasnya arus industrialisasi dan globalisasi. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki nilai-nilai tradisional yang masih relevan dengan masa sekarang dan tidak bertentangan dengan pembangunan masyarakatnya. Pakaian tradisional, baik yang menyangkut baju itu sendiri, kelengkapannya, maupun ragam hias yang terdapat pada songketnya serta nilai semangat kegotong- royongan, kesatuan, keberanian dan keterbukaan baik secara pribadi maupun kelompok yang tersimbol dalam ragam hias dan ukiran itik pulang petang, semut beriring, dan siku keluang. Disamping itu ada juga simbol yang menggambarkan kesuburan dan kemakmuran yang tersimbol dalam ragam hias akar pakis, bunga kundur, dan tampuk manggis. Pembinaan lembaga seni dan budaya sudah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan termasuk melakukan revitalisasi peninggalan sejarah. Sanggar seni dan budaya diberikan bantuan dan 2-12 pembinaan secara berkala dan terus menerus agar kesadaran masyarakat akan seni dan budaya tetap berkembang dan terpelihara dengan baik. Pembinaan kelembagaan juga dilakukan dengan membentuk badan pengembangan seni dan budaya disamping memberdayakan lembaga adat Melayu yang sudah ada dengan melengkapi sarana dan sarana yang diperlukan. 2.1.3.2 EKONOMI Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu daerah merupakan serangkaian usaha dan kebijakan antara masyarakat dan pemerintah daerah tersebut. Sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup tersebut dapat dicapai melalui beberapa hal antara lain pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan berupaya mengurangi ketergantungan tinggi terhadap sector primer. Selain itu upaya peningkatan andil yang lebih baik dari sektor sekunder dan tersier juga terus dilakukan. Secara umum beberapa indicator ekonomi yang menggunakan data PDRB adalah:
20. 1.Laju pertumbuhan Ekonomi
21. 2.Tingkat Kemakmuran
22. 3.Tingkat Perubahan Harga
23. 4.Struktur Perekonomian dan Perubahannya. Selain itu, angka pendapatan regional berguna juga sebagai:
24. 1.Dasar pembuatan proyeksi dan perencanaan pembangunan ekonomi pada periode yang akan dating
25. 2.Alat bantu untuk mengukur pelaksanaan pembangunan Tabel 2. 8 PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (miliar rupiah), 2019-2023 No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 1 Karimun 13.544,17 13.310,63 14.195,74 15.554,50 17.016,97 2 Bintan 21.303,01 20.743,70 21.251,13 22.995,78 25.083,79 3 Natuna 21.795,50 18.405,91 20.870,16 24.265,43 23.519,88 4 Lingga 4.274,27 4.292,43 4.499,27 4.852,61 5.249,76 5 Kepulauan Anambas 17.439,77 14.453,58 16.697,53 19.909,09 19.241,49 6 Batam 164.490,12 161.364,18 172.843,90 194.836,26 216.097,72 7 Tanjung Pinang 20.167,98 19.665,01 20.099,37 21.792,47 23.533,66 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2-13 Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0,70 -4,39 -2,65 3,55 0,90 2 Pertambangan dan Penggalian 0,09 -4,17 -0,74 -7,00 -2,65 3 Industri Pengolahan 6,25 3,25 6,45 4,55 2,48 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,30 -4,38 4,32 16,38 8,03 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang -0,06 -2,78 0,01 8,82 4,45 6 Konstruksi 8,23 -6,40 4,74 5,45 10,80 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,10 -12,72 1,07 13,59 5,76 8 Transportasi dan Pergudangan -8,87 -40,23 -1,70 38,37 14,92 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,95 -41,01 -6,69 49,71 27,31 10 Informasi dan Komunikasi 11,84 16,55 9,59 8,66 19,96 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,82 -3,10 0,73 4,17 8,65 12 Real estat 0,12 -8,33 -3,56 4,64 5,25 13 Jasa Perusahaan -8,82 -41,88 14,14 10,65 16,55 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,52 7,97 -8,42 3,36 5,13 15 Jasa Pendidikan 0,44 -8,20 -3,38 3,32 3,87 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,78 -2,05 12,30 -0,02 -4,82 17 Jasa Lainnya 0,86 -68,83 -3,40 69,97 21,51 PDRB 4,83 -3,80 3,43 5,09 5,20 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.4 RUANG DAN LAHAN Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (3) mensyaratkan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Melihat kondisi geomorfologi dan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau kecil, mutlak diperlukan rencana tata ruang yang baik. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. 2-14 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam rangka pelestarian lingkungan, maka dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan dan antar kegiatan kawasan. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan antara lain kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah meliputi darat, laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Provinsi Kepulauan Riau baru dibentuk dan telah mengalami pemekaran wilayah, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) agar pembangunan dan pengembangan wilayahnya terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan wilayah disekitarnya. Penyusunan RTRWP Kepulauan Riau akan tetap meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan masalah yang dimiliki, sehingga pembangunan wilayahnya berlangsung secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan yang telah dan akan berlangsung, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dan swasta seharusnya dianggap perlu untuk melihat sejauh mana efektivitas rencana tersebut. Pada dasarnya tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan yang ada di wilayah tersebut maka dengan demikian tata guna lahan yang ada akan menjadi pertimbangan dalam penataan guna lahan selanjutnya. Sebaran kawasan budidaya di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 2-15
26. 1.Areal HPH di wilayah Kepulauan Riau hanya terdapat di P. Natuna, dan di P. Lingga. Kepemilikan HPH di P. Natuna adalah atas nama PT. Halmahera Kayu. Selanjutnya HPH tersebutnya diarahkan untuk Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Resapan Air. Bila perlu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (HK), dengan menentukan adanya fenomena alam yang unik dan menarik serta berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan dan dapat memberikan nilai tambah yang lain bagi kehidupan masyarakat lokal.
27. 2.Tidak terdapat perijinan HPHTI, sementara perijinan di sektor perkebunan relatif terbatas, antara lain di P. Singkep, P. Bintan, P. Sugi, P. Combol dan P. Papan. Perijinan investasi lebih banyak untuk kegiatan non kehutanan dan perkebunan seperti industri, pariwisata, pertambangan, perumahan yang pada umumnya masih terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu yaitu di P. Batam, P. Bintan dan P. Karimun. Sebaiknya izin HPHTI ditiadakan untuk kawasan Kepulauan Riau, mengingat tingkat kerapuhan yang tinggi bila dikembangkan hutan tanaman industri yang monokultur. Selain itu pembukaan hutan alam tropika basah berdampak pada peningkatan erosi dan kehilangan keanekaragam sumber daya hayati yang relatif tinggi.
28. 3.Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam dengan luasan kecil. Kawasan perkebunan di pulau-pulau Kepulauan Riau sebaiknya dipilih jenis-jenis yang ramah lingkungan. Jenis-jenisnya diusahakan yang tidak memerlukan banyak air, seperti karet, kelapa, tanaman buah (durian, manggis, duku, kopi, coklat dll). Perkebunan kelapa sawit harus dicegah, karena kelapa sawit termasuk pohon yang rakus akan air. Satu pohon kelapa sawit paling tidak menguras air sekitar 25 liter per hari.
29. 4.Kawasan Pertanian Lahan Kering di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
30. 5.Kawasan Perikanan (perikanan darat/air payau) tersebar di seluruh wilayah kecuali Kota Batam dan Tanjungpinang.
31. 6.Resort Wisata diplot sesuai data perijinan yang ada yaitu untuk “Bintan Beach International Resort” di P. Bintan yang dikelola oleh PT. Bintan Mega Wisatama, seluas 23.000 Ha.
32. 7.Kawasan wisata alam pantai dan wisata konvensi terutama tersebar di Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Anambas dan Kota Batam.
33. 8.Kawasan Industri (Industrial Estate) tersebar di Kabupaten Karimun (P. Karimun), Kota Batam (P. Batam, P. Rempang dan P. Galang) dan Kabupaten Bintan. 2-16
34. 9.Kawasan Pertambangan untuk migas (golongan A) tersebar di Kab. Natuna dan Kep. Anambas. Untuk pertambangan umum seperti emas, batubara, bauksit di Kab. Bintan. Sedangkan bahan galian seperti granit, pasir bangunan dan pasir kwarsa (golongan C) di Kabupaten Karimun. Kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman eks areal transmigrasi di Kabupaten Natuna.
35. 10.Pertambangan granit, bauksit, pasir kwarsa, sebaiknya dibatasi perkembangannya, jangan sampai meluas ke lain wilayah. Hal ini dikarenakan kawasan pulau-pulau kecil sangat rapuh terhadap kegiatan eksploitasi pertambangan, khususnya berdampak kepada pengurasan sumber air bersih dan degradasi keanekaragaman sumber daya hayati alam. Penambangan bauksit, granit, pasir kwarsa, batubara, dan lain- lain mineral di daratan Pulau Bintan, Karimun, Lingga dan Singkep harus dihentikan. Mengingat pulau-pulau itu pulau kecil, bila dilanjutkan penambangan dikemudian hari pulau-pulau itu bisa tenggelam.
36. 11.Perlu didesain perpaduan pemanfaatan dalam kawasan lindung yang merupakan suatu strategi yang tepat, karena memungkinkan terlaksananya tindakan konservasi yang sekaligus juga melaksanakan pemanfaatan. Kombinasi perpaduan aneka macam pengunaan kawasan lindung merupakan suatu terobosan yang unik untuk suatu kepulauan yang dekat dengan pusat-pusat perkembangan baik lokal, regional maupun internasional.
37. 12.Diperlukan adanya Master Plan Sumber Daya Hutan di kawasan ini. Master Plan ini akan merangkum segala kepentingan dengan skala makro yang kemudian diharapkan menjadi suatu guidence (petunjuk) pemanfaatan dan pembangunan sumber daya hutan di Kepulauan Riau.
38. 13.Dalam jangka pendek guna melakukan pengelolaan kawasan lindung di Kepulauan Riau, mungkin dapat diajukan suatu pendekatan yang sifatnya masih ditekankan pada gatra konservasi lingkungan alam, yaitu dengan pendekatan ‘’pemintakatan’’ atau pendekatan ‘’Zonnasi ’’ atau ‘’Zonning‘’. Pendekatan ini untuk menghidari adanya pemanfaatan sumber daya hutan yang berskala besar, atau untuk mengerem adanya laju deforestasi, khususnya hutan kawasan lindung. 2.1.5 KEPENDUDUKAN Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 2.183.300 jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 2-17 yaitu 2.152.600 jiwa yang terdiri atas 1.095.090 jiwa penduduk laki-laki dan 1.057.540 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,6 ini berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak pada 2024 berada di Kota Batam sebesar 58,49 persen. Sedangkan Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 264 penduduk per km², dimana Kota Tanjungpinang merupakan wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 1.579 penduduk per km². Tabel 2. 10 Penduduk dan Kepadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023 No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) 1 Karimun 930,45 263,3 12,06 283 1,1 2 Bintan 1.317,15 168,2 7,7 128 1,45 3 Natuna 1.999,16 85,7 3,92 43 1,37 4 Lingga 2.210,82 102 4,67 46 1,01 5 Kepulauan Anambas 627,03 49,7 2,28 79 1,36 6 Batam 1.034,73 1.276,90 58,49 1.234 1,69 7 Tanjung Pinang 150,37 237,4 10,87 1.579 1,15 8.269,71 2.183,30 100,00 264 1,49 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.6 KEUANGAN DAERAH 2.1.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 11 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023 No. Kabupaten/Kota 2022 2023 1 Karimun 1.305.213.435.980 1.322.034.654.967 2 Bintan 1.161.198.545.964 1.113.043.173.806 3 Natuna 989.275.275.868 1.323.497.586.800 4 Lingga 915.550.741.753 795.025.636.646 5 Kepulauan Anambas 824.553.991.953 995.990.872.686 6 Batam 2.848.972.905.176 3.103.266.519.794 7 Tanjung Pinang 1.025.544.664.712 956.387.170.104 Kepulauan Riau 3.918.136.426.614 4.169.880.012.128 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2-18 2.1.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 12 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota (ribu Rupiah), 2022-2023 No. Kabupaten/Kota 2022 2023 1 Karimun 1.370.692.426.756 1.339.283.368.755 2 Bintan 1.134.530.797.791 1.104.660.338.166 3 Natuna 1.016.634.841.803 1.163.470.601.083 4 Lingga 886.558.231.597 952.476.824.842 5 Kepulauan Anambas 865.767.979.709 970.793.544.590 6 Batam 2.949.210.753.165 3.042.357.384.835 7 Tanjung Pinang 1.000.299.275.109 1.019.018.316.660 Kepulauan Riau 3.842.586.411.976 4.276.982.340.169 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.1.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 13 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir

(2026)OPD 2024 2025 2026 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak % 91,82 91,88 2.618.328.096 92 20.240.602.998 92,12 24.824.657.339 92.12 47.683.588.433 Dinas Pekerjaan Umum, pPenataan Ruang dan Pertanahan Sumber: RPJMD Provinsi Kepri 2021-2026 LT. 2-19 2.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN 2.2.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.2.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0o 35’ Lintang Utara sampai dengan 1o 10’ Lintang Utara dan 103o 30’ Bujur Timur sampai dengan 104o Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 Km². Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian. Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu:

1.Utara: Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia;
2.Selatan: Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
3.Barat: Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
4.Timur: Kota Batam Tabel 2. 14 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Karimun, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 1 Moro Moro 447,92 29,39 36 2 Durai Tanjung Kilang 62,98 4,13 47 3 Sugie Besar Rawajaya 49 4 Kundur Tanjung Batu Kota 83,74 5,49 - 5 Kundur Utara Tanjung Berlian Kota 245,65 16,12 - 6 Kundur Barat Sawang 189,92 12,46 11 7 Ungar Sei Buluh 55,53 3,64 26 2-20 8 Belat Sebele 109,34 7,17 22 9 Karimun Tanjungbalai 59,76 3,92 - 10 Buru Buru 73,40 4,82 7 11 Meral Meral 57,85 3,80 4 12 Tebing Tebing 76,35 5,01 6 13 Meral Barat Darussalam 61,55 4,04 19 14 Selat Gelam Parit 24 Karimun 1.524 100,00 251 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.1.2 IKLIM Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2023 suhu udara rata-rata 28,000 C, dengan suhu minimum sebesar 23,200 C, sedangkan suhu maksimum 33,30o C. Rata-rata harian kelembaban udara selama tahun 2023 adalah 82,30 persen. Kelembaban udara minimum yaitu 73,80 persen, sedangkan maksimum mencapai 92,80 persen. Rata-rata curah hujan di tahun 2023 sebesar 240,40 mm3, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan September, yaitu 85,70 mm3 sedangkan tertinggi terjadi di bulan November sebesar 374,10 mm3. Jumlah hari hujan terbanyak selama 20 hari terjadi di bulan Januari. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 49 jam. Tabel 2. 15 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Karimun, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (%) 1 Januari 26,9 83 20 25 2 Februari 27,3 80 18 40 3 Maret 27,4 81 13 40 4 April 28,6 81 13 46 5 Mei 28,8 82 19 49 6 Juni 28,3 84 15 40 7 Juli 28,1 83 16 36 8 Agustus 27,9 83 15 41 9 September 28,4 80 12 37 10 Oktober 28,7 81 12 46 11 November 28,2 84 16 34 2-21 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (%) 12 Desember 27,8 85 18 33 Total 336,4 987 187 467,0 Rata-rata 28,0 82,3 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.1.3 TOPOGRAFI Kondisi topografi di Kabupaten Karimun cukup beragam berada pada ketinggian 0-10 mdpl sampai dengan >300 mdpl, dengan luasan terbesar berada ketinggian yang 0-10 mdpl sampai dengan 25-50 mdpl yang artinya Kabupaten Karimun memiliki karakteristik topografi rata-rata berupa dataran rendah. Sedangkan untuk topografi dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Jantan. Topografi berupa bukit bergunung berada pada ketinggian hingga 478 meter yang terletak di Gunung Jantan, Gunung Betina, dan Gunung Papan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi topografi di Kabupaten Karimun disajikan pada tabel dan peta berikut. Tabel 2. 16 Kondisi Topografi Kabupaten Karimun, 2023 No Topografi Luas (ha) Persentase (%) 1 0-10 mdpl 24.573,58 26,20 2 10-25 mdpl 48.363,67 51,57 3 25-50 mdpl 10.222,52 10,90 4 50-100 mdpl 6.988,14 7,45 5 100-200 mdpl 3.107,16 3,31 6 200-300 mdpl 479,95 0,51 7 >300 mdpl 49,89 0,05 Jumlah 93.784,91 100 Sumber: Peta Potensi Kabupaten Karimun, 2023 Am 2-22 Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Karimun 2.2.1.4 HIDROLOGI Kondisi hidrologi Kabupaten Karimun tidak berbeda dengan daerah di sekitarnya. Selain didukung oleh air tanah, Kabupaten Karimun didukung dengan beberapa sungai yang mengalirinya, serta dukungan dari sumber-sumber mata air. Satu hal yang mungkin membedakan yaitu keberadaan bozem/waduk yang banyak terdapat di beberapa wilayah di Kabupaten Karimun. Gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:
1.Air Permukaan Sungai-sungai yang mengalir di pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun terbagi menjadi dua jenis sungai berdasarkan waktu- musimnya, yaitu sungai perennial dan sungai musiman (intermittent). Sungai perennial adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun. Jenis sungai perennial tidak tergantung pada pola perubahan musim dan memiliki ketersediaan stok sumber daya air yang selalu tersedia, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Sumber air jenis sungai perennial berasal dari mata air yang berada di daerah hulu sungai. 109 aon baal 103190 toy200R tor soo Tongns Branas BatasThan yA aturan AI Kab. Kep. Meranti Nee Kab. Pelalawan Yna TIKY mm kayvem Kanmeunp pg Kab. Indragiri Hilir Pata semarBea HSE Butar, de haatan da "at pangkat ant Saran tan SINGAPORE peanha Lead raw 9reom UN PEMBINA KABUPATEN KARTUNMAS PEMAHAMAN MODAL HAM PTSTerua 22 rata Kn Ta Ba Tea tki Jaringan Jalanaan Kebaktor Premar Satu (JKPLAI lan Kekek PrrnerDua (JKP-2) tan Kodedtor Perman Tga MP3) .Jatan Lokal Prenar Jaan Dana Topogran tmdp3 MN 025 2100 100-200 200.300 1 Baoug9 200-500 PETAINDEKS Sumoar Fan KaaIA anaa Sans KUNRILtugatn Mara kan TAN Md Ou Tau 2011 #3 ADA 10 2001 OOP 103400T NM Ka. s3 An 2-23 Sungai musiman adalah sungai yang alirannya sangat dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada saat musim penghujan volume air yang masuk ke dalam sungai meningkat karena adanya limpasan air hujan yang masuk dari lereng-lereng dan bukit sehingga menyebabkan debit aliran air sungai meningkat. Namun jenis sungai musiman akan memiliki debit aliran air yang sangat rendah bahkan tanpa aliran sama sekali ketika musim kemarau datang. Sumber air pada sungai jenis musiman adalah limpasan air permukaan dari lereng-lereng dan bukit. Sungai perennial di Kabupaten Karimun meliputi Sungai Sememal, Sungai Bati, Sungai Lakam, Sungai Busung dan Sungai Raya berada di Pulau Karimun Besar. Sungai Kundur, Sungai Sanglang, Sungai Sawang dan Sungai Layang berada di Pulau Kundur serta Sungai Sugi berada di Pulau Sugi. Banyaknya jenis sungai perennial di Kabupaten Karimun terutama di Pulau Karimun, Pulau Sugi dan Pulau Kundur merupakan potensi besar untuk mengembangkan kegiatan pertanian berbasis lahan dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai fungsi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti yang berdampak pada bencana banjir dan kekeringan. Morfologi sungai di Kabupaten Karimun pada umumnya sama dengan sungai-sungai lainnya yang menunjukan pelebaran badan sungai di daerah hilir dan penyempitan badan sungai di daerah hulu. Hal tersebut yang menyebabkan pengaruh atas kecepatan aliran permukaan sungai. Pada bagian hilir sungai, badan sungai cendrung membentuk kelokan terutama pada kemiringan lereng nol sampai tiga persen. Pada bagian hulu yang cendrung berada pada kemiringan lereng di atas 30 persen menjadi pertemuan anakan sungai sehingga menyerupai huruf “V”. Pola aliran sungai di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur yang memiliki daya tangkap air lebih besar cenderung memiliki pola dendritik yang mencerminkan homogenitas material penyusunnya. Air kolong, adalah genangan air yang terdapat pada kolong- kolong bekas penambangan timah berbentuk kolam atau situ, berukuran beberapa ratus meter hingga puluhan hektar. Kedalaman kolong berkisar antara beberapa meter hingga sampai lebih dari 20 meter. Air kolong tersebut dimanfaatkan untuk 2-24 budidaya ikan air tawar maupun sumber air minum yang dikelola oleh PDAM.
2.Mata Air Mata air memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat. Keberadaan mata air yang terjaga menjadi indikasi kualitas lingkungan yang baik karena terjaganya fungsi hidrologi dan hutan alam sebagai penyimpan stok air. Air Terjun Pongkar yang terletak di bagian utara Pulau Karimun Besar merupakan salah satu potret terjaganya mata air di Kabupaten Karimun. Potensi Air Terjun Pongkar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum, irigasi pertanian, wisata, dan lainnya bagi masyarakat. Pemanfaatan mata air di Kabupaten Karimun baru sebatas di Air Terjun Pongkar di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Pulau Karimun Besar. Selain mata air di Air Terjun Pongkar, di Kabupaten Karimun terdapat mata air lainnya terutama di wilayah hulu sungai, seperti di Sungai Kundur, Kecamatan Kundur. Mata air tersebut biasanya terletak di bagian lereng-lereng sekitar hulu sungai. Rata-rata kecepatan aliran permukaan mata air 0,5 sampai 2 liter per-detik. 2.2.1.5 GEOLOGI Tekstur tanah di Kabupaten Karimun dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Berdasarkan jenis tanahnya, dapat dibedakan menjadi lima macam jenis tanah yang terdiri dari.
1.Tanah organosol: tanah ini tersebar di pulau-pulau kecil dan dijumpai di pesisir pantai Kabupaten Karimun.
2.Glei humus: mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam.
3.Tanah podsolik merah kuning: jenis tanah ini terdapat di Pulau Sugi. Tanah ini cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
4.Tanah latosol: jenis tanah ini dijumpai di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan beberapa pulau kecil sekitarnya dan sebagian besar gugus pulau yang ada di Kecamatan Moro.
5.Tanah aluvial: jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur. Tabel 2. 17 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Karimun, 2023 2-25 No. Jenis Tanah Luas (Ha) Luas (Km²) 1 Enisol (Aluvial, Ulosol) 56.603 0,57 2 Hislosol (Organosol) 31.263 312,63 3 Ulisol (Glei Humus, Podsolik Merah Kuning) 5.621 56,21 91.725 917,25 Sumber: Peta Potensi Kabupaten Karimun, 2023 2.2.1.6 RAWAN BENCANA Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan. A. Gerakan Tanah/Longsor Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Karimun dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: - Zona Potensi Gerakan Tanah Rendah: Sebaran daerahnya meliputi Sebagian besar Kabupaten Karimun - Zona Potensi Gerakan Tanah Sedang: Sebaran daerahnya meliputi Kecamatan Tebing, Meral, Buru dan Moro serta sebagian kecil Kecamatan Kundur Barat - Zona Potensi Gerakan Tanah Tinggi: Sebaran daerahnya meliputi Kecamatan Tebing, Meral, Buru dan Moro B. Banjir Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan. Curah hujan yang tinggi sehingga ketika terjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi 2-26 menahan luapan air akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang pesisir pulaupulau di Kabupaten Karimun. Mangrove di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Tebing dan Meral, merupakan daerah yang relatif sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Daerah yang mempunyai lahan rawa lebih banyak terdapat di Kecamatan Moro. C. Abrasi Pantai Abrasi merupakan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (mangrove, karang/batuan, berpasir). Tingkat erosi yang ditimbulkan berbeda, sesuai dengan kecepatan arus/gelombang dalam mengikis tebing/bibir pantainya. Arus dan gelombang laut di Kabupaten Karimun terutama sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Walaupun pada umumnya arus permukaan konstan, namun di beberapa tempat kecepatan arus permukaan di laut meningkat yang dipengaruhi antara lain oleh letak keberadaan pulau dengan pulau lainnya dan keberadaannya dengan perairan lepas serta pola arah angin lokal. Sebaran abrasi di Kabupaten Karimun dapat terjadi pada karakteristik pantai berpasir, berpasir- berlumpur dan pantai berkarang. Di Pulau Karimun Besar terdapat di pantai Barat Kecamatan Meral, bagian Selatan Pulau Kundur dan sebelah Selatan Pulau Belat. D. Kegempaan dan Zona Sesar Aktif Zona sesar aktif yang terdapat di Kepulauan Indonesia mengikuti zona subduksi tumbukan lempeng yang terbentang dari Barat hingga Timur Negara Indonesia. Zona sesar aktif akan berasosiasi dengan pusat-pusat gempa yang dikenal sebagai kegempaan sesar aktif yang meningkat. Adanya sesar terbentuk karena patahan yang bergeser sesuai arah sesarnya. Pada zona sesar ini merupakan daerah yang lemah karena adanya pelapisan batuan yang berbeda antara lain tingkat pelapukannya, batuan penyusun bahkan formasi batuannya. 2-27 Zona gempa di Kabupaten Karimun berdasarkan pada peta isoseismal (Beca Carter Holling and Femer Ltd, 1876) mempunyai percepatan maksimum 0,05 r. Berdasarkan peta wilayah rawan bencana gempa bumi Indonesia (Kertapati E, Suhaemi A, Djuanda A, 2001) di Kabupaten Karimun termasuk pada daerah yang berintensitas gempa rendah atau setara dengan skala maksimum IV MMI digolongkan sebagai wilayah yang relatif aman terhadap kerusakan akibat gempa untuk bangunan Teknik di atasnya (penyusunan Zoning regulation KEK, 2007). 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA
1.Transportasi Kabupaten Karimun yang merupakan kabupaten kepulauan sangat mengandalkan transportasi laut untuk menjangkau antar kecamatan dan kabupaten dan transportasi udara untuk menjangkau Kabupaten/Kota lainnya dalam hal ini Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
2.Energi Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Kabupaten Karimun tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2023 daya terpasang yang tersedia ada sebesar 198.190 KW. Produksi listriknya sendiri sebesar 3.483.450 KWh dengan listrik terjual sebanyak 186.549.473 KWh Tabel 2. 18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif Listrik PT.PLN di Kabupaten Karimun, 2023 No. Jenis Pelanggan 2021 2022 2023 1 Sosial 761 816 858 2 Rumah Tangga 46.542 50.137 53.852 3 Bisnis 4.813 4.866 4.915 4 Industri 17 19 20 5 Pemerintah 317 458 458 6 Layanan Khusus 16 21 30 Kab.Karimun 52.466 56.317 60.133 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2-28
3.Pengelolaan Air Limbah Defenisi akses aman dan layak merujuk kepada defenisi ladder sanitasi berdasarkan SDGs, dimana terdapat akses aman perkotaan 1,26% dengan adanya layanan penyedotan tinja dan sarana dengan pengolahan limbah (IPAL) permukiman. Sementara 41,90 % keluarga yang memiliki layanan layak skala individu di perkotaan dan 19,70% layak idnividu di perdesaan, sementara 3,60% akses layak bersama perkotaan dan 3,40% layak perdesaaan. Tabel 2. 19 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%) Wilayah Perkotaan A Akses Aman 1,26% B Akses Layak Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 41,90% Akses Layak Bersama 3,60% C Akses Belum Layak 12,80% D BABS Tertutup E BABS di Tempat Terbuka 2,20% Wilayah Perdesaan A Akses Aman 0,41% B Akses Layak Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 19,70% Akses Layak Bersama 3,40% Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa-Cubluk) 8,40% C Akses Belum Layak 0,80% D BABS Tertutup E BABS di Tempat Terbuka 6% TOTAL 100% Sumber: SSK Kab.Karimun, 2022
4.Persampahan Capaian akses persampahan Kabupaten Karimun sesuai dengan data yang telah dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LHK) melalui aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) di situs SPSN.go.id dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 20 Capaian Akses Sampah Perkotaan Pee 2-29 No Sistem Cakupan Layanan Eksisting Wilayah Perkotaan 1 Pengurangan Sampah 6,6% 2 Penanganan Sampah 61,9% 3 Sampah Tidak Terkelola 31,5% Total 100% Sumber: SSK Kab.Karimun, 2022 Tabel 2. 21 Timbunan Sampah No Deskripsi Satuan Jumlah 1 Timbulan Sampah Rumah Tangga Ton/Hari 180,11 Perkotaan 111,36 Perdesaan 68,75 Data komposisi sampah (apabila ada): % organik 62,3 % anorganik 37,7 2 Timbulan Sampah Non Permukiman Ton/hari Sumber: SSK Kab.Karimun, 2022 Tabel 2. 22 Pengumpulan No Deskrpsi Satuan Jumlah 1 Jumlah gerobak/motor/becak Unit Gerobak motor:5 Mobil pick up: 4 2 Kapasitas angkut (total) m3/unit Gerobak motor: 7,5 Mobil pick up: 6 3 Ritase Rit/hari 2 Sumber: SSK Kab.Karimun, 2022 Di kabupaten Karimun belum ada pengolahan sampah yang terfokus pada Proses Daur Ulang (PDU) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal ini dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana PDU atau TPST yang terbangun di Kabupaten Karimun. Dalam Prosesnya 2-30 pengelolaan persampahan di Kabupaten Karimun dari sumber ke pemilahan/pengumpulan, pegangkutan dan langsung ke TPA
5.Drainase Tidak terdapatnya data mengenai drainase di Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2022-2027
6.Jalan Panjang jalan yang ada di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 dapat dibedakan menjadi tiga kategori tingkat kewenangan, dimana pada tahun 2023, 791,02 dari total km jalan yang ada, 685,44 km jalan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Karimun. Tabel 2. 23 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 No. Kab/Kota Tahun 2021 2022 2023 1 Jalan Negara 26,64 - 25,87 2 Jalan Provinsi 143,72 - 79,71 3 Jalan Kab/kota 885,34 - 685,44 1.055,70 - 791,02 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karimun, 2021-2023 No. Kab/Kota Tahun 2021 2022 2023 1 Aspal 288,13 293,75 382,98 2 Semen 27,96 426,84 65,70 3 Kerikil 10,75 4 Tanah 569,25 164,75 226,01 5 Lainnya 885,34 885,34 685,44 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 Tabel 2. 25 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karimun, 2021- 2023 No. Kab/Kota Tahun 2021 2022 2023 1 Baik 282,17 285,40 299,32 2 Sedang 24,67 307,95 135,43 3 Rusak 424,68 121,29 21,90 2-31 No. Kab/Kota Tahun 2021 2022 2023 4 Rusak berat 153,83 170,70 228,79 Total 885,35 885,34 685,44 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 2.2.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.2.3.1 SOSIAL BUDAYA Kabupaten Karimun memiliki cukup banyak suku dan budaya. Mayoritas Suku Kabupaten Karimun adalah Suku Melayu, selebihnya Suku Minang, Jawa, Batak, Cina, Dll. Untuk kelembagaan masyarakat yang formal atau informal sudah ada dan berjalan cukup baik, misalnya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga seperti Kegiatan PKK, arisan, posyandu, majelis Ta’lim (Pengajian dan Yassinan), dan sebagainya. Selanjutnya untuk masalah kepemudaan di Kelurahan ini cukup menonjol. Ikatan Pemuda cukup kental dan sangat berpengaruh. Terlihat dari aktifitas pemuda dibidang olahraga terutama Volly, Badminton, dan Sepak Bola. Yang memang fasilitas untuk olah raga tersebut telah tersedia di Kecamatan. 2.2.3.2 EKONOMI Pada tahun 2023 sektorsektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 19,02 persen, perdagangan sebesar 18,89 persen, pertanian sebesar 14,47 persen, industri pengolahan sebesar 12,33 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 11,49 persen. Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun, dapat dilihat dengan menggunakan data indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 5,50 persen. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian. Jika dilihat masing-masing sektor, sector informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 24,56 persen. Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun 2019-2023 aan 2-32 No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,35 2,26 -3,85 2.033 3,28 2 Pertambangan dan Penggalian 6,95 -19,93 15,15 -3,444 -2,05 3 Industri Pengolahan 2,48 -5,00 1,74 2,789 7,64 4 Pengadaan Listrik dan Gas -1,22 0,15 0,15 10,489 11,03 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,01 4,38 0,05 5,289 0,47 6 Konstruksi 6,68 3,40 6,30 3,811 1,84 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,29 -5,69 1,37 8,660 7,44 8 Transportasi dan Pergudangan 3,92 -30,27 -4,74 21,941 20,42 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,17 15,03 3,87 5,195 24,56 10 Informasi dan Komunikasi 4,18 -8,57 2,34 28,136 17,77 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,75 -0,08 0,33 2,380 7,53 12 Real estat 1,37 2,31 2,60 3,460 3,97 13 Jasa Perusahaan 5,52 5,20 5,25 7,446 14,55 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 7,77 0,54 -8,88 2,013 4,12 15 Jasa Pendidikan 4,37 -0,45 -0,45 2,548 3,93 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,14 18,33 6,81 2,492 -8,95 17 Jasa Lainnya 0,09 -14,63 -2,20 18,936 16,13 PDRB 4,89 -3,59 2,37 4,383 5,50 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.4 RUANG DAN LAHAN Penggunaan lahan di Kabupaten Karimun berupa lahan kering campuran, lahan kering, semak belukar dan hutan mangrove, lebih dominan terdapat di Kabupaten Karimun seluas 104.727 Ha atau seluas 68,70 persen dari total luas areal Kabupaten Karimun seluas 152.400 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang lainnya terdiri dari kawasan pertambangan, permukiman, tanah kosong, belukar rawa, hutan, kebun dan rawa (gambut) menempati lahan seluas 35.143 Ha atau dengan persentase 23,03 persen dari total luas kabupaten. Tabel 2. 27 Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun 2-33 No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Perubahan Guna Lahan Tahun 2009 Tahun 2014 1 Belukar 17.761 6.839,35 10.922 2 Kebun 1.841 1.708,95 132 3 Rawa 202 4 Awan (tidak terdeteksi citra satelit) 12.529 5 Tanah Kosong 10.927 6 Lahan Kering Campuran 44.613 31.806,85 12.806 7 Belukar Rawa 10.014 6.261,69 3.752 8 Lahan Kering Campuran 22.58 20.108,31 2.472 9 Pertambangan 3.198 2.660,16 538 10 Permukiman 2.404 4.954,39 -2.550 11 Hutan 6.557 4.119,78 2.437 12 Hutan Mangrove 19.773 13.892,74 5.880 13 Pelabuhan 9,79 14 Pemakaman 13,05 15 Landasan Pacu 32,80 16 Stadion 11,32 17 Taman Kota 3,31 18 Tubuh Air 720,99 19 Tanah Terbuka 595,51 20 Tambak 48,89 Sumber: RPJMD Kab.Karimun 2021-2026 2.2.5 KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk Kabupaten Karimun tahun 2023 mencapai 260,60 ribu jiwa, terdiri 133,68 ribu laki-laki, dan 126,92 ribu perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin secara total mencapai 105. Jika ditinjau menurut kepadatan, wilayah yang paling padat penduduk pada tahun 2023 adalah Kecamatan Meral dengan jumlah 711 jiwa/Km², sedangkan wilayah yang paling jarang penduduk berada di Kecamatan Moro dengan jumlah 39 jiwa/Km². Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Karimun sebesar 152 jiwa/Km², meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 148 jiwa/Km². Tabel 2. 28 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Karimun, 2023 2-34 No . Kecamatan Luas Wilaya h (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa ) Persentas e Penduduk Kepadata n Penduduk (jiwa/Km² ) Laju Pertumbuha n (%) Jumla h Desa 1 Moro 447,92 11,43 4,23 75,39 1,28 12 2 Durai 62,98 6,45 2,39 102,43 7,05 4 3 Sugie Besar 7,97 2,95 15,55 5,55 6 4 Kundur 83,74 31,34 11,6 374,19 2,77 5 5 Kundur Utara 245,65 13,05 4,83 53,12 3,12 4 6 Kundur Barat 189,92 19,44 7,2 102,38 3,13 5 7 Ungar 55,53 5,94 2,2 107,02 5 2 8 Belat 109,34 6,81 2,52 62,24 7,23 4 9 Karimun 59,76 47,77 17,68 4.253,34 -0,46 3 10 Buru 73,40 10,65 3,94 145,04 8,97 5 11 Meral 57,85 53,26 19,72 920,57 8,76 2 12 Tebing 76,35 34,54 12,79 452,44 16,23 6 13 Meral Barat 61,55 17,25 6,38 280,18 15,12 4 14 Selat Gelam 4,24 1,57 106 2,17 2 Kab.Karimu n 1.524 270,12 98,43 177,24 6,16 64 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.6 KEUANGAN DAERAH 2.2.6.1 PENDAPATAN DAERAH Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 288.591.276.772,19 457.172.248.778,48 385.655.488.287,75 408.348.578.733,54 2 Pendapatan Transfer 769.278.643.234,00 821.175.112.964,00 917.742 834.959,00 935.347.275.016,00 3 Lain lain pendapatan yang sah 158.715.693.802,00 39.165.025.000,00 2.524.976.119,00 4.727.774.839,00 1.216.585.613.808,19 1.317.512.386.742,48 1.305.923.299.365,75 1.348.423.628.588,54 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 30 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 —— 2-35 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Tidak Langsung 554.540.886,17 957.815.177.780,10 1.065.643.045.611,71 1.085.106.560,12 2 Belanja Modal 153.729.093.571,00 191.500.943.063,25 179.850.360,24 3 Belanja tidak terduga 7.000.708.776,00 2.577.047.008,00 1.707.468,37 4 Belanja Transfer 92.664.576.356,00 105.631.724.999,00 91.730.066,50 5 Belanja Langsung 588.322.058,00 - - - 1.142.862.944,17 1.111.544.271.351,10 1.365.352.760.681,96 1.358.394.455,23 Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024 2.2.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 31 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir

(2026)OPD 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Rasio KK yang terlayani air bersih Persen 51,51 55,07 58,21 7.500.000.000 61,58 8.000.000.000 64,95 8.000.000.000 68,28 8.000.000.000 71,91 8.750.000.000 71,91 40.250.000.00 0 Dinas PUPR Sumber: RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 TP 2-36 2.3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN 2.3.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.3.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Kabupaten Bintan terletak antara 1005’03.94” Lintang Utara dan 104028’56.23” Bujur Timur. Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia bagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan: Utara : Kabupaten Natuna Selatan : Kabupaten Lingga Barat : Kota Tanjungpinang dan Koata Batam Timur : Provinsi Kalimantan Barat Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.318,21 Km², kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285,72 Km² dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,26 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air. Sungai yang agak besar di Pulau Bintan yaitu Sungai Pulai dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air minum bagi penduduk Tanjungpinang dan sekitarnya. Bandar Seri bintan merupakan Ibu Kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan ibu kota kecamatan Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 340,85 mil. Tabel 2. 32 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Bintan, 2023 2-37 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 1 Teluk Bintan Tembeling Tanjung 125,44 9,52 10 2 Bintan Utara Tanjung Uban Kota 43,26 3,28 5 3 Teluk Sebong Sebong Lagoi 285,72 21,67 42 4 Seri Kuala Lobam Teluk Lobam 123,50 9,37 8 5 Bintan Timur Kijang Kota 100,18 7,60 - 6 Gunung Kijang Gunung Kijang 192,89 14,63 20 7 Mantang Mantang Lama 63,61 4,83 33 8 Bintan Pesisir Kelong 116,11 8,81 77 9 Toapaya Toapaya 176,48 13,39 - 10 Tambelan Tambelan 91,02 6,90 77 Kab.Bintan Bintan Buyu 1.318,21 100,00 272 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2.3.1.2 IKLIM Pada umumnya daerah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperatur terendah 21,1oC pada bulan Februari 2023 dan tertinggi 36,8oC pada bulan Mei 2023 dengan kelembaban udara sekitar 87 persen. Tabel 2. 33 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Bintan, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (%) 1 Januari 26,5 87 12 4,5 2 Februari 26,8 84 8 6,1 3 Maret 26,7 86 12 5,5 4 April 27,5 88 6 5,6 5 Mei 28,2 86 14 6,3 6 Juni 27,3 89 16 6,3 7 Juli 27,6 86 13 5,8 8 Agustus 27,1 87 18 6,8 9 September 27,5 85 9 6,6 10 Oktober 27,1 88 18 6,3 11 November 27,2 89 17 3,7 12 Desember 27,2 89 16 3,5 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2.3.1.3 TOPOGRAFI Kabupaten Bintan umunya memiliki topografi yang bervariasi. Kemiringan lereng berkisar antara 0-3% hingga di atas 40% pada 2-38 wilayah pegunungan. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0–3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%–15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%–40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%. Tabel 2. 34 Kondisi Topografi di Kabupaten Bintan No. Kecamatan Kemiringan Lereng (Km²) Jumlah (Km²)0-3% 3-15% 15-40% >40% 1 Teluk Bintan 103,600 46,150 31,450 3,800 185,000 2 Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong 311,545 104,435 263,980 5,880 685,840 3 Gunung Kijang dan Toapaya 327,740 196,560 252,790 14,030 791,120 4 Bintan Timur, Bintan Pesisir dan Mantang 271,580 187,960 116,660 11,210 587,410 5 Tambelan 25,410 33,880 67,770 42,360 169,420 Jumlah 1.039,875 568,985 732,650 77,280 2.418,790 2.3.1.4 HIDROLOGI Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu Kecamatan Bintan DAS Jago di Utara, seluas 135,8 Km², dan DAS Kawal di Kecamatan Gunung Kijang, seluas 93 Km² saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebesar 60 liter/detik. Kecamatan Bintan Timur terdapat Sungai Pulai yang kini telah menjadi waduk Pulai terletak pada perbatasan antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Sungai lainnya adalah Sei Gunung Lengkuas dengan debit 54 liter/detik terletak pada ketinggian 59 m, saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sumber air. Sungai lainnya yang terdapat di Kabupaten Bintan adalah Sei Gesek yang terletak di Kecamatan 2-39 Toapaya Kabupaten Bintan yang berbatasan dengan Kota Tanjungpinang. Di Kecamatan Gunung Kijang terdapat beberapa sungai yang dapat dijadikan sebagai sumber air baku seperti Sei Kangka dengan berada pada ketinggian 14 m, lokasi berada di kelurahan Kawal. Sei Galang Batang yang berjarak 7,6 KM ke kelurahan Kawal, berada pada ketinggian13 m dan pada beberapa titik terlihat seperti waduk. Kecamatan Tambelan yang merupakan pulau terpisah dari Pulau Bintan, terdapat beberapa sungai yang dapat dijadikan sumber air baku yaitu Sei Gunung Bini dan Sei Air Sekumbang. Pola penyaluran di Pulau Bintan pada dasarnya terdiri dari kombinasi pola penyaluran sub parallel dan subradier yang mengalir dari mata air yang berada didaerah perbukitan bergelombang terjal yang membentang dari barat ke timur dan membelok kea rah selatan. Dengan demikian daerah perbukitan bergelombang tersebut sekaligus berfungsi sebagai daerah pembatas antara dua pola penyaluran yang mengalir kearah yang berlawanan masing-masing ke arah selatan dan ke utara maupun ke arah barat dan timur. 2.3.1.5 GEOLOGI Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil. Di gugusan Pulau Bintan, secara umum batuannya berbentuk antara akhir poleozoikum dan tersier. Jenis batuan yang mendominasi di Pulau Bintan adalah Formasi Goungon dan Granit. Tabel 2. 35 Jenis Batuan Geologi dan Penyebarannya di Kabupaten Bintan No Jenis Batuan Uraian % Penyebaran 1 Formasi Goungan Batupasir tufan keputih- putihan, berbutir halus menengah, laminasi sejajar, batulanau umum dijumpai, tuf dasitan dan tuf litik felspatik berwarna putih, halus, setempat berselingan 65 • Hampir seluruh Kepulauan Bintan, yaitu bagian wilayah Pulau Bintan bagian selatan • Sebagian Pulau Buton 2-40 No Jenis Batuan Uraian % Penyebaran dengan batupasir tuf, tuf putih kemerahan dan batulanau kelabu agak karbonan mengandung sisa tanaman. • Pulau Kelong Pulau Gin Besar dan Kecil 2 Granit Granit kelabu kemerahan-kehijauan, berbutir kasar, berkomposisi felspar, kuarsa, horenblenda dan biotit; mineral umumnya bertekstur primer dan membentuk suatu pluton batolit yang tersingkap luas 34 • Sepanjang daerah Berakit, Malang Rapat, Gunung Kijang, Gunung Lengkuas, sampai. • Pulau Mantang dan Pulau Siolong. 3 Andesit Andesit, kelabu, berkomposisi plagioklas, horenblenda dan biotit, bertekstur perfiritik dengan massa dasar mikro kristal felspar, agak terkekarkan dan umumnya segar. 0,5 Daerah Teluk Bintan 4 Aluvium Kerikil, pasir, lempung dan lumpur 0,5 Daerah Sungai Ekang Anculai dan sungai Bintan 2.3.1.6 RAWAN BENCANA Wilayah Kabupaten Bintan berdasarkan data Laporan Akhir Kajian Peta Rawan Bencana Kabupaten Bintan Tahun 2020 memiliki potensi bencana termasuk kategori kelas sedang. Kabupaten Bintan secara geografis merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 276 buah besar dan kecil. Luas Kabupaten Bintan seluas 87.411,92 Km², Sebagian besar merupakan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (98,5%) dan daratan seluas 1.319,51 Km² (1,5%). Dari sebanyak 276 pula hanya 49 buah pulau dan 227 lainnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan pertambakan. Berdasarkan data dari Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2018 diketahui ancaman bencana di Kabupaten Bintan adalah ; (1) banjir, (2) gelombang ekstrem/ pasang dan abrasi, (3) cuaca ekstrem dan (4) kekeringan, (5) epidemi dan wabah penyakit serta (6) kebakaran hutan dan lahan (IRBI, 2018). Nilai skor IRBI Kabupaten Bintan sebesar 132,40 (kategori kelas risiko - sedang) lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepulauan (sebesar 116,40) dan tertinggi diantara 6 kabupaten/ kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kejadian bencana Kabupaten Bintan antara lain angin putting beliung, kebakaran hutan dan lahan perkebunan dan kekeringan di musim 2-41 kemarau serta banjir di musim penghujan serta gelombang pasang. Sedangkan berdasarkan data potensi bencana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan 2020 – 20240 diketahui bahwa kawasan rawan bencana terutama (1) rawan gelombang pasang, (2) angin puting beliung dan
(3)abrasi dengan tingkat kerawanan dan dampak rendah. Kecamatan yang termasuk kawasan rawan gelombang pasang terdapat di enam kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Mantang dan Kecamatan Tambelan. Kawasan rawan angin puting beliung diwilayah pesisir dan pulaupulau kecil dan kawasan yang rawan abrasi terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong. Sedangkan berdasarkan sejarah dan kejadian bencana di Kabupaten Bintan, yang terjadi adalah Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/ Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Kejadian bencana berdasarkan data BPBP Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

1.Pada tahun 2016 kejadian bencana sebanyak 143 kasus. Dan didominasi kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 119 kejadian. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik dan seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
2.Pada tahun 2017 telah terjadi 60 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. Maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%. Dibawah ini dapat dilihat rekapitulasi penanganan bencana di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017.
3.Pada tahun 2019 telah terjadi 22 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. 2-42 Tabel 2. 36 Jenis Bencana Berdasarkan Indeks Ancaman di Kabupaten Bintan No Kategori Indeks Banjir Gelombang Ekstrim dan Abrasi Cuaca Ekstrim Kekeringan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Tinggi 4 7,84 1 1,96 10 19,61 2 3,92 18 35,29 2 Sedang 23 45,10 25 49,02 20 39,22 19 37,25 13 25,49 3 Rendah 24 47,06 25 49,02 21 41,18 30 58,82 20 39,22 Jumlah 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 Sumber: Kajian Peta Rawan Bencana Kab.Bintan, 2020 Dari 51 desa di Kabupaten Bintan dapat diketahui persentase kategori indeks ancaman bencana untuk masing-masing jenis bencana alam, untuk bencana alam banjir sebagian besar indeks ancaman bencana adalah rendah (47,06), sedang (25,10) dan tinggi (7,84). Bencana gelombang ekstrim/abrasi sebagian besar kategori indeks adalah sedang dan rendah (49,02), jenis bencana cuaca ektrim (angin puting beliung) hampir merata kategori indeks ancaman bencana rendah, sedangkan jenis bencana kekeringan sebagian besar kategori indeks ancaman bencana masuk dalam tingkatan rendah. Dari enam jenis bencana alam di Kabupaten Bintan yang menjadi kajian ini ada satu jenis bencana alam yaitu kebakaran hutan dan lahan yang persentase terbesar indeks ancaman adalah tinggi yaitu sebesar 35,29 dan sedang 25,49. 2.3.2 SARANA DAN PRASARANA
1.Transportasi Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Bintan, mobil penumpang berjumlah 220 unit, mobil angkutan barang berjumlah 664 unit, mobil barang berjumlah 374 unit, dan sepeda motor berjumlah 10.330 unit.
2.Energi Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Penyajian tabel kelistrikan ini hanya terbatas pada listrik yang dikelola oleh PLN. Produksi listrik pada tahun 2023 mencapai 264.473.853 KWh. Tabel 2. 37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2019-2023 Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 Kantor Kijang 25.212 26.999 27.471 29.296 30.780 Kantor Kawal 2-43 Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 PLTD Pengujan 21.465 22.594 23.559 24.341 25.184 PLTD Tanjung Uban PLTD Kelong 565 621 625 728 739 PLTD Mantang 397 523 577 588 648 PLTD Dendun 226 247 252 255 296 PLTD Pangkil 359 360 413 434 447 PLTD Air Glubi 0 0 141 269 273 PLTD Mapur 0 0 256 258 261 PLTD Numbing 0 0 607 660 699 PLTD Tambelan 700 1.129 1.211 1.242 1.280 PLTD Pengikik 0 0 39 41 42 PLTD Mentebung 0 0 62 66 70 PLTD Pulau Pinang 0 0 15 31 32 Bintan 48.924 52.473 55.228 58.209 60.751 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024
3.Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bintan sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum memiliki Instalasi pengolahan limbah rumah tangga (IPAL) secara terpusat atau Sewerage System baik yang dikelola oleh pemerintah mauun swasta. Pada umumnya masyarakat mengolah air limbah cair domestic dilakukan secara konvensional dengan membuang limbahnya ke tangki septic yang bersifat individual. Bahkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir mereka membuang limbahnya langsung ke laut tanpa ada tangki septic atau cubluk. Sedangkan Sebagian masyarakat ada yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai atau parit.
4.Persampahan Pengelolaan persampahan di suatu daerah bertujuan untuk melayani timbulan sampah yang dihasilkan penduduknya. Yang secara tidak langsung turut memelihara suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Permasalahan sampah semakin perlu untuk dikelola secara professional. Untuk dapat mengelola sampah permukiman atau kota yang semakin banyak dengan masalah persampahan diperlukan adanya suatu system pengelolaan yang baik. Kabupaten Bintan memiliki sepuluh kecamatan. Persampahan menjadi salah satu masalah utama dkarenakan belum adanya suatu system pengelolaan terpadu.
5.Drainase Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. 2-44 Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD pada program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase telah mencapai target seperti baru mencapai 40% dengan jumlah panjang saluran drainase yang dibangun sepanjang 34,87 Km.
6.Jalan Kabupaten Bintan memiliki 867.537 km jalan yang terdiri dari 138.950 km jalan negara, 106.280 km jalan provinsi dan 622.307 km jalan kabupaten. Tabel 2. 38 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tahun Negara Provinsi Kab/Kota Jumlah 2023 138.950 106.280 622.307 867.537 2022 137.100 139.100 622.307 898.507 2021 137.100 139.100 622.307 898.507 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 Tabel 2. 39 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021-2023 Tahun Aspal Tidak Diaspal Lainnya Jumlah 2023 431.569 171.130 19.608 622.307 2022 424.381 188.608 9.318 622.307 2021 425.838 177.408 19.061 622.307 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 Tabel 2. 40 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bintan (km), 2021-2023 Tahun Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah 2023 373.481 45.639 31.862 171.325 622.307 2022 335.941 54.222 45.512 186.632 622.307 2021 321.367 77.454 217.886 5.600 622.307 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2-45 2.3.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.3.3.1 SOSIAL BUDAYA Seni budaya yang ada di Indonesia memiliki ciri khas di daerahnya masing–masing, salah satunya adalah seni budaya yang terdapat di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Bintan memiliki kekayaan alam serta potensi pariwisata yang baik di bidang sosial, budaya dan menjadi salah satu pulau terbesar yang berada di provinsi kepulauan Riau. Daerah Kepulauan ini disebut dengan bumi melayu, karena di daerah ini masih memiliki adat dan seni budaya yang masih sangat kental keasliannya. Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah tujuan wisata bahari di Pulau yang berinduk pada Provinsi Kepulauan Riau. Kekayaan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan dapat berpotensi menjadi daya tarik wisata bahari. Sumberdaya tersebut meliputi ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan daerah peneluran penyu. Kebudayaan Kepulauan Riau tidak dapat dipungkiri mendapat pengaruh dari kebudayaan dari daerah lain, salah satunya seperti Jawa, Bali, dan Batak, Tetapi hal itu menjadi salah satu keanekaragaman budaya yang patut dihargai disetiap suku daerah masing-masing. Selain dari budaya bahkan pulau Bintan juga kini telah dipengaruhi oleh budaya keagamaan umat Buddha, Kristen, dan Konghucu. Oleh sebab itu, daerah Bintan sangat memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dari mulai sastra, musik, tari dan yang lainnya. 2.3.3.2 EKONOMI Pada tahun 2023 sektor sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Bintan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 32,59 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 26,20 persen, jasa lainnya sebesar 25,19 persen, informasi dan komunikasi sebesar 22,19 persen, jasa perusahaan sebesar 14,60 persen. Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan, dapat dilihat dengan menggunakan data indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Bintan mampu tumbuh sebesar 1,70 persen. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian. 2-46 Jika dilihat masing-masing sektor, sector transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 19,75 persen. Tabel 2. 41 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bintan 2020-2023 No. Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,60 2,12 3,88 3,62 2 Pertambangan dan Penggalian -20,55 -12,30 -21,00 -17,69 3 Industri Pengolahan -1,83 1,81 6,29 3,57 4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,86 1,31 3,24 8,91 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 2,53 1,60 3,60 3,54 6 Konstruksi 0,16 0,20 0,79 5,90 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -4,33 1,17 3,74 10,70 8 Transportasi dan Pergudangan -9,43 3,65 6,45 26,20 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -35,68 -0,51 41,41 32,59 10 Informasi dan Komunikasi 3,24 0,67 4,99 22,19 11 Jasa Keuangan dan Asuransi -0,90 0,02 1,54 4,90 12 Real estat 2,90 0,19 2,70 1,65 13 Jasa Perusahaan -11,03 0,36 6,56 14,60 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3,23 -8,32 4,47 1,46 15 Jasa Pendidikan -1,64 0,10 3,45 5,16 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,59 3,05 4,95 -12,12 17 Jasa Lainnya -13,37 0,99 12,70 25,19 PDRB -4,20 0,23 4,44 6,14 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2.3.4 RUANG DAN LAHAN Dari berbagai telaah tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen terpenting yaang sebaiknya dianalisis, dengan salah satu penilaiannya adalah rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil 2-47 yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 6.600 m2, ruang terbuka hijau juga berada difasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampunglingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaanpaling sedikit 30% (tiga puluh persen). 2.3.5 KEPENDUDUKAN Penduduk Kabupaten Bintan tahun 2023 berdasarkan proyeksi hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 165,89 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2020, penduduk Bintan mengalami pertumbuhan sebesar 1,47 persen dari tahun 2020. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bintan tahun 2023 mencapai 126 jiwa/Km². Kepadatan Penduduk di sepuluh kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bintan Utara dengan kepadatan sebesar 532 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Tambelan sebesar 54 jiwa/Km². Tabel 2. 42 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bintan, 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Desa 1 Teluk Bintan 125,44 12,22 7,37 97,42 2,60 6 2 Bintan Utara 43,26 22,99 13,86 531,44 0,83 5 3 Teluk Sebong 285,72 18,98 11,44 66,43 1,50 7 4 Seri Kuala Lobam 123,50 18,04 10,87 146,07 0,39 6 5 Bintan Timur 100,18 48,28 29,10 481,93 1,84 8 6 Gunung Kijang 192,89 15,76 9,50 81,70 2,29 7 7 Mantang 63,61 4,25 2,56 66,81 0,89 3 8 Bintan Pesisir 116,11 6,87 4,14 59,17 0,24 5 9 Toapaya 176,48 13,60 8,20 77,06 2,09 4 10 Tambelan 91,02 4,90 2,95 53,83 0,24 6 Kab.Bintan 1.318,21 165,89 100 125,84 1,47 57 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2-48 2.3.6 KEUANGAN DAERAH 2.3.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 43 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 203 409 849,787 195 905 264 198 029 727 549 269.074.809.075,67 2 Pendapatan Transfer 821 578 900,331 721 653 964 830 781 866 043 841.607.025.720,00 3 Lain lain pendapatan yang sah 142 082 408,544 188 591 006 132 386 952 371 2.361.339.010,00 1 167 071 158,662 1 106 147 234 1 161 198 545 963 1.113.043.173.805,67 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2.3.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 44 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Operasi 661 657 589,751 640 037 207 633 676 548 365 900.929.252.358,00 2 Belanja Modal 95.198.869.882,00 3 Belanja tidak terduga 1.227.737.655,00 4 Belanja Transfer 107.304.478.271,00 5 Belanja Langsung 560 498 009,226 476 820 096 500 854 249 425 1 222 155 598,977 1 116 857 494 1 134 530 797 791 1.104.660.338.166,00 Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2024 2.3.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 45 Alokasi Dana APBD Untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Bintan NO DESKRIPSI TOTAL ANGGARAN REALISASI ANGGARAN A Tahun 2021 2-49 NO DESKRIPSI TOTAL ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 1 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN BIDANG AIR MINUM Rp 7.433.980.094,00 Rp 6.898.646.502,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rp 7.433.980.094,00 Rp 6.898.646.502,00 Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp 7.433.980.094,00 Rp 6.898.646.502,00 Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Rp 791.340.984,00 Rp 748.471.500,00 Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perba ikan SPAM Rp 263.055.397,00 Rp 247.240.700,00 Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp 816.572.650,00 Rp 655.104.950,00 Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Rp 1.789.337.188,00 Rp 1.739.104.673,00 Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp 3.773.673.875,00 Rp 3.508.724.679,00 2 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Rp 189.438.667.142,00 Rp 178.186.747.152,00 3 Total APBD Kabupaten Bintan Rp 1.217.754.366.769,0 0 Rp 1.117.324.585.307,3 1 Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (%) 3,92% 3,87% Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap APBD Total Kabupaten Bintan (%) 0,61% 0,62% B Tahun 2022 1 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN BIDANG AIR MINUM Rp 2.906.407.700,00 Rp 2.438.130.630,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rp 2.906.407.700,00 Rp 2.438.130.630,00 Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.906.407.700,00 Rp 2.438.130.630,00 Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp 1.510.000.000,00 Rp 1.084.321.582,00 Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Rp 1.396.407.700,00 Rp 1.353.809.048,00 2 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Rp 76.360.153.406,00 Rp 67.864.328.720,00 3 Total APBD Kabupaten Bintan Rp 1.236.683.735.754,0 0 Rp 1.134.530.797.791,4 0 Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap 3,81% 3,59% —— 2-50 NO DESKRIPSI TOTAL ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (%) Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap APBD Total Kabupaten Bintan (%) 0,24% 0,21% C Tahun 2023 1 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN BIDANG AIR MINUM Rp 2.855.020.270,00 Rp 2.549.494.184,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rp 2.855.020.270,00 Rp 2.549.494.184,00 Kegiatan: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/kota Rp 2.855.020.270,00 Rp 2.549.494.184,00 Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam Rp 204.027.270,00 Rp 177.631.900,00 Sub Kegiatan: Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan Rp 1.386.685.000,00 Rp 1.359.176.750,00 Sub Kegiatan: Operasi Dan Pemeliharaan Spam Di Kawasan Perkotaan Rp 1.264.308.000,00 Rp 1.012.685.534,00 2 NILAI APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Rp 69.880.617.765,00 Rp 61.639.600.984,00 3 Total APBD Kabupaten Bintan Rp 1.183.438.903.713,0 0 Rp 1.130.223.625.116,2 1 Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (%) 4,09% 4,14% Persentase Nilai Anggaran Air Minum Terhadap APBD Total Kabupaten Bintan (%) 0,24% 0,23% 2-51 2.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN NATUNA 2.4.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.4.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.978,49 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 157 pulau pada tahun 2023. Ibukota Kabupaten Natuna adalah Kota Ranai yang berada di Kecamatan Bunguran Timur. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Bunguran Utara dengan luas hingga 398,09 Km² atau setara dengan 20,12 persen dari total luas wilayah Kabupaten Natuna. Kecamatan ini terdiri atas 6 Desa yaitu Kelarik, Kelarik Utara, Kelarik Air Mali, Teluk Buton, Belakang Gunung, dan Gunung Durian. Ibukota Kecamatan Bunguran Utara adalah Desa Kelarik. Setelah Kabupaten Natuna mengalami pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008, Kabupaten Natuna memiliki 12 kecamatan. Kemudian pada 10 Desember 2014, dibentuklah 3 kecamatan baru sehingga total kecamatan di Kabupaten Natuna sebanyak 15 kecamatan. Saat ini, Kabupaten Natuna memiliki 17 kecamatan dengan 2 kecamatan baru yang diresmikan pada tahun 2022. Dari 17 kecamatan tersebut, terdapat 70 desa dan 7 kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut yaitu Sabang Barat, Sedanau, Ranai, Ranai Darat, Bandarsyah, Serasan, dan Batu Hitam. Sebagai bagian dari provinsi kepulauan, wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari gugusan pulau. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 157 pulau yan terdapat di Kabupaten Natuna. Di antara seluruh kecamatan, Kecamatan Serasan merupakan kecamatan dengan jumlah pulau terbanyak yaitu sebanyak 33 pulau (21,02 persen dari total pulau). Tabel 2. 46 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Natuna, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 1 Midai Sabang Barat 13,77 0,70 2 2 Suak Midai Batu Belanak 12,42 0,63 - 3 Bunguran Barat Sedanau 247,95 12,53 15 4 Bunguran Utara Kelarik 398,09 20,12 14 ee 2-52 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 5 Pulau Laut Air Payang 37,58 1,90 8 6 Pulai Tiga Sabang Mawang Barat 41,68 2,11 14 7 Bunguran Batubi Batubi Jaya 214,45 10,84 2 8 Pulau Tiga Barat Pulau Tiga 17,38 0,88 4 9 Pulau Seluan Seluan 7,08 0,36 2 10 Bunguran Timur Ranai 148,77 7,52 8 11 Bunguran Timur Laut Tanjung 298,97 15,11 10 12 Bunguran Tengah Harapan Jaya 85,83 4,34 - 13 Bunguran Selatan Cemaga 234,23 11,84 12 14 Serasan Serasan 44,72 2,26 33 15 Subi Subi 139,12 7,03 11 16 Serasan Timur Arung Ayam 29,36 1,48 10 17 Pulau Panjang Pulau Panjang 7,12 0,36 12 Kab.Natuna 1.978,49 100,0 157 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2.4.1.2 IKLIM Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Ketika musim penghujan di Natuna, terdapat satu musim yang populer di masyarakat Natuna terutama untuk kalangan nelayan yaitu musim angin utara. Musim ini dinamakan angin utara karena angin datang secara kontinyu dari arah utara melewati wilayah Natuna. Jika musim ini sedang berlangsung, nelayan di Kabupaten Natuna tidak berani turun melaut akibat gelombang, angin dan badai laut sangat berbahaya. Berdasarkan data Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Klimatologi, rata-rata suhu udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 26,5˚C sampai dengan 30,3˚C pada tahun 2023. Suhu udara mencapai titik tertinggi di bulan Juni dengan suhu rata-rata sebesar 35,2˚C. Bulan Januari merupakan bulan dengan suhu udara terendah sepanjang tahun 2023 dengan suhu udara minimum mencapai 22,1˚C. Stasiun Klimatologi juga menunjukkan bahwa rata-rata tekanan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 1.008,60 milibar 2-53 (mb) hingga 1.010,50 mb pada tahun 2023. Pada bulan Mei, tekanan udara mencapai titik maksimum yaitu 1.019,80 mb, sedangkan tekanan udara mencapai titik minimum pada bulan November yaitu 1.001,10 mb Rata-rata tekanan udara di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 1.009,54 mb. Kelembapan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 82,10 persen hingga 90,30 persen pada tahun 2023. Bulan Maret dan Juli merupakan bulan dengan kelembapan udara tertinggi sepanjang tahun 2023 mencapai 100,00 persen, sedangkan kelembapan udara terendah terjadi pada bulan Mei hanya sebesar 62,00 persen. Rata- rata kelembapan udara di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 87,55 persen. Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Natuna cukup bervariasi selama tahun 2023. Jika melihat pada rata-rata kecepatan angin harian, angin bergerak kencang pada bulan Januari hingga Maret, dan melambat di bulan April hingga November lalu bergerak kencang kembali pada bulan Desember. Kecepatan rata-rata harian angin mencapai 3,08 knot dengan maksimum 16 knot di titik tertinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh musim angin utara yang sedang berlangsung di Kabupaten Natuna. Penyinaran matahari di tahun 2023 terjadi cukup intens dengan rata- rata selama 5,2 jam per hari. Bulan Mei merupakan bulan dengan penyinaran matahari paling intens yang mencapai 7,1 jam. Di sisi lain, pada bulan Januari, lama penyinaran matahari merupakan yang terendah hanya sebesar 3,2 jam per hari. Pada tahun 2023, rata-rata hujan turun sebesar 18,25 hari dengan jumlah hari hujan selama 219 hari. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 musim hujan di Kabupaten Natuna lebih Panjang daripada musim kemarau. Jumlah hari hujan pada bulan Januari, November, dan Desember merupakan yang terpanjang yaitu mencapai 23 hari hujan dalam satu bulan. Sementara itu, jumlah hari hujan terendah terjadi di bulan April yang hanya sebanyak 9 hari. Musim kemarau berlangsung selama bulan April 2023 di Kabupaten Natuna yang ditandai dengan jumlah curah hujan rendah yaitu hanya sebesar 72,10 mm/bulan. Secara umum, curah hujan sepanjang tahun 2023 sebesar 285,28 mm/bulan dan bulan November 2-54 merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi di tahun 2023 dengan total curah hujan sebesar 519,50 mm/bulan. Tabel 2. 47 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Natuna, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (jam) 1 Januari 26,50 88,70 23 45 2 Februari 27,00 87,30 21 58 3 Maret 27,40 85,40 15 65 4 April 29,20 82,10 9 88 5 Mei 30,30 83,80 18 89 6 Juni 29,10 86,80 22 66 7 Juli 27,70 90,30 19 53 8 Agustus 28,50 87,70 12 73 9 September 27,60 90,20 17 58 10 Oktober 28,00 88,60 17 78 11 November 27,70 90,10 23 54 12 Desember 28,00 89,60 23 56 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2.4.1.3 TOPOGRAFI Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Natuna umumnya merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Namun, dataran rendah dan landai juga banyak ditemukan di pinggir pantai. Hal ini wajar terjadi karena wilayah ini merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, ketinggian wilayah kecamatan di atas permukaan laut (DPL) berkisar antara 10 sampai dengan 980 meter. Kecamatan dengan ketinggian wilayah yang cukup rendah adalah Pulau Panjang, hanya mencapai 10 mdpl di tempat tertinggi dan diikuti oleh Subi dan Bunguran Tengah dengan masingmasing ketinggian wilayah 58 mdpl dan 80 mdpl. Di sisi lain, kecamatan dengan ketinggian wilayah yang tertinggi adalah Bunguran Timur Laut. Hal ini disebabkan oleh adanya gunung di kecamatan ini dengan tinggi 980 meter di atas permukaan laut (DPL). 2-55 2.4.1.4 HIDROLOGI Air permukaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna berupa sungai, diantaranya Sungai Ranai yang terdapat di Kecamatan Bunguran Timur dan sungai lainnya. Untuk Sungai Ranai dan sungai sungai kecil lainnya di Kecamatan Bunguran Timur ini umumnya di Gunung Ranai, sungai-sungai kecil tersebut diantaranya Sungai Ngusang, Sungai Sarang Batunagis, Sungai Batukilang, Sungai Jemengan, Sungai Siman dan Sungai Senipak. DAS yang ada di Kabupaten Natuna terdiri dari DAS Pulau Bunguran, DAS Seluan di Pulau Seluan, DAS Selor di Pulau Selaut, DAS Sedanau di Pulau Sedanau, DAS Batang di Pulau Tanjung Kumbik, DAS Lagong di Pulau Sabang Mawang, DAS Serasan di Pulau Serasan, DAS Laut di Pulau Laut, dan DAS Midai di Pulau Midai. Selain sungai, air permukaan terdapat juga di Kecamatan Bunguran Timur yaitu Air Terjun Gunung Ranai dan di Kecamatan Bunguran Tengah yaitu Air Terjun Air Lengit. Sumber air tanah yang ada di Kabupaten Natuna berkisar 1-3 m wilayah dataran, sedangkan pada wilayah yang topografinya berbukit-bukit kedalaman muka air tanah berkisar 1-7 m. 2.4.1.5 GEOLOGI Sebagian besar tersusun oleh batuan sedimen, sedangkan sebagian kecil lainnya dari batuan mafik/ultramafik, granit, batuan ubahan dan aluvium, yang di endapkan sejak Kala Yura hingga kini. Berdasarkan jenis batuan dan umur pengendapannya (A.S. Hakim dan N. Suryono, 1994), batuan batuan tersebut secara stratigrafi berurutan dan tua ke muda.
1.Batuan Matik/Ultramafik (Jum), terdiri dari Peridotit, Gabro dan Basal. Peridotit berwarna kelabu gelap, pejal, umumnya tergeruskan dan terserpentinkan, tersusun dan piroksin, olivin, yakut dan spinel. Gabaro dan basal berwarna kelabu tua, berbutir kasar- sangat halus, holokdstalin, tekstur subofitik, piroksin dan plagioklasnya sebagian lapuk menjadi kionit, mineral umumnya telah bembah menjadi tremolit-aktimollt dan setempat menjadi horenbiende. Satuan batuan ini umumya diperkirakan Yura atau 2-56 Kapur Awal, dan hubunggannya dengan satuan batuan di atasnya (Formasi Bunguran) diduga dibatasi oleh sesar.
2.Formasi Bunguran (4Kb), terdiri dan perselingan batulanau malih, tuf dan rijang. Batu lanau putih kekuningan-kemerahan, keras dan bersisipan batu pasir sangat halus. Tuf putih kelabu setempat kemerahan, umumnya keras, mengandung radiolaria dan berselingan rijang berwama putih kelabu dan coklat kemerahan, sangat keras, setempat terdapat urat silika, berlapis baik setebal (5-6 cm), sisipan karbon setebal 15 cm, umumnya terlipat kuat. Umumya diperkirakan Kapur Awal-Tengah, dan hubungan dengan satuan batuan di atasnya (Formasi Pengadah) tidak selaras.
3.Granit Ranal (Kgr), terdiri dari granit, putih kotor, kasar, porfinitik, holoknistalin, tersusun dad kuarsa, ortokias, plagiokias, biotit dan muskovit. Batuan ini berumur Kapur, dan hubungan dengan batuan sekitarnya tidak ditemukan.
4.Formasi Pengadah (Tomp), terdiri dan konglomerat, batu pasir dan batu lanau. Konglomerat putih kotor, keras, terpilah buruk, komponen kuarsa, rijang, batul empung malih dan jarang batuan beku. Batu pasir putih kecoklatan kelabu, kenas, terpilah sedang-baik, karbonan setempat karbonatan. Batu lanau kelabu muda, agak keras, berfapis sejajar sebagai sisipan, umumnya meriempati bagian atas dengan batu pasir. Formasi mi merupakan endapan flufiatil berumur Dilgo-Miosen, tebal diperkirakan 300 m, setempat tidak selaras dengan batuan diatasnya (Formasi Rahajapura).
5.Formasi Rahajapura (Tpr), terdiri dan perselingan batu pasir dan batu lanau. Batu pasir putih kekuningan, terpilah baik, mengandung banyak kuarsa dan sedikit fragmen batuan, getas, bagian bawah diidominasi batu lanau dan banyak buncak besian. Formasi ini merupakan endapan flufiatil berumur Pliosen, tebal mencapai 150 m.
6.Auvial (Qa), terdiri dan kerikil, pasir, lanau dan lumpur/gambut. Struktur utama yang terdapat di Pulau Bunguran terdiri dan sesar geser jurus dengan arah membentang barat laut-tenggara pada batuan pra tersier, serta antiklin dengan sumbu utara baratlaut di sekitar Sungai Mara pada Formasi Tengadah, dengan sayap sebelah barat membentuk homoklinal, kemiringan antara 10 dan 20 kearah barat sedangkan sayap timur tetap tererosi. 2-57 Tataan tektonika sekitar Pulau Bunguran, diawali ketika Pulai Bunguran terletak di daerah prisma akresi, yaitu di busur luar dan penunjaman ke arah barat daya pada jaman Kapur atau Awal Tersier (Haife, 1973 dan Hamilton, 1979). Selanjutnya terletak di sebagian daerah bancub (Franchino dan Liechti, 1983), dan pada jaman Jura terletak di daerah tumbukan antana kerak samudera Hindia dan dataran Sunda (Dames, 1985). Pada akhir Jura tunjaman terjadi di salah satu daerah di sebelah timur yang membentuk batuan alas pra-Tersier terdiri dan batuan ultramafik, mafik, batuan malihan dan sedimen pelagos. Perubahan arah pengerakan lempeng di daerah itu membentuk sesar memilin dan membentuk cekungan Tersier yang diawali oleh pengendapan Batupasir Pengadah. Pada Miosen Akhir pergerakan menerus, di sebagian tempat mengalami pengangkatan dan pengikisan, sedangkan di tempat lainnya terjadi penurunan yang mengakumulasi endapan Batupasir Raharjapura. Pemunculan P. Bunguran hingga saat kini berhubungan dengan gerak kompresi barat timur yang mengangkat bagian barat Pulau Bunguran yang tersusun oleh batuan ultramafik, mafik, malihan dan batuan sedimen pelagos. 2.4.1.6 RAWAN BENCANA Secara umum, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan bagian kesiagaan dan penanggulangan bencana Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Natuna, menyatakan bahwa, kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi. Selain itu, daerah 2-58 yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan Bunguran Utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut. 2.4.2 SARANA DAN PRASARANA
1.Transportasi Kabupaten Natuna yang merupakan kabupaten kepulauan yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk menjangkau antar kecamatan dan kabupaten, serta transportasi udara untuk menjangkau kabupaten/kota lainnya, terutama Kota Batam. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 2.248 unit kunjungan kapal pelayaran dalam negeri yang berlayar di wilayah Kabupaten Natuna dengan jumlah penumpang yang datang mencapai 54.318 orang dan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 43.608 orang. Sementara itu, untuk transportasi udara, terdapat 419 penerbangan dengan total penumpang yang datang sebanyak 25.320 orang dan yang berangkat sebanyak 25.436 orang.
2.Energi Rumah tangga merupakan salah satu pelanggan listrik yang memiliki konsumsi paling besar. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki total 26.982 pelanggan listrik, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 26.113 pelanggan. Dari seluruh pelanggan listrik tersebut, Kecamatan Bunguran Timur memiliki jumlah pelanggan terbanyak, sedangkan Kecamatan Pulau Laut memiliki jumlah pelanggan terkecil. Perbedaan ini sejalan dengan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Natuna, yang didominasi oleh penduduk Bunguran Timur. Selain melihat jumlah pelanggan, kita juga dapat melihat dari sisi pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Natuna. Terdapat total 15 pembangkit listrik yang beroperasi, dengan produksi terbesar berasal dari pembangkit listrik Ranai yang mencapai 46.387.003 KWh selama tahun 2023. Di sisi lain, produksi terkecil berasal dari pembangkit listrik Sekatung yang hanya mencapai 7.703,80 Kwh. Tabel 2. 48 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2021-2023 Wilayah ULP 2021 2022 2023 Ranai 16.147 17.049 17.537 125... 2-59 Wilayah ULP 2021 2022 2023 Sedanau 1.769 1.841 1.877 Serasan 2.102 2.146 2.298 Midai 1.425 1.535 1.579 Pulau Tiga 709 759 802 Pulau Laut 593 621 639 Subi 616 636 666 Pulau Tiga Barat 570 638 650 Sededap 173 186 219 Selaut 74 87 89 Seluan 175 182 195 Sekatung 1 1 1 Pulau Panjang 144 178 157 Kerdau 77 77 90 Batu Betian 170 177 183 Kab.Natuna 24.745 26.113 26.982 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024
3.Pengelolaan Air Limbah Defenisi akses aman dan layak merujuk kepada defenisi ladder sanitasi berdasarkan SDGs, dimana terdapat akses aman perkotaan 2,81% dengan adanya layanan penyedotan tinja dan sarana dengan pengolahan limbah (IPAL) permukiman. Sementara 23,66 % keluarga yang memiliki layanan layak skala individu di perkotaan dan 30,40% layak idnividu di perdesaan, sementara 0,25% akses layak bersama perkotaan dan 2,99% layak perdesaaan. Kabupaten Natuna sudah memiliki layanan sedot tinja dan bangunan Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Namun untuk layanan penyedotan, ketersediaan truk tinja masih minim, yaitu hanya memiliki satu unit truk tinja, sehingga untuk pelayan penyedotan lumpur tinja masih belum maksimal ke seluruh wilayah Natuna. Tabel 2. 49 Capaian Akses Air Limbah Domestik No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%) Wilayah Perkotaan A Akses Aman 2,81% B Akses Layak 26,72% Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 23,66% Akses Layak Bersama 0,25% C Akses Belum Layak 7,41% D BABS Tertutup E BABS di Tempat Terbuka 8,00% Wilayah Perdesaan A Akses Aman 6,24% B Akses Layak 45,39% aa 2-60 No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%) Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 30,40% Akses Layak Bersama 2,99% Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa- Cubluk) 5,75% C Akses Belum Layak 0,00% D BABS Tertutup E BABS di Tempat Terbuka 13% TOTAL 100% Sumber: SSK Kab.Natuna, 2023
4.Persampahan Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Natuna terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah dan sisanya adalah sampah yang tidak terkelola dapat di lihat pada tabel dibawah ini; Tabel 2. 50 Tabel Capaian Akses Sampah Perkotaan No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%) Wilayah Perkotaan 1 Pengurangan Sampah 3,1% 2 Penanganan Sampah 80,9% 3 Sampah Tidak Terkelola 16,1% Total 100% Sumber: SSK Kab.Natuna 2023
5.Drainase Sistem drainase lingkungan digunakan untuk mengalirkan air limpasan permukaan akibat hujan dari suatu kawasan ke badan air penerima. Melalui sistem drainase air limpasan dialirkan dengan cepat sehingga tidak timbul genangan. Genangan air di wilayah perkotaan selain berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi juga dapat mengganggu kesehatan penduduk. Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan dan lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis) di Kabupaten Natuna adalah - Masih terdapat titik lokasi genangan pada saluran drainase yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, saluran drainase 2-61 yang terputus, sampah yang menghambat aliran air, serta akibat dari tanggul sungai yang hancur. - Tidak terkelolanya air limbah rumah tangga (Greywater, yang berasal dari buangan air cuci dan air mandi), sehingga drainase lingkungan masih bercampur antara air hujan dengan air limbah rumah tangga - Belum memiliki masterplan drainase - Belum memiliki perda pengolahan drainase
6.Jalan Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna. Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km. Tabel 2. 51 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tingkat Kewenangan 2019 2020 2021 2022 2023 Negara 117,88 117,88 114,79 114,73 114,73 Provinsi 143,33 143,33 143,33 143,33 143,33 Kab/kota 464,08 464,08 464,08 464,08 464,08 Jumlah 725,29 725,29 722,20 722,14 722,14 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 Tabel 2. 52 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022-2023 Jenis Permukaan Jalan Negara Provinsi Kab/kota Jumlah 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Aspal 114,73 114,73 91,01 100,13 127,13 128,42 332,87 343,28 Beton 16,81 21,61 127,40 129,15 144,21 150,76 Krikil 12,25 8,19 57,34 48,60 69,59 56,79 Tanah 23,26 13,40 152,21 157,91 175,47 171,32 Jumlah 114,73 114,73 143,33 143,33 464,08 464,08 722,14 722,14 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 | | | | 2-62 Tabel 2. 53 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Natuna (km), 2022-2023 Kondisi Jalan Negara Provinsi Kab/kota Jumlah 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Baik 88,81 74,19 57,76 97,98 186,01 186,96 332,58 359,13 Sedang 25,58 38,94 45,66 10,77 61,98 62,08 133,22 111,69 Rusak 0,34 1,60 38,95 24,39 15,75 101,92 55,04 127,91 Rusak Berat 0,96 10,19 200,35 113,12 201,31 123,31 Jumlah 114,73 114,73 143,33 143,33 464,09 464,08 722,15 722,04 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2.4.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.4.3.1 SOSIAL BUDAYA Penduduk Natuna sebagian besar adalah etnis Melayu, mereka tersebar di seluruh penjuru Natuna atau sekitar 92% dari keseluruhan jumlah penduduk. Di samping etnis Melayu, di Natuna juga terdapat etnis Jawa, Bugis, Batak, dan Minang. Penduduk Melayu menerima keberadaan suku lain di tanah Melayu dengan terbuka. Oleh karena itu sampai saat ini di Kabupaten Natuna hampir tidak pernah terjadi konflik antar suku. Kondisi masyarakat Natuna yang multietnik tidak menjadi kendala untuk membina kerukunan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun budaya. Etnis pendatang melakukan asimilasi dan adaptasi dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam persoalan pemukiman, di Natuna masih tampak pengelompokan pemukiman terutama untuk etnis Jawa dan Cina. Etnis Jawa mayoritas adalah para transmigran, mereka mendapat area khusus pemukiman yang dikenal dengan sebutan Satuan Pemukiman (SP) I, SP II, dan SP III yang terletak di Kecamatan Bunguran Tengah. Masyarakat pendatang lain ya ng jumlahnya lumayan ramai adalah etnis Minang dan Kampar. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang dan banyak tinggal di pusat kota Ranai, Sedanai, Midai dan pusat kota kecamatan lainnya. Masyarakat Natuna masih menyimpan dan mengamalkan nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang mereka, serta memiliki banyak kearifan lokal yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya melayu yang kental dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong telah menjadi “benteng” kokoh bagi nasionalisme. mereka, sehingga nasionalisme masyarakat Natuna tidak perlu diragukan lagi. Meskipun pemerintah abai terhadap 2-63 kepentingan dan kesejahteraan masya-rakat di ujung utara Indonesia ini dan berbagai kemudahan dapat mereka nikmati dari negara tetangga yang sangat dekat secara geografis, tetapi hal itu tampaknya tidak membuat mereka ingin berpaling dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). 2.4.3.2 EKONOMI Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2023 mencapai 23,52 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah atau sekitar 3%-nya dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 24,26 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023. Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Sedangkan menurut pengeluaran, distribusi paling besar terdapat pada jenis pengeluaran Ekspor Neto barang dan jasa. Pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2023, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2-64 Tabel 2. 54 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2019-2023 No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,24 -2,38 1,63 3,28 3,98 2 Pertambangan dan Penggalian 0,20 -4,82 -0,02 -0,96 -0,22 3 Industri Pengolahan 1,05 1,68 1,14 1,20 0,02 4 Pengadaan Listrik dan Gas -0,16 1,49 0,39 3,17 6,16 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang -3,57 3,75 8,43 3,32 3,43 6 Konstruksi 7,87 -5,06 -4,52 0,51 5,46 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,61 -4,75 1,83 4,71 3,82 8 Transportasi dan Pergudangan 6,48 -22,09 1,12 11,74 5,21 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,99 -5,05 4,31 3,75 3,67 10 Informasi dan Komunikasi 6,51 8,34 7,42 4,23 0,08 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,31 3,31 0,48 1,67 2,82 12 Real estat 6,32 3,50 4,50 3,52 3,22 13 Jasa Perusahaan 3,33 -8,13 1,19 8,23 1,99 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,27 2,49 -1,58 2,45 0,73 15 Jasa Pendidikan 4,52 -0,36 4,46 3,11 0,61 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,97 -0,95 6,01 3,61 1,02 17 Jasa Lainnya 2,84 -0,40 0,31 3,60 4,91 PDRB 1,75 -4,29 0,02 0,11 0,96 PDRB Tanpa Migas 5,95 -2,93 0,12 2,80 3,81 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2-65 2.4.4 RUANG DAN LAHAN Tujuan penataan ruang kabupaten Natuna adalah untuk mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, berdaya saing berbasis agrominawisata, pertambangan, industri, serta pertahanan dan keamanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diperlukan kebijakan penaatan ruang kabupaten meliputi:

a.Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan diseluruh wilayah dengan hirarki dan skala pelayanannya dengan strategi:
1. 1.Menetapkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah: dan
2. 2.Menetukan hirarki pusat pelayanan berdasarkan aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan.
b.Pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan strategi;
1. 1.Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antar pusat kawasan melalui system jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi;
2. 2.Mengembangkan sarana dan prasarana energi serta mencipatakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan;
3. 3.Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah;
4. 4.Mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih;
5. 5.Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan system jaringan sumber daya air;
6. 6.Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan system pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningatan kualitas pengolahan air limbah beracun dan berbahaya;
7. 7.Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni; dan
8. 8.Mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana 2-66
c.Pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan dengan strategi;
1. 1.Melestarikan dan menigkatkan kualitas lingkungan di kawasan resapan air, rawa, ruang sempadan, dan daerah rawan bencana; dan
2. 2.Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
d.Pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya Daerah dengan strategi;
1. 1.Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan;
2. 2.Mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
3. 3.Melestarikan situs warisan budaya (peninggalan budaya) dan lindung geologi;
4. 4.Pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan lindung; dan
5. 5.Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan disekitar kawasan strategis.
e.Pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sector pertambangan,sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata dengan strategi;
1. 1.Memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan masyarakat;
2. 2.Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lainnya;
3. 3.Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonimian masyarakat;
4. 4.Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sector perikanan;
5. 5.Mengembangkan industry pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja;
6. 6.Mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata; dan
7. 7.Menjaga kondisi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2-67
f.Pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan dengan strategi;
1. 1.Mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya di sekitarnya secara selektif; dan
2. 2.Melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
g.Percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
1. 1.Memanfaatkan sumber daya alam migas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
2. 2.Mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mendukung industri minyak dan gas maupun industry lainnya; dan
3. 3.Mengembangkan kawasan agrominawisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 2.4.5 KEPENDUDUKAN Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020- 2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun. Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/Km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/Km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/Km². 2-68 Tabel 2. 55 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Natuna, 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Desa 1 Midai 13,77 3,65 4,32 265,07 0,57 6 2 Suak Midai 12,42 1,73 2,05 139,29 -0,10 4 3 Bunguran Barat 247,95 8,07 9,54 32,55 1,08 7 4 Bunguran Utara 398,09 4,69 5,55 11,58 1,37 6 5 Pulau Laut 37,58 2,33 2,76 62,00 0,37 3 6 Pulai Tiga 41,68 3,94 4,66 94,53 2,05 4 7 Bunguran Batubi 214,45 3,83 4,53 17,86 -0,28 5 8 Pulau Tiga Barat 17,38 2,15 2,54 123,71 0,79 3 9 Pulau Seluan 7,08 2 10 Bunguran Timur 148,77 29,08 34,39 195,47 1,65 8 11 Bunguran Timur Laut 298,97 5,65 6,68 18,90 1,87 5 12 Bunguran Tengah 85,83 3,92 4,64 45,67 2,27 5 13 Bunguran Selatan 234,23 3,58 4,23 15,28 2,43 4 14 Serasan 44,72 5,44 6,43 121,65 1,24 6 15 Subi 139,12 3,18 3,76 21,75 1,40 4 16 Serasan Timur 29,36 3,31 3,91 112,74 1,26 4 17 Pulau Panjang 7,12 1 1.978,49 84,56 100 42,74 1,39 77 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2.4.6 KEUANGAN DAERAH 2.4.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 56 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 51.528,27 42.430,22 66.678,87 97.926,94 2 Dana Perimbangan 1.030.947,11 662.952,52 813.001,27 1.045.719,15 3 Lain lain pendapatan yang sah 169.768,19 196.014,70 109.595,13 189.806,92 1.252.243,57 901.397,44 989.275,28 1.333.453,00 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 Te en en Nan 2-69 2.4.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Operasi 769.259,48 692.062,67 728.446,07 788.950,52 2 Belanja Modal 171.347,33 124.908,90 180.851,14 264.281,04 3 Belanja tidak terduga 13.707,64 11.623,47 1.331,86 1.648,13 4 Belanja Transfer 115.149,59 124.018,98 106.005,76 119.624,17 5 Belanja Langsung 1.069.464,04 952.614,02 1.016.634,84 1.174.503,85 Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 2.4.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 58 Pendanaan pembangunan SPAM 5 tahun Terakhir (yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, Hibah, Dana Desa, CSR maupun Dana Lainnya) No Program/Kegiatan Tahun Anggaran Alokasi Anggaran Air Minum APBD DAK APBN 1 Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah/ Pengembangan sistem distribusi air minum 2020 5.787.438.00 0 1.274.700.0 00 - 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan air minum dan air limbah/ Pengembangan sistem distribusi air minum 2021 869.002.250 5.109.442.1 42 - 3 Program pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum / Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2022 2.000.000.00 0 4.025.000.0 00 - 4 Program pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum / Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2023 400.000.000 - 17.959.921.00 0 5 Program pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum / Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2024 850.000.000 - - TOTAL 9.906.440.2 54 10.409.142.1 42 17.959.921.0 00 aan 2-70 2.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA 2.5.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.5.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Kabupaten Lingga terletak pada posisi 0020’ Lintang Utara dan 0040’ Lintang Selatan dan antara 1040-1050 Bujur Timur. Letak koordinat kantor bupati Kabupaten Lingga berada pada 0012’38.52” Lintang Selatan dan 104036’23.004” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lingga adalah seluas 2.120,69 Km². Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lingga memiliki batas- batas: Utara : Kota Batam dan Laut Natuna Utara; Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala; Barat : Laut Indragiri Hilir; Timur : Laut Natuna Utara. Kabupaten Lingga terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Katang Bidare. Tabel 2. 59 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Lingga, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 1 Singkep Barat Raya 406,25 18,43 39 2 Kepulauan Posek Posek 43,41 1,96 46 3 Singkep Dabo 127,51 5,79 2 4 Singkep Selatan Resang 155,38 7,05 35 5 Singkep Pesisir Lanjut 95,10 4,32 2 6 Lingga Daik 369,36 17,23 46 7 Selayar Penuba 41,85 1,90 31 8 Lingga Timur Sungai Pinang 68,03 8,39 9 9 Lingga Utara Pancur 361,29 13,85 13 10 Senayang Senanyang 179,86 8,16 132 11 Bakung Serumpun Rejai 140,91 6,39 127 12 Temiang Pesisir Tajur Biru 104,51 4,74 121 13 Katang Bidare Benan 27,23 1,80 52 Kab.Lingga Lingga 2.120,69 100,00 655 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2-71 2.5.1.2 IKLIM Kabupaten Lingga mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan rata-rata 244,1 mm sepanjang tahun 2023. Hal ini berarti curah hujan di Kabupaten Lingga cukup tinggi. Sementara pada bulan Desember merupakan bulan dengan hari hujan paling banyak. Rata-rata suhu udara Kabupaten Lingga pada tahun 2023 adalah 27,6 derajat celcius. Sementara itu, untuk rata - rata kelembabannya adalah 86,4 persen. Tabel 2. 60 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Lingga, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (jam) 1 Januari 26,5 87,3 20 3,2 2 Februari 27,0 84,8 18 4,9 3 Maret 26,8 86,8 17 5,7 4 April 27,4 88,5 18 4,9 5 Mei 27,9 88,6 22 4,5 6 Juni 28,0 87,4 18 3,5 7 Juli 27,9 85,5 22 5,0 8 Agustus 28,7 80,7 13 6,8 9 September 28,4 81,7 11 6,7 10 Oktober 28,4 83,7 15 6,7 11 November 27,4 89,2 20 3,9 12 Desember 26,8 92,7 31 2,6 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2.5.1.3 TOPOGRAFI Ketinggian di Kabupaten Lingga berkisar antara 0 – 1.272 m dpl, Sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 Ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 Ha. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan karena hampir mencapai 65 % wilayah Kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0 – 2 %, dan disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40 % yaitu mencapai hampir 17 %. 2-72 Tabel 2. 61 Tinggi Rata-rata dari permukaan laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga No Kecamatan Tinggi (mdpl) 1 Singkep Barat 0-415 2 Singkep 0-519 3 Lingga 0-1.272 4 Lingga Utara 0-800 5 Senanyang 0-200 Sumber: Rispam Kab.Lingga, 2022 Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Lingga dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25-40 %, dan > 40 %. Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit-bukit. Tabel 2. 62 Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Lingga No Kelas Lereng (%) Luas (Ha) 1 0 – 2 3,49 2 2 – 8 9,17 3 8 – 15 12,96 4 15 – 25 47,68 5 25 – 40 15,30 6 >40 22,40 Sumber: Rispam Kab.Lingga, 2022 Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara itu untuk jenis batu-batuannya, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga. Selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga. Pada umumnya sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Lingga berbukit-bukit, sehingga sangat banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Kedalaman dari permukaan air pada kawasan datar berkisar 2-3 meter, sedangkan pada tempat yang berbukit-bukit antara 3-7 meter. 2-73 2.5.1.4 HIDROLOGI Terdapat 25 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan perincian sebagai berikut: Tabel 2. 63 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga No. Nama DAS Luas (Ha) 1 Bakung 7.336,31 2 Cikasim 11.192,45 3 Daik 9.291,67 4 Jelutung 3.265,81 5 Kelumu 7.195,03 6 Keton 7.021,47 7 Langkap 8.134,83 8 Limas 14.622,15 9 Marok Tua 5.489,77 10 Mengkudung 5.966,43 11 Mentuda 4.313,63 12 Nerekeh 2.928,16 13 Pancur 3.734,36 14 Panggak Darat 1.986,41 15 Petengah 2.481,43 16 Resun 5.437,26 17 Selayar 10.387,77 18 Senanyang 4.028,98 19 Serak 8.228,36 20 Sergang 29.381,78 21 Sungai Besar 7.853,68 22 Sungai Pinang 6.563,02 23 Tanda 18.554,70 24 Temiang 4.193,68 25 Pulau Pulau 4.171,22 Sumber: Rispam Kab.Lingga, 2022 2.5.1.5 GEOLOGI Berdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya, kondisi geologi Kabupaten Lingga dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan morfologi, yaitu:
a.Dataran Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan lereng medan antara 0-5% (0-30), ketinggian wilayah antara 18 - 45 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat rendah. Penyebaran satuan ini adalah di bagian timur daerah 2-74 pemetaan, yaitu sekitar Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara, dan sebagian di Kecamatan Singkep Barat.
b.Perbukitan berelief halus Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng medan 5-15% (3- 80), ketinggian wilayah antara 45-144 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk ke dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah. Penyebaran satuan ini antara lain menempati daerah sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.
c.Perbukitan berelief Sedang Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng medan 15-30% (8–170) dengan ketinggian wilayah 150-400 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah sampai menengah. Penyebaran satuan antara lain di daerah sekitar sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep serta sebagian di Kecamatan Lingga.
d.Perbukitan berelief Agak Kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 30-50% (17– 270), dengan ketinggian wilayah 200-550 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar Kecamatan Singkep, sebagian kecil di Kecamatan Singkep Barat, sebagian kecil di Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara.
e.Perbukitan berelief Kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 50-70% (27–360), dengan ketinggian wilayah 225-644 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi. Penyebaran satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di 2-75 Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan singkep.
f.Perbukitan berelief sangat Kasar sampai hamper tegak Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>360), dengan ketinggian wilayah 262-815 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep. 2.5.1.6 RAWAN BENCANA Tingkat risiko bencana di Kabupaten Lingga terdiri dari delapan (8) jenis bahaya yang memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dan pihak terkait dalam menyusun upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lingga. Tingkat risiko bencana ini didapatkan dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana tersebut. Tabel 2. 64 Tingkat Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Lingga No Jenis Bencana Tingkat Bahaya Kerentanan Kapasitas Resiko 1 Gempa Bumi Rendah Sedang Rendah Rendah 2 Tanah Longsor Sedang Sedang Rendah Sedang 3 Banjir Tinggi Sedang Rendah Tinggi 4 Banjir Bandang Tinggi Sedang Rendah Tinggi 5 Kekeringan Sedang Tinggi Sedang Sedang 6 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 7 Gelombang dan Abrasi Sedang Tinggi Sedang Sedang 8 Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang Sedang Rendah Sedang Sumber: Rispam Kab.Lingga, 2022 Dilihat dari potensi bahaya gempa bumi seluruh kecamatan termasuk dalam daerah yang memiliki potensi bahaya gempa bumi rendah. 2-76 2.5.2 SARANA DAN PRASARANA
1. 1.Transportasi Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat vital dan strategis bagi masyarakat Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan. Oleh karena itu, maka pembangunan di bidang pelayaran terus ditingkatkan dan diperluas termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan. Di Kabupaten Lingga terdapat 89 pelabuhan.
2. 2.Energi Jumlah pelanggn listrik di Kabupaten Lingga setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Tahun 2023, jumlah pengguna listrik mencapai 31.288 pelanggan, meningkat cukup signfikan jika melihat kondisi ditahun 2022 sebesar 29.754 pelanggan dan tahun 2021 sebanyak 28.037 pelanggan. Daya listrik yang terpasang di Kabupaten Lingga saat ini mencapai 13.230 KW, dengan produksi listrik yang dihasilkan sampai saat ini mencapai 4.070.514 KWh, yang disupplay dari 15 PLTD. Sampai saat ini, listrik yang terjual mencapai 3.948.064 KWh, terbesar berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Singkep Selatan dan Singkep Pesisir.
3. 3.Pengelolaan Air Limbah Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, tercatat baru 49,44% pada Tahun
4. 2020.Sementara pada Tahun 2020 desa/kelurahan yang memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS baru mencapai 17,07%. Pengeloaan air limbah dan persampahan terbatas pada lokasi prioritas yang ditentukan oleh pusat sehingga belum semua daerah dapat terakses. Hal ini disebabkan alokasi dana untuk air limbah dan persampahan bersumber dari dana alokasi khusus;
5. 4.Persampahan Tahun 2020 desa/kelurahan yang memiliki TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS baru mencapai 17,07%. Pengeloaan air limbah dan persampahan terbatas pada lokasi prioritas yang ditentukan oleh pusat sehingga belum semua daerah dapat terakses. Hal ini disebabkan alokasi dana untuk air limbah dan persampahan bersumber dari dana alokasi khusus;
6. 5.Drainase 2-77 Kualitas drainase yang masih belum baik sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat bahwa persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2020 baru sebesar 72,79%.
7. 6.Jalan Jalan merupakan salah satu prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan sektor perekonomian. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Lingga sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 terkait Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Lingga sepanjang 871,14 KM. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lingga (km), Tahun 2023 yang telah diaspal (pavement) sepanjang 150,78 KM, dan yang belum diaspal (not paved) sepanjang 295,99 KM, sedangkan untuk Jenis Permukaan Jalan Lainnya di Kabupaten Lingga sepanjang 35,46 KM. Panjang jalan di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 terdiri dari 122,08 km berkondisi baik, sepanjang 115,71 km berkondisi sedang, sepanjang 255,55 km dalam kondisi rusak, dan 377,80 km dalam kondisi rusak berat. Tabel 2. 65 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tingkat Kewenangan 2021 2022 2023 Negara Provinsi Kab/kota 871,14 871,14 871,14 Jumlah 871,14 871,14 871,14 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 Tabel 2. 66 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Aspal 91,84 221,01 232,35 Kerikil 129,45 253,38 238,44 Tanah 275,80 373,75 373,35 Lainnya 374,05 23,00 27,00 Jumlah 871,14 871,14 871,14 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 | 2-78 Tabel 2. 67 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Baik 91,84 107,22 122,08 Sedang 129,45 115,81 115,71 Rusak 275,80 256,18 255,55 Rusak Berat 374,05 391,93 377,80 Jumlah 871,14 871,14 871,14 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2.5.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.5.3.1 SOSIAL BUDAYA Kabupaten Lingga sebagai daerah bekas pusat kesultanan Melayu yang sempat bertahan 2 abad, memiliki potensi sejarah cukup menjanjikan untuk dikembangkan para investor. Situs-situs budaya mulai dari puing-puing bangunan istana hingga makam para pembasar kerajaan, cukup terjaga dan terawat sampai saat ini. Keeksotisan alam yang asri dan potensi wisata bahari yang masih sangat alami, serta ditunjang kearifan lokal warisan leluhur yang masih dapat dijumpai dalam keseharian masyarakatnya, sangat menunjang masadepan investasi di sektor ini. Lingga cukup kaya dengan potensi sejarah dan budayanya. Hanya saja, kekayaan tersebut sejauh ini belum tergarap maksimal. Hal itu disebabkan permasalahan akses transportasi yang akhirnya menghambat daya beli wisatawan terhadap pemasaran produk budaya tersebut. kendala itu perlahan telah dipecahkan pemerintah daerah, dengan menghidupkan akses transportasi laut lebih singkat melalui pelabuhan Sungai Tenam Lingga, dan akses udaranya melalui bandar udara Dabosingkep Lingga. Dengan keberadaan akses tersebut, Lingga diyakini akan cepat menjadi daerah maju, dengan sektor pariwisata budaya dan sejarah paling diminati di Kepri. Pengembangan sektor budaya tersebut juga mendapat suport dari pemerintah, baik daerah maupun provinsi. Badan Penanaman Modal dan PTSP Privinsi Kepri juga menyebutkan bahwa situs-situs budaya di Lingga berpotensi besar sebagai tujuan pariwisata sejarah paling diminati bersamaan dengan pariwisata Pememema 2-79 baharinya. Kekayaan budaya kabupaten ini, memberikan banyak peluang usaha kepada para investor untuk mengembangkannya. Pemerintah Kabupaten Lingga juga tengah membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi masuk ke daerah itu. Peraturan tentang perizinan dan kepastian hukum bagi para investor juga menjadi perhatian daerah. Untuk diketahui, beberapa usaha dalam lingkup sektor budaya dan sejarah di Lingga saat ini masih sangat minim. Ini memberikan jaminan resiko persaingan usaha yang relatif kecil. Beberapa contohnya, usaha perjalanan wisata di Lingga dan tempat wisata kuliner, sangat minim di Lingga. 2.5.3.2 EKONOMI Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan yaitu dari 3,74 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,30 persen. Bila dilihat menurut kategori lapangan usahanya, laju pertumbuhan yang paling rendah adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar -0,50 persen, sedangkan laju pertumbuhan yang paling tinggi adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 20,29 persen. Kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar dalam penciptaan nilai tambah perekonomian di Kabupaten Lingga pada Tahun 2023. Besarnya kontribusi kategori ini adalah sekitar 22,81 persen. Sementara itu, PDRB Kabupaten Lingga menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 60,35 persen atau 3.166,44 milyar rupiah. Tabel 2. 68 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga 2019-2023 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 676,56 669,13 685,75 696,17 710,88 2 Pertambangan dan Penggalian 146,82 144,69 144,91 146,56 148,18 2-80 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 3 Industri Pengolahan 22,22 22,12 22,48 23,14 23,95 4 Pengadaan Listrik dan Gas 8,10 8,27 8,41 8,73 9,52 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,94 0,89 0,91 0,96 0,98 6 Konstruksi 604,37 577,73 598,35 628,85 648,59 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 604,08 616,82 630,41 661,57 692,33 8 Transportasi dan Pergudangan 55,79 40,32 38,33 42,63 50,57 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 69,47 67,45 67,95 73,78 88,75 10 Informasi dan Komunikasi 113,81 120,39 123,17 128,65 153,45 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 25,36 25,90 26,41 27,01 28,71 12 Real estat 74,89 75,91 77,50 80,80 80,82 13 Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 216,26 228,01 225,71 232,99 240,05 15 Jasa Pendidikan 199,61 201,00 203,07 208,01 215,93 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 95,32 95,14 97,09 100,75 100,24 17 Jasa Lainnya 21,02 20,80 21,09 22,18 22,31 PDRB 2.934,66 2.914,60 2.9971,55 3.082,79 3.215,39 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2.5.4 RUANG DAN LAHAN Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, jalan). Berdasarkan data penggunaan tanah di Kabupaten Lingga, luas pemanfaatan ruang sebagai kawasan terbangun sudah mencapai 240,1 Km². 2-81 2.5.5 KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Pada tahun 2023, Kabupaten Lingga tercatat 101.026 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,64 jiwa per Km². Sementara itu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai 1,02% Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 23,62 ribu jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Singkep Selatan yaitu 2,58 ribu jiwa. Tabel 2. 69 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Lingga, 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Desa 1 Singkep Barat 406,25 14,25 14,10 35,08 1,29 9 2 Kepulauan Posek 43,41 3,07 3,04 70,72 0,47 3 3 Singkep 127,51 23,62 23,38 185,24 0,81 7 4 Singkep Selatan 155,38 2,58 2,55 16,60 2,04 4 5 Singkep Pesisir 95,10 4,96 4,91 52,16 1,40 5 6 Lingga 369,36 12,60 12,47 34,11 1,38 8 7 Selayar 41,85 3,44 3,40 82,20 0,43 3 8 Lingga Timur 68,03 5,00 4,95 73,50 1,13 5 9 Lingga Utara 361,29 9,98 9,88 27,62 0,83 6 10 Senayang 179,86 6,02 5,96 33,47 0,14 10 11 Bakung Serumpun 140,91 7,70 7,62 54,64 1,26 5 12 Temiang Pesisir 104,51 3,71 3,67 35,50 1,24 4 13 Katang Bidare 27,23 4,10 4,06 150,57 1,05 3 14 Kab.Lingga 2.120,69 101,03 100,00 47,64 1,02 72 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2.5.6 KEUANGAN DAERAH 2.5.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 70 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 52.484.767.812,85 61.794.795.174,29 35.454.442.253,81 48.501.147.215,02 2 Dana Perimbangan 752.603.671 340,00 694.350.727 282,00 758.689.911 484,00 680.309.150 260,60 3 Lain lain pendapatan yang sah 155.907.199 062,40 165.394.487 773,00 121.406.388 015,00 137.910.508 802,00 960 995 638 215,25 921 540 010 229,29 915 550 741 752,81 866 720 806 277,62 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2-82 2.5.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 71 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lingga menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Tidak Langsung 460.014.358.779,00 428.609.618.111,00 125.399.369.197,00 145.916.395.139,00 2 Belanja Langsung 453.787.206.043,18 487.361.882.992,40 761.158.862.400,00 837.660.355.657,00 913.801.564.822,18 916.253.417.432,40 886.558.231.597,00 983.576.750.796,00 Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2024 2.5.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 72 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir

(2026)OPD 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Rasio KK yang terlayani air bersih Persen 64,07 73,16 78,62 18.928.300.00 0 83,92 15.504.300.00 0 88,50 16.253.300.00 0 93,01 16.039.300.00 0 97,45 16.253.300.00 0 97,45 82.978.500.00 0 Dinas PUPR Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga 2021-2026 AAA 2-83 2.6 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2.6.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.6.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Ditinjau secara astronomis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2˚10’0” - 3˚40’0” LU sampai dengan 105˚15’0” - 106˚45’0” BT, hal ini didasarkan pada UU No. 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau- pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Secara administratif, beberapa pulau tersebut berbatasan langsung dengan perairan Negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau sebanyak 238 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Batas – batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas: • Utara : Laut Cina Selatan • Selatan: Kepulauan Tambelan • Barat : Laut Cina Selatan • Timur : Laut Natuna Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan adalah sekitar 590,14 Km². Tabel 2. 73 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Pulau Anambas, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kabupaten Jumlah Pulau 1 Jemaja Letung - 12,77 - 2 Jemaja Barat Impol - 2,78 - 3 Jemaja Timur Ulu Maras - 23,15 - 4 Siantan Selatan Air Bini - 15,83 - 5 Siantan Tarempa - 8,31 - 6 Siantan Timur Nyamuk - 13,90 - 7 Siantan Tengah Air Asuk - 4,40 - 8 Palmatak Tebang - 9,10 - 9 Siantan Utara Mubur - 6,01 - 10 Kute Siantan Payalaman - 3,66 - Kab.Pulau Anambas Pesisir Timur 627,027 100,00 238 Sumber: BPS Kabupaten Anambas 2024 Pan 2-84 2.6.1.2 IKLIM Rata – rata tekanan udara selama 2023 adalah minimum 1.005,27 mbar dan maksimum 1.013,78 mbar. Sementara itu rata-rata kelembaban udara minimum sebesar 59,83% dan kelembaban maksimum sebesar 97%. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 525,30 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 29 hari terjadi di bulan Desember. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan social ekonomi masyarakat. Tercatat rata- rata kecepatan angin berkisar antara 0,0 sampai 4,31 knot. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, rata-rata penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 2,6 jam pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 6,5 jam pada bulan April dan Mei 2023. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Tabel 2. 74 Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (jam) 1 Januari 26,30 87,20 23 2,6 2 Februari 26,40 86,00 17 3,9 3 Maret 26,70 84,80 18 4,2 4 April 28,30 81,00 8 6,5 5 Mei 29,60 78,30 9 6,5 6 Juni 29,60 77,60 13 5,5 7 Juli 28,70 80,50 17 4,2 8 Agustus 29,10 77,70 12 6,4 9 September 28,70 79,80 14 4,6 10 Oktober 28,30 82,20 17 5,9 11 November 27,60 85,90 26 4,0 12 Desember 27,50 87,50 29 3,1 2023 28,07 82,38 16 4,8 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 2-85 2.6.1.3 TOPOGRAFI Secara topografi wilayah daratan setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dan pegunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Umumnya batu-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsur partier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias, permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erufsi kwarter. Ketinggian Wilayah cukup bervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut. Topografi pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya daratan berbukit dan sedikit landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2-5 meter dari permukaan laut. Wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah daerah pesisir dengan sebagian besar penduduk bermukim di daerah fisiografi marine (sepanjang pantai). Hanya ada satu desa yaitu Bukit Padi di Kecamatan Jemaja Timur yang penduduknya tidak bermukim di sepanjang pantai. Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sediman dan endapan pantai, rawa, dan sungai. 2-86 Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Anambas 2.6.1.4 HIDROLOGI Daerah aliran sungai (DAS, catchment area) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi (punggung bukit) yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama dan kemudian mengalir ke danau atau ke laut. Dengan demikian, sebuah DAS merupakan suatu wilayah yang mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya beserta sedimen dan bahan terlarut melalui satu sungai utama. Sebuah DAS pasti terdiri atas beberapa sub DAS dan jumlah sub DAS ini tergantung pada banyaknya anak sungai yang masuk ke sungai utama. Selanjutnya, sub DAS juga bisa terdiri atas beberapa sub-sub DAS dan jumlah sub-sub DAS ini tergantung pada banyaknya anak-anak sungai yang masuk ke anak sungai. Setiap jengkal tanah atau tempat (lokasi) di permukaan bumi, seperti areal pertanian, perkebunan, persawahan, kawasan hutan, tambak udang, permukiman, fasilitas sosial, perkantoran, pasar, jalan, dan sebagainya, pastilah merupakan bagian dari sebuah DAS atau sub DAS atau sub-sub DAS. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa aliran DAS yang TE keran vanryai00 matar | t 2-87 kesemuanya berada di wilayah kerja BPDAS KEPRI. Sedangkan yang termasuk kedalam DAS di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 8 aliran DAS yaitu; DAS Air Abu, DAS Anambas, DAS Bajau, DAS Jemaja, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Siantan, dan DAS Telaga. Kedalaman (Batimetri) Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dishidros TNI-AL (Peta Pulau-Pulau Anambas, Refisi Tahun 2003) pada umumnya perairan dalam Anambas kedalamannya berkisar 30 – 80 meter, sedangkan pada daerah dangkal 0 – 40 meter. Pada daerah antara Pulau Palamatak dan Pulau Batu Garam hanya berkisar 0 – 5 meter. Pada umumnya Gususan Kepulauan Anambas, mempunyai bentuk profil kedalaman pantai pada daerah dangkal lebarnya sangat kecil, karena langsung kedalamanya menurun drastis (slope). Pasang Surut Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dishidros TNI-AL diperoleh konstanta pasut di gugusan Kepulauan Anambas. Bilangan Formzal sebesar 3,58 dan merupakan tipe pasut tunggal (diurnal), yakni dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut dengan periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. 2.6.1.5 GEOLOGI Tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesamaan di tiap kecamatan, ini dapat dibagi menurut letak geografis yaitu:

1.Daerah-daerah dengan ketinggian di atas 400 m dari permukaan laut adalah kompleks Podsolik dan Latosol.
2.Daerah-daerah dengan ketinggian antara 15 – 20 m di atas permukaan laut adalah komplek Podsolik, Latosol, Organosol dan Glei Humus.
3.Daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 15 m di atas permukaan laut adalah kompleks Organosol dan Glei Humus. Tabel 2. 75 Keadaan Topografi, Jenis Tanah dan pH di Kabupaten Kepulauan Anambas 2-88 No Kecamatan Topografi Ketinggian (m dpl) Jenis Tanah pH 1 Jemaja Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60% 0 - 500 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 2 Jemaja Timur Datar sedikit berbukit dengan tingkat lereng <2 - >60% 0 - 500 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 3 Siantan Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60% 0 - 500 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 4 Siantan Timur Landai bergunung dengan tingkat lereng <2 - >40% 0 - 400 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 5 Siantan Selatan Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60% 0 - 500 Humus 4.1 - 6.1 6 Palmatak Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60% 0 - 400 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 7 Siantan Tengah Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >40% 0 - 200 Podsolik, Latosol, Organosol, Glei Humus 4.1 - 6.1 Sumber: Rispam Kab.Anambas, 2019 Tanah-tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak didominasi oleh tanah-tanah ber pH rendah yaitu tanah mineral yang telah mengalami pencucian maupun tanah organik. Kondisi tanah-tanah seperti ini merupakan faktor pembatas bagi usaha pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman, karena diperlakuan perlakuan khusus untuk mengembalikan kondisi tanah menjadi lebih baik agar dapat diusahakan. Dari hasil intepretasi data SRTM (Shutle Radar Topographic Map), ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dibagi menjadi 5 kelas, antara lain: 0 – 50 meter dpl, 50-150 meter dpl, 150 – 300 meter dpl, 300 – 450 dan > 450 meter dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada ketinggian 0-50 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 5.667 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Palmatak, Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 450 meter dpl terdapat di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan dengan luasan masing-masing yaitu 136 Ha dan 62 Ha. 2-89 2.6.1.6 RAWAN BENCANA Provinsi Kepulauan Riau yang beribukota di Kota Tanjungpinang ini memiliki luas wilayah 8.158,42 Km². Berada di “Paparan Sunda” yang merupakan bagian dari kerak Benua Asia, secara geologis Kepulauan Riau memiliki bebatuan berjenis ubahan, terobosan, sedimen dan aluvium tua. Kepulauan Riau memiliki kondisi topografi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, sementara secara klimatologi Kepulauan Riau memiliki iklim tropis basah dengan 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau yang diselingi oleh musim peralihan (pancaroba). Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, Kepulauan Riau memiliki sungai, mata air/air terjun, waduk dan kolong. Sepanjang 2023, Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai jenis bencana, yang didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, banjir, serta tanah longsor. Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia, lebih dari 60 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun 2023. Sementara itu kejadian tanah longsor pada Juni 2023 di Natuna memakan 43 korban jiwa dan merusak kurang lebih 100 rumah. Tabel 2. 76 nilai indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kelas Resiko 2023 1 Bintan 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 132.40 SEDANG 2 Karimun 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 SEDANG 3 Natuna 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 SEDANG 4 Tanjungpinang 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 SEDANG 5 Batam 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 117.57 103.96 103.96 SEDANG 6 Lingga 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 103.15 97.72 SEDANG atas ANCAMAN BENCANA: wa00 Tanah longsor, kekermpan, Duaca ekstrim, pelombang ekstim dan 12401 IIBAD IN64I 1NGAO IIGAM IIGAD UGAD |... abrasi, serta kebakaran hutan dan MM lahan. 11 117.79 101 21.01 MILAI IE Hk 21.01 £ M5 M2CLE M2017 M01A MLS Ma MA M0 TA 107. 73 dlu Grafik nilai indek risiko Provinsi Kepulauan Ru dar Tahun MHS (SE 1 sampai dengan tahun 2073 Me NN aa 2-90 No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kelas Resiko 2023 7 Kepulauan Anambas 112.40 112.40 112.40 112.40 112.40 103.40 95.77 89.41 SEDANG Sumber: Buku IRBI 2023 2.6.2 SARANA DAN PRASARANA
1.Transportasi Sebagai salah satu penunjang kelancaran pergerakan roda perekonomian di suatu daerah, tentunya sarana dan prasarana angkutan yang memadai adalah suatu hal yang mutlak adanya. Jika sarana dan prasarana angkutan yang ada kurang baik, maka akan berimbas pada terhambatnya berbagai kegiatan perekonomian. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan laut dan udara di Kepulauan Anambas tentunya menjadi penekanan utama karena wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan. Di Kepulauan Anambas tercatat cukup banyak dermaga dari berbagai jenis yang dibangun. Bahkan di Kecamatan Siantan dermaganya dapat disinggahi oleh kapal penumpang PT. PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia). Selain dermaga, di Kecamatan Palmatak terdapat sebuah bandara yang melayani pesawat komersil dan non komersil. Selanjutnya saat ini sedang dikembangkan pula sarana angkutan darat. Pembangunan dan peningkatan jalan darat pun sedang diusulkan sehingga nantinya juga dapat melancarkan roda perekonomian.
2.Energi Berdasarkan data BPS Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas Produksi listrik pada tahun 2023 dari 9 subsistem kelistrikan mencapai 34.545.048 KWh dan listrik terjual sebesar 32.477.830 kwh. Jumlah pelanggan listrik setiap tahun mengalami kenaikan, tahun 2023 sebesar 15.810 pelanggan, pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Siantan mencapai sebesar 4.939 pelanggan. Tahun 2022 sebesar 15.229 pelanggan dengan pelanggan terbanyak di Kecamatan Siantan sebesar 4.846 pelanggan. Tabel 2. 77 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019–2023 Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 Jemaja 1,457 1,738 1,708 1,816 1,882 aan Aan 2-91 Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 Jemaja Barat 234 333 356 364 Jemaja Timur 626 463 712 854 901 Siantan Selatan 274 772 631 1,057 1,177 Siantan Selatan 4,192 4,009 4,733 4,846 4,939 Siantan Tmur 234 544 714 1,072 1,103 Siantan Tengah 442 590 940 1,145 1,197 Palmatak 2,941 3,019 3,243 3,620 3,765 Siantan Utara 227 385 355 463 482 Kute Siantan Kepulauan Anambas 10,393 11,754 13,369 15,229 15,810 Sumber: BPS Kepulauan Anambas, 2024
3.Pengelolaan Air Limbah Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan satu salah tolak ukur dari kualitas pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selalu di upayakan kearah perbaikan sehingga akan memberikan kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengandalakan dari pemerintah saja, namun peran serta swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas. Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki Lembaga atau Dinas yang secara khusus menangani permasalahan air limbah. Selain itu, peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang air limbah juga belum tersedia. Gambar 2. 3 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Black Water) Kabupaten Kepulauan Anambas 2-92 Gambar 2. 4 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Grey Water) Kabupaten kepualauan Anambas
4.Persampahan Permasalahan persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menjadi salah satu perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kecamatan. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai saat ini masih melayani 7 kecamatan terutama di Kecamatan Siantan, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Tengah, Palmatak, dan Siantan Timur. Hal ini pun persebarannya tidak merata di semua desa. Pelayanan difokuskan pada area pusat perkotaan. Cakupan layanan terbanyak berada di Pulau Siantan karena Pulau ini merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan pusat CBD (Cental Bussiness District) dan pusat aktivitas permukiman, perdagangan dll. Selebihnya dikelola secara partisipasi masyarakat baik secara dibakar, ditimbun, maupun dikelola dengan membentuk kelembagaan pengelolaan sampah. 2-93 Gambar 2. 5 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan Gambar 2. 6 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan
5.Drainase Kebutuhan drainase lingkungan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga keterlambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana drainase akan menyebabkan permasalahan seperti genangan atau banjir. 2-94 Tabel 2. 78 Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan pada Area Terbangun No Lokasi Genangan Wilayah Genangan Penyebab InfrastrukturLuas (Ha) Ketinggian (m) Lama (jam/hari) Frekuensi (kali/tahun) 1 Kelurahan Tarempa 10 1 5 2 Hujan Saluran 2 Desa Tarempa Barat 1 0.5 4 1 Air Pasang Saluran 3 Desa Tarempa Selatan 6 1 6 1 Hujan Deras Saluran 4 Desa Ulu Maras 1 1 6 1 Hujan Deras Saluran 5 Desa Tebang 2 1 3 1 Hujan Deras Saluran 6 Desa Ladan 1 1 5 1 Hujan Deras Saluran 7 Desa Candi 1 1 3 1 Hujan Deras Saluran 8 Desa Payamaram 3 1 4 1 Hujan Deras Saluran 9 Desa Tiangau 1 1 3 1 Pasang Surut Saluran 10 Desa Air Bini 1 0.5 4 1 Hujan Deras Saluran 11 Kelurahan Letung 1 1 3 1 Hujan Deras Saluran Sumber: SSK Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021
6.Jalan Tabel 2. 79 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tingkat Kewenangan 2021 2022 2023 Negara 30,39 27,19 27,19 Provinsi 51 51 48,58 Kab/kota 294,13 294,13 294,13 Jumlah 375,52 375,52 369,9 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 Tabel 2. 80 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Aspal 59,43 64,74 65,44 Kerikil 140,13 0,1 0,1 Beton 43,93 41,74 40,66 Tanah 50,64 187,55 187,93 Lainnya - - - Jumlah 294,13 294,13 293,13 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 Tabel 2. 81 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Baik 88,21 93,61 93,31 Sedang 148,62 7,96 8,48 Rusak 45 5,01 4,4 Rusak Berat 12,3 187,55 187,94 Jumlah 294,13 294,13 294,13 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 La aa ng Pena 2-95 2.6.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.6.3.1 SOSIAL BUDAYA Tarempa merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Letaknya di pantai utara Pulau Siantan. Tarempa adalah ibu kota dari Kepulauan Anambas Penduduk Tarempa terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya. Mata pencaharian utama penduduk Tarempa adalah di sektor pertanian dan nelayan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mencatat bahwa masyarakat Tarempa memiliki beragam agama yang dianut. Adapun persentasi penduduk menurut agama yang dianut adalah Islam sebanyak 82,64%, kemudian agama Kristen sebanyak 11,39%, (dimana Protestan 7,25% dan Katolik 4,14%). Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 5,90% dan Konghucu 0,07% Wisata unggulan kawasan ini adalah wisata bahari dan laut dengan gugusan pulau yang indah. Tetapi, letaknya yang terisolisir dimana berbatasandengan LautCinaSelatan, Vietnam, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand. Di pulau ini memiliki potensi wisata yang sangat besar karena kondisi karangnya yang sebagian besar masih terawat, air yang jernih yang sangat memungkinkan menjadi potensi wisata yang sangat menarik bagi orang-orang yang ingin menjauh dari kehidupan perkotaan yang menjemukan. Ada lanskap yang bagus di malam hari, dengan melihat rumah- rumah terapung arga yang berada di atas laut yang bertandakan lampu-lampu redup. 2.6.3.2 EKONOMI Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang 2-96 besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Tabel 2. 82 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas 2019-2023 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 643,70 629,89 634,70 645,37 663,24 2 Pertambangan dan Penggalian 9.981,00 9.106,80 9.056,28 8.991,52 8.972,86 3 Industri Pengolahan 15,36 15,73 16,08 16,58 16,82 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,37 6,51 6,70 6,89 7,09 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,32 0,33 0,32 0,34 0,34 6 Konstruksi 664,18 626,54 667,75 686,89 724,74 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 273,00 256,05 262,87 289,56 307,10 8 Transportasi dan Pergudangan 20,88 13,37 14,27 15,76 16,46 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,38 10,74 11,64 12,91 13,60 10 Informasi dan Komunikasi 59,37 62,69 66,70 68,81 75,31 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 15,98 16,42 16,65 16,86 17,43 12 Real estat 73,31 70,85 73,99 76,35 76,62 13 Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 224,27 232,44 223,73 230,61 236,99 15 Jasa Pendidikan 22,95 23,73 23,29 24,19 25,09 2-97 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 25,52 25,42 26,41 27,85 25,95 17 Jasa Lainnya 7,73 6,92 7,09 7,70 7,84 PDRB 12.047,35 11.104,45 11.108,49 11.118,23 11.187,49 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 2.6.4 RUANG DAN LAHAN Penggunaan ruang daratan didominasi oleh penggunaan hutan dan perkebunan yang terdapat di pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas dimanfaatkan untuk penggunaan perkebunan cengkeh, kelapa, karet dan tanaman lain. Sedangkan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pengembangan budidaya laut, jasa pelabuhan, pariwisata, khususnya wisata bahari. Ruang-ruang pesisir di pulaupulau kecil secara umum dimafaatkan penduduk untuk lokasi tempat tinggal. Daerah-daerah pantai yang terlindung menjadi pusat-pusat pemukiman penduduk dan tentunya semakin berkembang seiring dengan pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi. Berkembangnya pusat-pusat pemukiman tanpa memperhatikan daya dukung pesisir akan mengakibatkan degradasi lingkungan pesisir. Penataan ruang diusahakan agar di dalam suatu bentang ruang terjadi Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak saling merugikan, bahkan sedapat mungkin harus bersinergis. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, telah terjadi penggunaan lahan yang melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non- terbangun. Secara Umum, Tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas di bedakan menjadi beberapa jenis penggunaan, diantaranya: Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Mangrove, Pemukiman, Kebun Campur, Sawah, Semak Belukar dan Lahan Terbuka. Dari Tabel berikut, terlihat bahwa penggunaan lahan yang paling dominan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah berupa Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder masingmasing sebesar 32.650 ha dan 25.850 ha yang sebaran terbesarnya berada di Kecamatan Jemaja Timur 2-98 dan Kecamatan Palmatak. Sedangkan areal pesawahan hanya terdapat di Kecamatan Jemaja sebesar 80 Ha. Tabel 2. 83 Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Anambas No. Kecamatan Luas Penggunaan Lahan per Kecamatan (ha) Total % Permukiman HLKS HLKP Mangrove Sawah Kebun campur Semak Belukar Lahan Terbuka 1 Siantan 33 4,506 - 4,539 7,5 2 Siantan Selatan 32 3,822 7,524 5 150 14 11,548 19,0 3 Siantan Tengah 23 1,508 641 24 18 2,214 3,6 4 Siantan Timur 52 5,022 3,702 28 75 13 8,892 14,6 5 Palmatak 72 5,538 7,297 76 11 12,994 21,4 6 Jemaja 44 4,917 2,539 50 80 71 125 7,826 12,9 7 Jemaja Timur 73 537 10,947 150 378 674 12,759 21,0 Total 329 25,850 32,650 333 80 449 236 844 60,772 100,0 Sumber: Rispam Kab.Anambas, 2019 2.6.5 KEPENDUDUKAN Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 50.296 jiwa. Penduduk Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen (2020-2023). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 mencapai 79,21 jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 sampai 5 orang. Kepadatan Penduduk di sepuluh kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantan dengan kepadatan sebesar 265,59 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Jemaja Timur sebesar 18,78 jiwa/Km². Tabel 2. 84 Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Desa 1 Jemaja - 6,09 12,41 75,11 1,28 5 2 Jemaja Barat - 1,05 2,14 59,42 0,29 2 3 Jemaja Timur - 2,70 5,50 18,37 1,48 3 4 Siantan Selatan - 3,91 7,96 38,89 0,88 4 5 Siantan - 13,74 27,99 260,33 1,78 6 6 Siantan Timur - 4,49 9,15 50,86 1,67 3 7 Siantan Tengah - 3,43 6,99 122,72 0,97 2 8 Palmatak - 7,61 15,50 130,49 1,14 6 9 Siantan Utara - 1,97 4,01 51,64 0,44 2 10 Kute Siantan - 4,11 8,37 177,08 1,87 2 2-99 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Desa 11 Kab.Pulau Anambas 627,027 49,09 100,00 77,31 1,38 35 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 2.6.6 KEUANGAN DAERAH 2.6.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 85 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36.560,32 31,451,87 32.254,54 21.536,13 26.681.776,91 2 Dana Perimbangan 985.056,01 635.267,11 624.335,48 682.612,74 851.883.249,06 3 Lain lain pendapatan yang sah 99.589,09 149.939,50 188.553,71 54.253,85 Jumlah 1.121.205,42 816.658,47 845.143,73 1.522.290,62 15.139.274,69 Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 2.6.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 86 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Tidak Langsung 391.055,40 411.921,32 NA NA NA 2 Belanja Langsung 723.655,76 298.065,20 NA NA NA Jumlah 1.114.711,16 709.986,52 NA NA NA Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 2.6.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 87 Indikasi Rencana Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir (2026) OPD 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Rasio KK yang terlayani air bersih Persen - 7.907 SR 56% (200SR) 8.819.970.281 56,2% (235SR) 17.798.221.65 8 56,54% (276SR) 10.000.000.00 0 56,6% (281SR) 9.629.702.050 56,7% (301SR) 9.574.871.985 56,9% (341SR) 12.344.259.51 6 Dinas PUPR Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 2-100 2.7 GAMBARAN UMUM KOTA BATAM 2.7.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.7.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara: 0o 25’ 29’’ LU - 1o 15’00’’ LU 103o 34’ 35’’ BT - 104o26’04’’BT Wilayah Kota Batam seperti halnya Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Luas wilayah Kota Batam mencapai 3.868,97 Km². Pulau pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia / Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Jarak Kota Batam ke Kota Tanjungpinang mencapai 44 mil. Tabel 2. 88 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Batam, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kota Jumlah Pulau 1 Belakang Padang Sekanak Raya 601,54 15,55 174 2 Bulang Pulau Buluh 463,14 11,97 101 3 Galang Sembulang 2.018,49 52,17 110 4 Sungai Beduk Tanjung Piayu 120,67 3,12 10 5 Sagulung Sungai Langkai 63,86 1,65 2 6 Nongsa Kabil 290,36 7,50 23 7 Batam Kota Belian 46,81 1,21 2 8 Sekupang Sungai Harapan 106,78 2,76 17 9 Batu Aji Buliang 61,94 1,60 13 10 Lubuk Baja Baloi Indah 36,12 0,93 1 11 Batu Ampar Sungai Jodoh 39,99 1,03 - 12 Bengkong Sadai 19,27 0,50 - Kota Batam Batam Kota 3.868,97 100,00 453 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.1.2 IKLIM Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2023 berkisar antara 21,0°C – 23,4°C dan suhu maksimum berkisar antara ra 2-101 31,6°C – 34,8°C, sedangkan suhu rata rata sepanjang tahun 2024 adalah 26,5°C – 28,8°C. Keadaan tekanan udara rata rata untuk tahun 2023, berkisar antara 1.006,1 mb – 1.008,1 mb. Sementara kelembaban udara di Kota Batam rata rata berkisar antara 81,3% - 86,8%. Tabel 2. 89 Pengamatan Unsur Iklim Kota Batam, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (jam) 1 Januari 26,50 86,20 14 3,80 2 Februari 26,80 84,00 11 5,10 3 Maret 27,00 85,00 11 5,80 4 April 28,30 81,80 8 5,50 5 Mei 28,80 80,50 10 5,90 6 Juni 28,20 84,10 14 4,20 7 Juli 28,20 81,70 9 5,40 8 Agustus 28,20 82,40 12 5,80 9 September 28,10 81,80 9 5,10 10 Oktober 28,40 82,70 7 5,90 11 November 27,70 85,50 16 3,60 12 Desember 27,50 85,10 13 3,30 2023 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.1.3 TOPOGRAFI Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000, informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel dibawah ini Tabel 2. 90 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng 2-102 % Kemiringan Luas Kemiringan Lereng (Ha) 0 – 2 % 55.481,405 2 – 5 % 13.631,615 5 – 15 % 18.062,410 15 – 40 % 6.414,213 ➢ 40 % 980,721 Sumber: RKPD Kota Batam 2019 Sumber: RKPD Kota Batam 2019 Gambar 2. 7 Peta Topografi Kota Batam

a.Kemiringan Lahan Kemiringan Lereng 0-2%, merupakan kelas kemiringan yang mendominasi sebagian besar kawasan sebesar 60,60% dari luas total wilayah. Kemiringan lereng ini ditandai dengan morfologi wilayah yang datar sehingga cocok dikembangkan untuk semua jenis kegiatan. Adapun sebarannya terutama di kawasan pesisir. Kemiringan Lereng 2-5%, merupakan kelas kemiringan dari landau sampai dengan berombak yang tersebar di seluruh kawasan secara terpencar-terpencar dalam bentuk kawasan- tua Mau Iv ». Ya: Tata va us KTI N) 1) » Gi 3 t 2-103 kawasan kecil. Kawasan dengan kelas kemiringan lereng ini relatif dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan. Kemiringan Lereng 5-15%, merupakan kelas kemiringan yang ditunjukkan dengan morfologi agak miring atau bergelombang. Kawasan dengan kelas kemiringan ini masih dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan, namun masih harus dilakukan dengan rekayasa konstruksi. Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di Pulau Batam dan Pulau Rempang. Kemiringan Lereng 15-40%, merupakan kelas kemiringan dengan morfologi berbukit sampai dengan agak curam. Kawasan dengan kelas kemiringan ini dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi terbatas dengan berbagai persyaratan teknis, antara lain seperti KDB yang rendah dan KDH yang tinggi, itupun hanya pada morfologi berbukit. Kawasan dengan kelas kemiringan ini tersebar di daerah perbukitan Sekupang dan Pulau Rempang. Kemiringan Lereng > 40%, merupakan kelas kemiringan dengan morfologi sangat curam yang hanya dapat digunakan untuk Kawasan konservasi (hutan lindung). Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di tengah pulau Batam.
b.Ketinggian Lahan Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m. 2.7.1.4 HIDROLOGI Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah jenis air tanah yaitu: 1) Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal. 2) Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau 2-104 Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air. Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS)/waduk/mata air Bengkong Mahkota, Bengkong Laut, Jodoh, Sagulung, Batu Aji, Sei Panas, Tiban dan Pulau Galang. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam. Adapun informasi mengenai DAS beserta luasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 91 Nama Sungai di Kota Batam, 2023 No Nama Sungai Panjang Sungai (km) No Nama Sungai Panjang Sungai (km) 1 Lubuk Baja 1,8 18 Pancur 4,77 2 Baloi 6,51 19 Penambi 1,94 3 Nongsa 2,88 20 Tering 2,38 4 Batu Besar 3,78 21 Jodoh 1,88 5 Kasam 1,86 22 Cogo 2,25 6 Lelai 6,51 23 Galang Lama 4,35 7 Tongkong 0,96 24 Raya 2,49 8 Batam Center 1 3,02 25 Pako 2,38 9 Batam Center 2 1,83 26 Goba 2,38 10 Harapan 2,98 27 Buloh 3,43 11 Patam 4,21 28 Sembulang Kanan 4,17 12 Ladi 0,4 29 Sembulang Kiri 3,25 13 Tiban Lama 3,45 30 Abang Besar 1,52 14 Dangsi 6,99 31 Panas 1,45 15 Langka 1,49 32 Bengkong 2,81 16 Tembesi 0,88 33 Sadai 3,57 17 Sagulung 5,79 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.1.5 GEOLOGI Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman seismic, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar an 2-105 laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (coral reef) dan berbagai jenis ikan karang (demersal) maupun ikan hias (ornamental fish). Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusankelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili

(1977)dimasukkan ke dalam Laut Karimata yang berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/ karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. 92 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam No Jenis Geologi Luas (Ha) Persentase 1 Aluvium 87.406 0,09 2 Andesit 0 3 Endapan Permukaan 0 4 Endapan Permukaan Tua 0 5 Formasi Duriangkang 536.36 0,55 6 Formasi Goungon 387.80 39,48 7 Formasi Pulau Panjang 555.42 0,57 8 Formasi Tanjung Kerontang 161.95 16,49 9 Granit 944.93 9,62 10 Lainnya 326.33 33,22 Sumber: RKPD Kota Batam 2019 Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam bawah laut di wilayah Batam. 2-106 2.7.1.6 RAWAN BENCANA Curah hujan di Kota Batam relatif tinggi dengan karateristik wilayah yang berlembah dan berbukit serta memiliki besarnya luasan wilayah laut serta wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kejadian rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin putting beliung, bencana gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap pencemaran tumpahan minyak kotor yang terbawa air laut sehingga membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikategorikan ke dalam bencana lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Penanggulangan pasca bencana biasanya dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat penanggulangan bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas social dengan melibatkan pihak terkait antara lain badan pengusahaan kawasan, pihak keamanan, kecamatan, kelurahan serta elemen masyarakat. Langkahlangkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota Batam diakomodir melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah Kota Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial. Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari: a) Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai; b) Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan; c) Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang 2-107 disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada Kawasan kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan d) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar. e) Kawasan Rawan Gelombang Pasang, yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang. 2.7.2 SARANA DAN PRASARANA

1.Transportasi Berdasarkan data statistic yang dihimpun dari BPS dalam SIMMOPPEL selama 2023 tercatat banyaknya penumpang yang berangkat dari Kota Batam sebanyak 4.105.408 dan banyaknya penumpang yang datang ke Kota Batam adalah 4.009.845 baik dalam maupun luar negeri.
2.Energi Kebijaksanaan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapainya diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan mutu pelayanan yang baik. Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Penyajian tabel kelistrikan ini hanya terbatas pada listrik yang dikelola oleh PLN meskipun tidak dipungkiri peran listrik non PLN masih ada terutama pada daerah daerah yang terpencil.
3.Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih jelas 2-108 pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini. A Cc B B Cc Sub-Sistem Sub-Sistem Sub-Sistem Pengolahan LumpurSarana Pengguna Pengolahan SSetempat Paha dah Tinja' Pengolahan Lingkungan Terpusat WC Beli Laut/Sungai Laut/Sungai £ N Duduk/Jongkok Lant/Sungai/ Parit Truck Tinja Tanah FIX Dudak/Jongkok Paduk/Jongkok Tamah “ Tangki Septik Tidak Layak Duduk/Jongkok Truck Tinja Laut/Sungai Laut/Sungai 2-109 Sumber: SSK Kota Batam, 2017 Keterangan: A: Praktek BABS dan pembuangan langsung B: Akses Dasar/Tidak Layak C: SPALD Setempat D: SPALD Terpusat Tabel 2. 93 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batam No Jenis Satuan Jumlah/Kapasitas Kondisi Keterangan Berfungsi Tdk Berfungsi SPAL Setempat (Sistem On site) 1 Tangki Septik Komunal <10 KK Unit - - - - 2 MCK Unit 6/150 KK Berfungsi - - 3 Truk Tinja Unit 18 18 - - 4 IPLT Kapasitas m3/hari 2851.2 (33 lps) Berfungsi - - SPAL Terpusat (Sistem Off Site) 1 Tangki Septik Komunal >10 KK Unit - - - - 2 IPAL Komunal Unit 15/387 KK Berfungsi 3 IPAL Kawasan Unit - - - - 4 IPAL Terpusat Unit - - - - Sumber: SSK Kota Batam, 2017
4.Persampahan Sistem pengelolaan persampahan di Kota Batam pada umumnya sama seperti Kota-kota di Indonesia pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, system pengelolaan sampah di kota Batam dapat dilihat pada diagram berikut ini: TN Duduk/Jongkok In” -N Pipa Kolektor IPAL Komunal D 2-110
5.Drainase Tabel 2. 94 Area Beresiko Pengelolaan Drainase Kota Batam No Area Beresiko Wilayah Prioritas Kecamatan Kelurahan 1 Resiko 4 Kecamatan Belakang Padang Kelurahan Pulau Terong 2 Resiko 3 Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang Kelurahan Pecong, Kelurahan Pulau Buluh Sumber: SSK Kota Batam, 2017 Permasalahan mendesak pada pengelolaan pengelolaan drainase dibagi menjadi dua aspek yaitu, Aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis permasalahan pengelolaan drainase Kota Batam adalah terkait dengan infrasfrastruktur (Sarana dan Prasarana) yang belum memadai sehingga Hutmah Tangga KAA EL KAL EL MA AE EA SA AE AA EN SA MAA SA AR, Huwmah TAAT AA AU LK KA KAA LK MA RR La Tangga KAA EL KAL EL MA AE EA SA AE AA EN SA MAA A AR, Bum ah | Tangga | Hutmah Ekala Rurnah Tangya Pengoriporan bec Penimianan TAAT AA AU LK KA KAA LK MA RR Lha bapa TPE aa Korta:rer Tangga TPI TPA KESELAMATAN TISETTAI TIA SISA LEK EA ES LEE IL Ea Kuataal — TE -£TE Targy: sai Tes Ba Na Bintan #55 -Kataal TP: 33T23 Targyi de KMR ee laa Aa ea RL PSI II TIM NITA OT AAN TINTA II id aa ee aa aka ke keke aa ae aa 2-111 dapat mengakibatkan pencemaran. sedangkan aspek non teknis mencakup permasalah-permasalahan terkait dengan pendanaan (anggaran belanja), kelembagaan pengelolaan, peran serta masyarakat serta belum adanya peraturan daerah terkait.
6.Jalan Tabel 2. 95 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tingkat Kewenangan 2021 2022 2023 Negara - - - Provinsi - - - Kab/kota 284,42 284,42 284,42 Jumlah 284,42 284,42 284,42 Tabel 2. 96 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Batam (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Aspal 284,42 284,42 284,42 Kerikil - - - Beton - - - Tanah - - - Lainnya - - - Jumlah 284,42 284,42 284,42 2.7.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.7.3.1 SOSIAL BUDAYA Kota Batam merupakan kota dengan unsur masyarakat yang heterogen. Hal ini dibuktikan dari suku bangsa, adat istiadat, serta agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batam yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat terbentuk karena masyarakat di Kota Batam didominasi oleh pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia Walaupun demikian, Budaya Melayu yang identik dengan Islam masih begitu kental di Kota Batam yang kemudian menjadi akar budaya lokal. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat upacara- upacara yang mempunyai unsur keagamaan dan mitos yang dinyatakan dalam tari, musik, serta berbagai jenis bentuk seni. ng Pena 2-112 Ada beberapa tarian tradisional yang populer, seperti Tari Jogi dan Tari Zapin yang mencerminkan pengaruh kuat budaya Arab. Ada juga Tari Persembahan yang biasanya dilakukan saat menyambut tamu kehormatan. Selain itu, ada Drama Mak Yong yang merupakan drama pertunjukan tari dan lagu, menceritakan tentang sebuah negara bernama “Riuh”, yang diyakini menjadi asal nama Provinsi Riau. Dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa serta adat istiadat beragam, agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Kota Batam. Simbol masyarakat Kota Batam yang religius salah satunya dituangkan dalam bentuk masjid dengan nama Masjid Raya Kota Batam yang terletak berdekatan dengan alun– alun Kota Batam, Kantor Pemerintah Kota Batam, serta kantor DPRD Kota Batam. Selain agama Islam, terdapat agama Kristen dan Katolik yang juga dianut oleh masyarakat Kota Batam, terutama masyarakat yang berasal dari Suku Batak dan Flores. Selanjutnya, agama Buddha merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tionghoa di Kota Batam. Agama Hindu juga menjadi agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Batam terutama masyarakat pendatang dari Bali, serta daerah lainnya di Indonesia. 2.7.3.2 EKONOMI Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu daerah merupakan serangkaian usaha dan kebijakan antara masyarakat dan pemerintah daerah tersebut. Sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup tersebut dapat dicapai melalui beberapa hal antara lain pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan berupaya mengurangi ketergantungan tinggi terhadap sektor primer. Selain itu upaya peningkatan andil yang lebih baik dari sektor sekunder dan tersier juga terus dilakukan. Tabel 2. 97 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 2-113 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.116,1 1.110,8 1.107,1 1.156,7 1.056,7 2 Pertambangan dan Penggalian 70,4 67,8 73,2 77,9 84,5 3 Industri Pengolahan 59.176,7 61.411,9 64.672,8 68.824,7 71.915,4 4 Pengadaan Listrik dan Gas 1.496,7 1.456,7 1.506,7 1.746,0 1.904,9 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 210,1 204,2 210,8 219,3 223,2 6 Konstruksi 22.046,3 10.507,5 21.880,6 22.840,4 25.092,8 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.122,7 6.073,4 6.219,7 6.657,5 7.290,0 8 Transportasi dan Pergudangan 2.570,1 1.425,9 1.276,5 1.871,8 2.161,5 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.791,0 1.521,5 1.423,4 2.117,7 2.773,1 10 Informasi dan Komunikasi 3.345,7 3.950,9 4.306,5 4.407,7 5.223,0 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.895,3 3.849,3 3.860,5 4.042,4 4.415,8 12 Real estat 1.482,0 1.233,9 1.282,1 1.342,6 1.384,4 13 Jasa Perusahaan 5,0 2,8 3,1 3,5 3,8 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1.148,1 1.288,5 1.306,8 1.320,7 1.363,4 15 Jasa Pendidikan 1.015,0 954,5 915,6 920,7 939,6 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 836,1 818,6 881,3 939,5 963,0 17 Jasa Lainnya 473,3 151,6 142,4 176,3 221,8 PDRB 108.800,4 106.029,7 111.069,0 118.665,2 127.017,0 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2-114 2.7.4 RUANG DAN LAHAN Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas: a) Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional; b) Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan c) Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit). Dalam jangka waktu Tahun 2011-2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik 2-115 setempat diterjemahkan sebagai sebuah system pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan system jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman. 2.7.5 KEPENDUDUKAN Penduduk Kota Batam pada tahun 2023, menurut data Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), tercatat ada sebanyak 1.256,61 ribu orang tinggal di Kota Batam. Dilihat dari proporsi jenis kelamin terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Batam pada tahun 2023 masih lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini dijelaskan melalui angka Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Batam 2023 senilai 102. Artinya bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki di suatu wilayah. Tabel 2. 98 Penduduk dan Kepadatan di Kota Batam, 2023 2-116 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Kelurahan 1 Belakang Padang 601,54 23,42 1,83 341,65 1,13 6 2 Bulang 463,14 10,85 0,85 68,27 0,38 3 3 Galang 2.018,49 17,28 1,35 48,91 0,47 6 4 Sungai Beduk 120,67 99,91 7,82 942,81 1,00 4 5 Sagulung 63,86 230,96 18,09 4.203,10 2,53 6 6 Nongsa 290,36 95,44 7,47 880,68 4,09 5 7 Batam Kota 46,81 208,08 16,30 5.399,07 1,22 6 8 Sekupang 106,78 179,89 14,09 2.624,98 3,63 6 9 Batu Aji 61,94 139,96 10,96 3.346,72 0,13 3 10 Lubuk Baja 36,12 83,34 6,53 7.467,74 -0,30 4 11 Batu Ampar 39,99 59,21 4,64 5.402,37 -0,46 5 12 Bengkong 19,27 128,58 10,07 9.378,55 1,83 4 Kota Batam 3.868,97 1.276,93 100,00 1.233,98 1,69 64 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.6 KEUANGAN DAERAH 2.7.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 99 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 975.283.123.576,32 1.094.271.008.952,96 1.282.332.652.141,25 1.565.020.514.864,00 2 Dana Perimbangan 1.058.103.342.486,00 1.032.052.817.732,00 1.260.420.763.479,00 1.266.725.077.569,00 3 Lain lain pendapatan yang sah 169.226.557.955,00 157.847.724.827,00 12.743.820.848,00 9.167.670.820,00 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 100 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Batam menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Tidak Langsung - - 1.247.316.530.511,00 1.379.257.439.829,60 2 Belanja Langsung - - 1.701.894.222.653,75 1.663.099.945005,64 Me De Den Dan Nan Na NN 2-117 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.7.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 101 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan No Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Alokasi Dana (Rp.) 1 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kab/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2021 17,386,090,000 2 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kab/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2022 36,448,049,000 3 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kab/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2023 26,433,069,000 Sumber: Dinas PU Kota Batam, 2024 2-118 2.8 GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 2.8.1 KONDISI FISIK DAERAH 2.8.1.1 GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0051’ sampai dengan 0059’ Lintang Utara dan 104023’ sampai dengan 104034’ Bujur Timur. Kantor Walikota Tanjunginang berada di 0057’56.48’’ Lintang Utara dan 104026’27.62’’ Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut: − Utara: Kabupaten Bintan − Selatan: Kabupaten Bintan − Barat: Kota Batam − Timur: Kabupaten Bintan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 Km². Keadaan geologis sebagian wilayah kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landau sampai ke tepi laut. Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki wilayah terluas yaitu 58,95 Km² dengan persentase 40,78 persen. Sedangkan wilayah terkecil adalah Tanjungpinang Barat dengan luas 4,55 Km² atau 3,15 persen. Tabel 2. 102 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kota Tanjung Pinang, 2023 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) Persentase terhadap Luas Kota Jumlah Pulau 1 Bukit Bestari Dompak 45,64 31,57 3 2 Tanjungpinang Timur Melayu Kota Piring 58,95 40,78 - 3 Tanjungpinang Kota Kampung Bugis 35,42 24,50 4 4 Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Barat 4,55 3,15 2 Kota Tanjung Pinang 144,56 100,00 9 Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang 2024 2.8.1.2 IKLIM Pada umumnya Kota Tanjungpinang beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata selama tahun 2023 sekitar 26,1 derajat celsius dan kelembaban udara rata-rata sekitar 74 persen dengan rata-rata curah hujan 281 mm. ||| 2-119 Tabel 2. 103 Pengamatan Unsur Iklim Kota Tanjungpinang, 2023 No. Bulan Suhu Kelembaban Udara (%) Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari (jam) 1 Januari 26,1 87 15 4,5 2 Februari 26,6 74 10 6,1 3 Maret 26,3 90 14 5,5 4 April 27,5 90 16 5,6 5 Mei 27,9 89 13 6,0 6 Juni 27,7 87 11 6,5 7 Juli 27,6 84 10 5,8 8 Agustus 27,6 82 11 6,7 9 September 27,7 81 10 6,9 10 Oktober 27,6 82 14 6,1 11 November 26,8 87 22 4,0 12 Desember 26,7 89 22 3,6 2023 26,1 74 168 5,6 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 2.8.1.3 TOPOGRAFI Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau yang merupakan wilayah dengan dataran landai di bagian pantai, yang memiliki topografi bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 – 2% hingga 40% pada wilayah yang lebih tinggi Kota Tanjungpinang jika dilihat secara keseluruhan keadaan fisik topografinya merupakan wilayah bergelombang dengan ketinggian antara 25 m dpl sampai dengan 1000 m dpl. Kontur di Kota Tanjungpinang terbagi menjadi 10 interval kontur, yang mana wilayah terluas dengan kontur minimal 0 dan kontur maksimal 25 yaitu seluas 7771.43 Ha. Kelurahan yang termasuk dalam kontur tersebut dengan wilayah terluas berada di Kelurahan Dompak yaitu sebesar 2255.16 Ha. Kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Kemiringan lereng Kota Tanjungpinang secara keseluruhan relative datar, pada umumnya didominasi kelerengan berkisar antara 0 – 2% dengan luas wilayah mencapai 8.500,21 Ha, dan kemiringan lereng 2 -15% mempunyai luas sekitar 5.605,84 Ha. Sedangkan kemiringan lereng 15 - 40% memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu 589,15 Ha. 2-120 Gambar 2. 8 Peta Topografi Kota Tanjung Pinang Sumber: Rispam Kota Tanjungpinang, 2022 .... —m»s kh . 2-121 2.8.1.4 HIDROLOGI Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak- anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sedangkan Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Oleh karena itu, konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Tabel 2. 104 Sungai di Kota Tanjungpinang No Nama Sungai Kecamatan Panjang Sungai (km) 1 Bukit Bestari Bukit Bestari 1,04 2 Carang Tanjungpinang Timur 2,02 3 Dompak Tanjungpinang Barat 13,59 4 Jang Bukit Bestari 5,60 Sumber: Pola PSDA WS Kepulauan Riau, 2018 2.8.1.5 GEOLOGI Berdasarkan Peta Geologi Regional, stratigrafi wilayah pekerjaan dari tua kemuda adalah sebagai berikut:

a.Granit kelabu kemerahan-kehijauan, berbutir kasar, berkomposisi felspar, kuarsa, hornblenda dan biotit; mineral umumnya bertekstur primer.
b.Andesit, kelabu, berkomposisi plagioklas, hornblenda dan biotit, bertekstur porfiritik dengan massa dasar mikro kristal fel dspar, agak terkekarkan dan umumnya segar.
c.Formasi Goungon, terdiri dari batupasir tufan keputih-putihan, berbutirhalus-menengah, laminasi sejajar, batulanau umum 2-122 dijumpai, tuf dasitandan tuf litik felspatik berwarna putih, halus, setempat berselingan dengan batupasir tuf, memperlihatkan struktur laminasi sejajar dan silang-siur, tuf putih kemerahan dan batulanau kelabu agak karbonatan. B erumur Plio-Plistosen. Gambar 2. 9 Peta Geologi Regional Kota Tanjungpinang 2.8.1.6 RAWAN BENCANA Ancaman bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang meliputi banjir, gelombang pasang, angin puting beliung, dan longsor. Perincian Kawasan Rawan Bencana Alam di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:
a.kawasan rawan banjir, terdapat pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
b.kawasan rawan gelombang pasang, terdapat pada kawasan pesisir landau yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan, sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang;
c.kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat PETA GEOLOGI REGIONAL DAERAH TANJUNG PINANG U t " “7 Keterangan: 2 Jd pe ga / | , ha UKa | Formasi Goungon , 1 Kan N Batupasir tutar keputih-putihan, berbutir halus- #N menengah. laminasi sejajar, batulanau umum , , dijumpai. tuf dasitan dan tuf litik felspatik ' berwama putih, halus. setempat berselingan dengan batupasir tuf. mMemperihatkan struktur laminasi sejajar dan silang-siur tuf putih kemerahan dan batulanau kelabu agak karbonatan. Berumur Pho-Plistosen - Andesit ( Ancesit. kelabu, berkomposisi plagioklas. hornblenda dan b-otit. bertekstur porfiritik dengan massa dasar mikro kristal feldspar, agak terkekarkan dan umumnya segar wEN ANN oo K:. osn te ON. La | ranit kelabu kemerahan-kehijauan. berbutir —— | kasar. berkomposisi felspar. kuarsa. hombienda s PoPAN . Na — dan biotit: mineralumumnyabertekstur primer. ii | 1| N 2-123 Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang; dan
d.kawasan rawan longsor terdapat di perbukitan sebelah timur Tanjungpinang. 2.8.2 SARANA DAN PRASARANA
1. 1.Transportasi Jumlah kendaran pada tahun 2022 yang terdaftar pada kantor Samsat Kota Tanjungpinang sebanyak 42.944 kendaraan. Urutan pertama terbanyak yaitu sepeda motor dan sejenisnya sebanyak 31.653 kendaraan, diikuti bus, microbus dan station wagon sebanyak 8.107 kendaraan. Untuk menghubungkan Kota Tanjungpinang dengan daerah lain di sekitarnya, angkutan laut masih menjadi primadona moda transportasi. Baik lalu lintas barang maupun arus penumpang. Lalu lintas penumpang yang turun melalui pelabuhan laut Tanjungpinang untuk penumpang dalam negeri dan luar negeri mengalami peningkatan. Penumpang dalam negeri yang berangkat pada tahun 2023 berjumlah 864.330 orang, sedangkan penumpang luar negeri tercatat sebanyak 117.069 penumpang. Penumpang yang datang dari luar negeri mengalami peningkatan karena pintu masuk ke kota Tanjungpinang telah dibuka, tercatat 118.409 penumpang yang datang pada tahun 2023. Moda transportasi udara telah menjadi sarana penghubung ke provinsi lain selain menggunakan sarana angkutan laut. Banyaknya pesawat yang berangkat dari bandara Raja Haji Fisabilillah tahun 2023 tercatat 1.203 pesawat. Jumlah penumpang yang dating dan berangkat melalui bandara RHF mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah penumpang yang datang sebanyak 116.858 orang, di mana terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 12.824 orang. Penumpang yang berangkat sebanyak 113.311 orang, bertambah sebanyak 11.616 orang dari jumlah pada tahun 2022.
2. 2.Energi Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Penyajian tabel kelistrikan ini hanya terbatas pada listrik yang di kelola oleh PLN meskipun tidak dipungkiri peran listrik non PLN masih ada terutama pada daerahdaerah yang terpencil. Produksi listrik pada tahun 2023 2-124 mencapai 18.227.964 kWh, sebagian besar kebutuhan listrik di kota ini dipenuhi dari Batam. Dilihat dari komposisi golongan pelanggan listrik maka konsumen yang menggunakan listrik PLN di tahun 2023 terbanyak adalah golongan rumah tangga sebanyak 83.438 pelanggan. Tabel 2. 105 Jumlah Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, 2023 No Klasifikasi Pelanggan Daya Tersambung Pemakaian Listrik Pelanggan 1 Instansi Pemerintah 4,744,006 30,184,281 362 2 Social 14,981,250 20,142,984 1,223 3 Industri 3,849,250 7,026,848 36 4 Rumah Tangga 124,366,900 173,608,148 83,454 5 Bisnis 73,466,700 102,676,098 13,712 6 Multiguna 186,500 1,224,615 40 221,594,556 334,862,976 98,827 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2024
3. 3.Pengelolaan Air Limbah Dalam hal ini akan dibahas mengenai sistem pembuangan limbah rumah tangga khususnya limbah manusia dan limbah industri. Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum memiliki Instalasi pengolahan limbah rumah tangga (IPAL) secara terpusat atau Sewerage System baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpusat ataupun secara kolektif (riolering). Pada umumnya mayarakat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ini mengolah air limbah cair domestik secara konvensional yaitu membuang limbahnya ke tangki septik baik secara skala individual dan skala komunal. Pengelolaan limbah setempat skala komunal melalui MCK komunal dan Pamsimas yaitu septic tank yang dilengkapi dengan resapan. Sementara untuk pengelolaan limbah domestik setempat skala individual yaitu baik itu berupa cubluk maupun dengan sistem pemakaian tangki septik di rumah tangga untuk menampung limbah manusia (black water). Bahkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir laut mereka membuang limbahnya langsung ke laut tanpa ada tangki septik atau cubluk. Sedangkan untuk imbah rumah tangga (grey water) umumnya masih dibuang begitu saja ke sistem drainase tersier, bahkan sebagian ada yang membuangnya langsung ke sungai atau parit. 2-125 Selain itu, di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan belum mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang akan berfungsi menampung dan mengolah lumpur tinja dari septic tank skala rumah tangga sehingga layanan sedot tinja yang ada dibuang langsung ke kebun dan sungai masyarakat tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi sarana berjangkitnya penyakit menular.
4. 4.Persampahan Isu permasalahan tentang pengelolaan dan penanganan sampah merupakan permasalahan utama di Indonesia termasuk di Kota Tanjungpinang. Penanganan sampah ini akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, harus mencapai target 100% sampah yang dapat dikelola dengan baik di tahun 2022, diukur dengan pengurangan sampah sebesar 30% serta penanganan sampah sebesar 70%. Kota Tanjungpinang dari tahun ketahun Kota mengalami peningkatan dalam jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang ini membuat bertambahnya tingkat konsumsi sampah melonjak naik seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang.Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk menekan volume sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang dapat ditemukan karena kurang kesadaran masyarakat mengenai proses pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering, akan tetapi ketika ada masyarakat yang memisahkan sampah basah dengan sampah kering, pada saat pengangkutan oleh petugas kebersihan dimana sampah yang sudah dipisah tapi oleh petugas diangkut menjadi satu karena kurangnya sarana untuk penempatan sampah organik dan anorganik, 2-126 serta sampah yang berasal dari kegiatan pasar yang menumpuk setelah dilakukan pengangkutan ke TPA dalam kurun waktu satu jam sampah kembali menumpuk, selain itu terdapat juga sampah yang berasal dari laut dimana sampah itu merupakan kiriman dari tempat lain. Semua sampah yang dihasilkan dibuang ke TPA akan tetapi daya tampung untuk sampah di TPA sudah hampir penuh karena lahan operasional terbatas. Berdasarkan data jumlah sampah perharinya dikatakan bahwa sampah di Kota Tanjungpinang meningkat setiap harinya. Adanya produksi sampah yang selalu bertambah setiap harinya, pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan dan tidak sesuai serta pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang tidak akan pernah selesai di wilayah tersebut, sebab masalah sampah ini akan terus berlanjut jika tidak ditangani dengan tepat dan masalah sampah ini akan berdampak cukup signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini kinerja pegawai kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dituntut dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan tingkat kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah di Tanjungpinang pada pelaksanaanya memiliki hambatan dari segi tenaga yang tidak sesuai kompetensi dan proses penutupan sel sampah tidak dilakukan. Disarankan kepada UPTD TPA Ganet segera menyusun rencana penambahan tenaga dan melakukan penutupan sementara pada sel sampah yang terbuka dengan plastik besar agar tidak menimbulkan bau dan berkembang biak vector (Totep Hardiatna,2020). Jika Dinas Lingkungan Hidup mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan didukung oleh masyarakat dalam hal disiplin dengan melakukan pembuangan sampah, maka memungkinkan permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang dapat diantisipasi.
5. 5.Drainase Sistem drainase di Kota Tanjungpinang sebagian besar terdapat di pusat – pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota yang tidak dilalui jalan utama umumnya masih menggunakan jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal. Secara umum, sistem drainase di Kota Tanjungpinang kondisinya masih belum memadai. Misalnya, kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu 2-127 jaringan yang terpadu dan terpola. Hal ini dapat dilihat dari beberapa lokasi yang sistem drainasenya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai akibat rusaknya saluran drainase yang ada atau terjadinya penutupan saluran, bahkan di beberapa wilayah belum tersedia jaringan drainase. Pada umumnya Kota Tanjungpinang menggunakan drainase sistem gabungan (mix drain) di mana pembuangan air limbah domestik dan air hujan disalurkan melalui satu saluran. Hal ini diakibatkan terbatasnya lahan untuk saluran drainase. Berdasarkan data pemetaan dan pengukuran drainase mikro di wilayah Kota Tanjungpinang, terdata drainase yang ada memiliki panjang 362,333 Km dan terbagi dalam drainase sekunder (125.353 Km) dan drainase tersier sepanjang 236.980 Km. Umumnya drainase sekunder/penghubung masih memiliki konstruksi tanah (123.672 Km) sedangkan yang berkonstruksi beton sepanjang 1.681 Km. Untuk jenis drainase sekunder umumnya memiliki lebar 0,5 meter dengan panjang mencapai 236.980 Km dan berada pada sisi kiri jalan maupun kanan jalan. Jika dilihat dari jenis konstruksi, maka drainase sekunder yang memiliki konstruksi beton sepanjang 211.781 Km, konstruksi beton tertutup sepanjang 7.922 Km dan kontruksi tanah sepanjang 17.277 Km.
6. 6.Jalan Tabel 2. 106 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Tingkat Kewenangan 2021 2022 2023 Negara 54,80 51,85 51,85 Provinsi 70,23 70,23 78,97 Kab/kota 419,83 419,83 419,83 Jumlah 544,86 541,91 550,65 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 Tabel 2. 107 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kota Tanjungpinang (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Aspal 261,13 266,70 269,37 Kerikil 43,44 43,55 43,56 Tanah 42,36 40,80 38,43 Lainnya 72,90 68,78 68,47 Jumlah 419,83 419,83 419,83 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 2-128 Tabel 2. 108 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lingga (km), 2021-2023 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 2022 2023 Baik 314,60 313,94 316,25 Sedang 59,15 58,18 58,03 Rusak 46,08 2,96 3,16 Rusak Berat - 44,74 42,38 Jumlah 419,83 419,83 419,83 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 2.8.3 SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI 2.8.3.1 SOSIAL BUDAYA Tanjungpinang sebagai kota pelabuhan yang ramai telah menarik pendatang dalam jumlah besar sejak masa Kerajaan Lingga pada abad ke-18. Pendatang – pendatang tersebut datang dari Sulawesi, Kalimantan, Siak, Pahang, Bangka-Belitung, Cina, Padang dan sebagainya. Sampai saat ini kelompok etnis terbesar adalah suku Melayu yang beragama Islam. Kesenian Melayu yang masih dilestarikan dan dipelajari sampai sekarang meliputi Tari Zapin, Gasal, teater bangsawan, dan Joget Dangkong. Terdapat suku Melayu yang bertempat tinggal di rumah panggung dan perahu di sepanjang pesisir pantai yang disebut juga sebagai orang laut. Kebudayaan dan bahasa orang laut berbeda dengan kebudayaan Melayu Riau. Suku Bugis merupakan suku yang telah berasimilasi dengan suku Melayu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga. Sejumlah pejabat Kerajaan Riau Lingga diketahui memiliki keturunan Bugis seperti Daeng Celak yang merupakan ayah dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau IV. Secara umum tidak pernah ada ketegangan antar etnis di Tanjunginang karena suku Melayu sebagai suku yang dominan memiliki sikap yang toleran terhadap perbedaan di masyarakat. Etnis Tionghoa banyak bertempat tinggal di Senggarang, KecamatanTanjungpinang Kota dan di daerah kota lama, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Etnis Tionghoa sebagian besar berprofesi sebagai pedagang toko atau pengusaha rumah makan. Dialek yang sering paling banyak diucapkan oleh etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang adalah dialek Hokkian. Selain dialek Hokkian juga terdapat penutur dialek lain dalam jumlah yang lebih kecil yakni penutur dialek Khek/Hakka, Teociu, Hokcia, Hokciu dan lain 2-129 sebagainya. Selain beragam suku dan bahasa, juga beragam agama yang dianut oleh masyarakat Kota Tanjungpinang. Kemajuan dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari beberapa indikator social, seperti: indikator Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Indikator Sosial lainnya. 2.8.3.2 EKONOMI Perekonomian Kota Tanjungpinang yang diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan naik sebesar 4,92 persen pada tahun 2023. PDRB atas dasar harga berlaku adalah 23.533,66 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 27.792,47 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi sectoral yang mengalami laju pertumbuhan terbesar atas dasar harga konstan adalah penyediaan akomodasi makan minum, yaitu mencapai 20,67 persen. Selanjutnya sektor transportasi dan pergudangan pada urutan kedua dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,22 persen. Sedangkan di posisi ketiga ditempati oleh sektor jasa perusahaan yang mana pertumbuhan ekonominya mencapai 10,14 persen Tabel 2. 109 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam 2019-2023 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 111,55 108,10 109,04 111,98 114,56 2 Pertambangan dan Penggalian 1,20 1,10 0,99 1,01 0,91 3 Industri Pengolahan 958,27 961,66 964,33 986,17 1.013,04 4 Pengadaan Listrik dan Gas 37,03 36,94 36,98 38,33 41,02 5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 10,50 10,31 11,15 11,45 11,93 6 Konstruksi 4.522,76 4.397,47 4.401,93 4.424,67 4.449,96 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.623,20 3.517,63 3.617,34 3.789,91 4.013,64 8 Transportasi dan Pergudangan 907,55 635,53 583,19 752,33 836,72 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 218,93 151,02 149,34 199,94 241,26 10 Informasi dan Komunikasi 514,57 566,20 585,18 609,85 663,76 2-130 No. Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 492,02 485,80 490,43 500,14 533,33 12 Real estat 485,69 490,55 493,60 507,22 546,92 13 Jasa Perusahaan 2,36 2,03 2,05 2,17 2,39 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1.387,66 1.454,33 1.436,30 1.484,59 1.614,44 15 Jasa Pendidikan 608,79 604,08 605,48 619,24 639,40 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 376,95 373,45 394,81 401,01 420,09 17 Jasa Lainnya 177,91 142,01 138,06 157,57 172,73 PDRB 14.436,94 13.938,24 14.020,21 14.597,57 15.316,10 Sumber: BPS Kota Batam 2024 2.8.4 RUANG DAN LAHAN Perubahan penggunaan lahan berlangsung dinamis, pembangunan yang pesat menyebabkan ruang terbangun mendominasi dan menekan ruang alami untuk berubah fungsi. Kawasan Perumahan dan Permukiman mengambil proporsi luasan yang besar dalam suatu wilayah perkotaan. Terus bertambahnya luas permukiman merupakan akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan atas permukiman, hal secara fisik dapat terlihat dari segi kuantitas dan kualitas permukiman. Luasnya lahan permukiman dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan salah satu ciri kawasan perkotaan. Luas permukiman yang terus bertambah setiap tahunnya sedang terjadi di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan wilayah pesisir yang dicirikan dengan banyaknya permukiman yang dibangun di atas laut. Pada saat ini permukiman sudah berkembang ke arah daratan, perkembangan ini menyebabkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan. Dengan kondisi keterbatasan lahan maka sangatlah penting untuk melihat potensi lahan-lahan yang dapat dikembangkan sebagai permukiman dan menyusun arahan perkembangan permukiman di masa depan. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebagai perwujudan dari Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis Kota Tanjungpinang, yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Adapun Ranperda untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Tanjungpinang meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Adapun sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di Kota Tanjungpinang, seperti yang tertera ditabel berikut ini: 2-131 Tabel 2. 110 SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang No Sistem Penyediaan Air Minum Jenis Sumber 1 Jaringan Perpipaan Unit Air Baku • Waduk Sei Pulai • SWRO Tanjungpinang • SWRO Penyengat • Mata Air dan Tampungan Lainnya Unit Produksi • SPAM Kampung Bugis • SPAM Senggarang • SPAM Akasia • SPAM Sungai Ladi • Intake Senggarang • Intake Kampung Bugis • SPAM Pinang Kencana • SPAM Kampung Bulang • SPAM Batu Sembilan • SPAM Bukit Kucing • SPAM Sei Jang • SPAM Regional Pulau Bintan 2 Jaringan Bukan Perpipaan • Sumur Dangkal • Sumur Pompa • Bak Penampung Air Hujan • Bangunan Penangkap • Mata Air Sumber: RISPAM Kota Tanjungpinang, 2022 2.8.5 KEPENDUDUKAN Pada tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 234,84 ribu jiwa. Terdiri dari 118,60 ribu penduduk laki-laki dan 116,25 ribu penduduk perempuan. Sejak Juni 2020 - Juni 2023, jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen. Pertambahan penduduk di setiap kecamatan di Kota Tanjungpinang belum merata. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,23 persen. Tabel 2. 111 Penduduk dan Kepadatan di Kota Tanjungpinang, 2023 No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Penduduk (ribu)(jiwa) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah Kelurahan 1 Bukit Bestari 45,64 51,99 -1,04 5 2 Tanjungpinang Timur 58,95 124,03 3,19 5 3 Tanjungpinang Kota 35,42 19,22 0,08 4 4 Tanjungpinang Barat 4,55 42,20 -1,09 4 Kota Tanjungpinang 144,56 237,43 1,15 18 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 || | | 2-132 2.8.6 KEUANGAN DAERAH 2.8.6.1 PENERIMAAN DAERAH Tabel 2. 112 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2023 No. Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 145.799.298,81 135.594.423,08 177.256.757,06 161.252.026,43 2 Dana Perimbangan 738.500.019,33 639.170.417,74 746.842.968,63 672.530.795,61 3 Lain lain pendapatan yang sah 103.758.503,85 40.127.449,30 7.544.734,38 130.079.335,99 Jumlah 988.057.822,00 814.892.290,12 931.644.460,06 963.862.158,03 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 2.8.6.2 PENGELUARAN DAERAH Tabel 2. 113 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2020-2023 No . Jenis Pendapata n 2020 2021 2022 2023 1 Belanja Operasional 784.685.451,84 790.846.249,39 865.637.671,91 932.800.540,87 2 Belanja Modal 143.906.721,13 116.547.646,62 132.726.215,09 128.364.726,77 3 Belanja Tidak Terduga 47.905.461,88 12.989.058,68 596.917,04 237.654,16 Jumlah 976.497.634,8 5 920.382.954,6 9 998.960.804,0 3 1.061.402.921.79 3 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2024 2.8.6.3 PEMBIAYAAN DAERAH Tabel 2. 114 Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Sub Kegiatan 2021 2022 2023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Rp- Rp- Rp495.642.000 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp1.626.497.598 Rp248.658.717 Rp119.885.000 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp- Rp1.506.953.025 Rp- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp- Rp- Rp475.627.000 Pe 2-133 Sub Kegiatan 2021 2022 2023 Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM Rp- Rp- Rp64.734.000 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Rp1.580.323.844 Rp2.394.724.809 Rp1.523.036.000 Sumber: Dinas PU Kota Tanjungpinang, 2024 3-1 KONDISI EKSISTING SPAM 3.1 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pengelolaan air minum di Provinsi Kepulauan Riau dikelola oleh berbagai instansi, antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Pelayanan Teknis Pelayanan (UPTD), pihak swasta, dan di setiap kabupaten/kota terdapat kelompok masyarakat yang mengelola SPAM. Namun di Provinsi Kepulauan Riau, salah satu instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan air minum oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau adalah Perumdam Tirta Kepri. Perumdam Tirta Kepri, sebagai lembaga daerah/badan usaha di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, saat ini mengelola layanan air minum perkotaan untuk wilayah pelayanan Pulau Bintan (Kabupaten Bntan dan Kota Tanjungpinang). Sistem pengelolan SPAM Jaringan Perpipaan setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi 2 pengelola, dimana sistem SPAM Perkotaan mayoritas dikelola oleh BUMD Kabupaten/Kota dan sistem SPAM JP lainnya dikelola oleh UPT/BLUD Pengelola Air Minum setiap Kabupaten/Kota di bawah dinas Pekerjaan Umum masing-masing Kabupaten/Kota. Gambar 3. 1 Capaian Akses Layak Air Minum Provinsi Kepulauan Riau 25.99% 30.04% 60.84% 55.62% 55.67% 91.06% 35.29% 63.91% 57.44% 26.60% 28.62% 24.99% 2.13% 62.50% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Kabupaten Karimun Kabupaten Bintan Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Akses Layak Air Minum Provinsi Kepulauan Riau JP BJP BAB 3 .- 3-2 Tabel 3. 1 Akses Air Minum Provinsi Kepulauan Riau NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) AKSES AMAN (%) AKSES LAYAK DASAR (%) CAPAIAN EKSISTING TARGET 2045 JARINGAN PERPIPAAN (JP)* BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)** CAPAIAN EKSISTING TARGET 2045 CAPAIAN EKSISTING TARGET 2045 1 Kabupaten Karimun 270,140 0.00% 100.00% 25.99% 75% 63.91% 25.00% 2 Kabupaten Bintan 165,890 0.00% 100.00% 30.04% 75% 57.44% 25.00% 3 Kabupaten Natuna 84,550 0.00% 100.00% 60.84% 75% 26.60% 25.00% 4 Kabupaten Lingga 101,030 0.00% 100.00% 55.62% 75% 28.62% 25.00% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 0.00% 100.00% 55.67% 75% 24.99% 25.00% 6 Kota Batam 1,256,610 33.36% 100.00% 91.06% 99% 2.13% 1.00% 7 Kota Tanjungpinang 237,440 0.77% 100.00% 35.29% 75% 62.50% 25.00% TOTAL 2,164,760 19.45% 100.00% 68.51% 88.94% 23.41% 11.06% Sumber: *Pengelola SPAM Kabupaten/Kota **Akses Layak Sarana Air Minum, Dinas Kesehatan kabupaten/Kota 3-3 3.1.1 ASPEK TEKNIS 3.1.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem Penyediaan air minum Kawasan Perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 2 sistem pelayanan yaitu melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan. SPAM Perkotaan melaluai Jaringan perpipaan di setiap kabupaten/kota dikelola oleh BUMD Pengelola SPAM, UPTD Pelayanan SPAM dan Kelompok masyarakat pengelola SPAM dengan Jaringan Perpiaan. SPAM Perkotaan melalui Bukan Jaringan Perpipaan bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3-4 Tabel 3. 2 Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Melalui Jaringan Perpipaan NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADMINISTRATIF JUMLAH PENDUDUK WILAYAH PELAYANAN PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) ADM TEKNIS 1 Kabupaten Karimun 270,140 27,822 Perumda Tirta Mulia Karimun 182 150 144 11,107 44,428 16.45% 61.03% 2 Kabupaten Bintan 165,890 34,922 POKMAS dan Perumda Tirta AM Kepri 150 117 74 8,731 34,922 21.05% 58.20% 3 Kabupaten Natuna 84,550 19,359 PDAM TIRTA NUSA 160 130 130 9,211 36,844 43.58% 57.57% 4 Kabupaten Lingga 101,030 31,448 Perumda Air Minum Tirta Lingga 120 114 109 8,473 33,892 33.55% 70.61% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 13,800 UPTD 40 40 40 1,918 7,672 15.63% 47.95% 6 Kota Batam 1,256,610 1,101,452 BU SPAM BP Batam dan BLUD SPAM Pemko Batam 4,008 3,998 3,992 279,426 1,117,704 88.95% 69.73% 7 Kota Tanjungpinang 237,440 87,196 BLUD UPT SPAM dan Perumda Tirta AM Kepri 386 261 209 18,991 79,382 33.43% 49.17% TOTAL 2,164,760 1,316,000 5,046 4,808 4,698 337,857 1,354,844 62.59% 67.13% Tabel 3. 3 Kinerja Teknis Penyelenggara SPAM Provinsi Kepulauan Riau NO KABUPATEN/KOTA PENGELOLA TINGKAT PELAYANAN ADMINISTRASI (%) PERTUMBUHAN PELANGGAN (%) KONSUMSI AIR (m³/SR/bln) EFISIENSI PRODUKSI (%) TINGKAT KEHILANGAN AIR (%) KAPASITAS TERPASANG (liter/detik) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) 1 Kabupaten Karimun Perumda Tirta Mulia Karimun 16.45% 14.89% 141 40.06% 182 150 2 Kabupaten Bintan UPT dan Perumda Tirta AM Kepri 21.05% 120 42.08% 150 117 Aa Pe Ban el 3-5 NO KABUPATEN/KOTA PENGELOLA TINGKAT PELAYANAN ADMINISTRASI (%) PERTUMBUHAN PELANGGAN (%) KONSUMSI AIR (m³/SR/bln) EFISIENSI PRODUKSI (%) TINGKAT KEHILANGAN AIR (%) KAPASITAS TERPASANG (liter/detik) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) 3 Kabupaten Natuna PERUMDA AIR MINUM TIRTA NUSA 43.58% -6.87% 135 66.62% 160 130 4 Kabupaten Lingga Perumda Air Minum Tirta Lingga 33.55% 2.16% 180 29.02% 120 114 5 Kabupaten Kepulauan Anambas UPTD 15.63% 150 24.71% 40 40 6 Kota Batam BU SPAM BP Batam dan BLUD SPAM PEMKO BATAM 88.95% 214 14.16% 4,008 3,998 7 Kota Tanjungpinang BLUD UPT SPAM dan Perumda Tirta AM Kepri 33.43% 26.41% 140 41.59% 386 261 TOTAL 62.59% 5,046 4,808 Tabel 3. 4 Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Melalui BJP NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI JIWA PERSENTASE JIWA PERSENTASE 1 Kabupaten Karimun 270,140 25,185 9.32% 147,463 54.59% 2 Kabupaten Bintan 165,890 83,878 50.56% 11,409 6.88% 3 Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 15,667 18.53% 4 Kabupaten Lingga 101,030 17,696 17.52% 11,218 11.10% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 1535 3.13% 10734 21.86% 6 Kota Batam 1,256,610 5917 0.47% 20821 1.66% 7 Kota Tanjungpinang 237,440 146,312 61.62% 2,081 0.88% TOTAL 2,164,760 287,346 13.27% 219,393 10.13% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2024 || 3-6
a.Jaringan Perpipaan SPAM Jaringan Perpipaan yang saat ini dikelola oleh Perumdam Tirta Kepri yang merupakan pengelola SPAM dibawah Provinsi sudah melayani Sebagian wilayah pelayanan Kota Tanjungpinang dan Sebagian Wilayah Kabupaten Bintan.
1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumdam Tirta Kepri baik untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yaitu:
a.Waduk Sei Pulai (Kota Tanjungpinang), 210 liter/detik
b.Waduk Sei Gesek (Kota Tanjungpinang), 100 liter/detik
c.Waduk Kolong Enam (Kabupaten Bintan), 75 liter/detik
d.Waduk Sei Jago (Kabupaten Bintan), 40 liter/detik Waduk/sungai yang digunakan merupakan waduk tadah hujan dengan luas kolam > 5 hektar dan mempunyai daya tampung yang cukup untuk memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan. Masalah air baku pada sumber seperti ini yaitu volume dan debit air yang tersedia di waduk sangat bergantung pada curah hujan tahunan, dan kondisi di area Daerah Tangkapan Air (DTA) yang kurang baik sehingga mempengaruhi kuantitas pada waduk tersebut.
1. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumdam Tirta Kepri sebanyak 7 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 390 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 144 liter/detik. Tabel 3. 5 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri NO KABUPATEN/KOTA KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det) 1 Kabupaten Bintan SPAM Jago Tanjung Uban 40 40 40 29 16 11 SPAM Kolong Enam (Kijang) 75 75 20 16 12 4 2 Kota Tanjungpinang SPAM PCM 50 50 50 45.29 40.58 4.71 SPAM WK 40 40 40 25 25 15 SPAM PSAB 40 40 40 13 14 27 SPAM RPD 100 100 100 96 96 4 SPAM Gesek 100 100 100 52.21 4.41 47.79 TOTAL 445 445 390 277 207 114 Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024
2. 3.Unit Distribusi ——— 3-7 Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas.
3. 4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh Perumdam Tirta Kepri mencakup Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dengan cakupan pelayanan sebagai berikut. Tabel 3. 6 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Kabupaten Bintan 165,890 9.38% SPAM Jago Tanjung Uban 40 29 16 2,528 10,114 6.10% SPAM Kolong Enam (Kijang) 20 16 12 1,363 5,453 3.29% 2 Kota Tanjungpinang 237,440 30.90% SPAM PCM 50 45 41 3,732 15,601 6.57% SPAM WK 40 25 25 413 1,728 0.73% SPAM PSAB 40 13 14 SPAM RPD 100 96 96 7,459 31,178 13% SPAM Gesek 100 52 4 5,945 24,851 10% TOTAL 403,330 390 277 207 21,442 88,925 22.05% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024
4. 5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 2 Skematik SPAM Jago (Tanjung Uban) Unit Produksi SPAM Jago Tanjung Uban Air Baku Wilaya elayanan Bintan Utara Kap. Pengambilan , Reservoir 40 liter/detik ce LL KETERANGAN ( Air Baku 40 Wteridetik Unit Produksi SPAM Jago Tanjung Uban 40 Iterdetik & Pa Wilayah Pelayanan SPAM Jago Tanjung Uban 2528 SR —. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU 3-8 Gambar 3. 3 Skematik SPAM Kolong Enam (Kijang) Gambar 3. 4 Skematik SPAM PCM Wilayah Pelayanan Bintan Timur Unit Produksi SPAM olong E Kijang) Air Baku nam (tang UI , Reservoir A , KETERANGAN (— Air Baku 20 liter/detik Ngyg, Unit Produksi SPAM Kolong Enam (Kijang) 20 hter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Kolong Enam (Kijang) 1363 SR —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Timur Air Baku Kap. Pengambilan in Reservoir 50 liter/detik f Ji & “Ta, Ta 3 KETERANGAN Air Baku 50 hter/detik Unit Produksi SPAM PCM 50 liter/detik d Wilayah Pelayanan SPAM PCM 3732 SR — PIPA Transmisi Air Baku |Z—. PIPA JDU Rm td 3-9 Gambar 3. 5 Skematik SPAM WK Gambar 3. 6 Skematik SPAM PSAB Unit Produksi SPAM WK Air Baku Kap. Pengambilan Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Timur KETERANGN Air Baku 40 Eter/detik Unit Produksi SPAM WK 40 liter/detik Wilayah Pelayanan SPAM WK 413 SR PIPA Transmisi Air Baku eePIPA JOU 40 liter/detik Bi - Reservoir a ae LL Unit Produksi SPAM PSAB Air Baku Kap. Pengambilan n , Reservoir 40 liter/detik 23 Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Timur KETERANGAN Sts Air Baku 40 liter/detik Unit Produksi SPAM PSAB 40 liter/detik £ Wilayah Pelayanan SPAM PSAB 413 SR —.. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU 6 UU Fa 3-10 Gambar 3. 7 Skematik SPAM RPD Gambar 3. 8 Skematik SPAM Gesek
b.Bukan Jaringan Perpipaan SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Unit Produksi SPAM RPD Air Baku Kap. Pengambilan » Reservor 100 liter/detik LG " Wilayah Pelayana Tanjungpinang Barat KETERANGAN da Air Baku 100 iiter/detik Unit Produksi SPAM RPD 100 liter/detik& Wilayah Pelayanan Kr SPAM RPD 7.459 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM Air Baku Kap. Pengambilan p Reservoir 10 liter/detik LG id Witayah Pelayanan Tanjungpinang Barat KETERANGAN Air Baku 100 liter'detik Unit Produksi SPAM Gesek 100 Iiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Gesek 5.45 SR PIPA Transmisi Air Baku IK Sa PIPA JDU 3-11 Tabel 3. 7 Rekapitulasi SPAM BJP Provinsi Kepulauan Riau NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Kabupaten Karimun 270,140 25,185 9.32% 133,102 49.27% 8,736 3.23% 5,033 1.86% 582 0.22% 2 Kabupaten Bintan 165,890 83,878 50.56% 6,264 3.78% 39 0.02% 1,257 0.76% 3,849 2.32% 3 Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 11,624 13.75% 1,734 2.05% - 0.00% 2,309 2.73% 4 Kabupaten Lingga 101,030 17,696 17.52% 8,052 7.97% - 0.00% - 0.00% 3,166 3.13% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 1535 3.13% 4063 8.27% 853 1.74% 0 0.00% 5818 11.85% 6 Kota Batam 1,256,610 5917 0.47% 6054 0.48% 10951 0.87% 827 0.07% 2989 0.24% 7 Kota Tanjungpinang 237,440 146,312 61.62% 853 0.36% 817 0.34% 411 0.17% - 0.00% TOTAL 2,164,760 287,346 13.27% 170,012 7.85% 23,130 1.07% 7,528 0.35% 18,713 0.86% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2023 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.1.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 8 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA PENDUDUK TERLAYANI AIR MINUM (Jiwa) PENDUDUK TERLAYANI SANITASI (Jiwa) PELAYANAN AIR MINUM (%) PELAYANAN SANITASI (%) 1 Kabupaten Karimun 41 Terlayani 25,788 9.55% 2 Kabupaten Bintan 39 Terlayani 14,912 9.79% 3 Kabupaten Natuna 54 Terlayani 14,600 17.27% 4 Kabupaten Lingga 45 Terlayani 22,300 22.07% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 23 Terlayani 19,660 40.04% 6 Kota Batam 28 Kelurahan 26,544 2.11% 7 Kota Tanjungpinang 9 Kelurahan 4,422 1.86% TOTAL 239 Terlayani 123,804 5.72% Sumber: Kompilasi Data Pengelola SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota, 2024 Tabel 3. 9 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK ADM (JIWA) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI JIWA PERSENTASE JIWA PERSENTASE 1 Kabupaten Karimun 270,140 25,185 9.32% 147,463 54.59% 2 Kabupaten Bintan 165,890 83,878 50.56% 11,409 6.88% 3 Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 15,667 18.53% 4 Kabupaten Lingga 101,030 17,696 17.52% 11,218 11.10% 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 1535 3.13% 10734 21.86% 6 Kota Batam 1,256,610 5917 0.47% 20821 1.66% 7 Kota Tanjungpinang 237,440 146,312 61.62% 2,081 0.88% TOTAL 2,164,760 287,346 13.27% 219,393 10.13% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2023 | | |il LN 3-12
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Jaringan perpipaan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar dikelola oleh POKMAS dan sebagian lain dikelola oleh UPT BLUD Pengelola SPAM masing-masing Kabupaten/Kota. Tabel 3. 10 SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau NO KABUPATEN/KOTA KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det) 1 Kabupaten Karimun 57 57 57 57 42.2 0 2 Kabupaten Bintan 60.5 60.5 77.88 59.88 54.32 18 3 Kabupaten Natuna 100.45 100.45 90.45 90.45 79.95 0 4 Kabupaten Lingga 94.71 94.71 94.71 94.71 94.27 0 5 Kabupaten Kepulauan Anambas 89.5 89.5 89.5 89.5 83 0 6 Kota Batam 93.5 93.5 93.5 93.5 90.2 0 7 Kota Tanjungpinang 14.9 14.9 14.9 13.6 12.7 1.3 TOTAL 510.56 510.56 517.94 498.64 456.64 19.3
b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3.1.2 ASPEK NON TEKNIS 3.1.2.1 ASPEK KEUANGAN Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. 2.Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. 3.Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya,dan Dana Insentif Daerah el 3-13 Tabel 3. 11 Persentase Pendanaan (Pembiayaan dan Investasi) Penyelenggaraan SPAM Tahun 2019-2023 No Sumber Pendanaan PENGEMBANGAN PENDANAAN (%) 2019 2020 2021 2022 2023 1 Internal BUMD/PDAM 1.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 2 Total APBD seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi 6.2% 3.6% 3.5% 8.3% 4.2% 3 APBD provinsi 39.5% 6.5% 25.9% 24.9% 2.8% 4 Hibah 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 5 Dana alokasi khusus (DAK) 15.0% 3.2% 3.9% 2.2% 0.4% 6 APBN 38.0% 86.6% 66.5% 64.4% 92.5% 7 Sumber pembiayaan lainnya 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Jumlah 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Gambar 3. 9 Diagram Presentase Pendanaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Saat ini, kondisi pendanaan utama untuk pengembangan, penataan, perluasan dan peningkatan kapasitas SPAM di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Internal BUMD/Perumda Air Minum, dan Hibah (CSR). Sumber pendanaan terbesar untuk di Provinsi Kepulauan Riau adalah dari APBN dengan proporsi pada tahun 2023 sebesar 92,5% atau sekitar Rp. 2,990,000,000,000.00 dari total pendanaan pengembangan SPAM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.3,804,806,613,771.00. Untuk menopang kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai 100% akses air minum layak dan 45% akses air minum aman pada 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 2019 2020 2021 2022 2023 Internal BUMD/PDAM Total APBD seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi APBD provinsi Hibah Dana alokasi khusus (DAK) APBN 2 3-14 tahun 2030 perlu adanya strategi dan upaya untuk memaksimalkan semua sumber pendanaan yang dapat dikelola. Apabila mengacu kepada data pendanaan di atas, sumber pendanaan masih terjadi gap yang besar antara dana dari APBN dan dana dari sumber lain. 3.1.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN Penyelenggaraan dan pengelolaan air minum di Provinsi Kepulauan Riau dikelola oleh beberapa jenis lembaga baik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Pihak Swasta serta Kelompok Masyarakat yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Berikut adalah profil kelembagaan penyelenggara dan pengelola air minum di Provinsi Kepulauan Riau: Tabel 3. 12 Profil Kelembagaan Penyelenggaraan dan pengelola Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau No Wilayah Status Kelembagaan Jumlah 1 Kepulauan Riau Perumda 1 2 Kota Batam UPTD-BLUD 1 BU SPAM BP BATAM 1 3 Kota Tanjungpinang UPTD-BLUD 1 4 Kabupaten Karimun Perumda 1 KPSPAM/Pokmas 16 5 Kabupaten Lingga Perumda 1 KPSPAM/Pokmas 9 6 Kabupaten Bintan UPTD 1 KPSPAM/Pokmas 40 7 Kabupaten Kep. Anambas UPTD 1 KPSPAM/Pokmas 15 8 Kabupaten Natuna Perumda 1 KPSPAM/Pokmas 20 Sumbe : Buku Profil SPAM Provinsi Kepulauan Riau, KemenPUPR, 2023 Kondisi saat ini potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal dalam penyediaan air minum. Di sisi swasta, penyediaan air minum bagi masyarakat masih dianggap sebagai urusan sosial yang bertumpu kepada peran pemerintah, sehingga peran swasta dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM masih rendah. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk sektor air minum. Di sisi masyarakat, lembaga penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun. Hal ini karena terbatasnya kemampuan penyelenggaraan 3-15 dan pengembangan SPAM berbasis masyarakat, terbatasnya kualitas SDM pengelola KSM air minum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyediaan hingga pelayanan air minum.
a.Organiasai Organisasi pengelola SPAM di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas pengelolaan SPAM Perkotaan dan pengelolaan SPAM Perdesaan. Masing-masing pengelola SPAM di setiap Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut Tabel 3. 13 Pengelola SPAM di Provinsi Kepualaun Riau No Kabupaten/Kota Pengelola SPAM 1 Kabupaten Karimun Perumdam Tirta Mulia Karimun 2 Kabupaten Bintan UPTD Air Minum Kabupaten Bintan 3 Kabupaten Natuna Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna 4 Kabupaten Lingga Perumda Air Minum Tirta Lingga 5 Kabupaten Kepulauan Anambas UPTD Kabupaten Anambas 6 Kota Batam BU SPAM BP Batam BLUD SPAM Pemko Batam 7 Kota Tanjungpinang BLUD UPT SPAM Tanjungpinang 8 Provinsi Kepulauan Riau Perumdam Tirta Kepri
b.Sumber Daya Manusia Beberapa tantangan dalam pengelolaan SPAM terutama pada ketersediaan SDM pada sistem penyediaan Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:
1. 1.Badan– badan pengelola yang tidak diperkuat oleh kekuatan hukum, sehingga apabila ada tindakan atau keputusan – keputusan yang dilakukan oleh badan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dilindungi oleh hukum
2. 2.Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum 3-16 dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut.
3. 3.Secara umum sumber daya manusia yang mengelola sistem penyediaan Air Minum baik di PDAM maupun pedesaan belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan sebuah sistem penyediaan Air Minum baik pengetahuan secara teknis maupun non teknis. Sehingga banyak terjadi permasalahan teknis yang seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pengoperasian sebuah sistem, terkadang membuat sistem tersebut menjadi tidak beroperasi. Dalam hal perencaan sendiri pada umumnya direncanakan berdasarkan pengalaman saja tidak berdasarkan kriteria – kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia. 3.1.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan penting yang mengatur SPAM antara lain adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan SPAM. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menetapkan prinsip-prinsip dasar dan bentuk kerja sama dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM. Kebijakan ini juga mencakup peraturan teknis seperti Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2016 yang mengatur pemberian dukungan oleh pemerintah dalam kerja sama penyelenggaraan SPAM. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan SPAM dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkelanjutan. Regulasi SPAM ini penting sebagai standarisasi kualitas air, pengelolaan dan operasional yang efisien, akses yang merata dan adil, pengembangan berkelanjutan, dan koordinasi antar pihak. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda/UPT untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas 3-17 proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda. Tabel 3. 14 Tabel Regulasi Tarif Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau No Kabupaten/Kota Peraturan Status Legalisasi 1 Kota Batam ada Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum dan Air Produksi SWRO Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Minum Dinsa Cipta Karya dan Tata Ruang 2 Kota Tanjungpinang ada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Kabupaten Bintan ada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4 Kabupaten Karimun ada Keputusan Bupati Karimun Nomor 629 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun 5 Kabupaten Lingga ada Keputusan Bupati Lingga Nomor 380/KPTS/XII/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum, Denda dan Biaya Penyambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga 6 Kabupaten Kep. Anambas N/A N/A 7 Kabupaten Natuna ada Keputusan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Pemberlakuan Tarif Full Cost Recovery Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna 8 Provinsi Kepulauan Riau ada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1069 Tahun 2022 Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Pengelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1069 Tahun 2022 Tentang Tarif Jasa Pelayanan Air Minum perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong terwujudnya target SDG’s-6, khususnya untuk mencapai target akses air minum aman pada tahun 2030, diperlukan pemetaan masalah dan strategi terkait penyelenggaraan SPAM. Salah satu bentuk komitmen dan upaya dalam mengejar target akses aman air minum dari Pemerintah adalah dengan adanya dokumen Jakstrada dan Dokumen RISPAM. Dokumen jakstrada memainkan peran strategis dalam memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan target nasional. Tabel 3. 15 Tabel Perbup/Perwal/Pergub Tentang RISPAM No Kabupaten/Kota RISPAM Status Legalisasi 1 Kota Batam N/A N/A 3-18 No Kabupaten/Kota RISPAM Status Legalisasi 2 Kota Tanjungpinang Rispam Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2042 3 Kabupaten Bintan Rispam Kabupaten Bintan Tahun 2012 - 2025 4 Kabupaten Karimun Rispam Kabupaten Karimun Tahun 2020- 2039 Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2039 5 Kabupaten Lingga Rispam Kabupaten Lingga Tahun 2022-2042 Peraturan Bupati Lingga Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lingga Tahun 2022-2024 6 Kabupaten Kep. Anambas Rispam Kabupaten Anambas Tahun 2021- 2041 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2041 7 Kabupaten Natuna Rispam Kabupaten Natuna 2020-2039 Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2039 8 Provinsi Kepulauan Riau Rispam Regional Pulau Bintan 2020-2040 Belum dilegalisasi 3.1.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan air minum sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dari sisi supply yaitu masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya kinerja dan kapasitas penyelenggara SPAM di daerah dalam memberikan pelayanan air minum yang layak dan aman. Hingga tahun 2023, meskipun 91,72% rumah tangga telah memiliki akses ke air minum yang layak, tetapi baru 19,47% yang dapat mengakses air minum perpipaan dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57 m3/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun. PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Pada tahun 2023, dari 387 PDAM di seluruh Indonesia baru 65 persen berkinerja baik atau sehat. Secara umum PDAM masih terkendala dengan 3-19 sistem pengelolaan aset yang belum memadai yang mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) yang mencapai 33 persen. Sementara itu, tarif air minum yang diterapkan saat ini tergolong rendah sehingga masih banyak PDAM yang belum mampu menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR). Hal ini juga mengakibatkan PDAM sulit melakukan pengembangan bisnisnya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh perumda air minum adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen perumda air minum baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Sedangkan tantangan dari sisi demand adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses air minum layak dan aman, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar air (willingness to pay), serta rendahnya penerapan perilaku hemat air oleh masyarakat yang terlihat dari tingginya nilai rata-rata pemakaian air PDAM oleh masyarakat yaitu sekitar 147 L/orang/hari. Berdasarkan dokumen RPJP Daerah 2005-2025, terdapat 2 (dua) isu strategis terkait air minum, dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat dikelompokan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut: a) Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan ekosistem kawasan hutan, lahan mangrove, pesisir pantai dan laut, konversi penggunaan lahan, krisis Air Minum; b) Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik, Air Minum dan perumahan baik bagi kegiatan masyarakat maupun untuk kegiatan ekonomi; Pencapaian target kinerja pembangunan terkait penyediaan air infrastruktur air minum untuk tahap akhir periode RPJPD Provinsi Kepulauan Riau di atas, dilakukan dalam prioritas pembangunan pada Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Prioritas pembangunan diarahkan pada terselenggaranya pelayanan Air Minum bagi masyarakat perkotaan serta pengadaan dan pengembangan sarana sumber Air Minum bagi kebutuhan masyarakat perdesaan, dan tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, Air Minum, pengolahan sampah perkotaan, angkutan, perumahan dan sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat. 3-20 3.1.3.1 ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1) Belum Optimalnya Penyediaan Air Minum Masih terjadinya krisis air baku yakni jumlah air baku yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum curah lintas kabupaten pada tahun 2022 baru terealisasi sebesar 96,06%, sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak baru mencapai 97,51%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang memadai, serta pengembangannya masih dalam skala kecil. Penanganan air minum juga perlu koordinasi antara instansi terkait Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Perlunya Pembangunan Waduk/Embung Air Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu penampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Empung Air yang tersedia. 3) Perlunya Peningkatan Kompetensi SDM SPAM Tenaga kerja terkait SPAM yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya pemahaman peran penting sumber daya manusia jasa konstruksi berikut sistem penyelenggarannya terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur konstruksi yang dilaksanakan terutama minimnya anggaran pada RAPBD yang diberikan oleh pada Pembinaan Jasa Konstruksi. Hal ini dapat terlihat sebesar 0,16 % dari total kegiatan infrastruktur di 3-21 Dinas dan ditambah lagi saat ini kebijakan Peraturan dalam Penyelenggaran Jasa Konstruksi yang sedang melakukan pemabaharuan dari Kementerian terkait. Selain beberapa masalah umum yang telah dipaparkan di atas, secara khusus terdapat beberapa kendala dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan air minum, yaitu:
a.Belum tersedianya data mutu layanan capaian SPAM air minum dari Tirta Kepri yang mengurangi nilai capaian SPM;
b.Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM;
c.Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar;
d.Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan. Berdasarkan uraian masalah dan hambatan dalam penyediaan air minum yang telah dipaparkan di atas, tantangan yang dapat diidentifikasi dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 1) Ketersediaan Air Baku untuk Air Minum Ketahanan sumber Air Minum menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan Air Minum yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan Air Minum, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030. Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan. 3-22 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 55,79%. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu penampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Empung Air yang tersedia. 2) Penurunan Kualitas Air Minum Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama periode 2016-2020, kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau menunjukkan kualitas yang berfluktuasi, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3. 16 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,97 70,19 70,34 66,50 67,00 2 Indeks Kualitas Air 84,67 80,00 66,67 57,85 54,00 3 Indeks Kualitas Udara 86,61 78,60 95,47 90,83 90,59 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 54,31 56,53 54,24 54,75 59,06 Sumber: LAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, Hal. 93 Berdasarkan data di atas, Indeks Kualitas Air secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2016-2020. Kecenderungan 3-23 penurunan kualitas Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) Adanya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan; 2) Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; 3) Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/ sludge oil yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran; 4) Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan keterbatasan anggaran; 5) Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau; 6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas Air Minum, dimana pada periode 2021-2022 mulai menunjukan peningkatan, meskipun tidak signifikan yang dapat dilihat pada data sebagai berikut: 3-24 Gambar 3. 10 Grafik Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Riau 2021-2022 Sumber: LAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, Hal.93-95 Diperlukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dari kementerian, instansi vertikal yang ada di daerah, aparat keamanan dan juga masyarakat. Selain itu peran aktif dari seluruh semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dihadapi khususnya dalam penanganan Limbah B3. 56.6 56.755.15 56.79 97.44 100.16 0 20 40 60 80 100 120 2021 2022 Target Realisasi Capaian (%) 59 “ “59 “ 1 3-25 3.2 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KARIMUM Di Kabupaten Karimun, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 adalah sebesar 89,90% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 25,99% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 63,91%. Saat ini, tingkat konsumsi air di kabupaten ini berdasarkan dokumen evaluasi Kinerja Pengelola SPAM sebesar 141 liter/orang/hari yang sedikit di bawah standar ideal untuk kebutuhan domestik, namun mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Karimun merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 40,06%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi distribusi dan perlu penanganan lebih lanjut untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.2.1 ASPEK TEKNIS Pengelola SPAM Perkotaan di Kabupaten karimun yaitu Perumda Air Minum Tirta Mulia saat ini mengelola 7 Sistem SPAM IKK dengan total kapasitas pengolahan sebesar 182 liter/detik. Untuk pengelola SPAM Perdesaan dikelola oleh KPSPAM di Masing-masing Desa. 3.2.1.1 SPAM PERKOTAAN Tabel 3. 17 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Moro 11,430 12 10 8.7 995 3980 34.82% IKK Moro Perumda Tirta Mulia Karimun 12 10 8.7 995 3980 34.82% 2 Durai 6,450 3 Sugie Besar 7,970 4 Kundur 31,340 20 20 16 1071 4284 13.67% IKK Kundur Perumda Tirta Mulia Karimun 20 20 16 1071 4284 13.67% 5 Kundur Utara 13,050 0 6 Kundur Barat 19,440 10 7 7 496 1984 10.21% IKK Kundur Barat Perumda Tirta Mulia Karimun 10 7 7 496 1984 10.21% 7 Ungar 5,940 8 Belat 6,810 9 Karimun 47,770 110 85 85 4092 16368 34.26% IKK Karimun (Sei. Bati) Perumda Tirta Mulia Karimun 60 60 60 3-26 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis IKK Karimun (Sentani) Perumda Tirta Mulia Karimun 50 25 25 10 Buru 10,650 11 Meral 53,260 10 7.5 7.5 2536 10144 19.05% IKK Meral Perumda Tirta Mulia Karimun 10 7.5 7.5 12 Tebing 34,540 20 20 20 1917 7668 22.20% IKK Tebing Perumda Tirta Mulia Karimun 20 20 20 1917 7668 22.20% 13 Meral Barat 17,250 14 Selat Gelam 4,240 Kabupaten Karimun 270,140 182 149.5 144.2 11107 44428 16.45% 61.03% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Mulia Karimun, 2024 Tabel 3. 18 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Moro 11,430 5239 45.84% 5915 51.75% 2 Durai 6,450 0 0.00% 5492 85.15% 3 Sugie Besar 7,970 0.00% 0.00% 4 Kundur 31,340 272 0.87% 27102 86.48% 5 Kundur Utara 13,050 3050 23.37% 5993 45.92% 6 Kundur Barat 19,440 4166 21.43% 11726 60.32% 7 Ungar 5,940 1617 27.22% 3072 51.72% 8 Belat 6,810 0 0.00% 3083 45.27% 9 Karimun 47,770 0 0.00% 26424 55.32% 10 Buru 10,650 4713 44.25% 345 3.24% 11 Meral 53,260 5935 11.14% 26161 49.12% 12 Tebing 34,540 193 0.56% 21675 62.75% 13 Meral Barat 17,250 0 0.00% 10475 60.72% 14 Selat Gelam 4,240 0 0.00% 0 0.00% TOTAL 270,140 25,185 9.32% 147,463 54.59% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Jaringan Perpipaan yang saat ini dikelola oleh Perumda Tirta Tirta Mulia Karimun yang merupakan pengelola SPAM Kabupaten Karimun sudah melayani 6 Kecamatan di Kabupaten Karimun.
1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumda Tirta Mulia Karimun yaitu: 3-27 Tabel 3. 19 Unit Air Baku SPAM Perumda Tirta Mulia Karimun No Air Baku Kapasitas Air Baku (liter/detik) 1 Waduk Sidodadi 12 2 Waduk Tempan 20 3 Waduk Sawang 10 4 Sei Bati 60 5 Waduk Sentani 50 6 Waduk Pongkar 2 20 Total 172 Sumber: Data Teknis Perumda Tirta Mulia Karimun, 2024
2. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumda Tirta Mulia Karimun sebanyak 7 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 182 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 32,5 liter/detik. Tabel 3. 20 Unit Produksi SPAM Perkotaan Perumda Tirta Mulia Karimun NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Moro 12 12 12 10 8.7 2 IKK Moro 12 12 12 10 8.7 2 2 Kundur 20 20 20 20 16 0 IKK Kundur 20 20 20 20 16 0 Kundur Utara 3 Kundur Barat 10 10 10 7 7 3 IKK Kundur Barat 10 10 10 7 7 3 4 Karimun 110 110 110 85 85 25 IKK Karimun 60 60 60 60 60 0 IKK Sentani 50 50 50 25 25 25 5 Meral 0 0 10 7.5 7.5 2.5 IKK Meral 10 7.5 7.5 2.5 6 Tebing 20 20 20 20 20 0 IKK Tebing 20 20 20 20 20 0 TOTAL 172 172 182 149.5 144.2 32.5 Sumber: Data Teknis Perumda Tirta Mulia, 2024

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dan Gravitasi dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas. 3-28 Tabel 3. 21 Sistem Distribusi SPAM Pengelola Perumda Tirta Mulia Karimun (Reservoir) No Nama Reservoir Jumlah Reservoir (unit) Dimensi / Vol Reservoir PxLxT (m³) Sistem Pengaliran Air A PUSAT KARIMUN 1 Reservoir Pengolahan Sei Bati 1 500 POMPA 2 Reservoir Distribusi Bukit Tiung 1 700 GRAVITASI 3 Reservoir Distribusi Bukit Tembak 1 700 GRAVITASI 4 Reservoir Distribusi Griya Praja 1 200 GRAVITASI 5 Reservoir Pengolahan Pongkar 2 400 GRAVITASI 6 Reservoir Pengolahan Sentani 1 200 GRAVITASI B CABANG KUNDUR 1 Reservoir Pengolahan Tempan 1 14,82 X 10,88 X 2,36 POMPA ( 300 m³ ) 2 Reservoir Distribusi Bukit Gading 2 111 GRAVITASI C CABANG KUNDUR BARAT 1 Reservoir Distribusi Sawang 1 200 GRAVITASI D CABANG MORO 1 Reservoir Distribusi Sidodadi 1 400 GRAVITASI TOTAL 3711 Sumber: Data Teknik Perumda Tirta Mulia Karimun, 2024 Tabel 3. 22 Jaringan Perpipaan SPAM Pengelola Perumda Tirta Mulia Karimun No Karimun Pongkar Kundur Kundur Barat (Sawang) Moro Diameter Pipa (Inch) Panjang Pipa Distribusi (M') Diameter Pipa (Inch) Panjang Pipa Distribusi (M') Diameter Pipa (Inch) Panjang Pipa Distribusi (M') Diameter Pipa (Inch) Panjang Pipa Distribusi (M') Diameter Pipa (Inch) Panjang Pipa Distribusi (M') 1 10 1,398 10 5,206 Pipa PVC 8 Inchi 1,120 2" (63 mm) 2,600 4 10,083 2 8 1,963 8 10,950 Pipa PVC 6 Inchi 1,820 3" (90 mm) 2,600 3 1,882 3 6 9,652 6 1,362 Pipa PVC 4 Inchi 3,600 4" (110 mm) 950 2 6,583 4 4 7,209 4 3,040 Pipa PVC 3 Inchi 13,920 6" (160 mm) 6,400 6 5,160 5 3 19,541 3 3,500 Pipa PVC 2 Inchi 9,620 6 2 24,017 2 8,122 JUMLAH 63,780 32,180 30,080 12,550 23,708 Sumber: Data Teknik Perumda Tirta Mulia Karimun, 2024
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh Perumda Tirta Mulia Karimun dengan cakupan pelayanan sebagai berikut. Tabel 3. 23 Cakupan pelaynan dan jumlah penggan SPAM Perumda Tirta Mulia Karimun NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Moro 11,430 12 10 8.7 995 3980 34.82% IKK Moro 12 10 8.7 995 3980 34.82% 4 Kundur 31,340 20 20 16 1071 4284 13.67% IKK Kundur 20 20 16 1071 4284 13.67% 3-29 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 6 Kundur Barat 19,440 10 7 7 496 1984 10.21% IKK Kundur Barat 10 7 7 496 1984 10.21% 9 Karimun 47,770 110 85 85 4092 16368 34.26% IKK Karimun 60 60 60 IKK Sentani 50 25 25 11 Meral 53,260 10 7.5 7.5 2536 10144 19.05% IKK Meral 10 7.5 7.5 12 Tebing 34,540 20 20 20 1917 7668 22.20% IKK Tebing 20 20 20 1917 7668 22.20% KABUPATEN KARIMUN 270,140 182 149.5 144.2 11107 44428 16.45%
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 11 SKEMATIK SPAM IKK Meral Unit Produksi SPAM IKK Merai (Sentani) Air Baku Kap. Pengambilan |, Reservoir 10 liter/detik G4 Wilayah Pelayanan IKK Meral (Sentani) SP KETERANGAN dia Air Baku 10 Wer/detik S Unit Produksi SPAM Meral (Sentani) 10 Iiteridelik Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 260 SR PIPA Transrmisi Air Baku PIPA JDU Ce Io 3-30 Gambar 3. 12 SKEMATIK SPAM IKK Karimun (Sentani) Gambar 3. 13 SKEMATIK SPAM IKK Karimun (Sei Bati) Wilayah Pelayanan IKK Sentani Unit Produksi SPAM Sentani Air Baku Kap. Pengambilan Ul Reservoir 50 liter/detik ' Ig id KETERANGAN do Air Baku 50 liter/detik Unit Produksi SPAM IKK Karimun (Sentani) 50 lier/detik & Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 3067 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM Karimun (Sei Bati) Air Baku Kap. Pengambilan 60 liter/detik Wilayah Pelayanan IKK Karimun (Sei Bati) KETERANGAN Air Baku 60 liter/detik Unit Produksi SPAM Karimun (Sei Bati) 60 iter/detik Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 2873 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU ae Lt 3-31 Gambar 3. 14 SKEMATIK SPAM IKK Kundur Barat Gambar 3. 15 SKEMATIK SPAM IKK Kundur Unit Produksi SPAM IKK Kundur Barat Air Baku Kap. Pengambilan 1) , Reservoir 10 liter/detik 93 Wilayah Pelayanan IKK Kundur Barat PL LP KETERANGAN Eta Air Baku 10 Wteridetik Sa Unit Produksi SPAM IKK Kundur Barat 10 Iiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Kundur Barat 436 SR FC PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM IKK Kundur Air Baku Kap. Pengambilan | , Reservoir 20 liter/detik LG CS LP KETERANGAN ds Air Baku 20 liter/detik Unit Produksi SPAM IKK Kundur 20 iiter/detik & ag Wilayah Pelayanan IKK Kundur 798 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-32 Gambar 3. 16 SKEMATIK SPAM IKK Moro Gambar 3. 17 SKEMATIK SPAM IKK Tebing (Pongkar)

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Karimun bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Unit Produksi SPAM IKK Moro Air Baku Wilayah Pelayanan IKK Moro Kap. Pengambilan |, Reservoir 10 liter/detik f 93 Tg - KETERANGAN ds Air Baku 10 ter/detik Unit Produksi SPAM IKK Moro 12 Iiter/detik & Wilayah Pelayanan SPAM IKK Moro 810 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU « Fa Unit Produksi SPAM Tebing (Pongkar) Air Baku eng (Pookar Kap. Pengambilan UI , Reservoir 20 liter/detik s Wilayah Pelayanan IKK Tebing (Pongkar) SP KETERANGAN Air Baku 20 Iteridetik Unit Produksi SPAM Tebing (Pongkar) 20 liter/detik Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 702 SR PIPA Transmisi Air Baku Iu PIPA JDU 3-33 Tabel 3. 24 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Karimun NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Moro 11,430 5,239 45.84% 4,412 38.60% 811 7.10% 612 5.35% 80 0.70% 2 Durai 6,450 - 0.00% 5,492 85.15% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 Sugie Besar 7,970 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4 Kundur 31,340 272 0.87% 20,302 64.78% 6,095 19.45% 705 2.25% - 0.00% 5 Kundur Utara 13,050 3,050 23.37% 4,581 35.10% 1,412 10.82% - 0.00% - 0.00% 6 Kundur Barat 19,440 4,166 21.43% 10,760 55.35% - 0.00% 474 2.44% 492 2.53% 7 Ungar 5,940 1,617 27.22% 2,705 45.54% 367 6.18% - 0.00% - 0.00% 8 Belat 6,810 - 0.00% 3,083 45.27% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9 Karimun 47,770 - 0.00% 23,725 49.67% - 0.00% 2,699 5.65% - 0.00% 10 Buru 10,650 4,713 44.25% 345 3.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11 Meral 53,260 5,935 11.14% 25,547 47.97% 51 0.10% 543 1.02% 10 0.02% 12 Tebing 34,540 193 0.56% 21,675 62.75% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13 Meral Barat 17,250 - 0.00% 10,475 60.72% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 14 Selat Gelam 4,240 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% TOTAL 270,140 25,185 9.32% 133,102 49.27% 8,736 3.23% 5,033 1.86% 582 0.22% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.2.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kabupaten Karimun terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 25 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 1 KPSPAM Bulu Patah Moro 11,430 KPSPAM Bulu Patah 1 1 1 200 800 7.00% 2 KPSPAM Keban Moro 11,430 KPSPAM Keban 1 1 1 125 500 4.37% 3 KPSPAM Niur Permai Moro 11,430 KPSPAM Niur Permai 1 1 1 108 432 3.78% 4 KPSPAM Pulau Moro Moro 11,430 KPSPAM Pulau Moro 1 1 1 101 404 3.53% 5 KPSPAM Selat Mie Moro 11,430 KPSPAM Selat Mie 2 2 1.2 142 568 4.97% 6 KPSPAM Jang, Dusun 1 dan 2 Moro 11,430 KPSAPM Jang Dusun 1 dan 2 1 1 1 66 264 2.31% 7 KPSPAM Rawa Jaya Moro 11,430 KPSPAM Rawa Jaya 1 1 1 115 460 4.02% 8 KPSPAM Sugie Moro 11,430 KPSPAM Sugie 1 1 1 96 384 3.36% 9 KPSPAM Pauh Moro 11,430 KPSPAM Pauh 1 1 1 116 464 4.06% 10 KPSAPM Semembang Dusun 1 & 4 Durai 6,450 KPSPAM Semembang 1 1 1 102 408 6.33% 11 KPSPAM Sanglar, Dusun III Durai 6,450 KPSAPM Sanglar 1 1 1 278 1112 17.24% 3-34 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 12 KPSPAM Telaga Tujuh Durai 6,450 KPSPAM Telaga Tujuh 2 2 1 292 1168 18.11% Sugie Besar 7,970 - - - - - - 13 KPSPAM Sungai Ungar, Dusun 1 Kundur 31,340 KPSPAM Sungai Ungar 1 1 1 176 704 2.25% 14 KPSPAM Lubuk Kundur 31,340 KPSPAM Lubuk 2 2 1 30 120 0.38% 15 KPSPAM Sungai Sebesi Kundur 31,340 KPSPAM Sungai Sebesi 2 2 1.2 152 608 1.94% 16 KPSPAM Teluk Radang, Dusun 1 Kundur Utara 13,050 KPSPAM Teluk Radang 1 1 1 303 1212 9.29% 17 KPSPAM Perayun Kundur Utara 13,050 KPSPAM Perayun 1 1 1 48 192 1.47% 18 KPSPAM Sungai Ungar Utara Kundur Utara 13,050 KPSPAM Sungai Ungar Utara 2 2 1 30 120 0.92% 19 KPSPAM Sawang Laut Kundur Barat 19,440 KPSPAM Sawang Laut 1 1 1 62 248 1.28% 20 KPSPAM Mengkuse Sawang Selatan Dusun 1 Kundur Barat 19,440 KPSPAM Mengkuse Sawang Selatan 2 2 1 218 872 4.49% 21 KPSPAM Gemuruh Kundur Barat 19,440 KPSPAM Gemuruh 2 2 1 267 1068 5.49% 22 KPSPAM Kundur Kundur Barat 19,440 KPSPAM Kundur 1 1 1 60 240 1.23% 23 KPSPAM Sungai Buluh Ungar 5,940 KPSPAM Sungai Buluh 1 1 1 240 960 16.16% 24 KPSPAM Batu Limau Ungar 5,940 KPSPAM Batu Limau 2 2 1 305 1220 20.54% 25 KPSPAM Ngal Ungar 5,940 KPSPAM Ngal 1 1 1 38 152 2.56% 26 KPSPAM Tebias, Dusun II Belat 6,810 KPSPAM Tebias 1 1 1 217 868 12.75% 27 KPSPAM Degong Belat 6,810 KPSPAM Degong 1 1 1 177 708 10.40% 28 KPSPAm Sebele Belat 6,810 KPSPAm Sebele 2 2 1 95 380 5.58% 29 KPSPAM Lebuh Belat 6,810 KPSPAM Lebuh 1 1 1 35 140 2.06% 30 KPSPAM Selat Medaun Karimun 47,770 KPSPAM Selat Medaun 1 1 1 105 420 0.88% 31 KPSPAM Parit Karimun 47,770 KPSPAM Parit 2 2 1.5 40 160 0.33% 32 KPSAPM Tanjung Kilang, Dusun 1 Karimun 47,770 KPSPAM Tulang 2 2 1 243 972 2.03% 33 KPSPAM Lubuk Puding Buru 10,650 KPSPAM Lubuk Puding 2 2 1.2 218 872 8.19% 34 KPSPAM Tanjung Hutan, Dusun Baran Abang Buru 10,650 KPSPAM Tanjung Hutan 2 2 1 114 456 4.28% 35 KPSPAM Tanjung Batu Kecil, Dusun II Buru 10,650 KPSPAM Tanjung Batu Kecil 2 2 1 0 0 0.00% 36 KPSPAM Sungai Raya, RW 02 Meral 53,260 KPSPAM Sungai Raya 1 1 1 275 1100 2.07% 37 KPSPAM Tebing Tebing 34,540 KPSPAM Tebing 1 1 1 182 728 2.11% 3-35 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 38 KPSPAM Teluk Uma Tebing 34,540 KPSPAM Teluk Uma 2 2 1 393 1572 4.55% 39 KPSPAM Pangke Barat Meral Barat 17,250 KPSPAM Pangke Barat 1 1 1 116 464 2.69% 40 KPSPAM Pasir Panjang Meral Barat 17,250 KPSPAM Pasir Panjang 2 2 1.1 552 2208 12.80% 41 KPSPAM Pangke Meral Barat 17,250 KPSPAM Pangke 1 1 1 15 60 0.35% Selat Gelam 4,240 TOTAL 270,140 57 57 42.2 6447 25788 9.55% Sumber: Data Dinas PU Kabupaten Karimun, 2024 Tabel 3. 26 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Karimun NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Moro 11,430 5239 45.84% 5915 51.75% 2 Durai 6,450 0 0.00% 5492 85.15% 3 Sugie Besar 7,970 0.00% 0.00% 4 Kundur 31,340 272 0.87% 27102 86.48% 5 Kundur Utara 13,050 3050 23.37% 5993 45.92% 6 Kundur Barat 19,440 4166 21.43% 11726 60.32% 7 Ungar 5,940 1617 27.22% 3072 51.72% 8 Belat 6,810 0 0.00% 3083 45.27% 9 Karimun 47,770 0 0.00% 26424 55.32% 10 Buru 10,650 4713 44.25% 345 3.24% 11 Meral 53,260 5935 11.14% 26161 49.12% 12 Tebing 34,540 193 0.56% 21675 62.75% 13 Meral Barat 17,250 0 0.00% 10475 60.72% 14 Selat Gelam 4,240 0 0.00% 0 0.00% TOTAL 270,140 25,185 9.32% 147,463 54.59% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di kabupaten karimun dikelola oleh KPSPAM di masing-masing Desa. Tabel 3. 27 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Karimun NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Moro Bulu Patah 1 1 1 1 1 0 2 Moro Keban 1 1 1 1 1 0 3 Moro Niur Permai 1 1 1 1 1 0 4 Moro Pulau Moro 1 1 1 1 1 0 5 Moro Selat Mie 2 2 2 2 1.2 0 3-36 NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 Moro Jang, Dusun 1 dan 2 1 1 1 1 1 0 7 Moro Rawa Jaya 1 1 1 1 1 0 8 Moro Sugie 1 1 1 1 1 0 9 Moro Pauh 1 1 1 1 1 0 10 Durai Semembang Dusun 1 & 4 1 1 1 1 1 0 11 Durai Sanglar, Dusun III 1 1 1 1 1 0 12 Durai Telaga Tujuh 2 2 2 2 1 0 13 Kundur Sungai Ungar, Dusun 1 1 1 1 1 1 0 14 Kundur Lubuk 2 2 2 2 1 0 15 Kundur Sungai Sebesi 2 2 2 2 1.2 0 16 Kundur Utara Teluk Radang, Dusun 1 1 1 1 1 1 0 17 Kundur Utara Perayun 1 1 1 1 1 0 18 Kundur Utara Sungai Ungar Utara 2 2 2 2 1 0 19 Kundur Barat Sawang Laut 1 1 1 1 1 0 20 Kundur Barat Mengkuse Sawang Selatan Dusun 1 2 2 2 2 1 0 21 Kundur Barat Gemuruh 2 2 2 2 1 0 22 Kundur Barat Kundur 1 1 1 1 1 0 23 Ungar Sungai Buluh 1 1 1 1 1 0 24 Ungar Batu Limau 2 2 2 2 1 0 25 Ungar Ngal 1 1 1 1 1 0 26 Belat Tebias, Dusun II 1 1 1 1 1 0 27 Belat Degong 1 1 1 1 1 0 28 Belat Sebele 2 2 2 2 1 0 29 Belat Lebuh 1 1 1 1 1 0 30 Karimun Selat Medaun 1 1 1 1 1 0 31 Karimun Parit 2 2 2 2 1.5 0 32 Karimun KPSAPM Tanjung Kilang, Dusun 1 2 2 2 2 1 0 33 Buru Lubuk Puding 2 2 2 2 1.2 0 34 Buru Tanjung Hutan, Dusun Baran Abang 2 2 2 2 1 0 35 Buru Tanjung Batu Kecil, Dusun II 2 2 2 2 1 0 36 Meral Sungai Raya, RW 02 1 1 1 1 1 0 37 Tebing Tebing 1 1 1 1 1 0 38 Tebing Teluk Uma 2 2 2 2 1 0 39 Meral Barat Pangke Barat 1 1 1 1 1 0 40 Meral Barat Pasir Panjang 2 2 2 2 1.1 0 41 Meral Barat Pangke 1 1 1 1 1 0 TOTAL 57 57 57 57 42.2 0 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, 2024
1. b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Karimun bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. | 3-37 Tabel 3. 28 Rekapitulasi SPAM BJP Perdesaan Kabupaten Karimun NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Moro 11,430 5,239 45.84% 4,412 38.60% 811 7.10% 612 5.35% 80 0.70% 2 Durai 6,450 - 0.00% 5,492 85.15% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 Sugie Besar 7,970 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4 Kundur 31,340 272 0.87% 20,302 64.78% 6,095 19.45% 705 2.25% - 0.00% 5 Kundur Utara 13,050 3,050 23.37% 4,581 35.10% 1,412 10.82% - 0.00% - 0.00% 6 Kundur Barat 19,440 4,166 21.43% 10,760 55.35% - 0.00% 474 2.44% 492 2.53% 7 Ungar 5,940 1,617 27.22% 2,705 45.54% 367 6.18% - 0.00% - 0.00% 8 Belat 6,810 - 0.00% 3,083 45.27% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9 Karimun 47,770 - 0.00% 23,725 49.67% - 0.00% 2,699 5.65% - 0.00% 10 Buru 10,650 4,713 44.25% 345 3.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11 Meral 53,260 5,935 11.14% 25,547 47.97% 51 0.10% 543 1.02% 10 0.02% 12 Tebing 34,540 193 0.56% 21,675 62.75% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13 Meral Barat 17,250 - 0.00% 10,475 60.72% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 14 Selat Gelam 4,240 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% TOTAL 270,140 25,185 9.32% 133,102 49.27% 8,736 3.23% 5,033 1.86% 582 0.22% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.2.2 ASPEK NON TEKNIS 3.2.2.1 ASPEK KEUANGAN Capaian aspek keuangan tahun 2022 mendapatkan skor 1,15 namun masih terdapat capaian yang belum optimal yaitu capaian rasio operasional yang memperoleh nilai 3 dari nilai maksimum 5, dengan skor 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melakukan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan. 1) Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Perumda Air Minum Tirta Mulia Karimun tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat. 2) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah Dalam tahun 2022, tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2021 nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam bentuk aset tetap sebesar Rp1.653.556.796,00. 3) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS) Pada tahun 2022, Perumda Air Minum Tirta Mulia Karimun tidak memiliki Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). na an nan 3-38 4) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah Dalam tahun 2022, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp393.483.593,00 yang berasal dari Pajak Penghasilan badan. Sedangkan nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp3.119.156,00 yang berasal dari pajak air permukaan dan pajak air tanah. Selain itu, Perusahaan juga menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp931.951.926,00. Pada tahun 2022 instansi yang berwenang belum melakukan pemeriksaan pajak Perusahaan. 5) Efektivitas Penagihan Efektivitas penagihan piutang per 31 Desember 2022 mencapai nilai 5 dari skala 1 sampai 5 atau sebesar 97,86%. Dibandingkan tahun 2021 sebesar 96,83% terjadi kenaikan sebesar 1,03%. 3.2.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
2. a.Organisasi Dalam pengelolaan, penyediaan dan penyelenggaraan air minum Kabupaten Karimun memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Tirta Mulia Karimun. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mendirikan usaha air minum sejak tahun 2002 yang merupakan salah satu unit usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Usaha air minum didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 tahun 2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pembentukan PDAM Tirta Karimun Kabupaten Karimun. PDAM Tirta Karimun berpisah dari Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 022/BA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016. Pada tahun 2020, PDAM Tirta Karimun berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mulia Karimun. Perumda Air Minum Tirta Mulia Karimun merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Karimun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun. Dasar perubahan nomenklatur nama perusahaan adalah sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 3-39 Gambar 3. 18 Struktur Organisasi Perumda Tirta Mulia Karimun
3. b.Sumber Daya Manusia Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, pencegahan fraud serta menyehatkan pengelolaan perusahaan, Perusahaan belum menerapkan secara terstruktur Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) ditandai dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti CoCG, CoC, Board Manual, dsb. Belum ditetapkannya secara definitif beserta uraian tugas struktur pelaksana dan pemantau pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta belum terlihatnya proses pelaksanaan tata kelola berdasarkan infrastruktur tata kelola tersebut. Perusahaan juga belum menerapkan pengelolaan Manajemen Risiko. Hal ini ditandai dengan belum adanya infrastruktur terkait Manajemen Risiko seperti Kebijakan Manajemen Risiko, Peta Risiko dan rencana Tindak Pengendalian belum ditetapkan secara terpisah hanya dicantumkan dalam RKAP saja. Belum ditetapkannya secara definitif beserta uraian tugas struktur pelaksana dan pemantau pelaksanaan Manajemen Risiko, serta belum terlihatnya proses pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan infrastruktur Manajemen Risiko. Perusahaan juga belum memiliki Satuan Pengawasan Internal. DEWAN PENGAWAS BG MUHAMMAD TENGAMNSEKRETARIS k DIREKTUR HERRY BUDHIARTO, S.T HERWANSYAH, 5.490, WIMPU. | | | KEPALA BAGIAN KEUANGAN RICA VALENTIA, SE KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIANHUBUNGAN LANGGANAN TEKNIK SURATMI R. RAHMAT EFFENDI | KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN HUBUNGAN LANGGANAN ARIESTA KHAIRUL IRWANSYAH 1 z 4 KEPALA CABANG KEPALA CABANG KEPALA CABANG CABANG KUNDUR CABANG MORO CABANG KUNDUR BARAT ARMAN NAZRUANTO, SH DODI GUZMIZA UMILITA TARAAH KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSIIPA SEI. BATI HAMBAU KEPALA SEKSI ADMINISTRASI& KEUANGAN NURHASNAH KEPALA SEKSI TEKNIK ARWANI KEPALA SUB BAGIAN TPRODUKSI IPA PONGKAR NIGOHIMA KEPALA SUB BAGIAN IRANSMISI & DISTRIBUSI SUKRYADI KEPALA SUB BAGIAN KUALITAS AIR IRWANTO Bupati ) Bk H. AUNUR RAFIO, HkSi KEPALA BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN RAGMAD KURNIAWAN, Spg KEPALASUB BAGIAN UMUM& KEPEGAWAIAN AZLINA KURNIATI, Spg, KEPALA SEKSI TEKNIK MULYADI— 3-40 3.2.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Karimun diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Karimun antara lain adalah terkait Perda Pembentukan Perumda Tirta Mulia Kabupaten Karimun, Regulasi mengenai tarif air minum dan Peraturan Bupati terkait RISPAM Kabupaten Karimun. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda. Peraturan mengenai besaran tarif di atur dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 629 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong terwujudnya target SDG’s-6, khususnya untuk mencapai target akses air minum aman pada tahun 2030, diperlukan pemetaan masalah dan strategi terkait penyelenggaraan SPAM. Salah satu bentuk komitmen dan upaya dalam mengejar target akses aman air minum dari Pemerintah adalah dengan adanya dokumen Jakstrada dan Dokumen RISPAM. Dokumen jakstrada memainkan peran strategis dalam memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan target nasional. Kabupaten Karimun saat ini sudah memiliki RISPAM yang di sahkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2039. 3-41 3.2.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN A. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD SPAM
  1. 1.Unit Air Baku • Lahan disekitar waduk belum dibebaskan, bahkan lahan dimana tempat berdirinya Intake Dan Instalasi Pengolahan Air, status lahan bukan milik perusaaan atau pemerintah. • Kedalaman waduk setiap tahun semakin berkurang akibat erosi sebab kurangnya penghijauan disekitar waduk. • Pemukiman penduduk, penebangan pohon, alih fungsi lahan disekitar waduk menyebabkan debit dan mutu air baku semakin menurun. • Krisis Air Baku pada Waduk Tempan, Sidodadi dan Sawang Pada musim kemarau.
  2. 2.Unit Produksi • Unit Pengolahan Air di Sei Bati tidak dapat beropersi secara kontiniu karena pompa intake tinggal satu unit. • Ruang, peralatan laboratorium, System pembubuhan bahan kimia yang menjadi fasilitas pendukung untuk menentukan atau menghasikan kualitas air yang dikehendaki di IPA Sei Bati tidak memadai. • Asesoris pada sistem perpipaan yang terdapat pada instalasi Tersebut banyak yang rusak dan berkarat sehingga mempengaruhi proses produsi dan kualitas air yang dihasilkan. • Unit Pengolahan Air pada PDAM Cabang Kundur, Kundur Barat dan Moro hanya bisa beroperasi selama 8 s/d 12 per hari disebabkan karena krisis air baku.
  3. 3.Unit Distribusi • Pompa Distribusi pada Unit Distribusi Sei bati Karimun masih menggunakan pompa tahun 1997 dan 2002 sudah tidak efisien dan efektif. • Pipa header utk pasangan Pompa Centrifugal dan asesorisnya di Sei. Bati kondisi kurang baik (bocor). • Pipa Transmisi 1 dari sei Bati ke Bak Distribusi Bukit Tiong tahun 1997 sering mengalami kerusakan. • Wash out pada jalur transmisi dan distribusi perlu penambahan dan perawatan. • Beberapa jaringan yang melewati saluran air tanpa pengaman (lintasan pipa), beberapa lintasan pipa yang ada (pipa GI) banyak yang rusak korosi sering bocor. 3-42 • Jaringan pipa distribusi melewati dan berada dalam saluran pembuangan limbah rumah tangga, pipa SR yang tidak teratur berakibat pada kualitas dan kehilangan air. • Kondisi bak distribusi kap 180 m³ bukit gading yang kurang baik.
  4. 4.Unit Pelayanan • Tingkat kehilangan air tahun 2018 ditaksir bekisar 30,23 % disebabkan banyak faktor antara lain karena water meter rusak karena umurnya rata- rata diatas lima tahun, kerusakan pipa distribusi yg tak tampak dll. • Pemakaian air rata-rata pelanggan dibawah angka kebutuhan air (20m³) berkisar 16.35 m³. • Cakupan pelayanan penduduk wilayah pelayanan masih rendah berkisar 24,77%. • Kontinuitas pemakaian air rata-rata di cabang atau unit kerja masih rendah 8 s/d 12 jam per hari. B. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non BUMD SPAM Beberapa tantangan dalam pengelolaan SPAM terutama pada ketersediaan SDM pada sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten Karimun antara lain:
  5. 1.Badan– badan pengelola yang tidak diperkuat oleh kekuatan hukum, sehingga apabila ada tindakan atau keputusan – keputusan yang dilakukan oleh badan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dilindungi oleh hukum
  6. 2.Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut.
  7. 3.Secara umum sumber daya manusia yang mengelola sistem penyediaan Air Minum baik di PDAM maupun pedesaan belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan sebuah sistem penyediaan Air Minum baik pengetahuan secara teknis maupun non teknis. Sehingga banyak terjadi permasalahan teknis yang seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pengoperasian sebuah sistem, terkadang membuat sistem tersebut menjadi tidak beroperasi. Dalam hal perencaan sendiri pada umumnya direncanakan berdasarkan pengalaman saja tidak berdasarkan kriteria – kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia. 3-43 C. Aspek Non Teknis Beberapa permasalahan Perumda Tirta Mulia ditinjau dari segi non teknis adalah sebagai berikut:
  8. 1.Hasil audit kinerja memperoleh predikat cukup dan kurang sehat
  9. 2.Rasio retensibilitas (laba/rugi per ekuitas) masih minus (-5,97%)
  10. 3.Masih rendahnya rasio laba terhadap penjualan, menunjukan bahwa peruahaan belum berproduksi secara efisien
  11. 4.Terjadi penurunan pada rasio aktiva lancer terhadap utang lancer
  12. 5.Masih rendahnya rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi
  13. 6.Corporate plan belum disahkan
  14. 7.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah disusun, namun belum sepenuhnya dipedomani
  15. 8.Rasio karyawan per jumlah sambungan masih rendah yaitu 63 pegawai: 7.637 pelanggan = 8,25
  16. 9.Rasio karyawan yang mengikuti diklat masih yaitu 23 pegawai: 63 pegawai = 38,51
  17. 10.Belum memiliki jenjang (pola) karir dan program penghargaan
  18. 11.Sarana dan prasarana kerja belum memadai
  19. 12.Sistem informasi manajemen belum memadai
  20. 13.Belum memiliki ukuran kepuasan karyawan
  21. 14.Program pendidikan dan pelatihan belum memadai
  22. 15.Kemudahan dan kenyamanan membayar rekening velum memadai
  23. 16.Pelayanan pengaduan dan pelatihan belum memadai 3-44 3.3 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN BINTAN Di Kabupaten Bintan, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 adalah sebesar 87,48% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 30,04% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 57,44%. Tingkat konsumsi air di kabupaten Bintan sebesar 120 liter/orang/hari yang sedikit di bawah standar ideal untuk kebutuhan domestik, namun mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Bintan merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 42,08%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi distribusi dan perlu penanganan lebih lanjut untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.3.1 ASPEK TEKNIS 3.3.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem penyediaan air minum wilayah perkotaan melalui Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dan Sebagian pelayanan di layani oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri. Tabel 3. 29 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Teluk Bintan 12,220 20 20 16.7 962 3848 31.49% 48.10% SPAM IKK Teluk Bintan POKMAS SPAM IKK Teluk Bintan 20 20 16.7 962 3848 31.49% 48.10% 2 Bintan Utara 22,990 40 29 16 2528 10113.8605 43.99% 63.21% SPAM Jago Tanjung Uban PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 40 29 16 2528 10113.8605 43.99% 63.21% 3 Teluk Sebong 18,980 10 10 6 893 3572 18.82% 89.30% SPAM IKK Teluk Sebong POKMAS SPAM IKK Teluk Sebong 10 10 6 893 3572 18.82% 89.30% 4 Sri Kuala Lobam 18,040 20 8 5.6 647 2588 14.35% 32.35% SPAM IKK Sri Kuala Lobam POKMAS SPAM IKK Seri Kuala Lobam 20 8 5.6 647 2588 14.35% 32.35% 5 Bintan Timur 48,280 20 16 11.5 1363 5452.62119 11.29% 68.16% 3-45 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis SPAM Kolong Enam (Kijang) PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 20 16 11.5 1363 5452.62119 11.29% 68.16% 6 Gunung Kijang 15,760 10 7 7 1140 4560 28.93% 114.00% SPAM IKK Gunung Kijang Kawal POKMAS SPAM IKK Kawal 10 7 7 1140 4560 28.93% 114.00% 7 Mantang 4,250 5 2 1.3 139 556 13.08% 27.80% SPAM IKK Mantang POKMAS SPAM IKK Mantang 5 2 1.3 139 556 13.08% 27.80% 8 Bintan Pesisir 6,870 10 10 3.4 346 1384 32.56% 34.60% SPAM IKK Kelong POKMAS SPAM IKK Kelong 10 10 3.4 346 1384 32.56% 34.60% 9 Toapaya 13,600 10 10 2.6 188 752 5.53% 18.80% SPAM IKK Toapaya UPTD/POKMAS 10 10 2.6 188 752 5.53% 18.80% 10 Tambelan 4,900 5 5 4.39 524 2096 17.15% 104.80% SPAM IKK Tambelan POKMAS SPAM IKK Tambelan 5 5 4.39 524 2096 42.78% 104.80% Kab. Bintan 165,890 150 117 74.49 8730 34922 21.05% 58.20% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri dan UPT SPAM Bintan, 2024 Tabel 3. 30 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Teluk Bintan 12,220 2,027 16.59% 128 1.05% 2 Bintan Utara 22,990 2,508 10.91% - 0.00% 3 Teluk Sebong 18,980 12,742 67.13% 2,649 13.96% 4 Seri Kuala Lobam 18,040 12,493 69.25% - 0.00% 5 Bintan Timur 48,280 26,917 55.75% 3,554 7.36% 6 Gunung Kijang 15,760 6,087 38.62% 9 0.06% 7 Mantang 4,250 1,398 32.89% 1,886 44.38% 8 Bintan Pesisir 6,870 4,420 64.34% 831 12.10% 9 Toapaya 13,600 13,907 102.26% - 0.00% 10 Tambelan 4,900 1,379 28.14% 2,352 48.00% TOTAL 165,890 83,878 50.56% 11,409 6.88% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024
4. a.Jaringan Perpipaan (JP) Berdasarkan data teknis Perumda Air Minum Tirta kepri tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah terlayani di Kabupaten Bintan mencapai 9,49% dengan jumlah total sambungan rumah sebesar 3.934 SR. Perumda Air Minum Tirta Kepri yang melayani Kab Bintan memiliki kapasitas total terpasang sebesar 60 l/det dan kapasitas produksi sebesar 45 l/det. Sedangkan SPAM JP Perkotaan yang dikelola oleh UPT Air Minum Kabupaten Bintan, saat ini sudah melayani sebesar 11,67% dengan jumlah toal sambungan rumah sebanyak 4.839 SR. Unit SPAM Perkotaan yang 3-46 dikelola UPT Air Minum Kabupaten Bintan memiliki kapasitas terpasang sebesar 90 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 72 liter/detik.
  1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumdam Tirta Kepri untuk Kabupaten bintan yaitu:
5. a.Waduk Kolong Enam (Kabupaten Bintan), 75 liter/detik
6. d.Waduk Sei Jago (Kabupaten Bintan), 40 liter/detik
  1. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumdam Tirta Kepri di Kabupaten Bintan sebanyak 2 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 60 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 15 liter/detik. Tabel 3. 31 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri di kabupaten Bintan NO KABUPATEN/KOTA KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Kabupaten Bintan SPAM Jago Tanjung Uban 40 40 40 29 16 11 SPAM Kolong Enam (Kijang) 75 75 20 16 12 4 TOTAL 115 115 60 45 28 15 Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024 Unit produksi SPAM Perkotaan yang dikelola dan dioperasikan oleh UPT SPAM Kabupaten Bintan sebanyak 8 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 60 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 15 liter/detik. Tabel 3. 32 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Bintan NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Teluk Bintan 10 10 20 20 16.7 0 SPAM IKK Teluk Bintan 10 10 20 20 16.7 0 2 Teluk Sebong 10 10 10 10 6 0 SPAM IKK Teluk Sebong 10 10 10 10 6 0 3 Sri Kuala Lobam 10 10 20 8 5.6 12 SPAM IKK Sri Kuala Lobam 10 10 20 8 5.6 12 4 Gunung Kijang 10 10 10 7 7 3 SPAM IKK Gunung Kijang Kawal 10 10 10 7 7 3 5 Mantang 5 5 5 2 1.3 3 SPAM IKK Mantang 5 5 5 2 1.3 3 6 Bintan Pesisir 10 10 10 10 3.4 0 ——— ——— 3-47 NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det) SPAM IKK Kelong 10 10 10 10 3.4 0 7 Toapaya 20 20 10 10 2.6 0 SPAM IKK Toapaya 20 20 10 10 2.6 0 8 Tambelan 5 5 5 5 4.39 0 SPAM IKK Tambelan 5 5 5 5 4.39 0 TOTAL 80 80 90 72 46,99 18 Sumber: Data Teknis UPT SPAM Bintan, 2024

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dan Gravitasi dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas.
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh Perumdam Tirta Kepri untuk daerah pelayanan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut. Tabel 3. 33 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kabupaten Bintan NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Kabupaten Bintan 165,890 SPAM Jago Tanjung Uban 40 29 16 2,528 10,114 6.10% SPAM Kolong Enam (Kijang) 20 16 12 1,363 5,453 3.29% Kabupaten Bintan 165,890 60 45 28 3,891 15,567 9,38% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024 Wilayah pelayanan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh UPTD Air Minum Bintan adalah sebagai berikut. Tabel 3. 34 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan UPTD SPAM Bintan NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Teluk Bintan 12,220 20 20 16.7 962 3848 31.49% SPAM IKK Teluk Bintan 20 20 16.7 962 3848 31.49% 2 Teluk Sebong 18,980 10 10 6 893 3572 18.82% SPAM IKK Teluk Sebong 10 10 6 893 3572 18.82% 3 Sri Kuala Lobam 18,040 20 8 5.6 647 2588 14.35% SPAM IKK Sri Kuala Lobam 20 8 5.6 647 2588 14.35% 4 Gunung Kijang 15,760 10 7 7 1140 4560 28.93% SPAM IKK Gunung Kijang Kawal 10 7 7 1140 4560 28.93% 5 Mantang 4,250 5 2 1.3 139 556 13.08% SPAM IKK Mantang 5 2 1.3 139 556 13.08% 6 Bintan Pesisir 6,870 10 10 3.4 346 1384 32.56% 3-48 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) SPAM IKK Kelong 10 10 3.4 346 1384 32.56% 7 Toapaya 13,600 10 10 2.6 188 752 5.53% SPAM IKK Toapaya 10 10 2.6 188 752 5.53% 8 Tambelan 4,900 5 5 4.39 524 2096 17.15% SPAM IKK Tambelan 5 5 4.39 524 2096 42.78% Kabupaten Bintan 165,890 90 72 46,99 4839 19,356 11,67% Sumber: Data Teknis UPTD SPAM Bintan, 2024
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 19 Skematik SPAM IKK Teluk Bintan Gambar 3. 20 Skematik SPAM Jago Tanjung Uban Unit Produksi SPAM IKK Teluk Bintan Air Baku Kap. Pengambilan p , Reservoir 20 liter/detik 3 Wilayah Pelayanan Tetuk Bintan » SP KETERANGAN da Air Baku 20 Steridetik CPI Unit Produksi SPAM IKK Teluk Bintan 20 #teridetik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Teluk Bintan 902 SR 2J— PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM Jago Tanjung Uban Air Baku LG Wiayah Pelayanan Bintan Utara Kap. Pengambilan p Reservoir 40 liter/detik Pi 5 LT KETERANGAN (- Air Baku40 Mer/detik Unit Produksi SPAM Jago Tanjung Uban 40 Kteridetik & ae Wilayah Pelayanan SPAM Jago Tanjung Uban 2528 SR —. |Z—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-49 Gambar 3. 21 Skematik SPAM IKK Teluk Sebong Gambar 3. 22 Skematik SPAM IKK Seri Kuala Lobam Unit Produksi SPAM Wilayah Pelayanan Telok Sebg Air Baku IKK Teluk Sebong p . Reservoir 1143 ae KETERANGAN (3 A Baku 10 iteridetik a Unit Produksi SPAM IKK Teluk Sebong 10 fiteridetik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Teluk Sebong 893 SR |— —.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM IKK Sri Kuala Lobam Air Baku Kap. Pengambilan (1 , Reservoir 20 liter/detik Ii Wilayah Pelayanan IKK Sri Kuala Lobam LP KETERANGAN da Air Baku 20 liter/detik Unit Produksi SPAM IKK Sri Kuala Lobam 20 liter/detik & Wilayah Pelayanan IKK Kundur 647 SR |Z|T— 2—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-50 Gambar 3. 23 Skematik SPAM IKK Kolong Enam (Kijang) Gambar 3. 24 Skematik SPAM IKK Gunung Kijang Kawal Wilayah Pelayanan Bintan Timur Unit Produksi SAM Kolong E Kiji Air Baku nam (Klang) |Reservoir A KETERANGAN a Air Baku 20 iiter/detik SA Unit Produksi SPAM Kolong Enam (Kijang) 20 hiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Kolong Enam (Kijang) 1363 SR 2—.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU z2 Unit Produksi SPAM IKK IKK Gunung Kijang Air Baku Wilayah Petayanan Gunung Kijang Kap. Pengambilan 10 iter/detik oo KETERANGAN da Air Baku 10 iter'detik 1 Unit Produksi SPAM IKK Gunung Kijang Kawal 10 Kter/detik Ne Wilayah Pelayanan SPAM IKK Gunung Kijang Kawal 1140 SR —.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Li r 3-51 Gambar 3. 25 Skematik SPAM IKK Mantang Gambar 3. 26 Skematik SPAM IKK Kelong Wilayah Pelayanan Mantang Unit Produksi SPAM Air Bku IKK Mantang Kap. Pengambilan Reservoir 5 liter/etik ». Te A-TP AS KETERANGAN Air Baku 5 liter/detikte & Unit Produksi SPAM IKK Mantang 5 !iter/detik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Gunung Kijang Kawal 139 SR n AN PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Wilayah Pelayanan Bintan Pesisir Unit Produksi SPAM IKK Kelong Air Baku Reservoir ceKap. Pengambilan p10 liter/detik Z2. TP KETERANGAN da Air Baku 10 liter/detik Unit Produksi SPAM IKK Kelong 10 Nter/detik & Wilayah Pelayanan Mn SPAM IKK Kelong 346 SR Pa PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-52 Gambar 3. 27 Skematik SPAM IKK Toapaya Gambar 3. 28 Skematik SPAM IKK Tambelan

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Bintan bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. IKKT Air Baku png Kap. Pengambilan UJ Reservoir 10 liter/detik LG " Wilayah Pelayanan Toapaa KETERANGAN do Air Baku 60 iter/detik A8 Unit Produksi SPAM IKK Toapaya 10 liter/detik Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 188 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi IKK Tambelan Air Baku Kap. Pengambilan |Reservoir 5 liter/detik e' Wilayah Pelayanan Tambelan KETERANGAN da Air Baku 5 liter/detik Unit Produksi SPAM IKK Tambelan 5 Iiter/detik & Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 524 SR —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU L 3-53 Tabel 3. 35 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Teluk Bintan 12,220 2027 16.59% 128 1.05% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2 Bintan Utara 22,990 2508 10.91% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 Teluk Sebong 18,980 12742 67.13% 1,740 9.17% - 0.00% 162 0.85% 747 3.94% 4 Sri Kuala Lobam 18,040 12493 69.25% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5 Bintan Timur 48,280 26917 55.75% 3,541 7.33% 13 0.03% - 0.00% - 0.00% 6 Gunung Kijang 15,760 6087 38.62% 9 0.06% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 7 Mantang 4,250 1398 32.89% - 0.00% - 0.00% 1,095 25.76% 791 18.61% 8 Bintan Pesisir 6,870 4420 64.34% 831 12.10% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9 Toapaya 13,600 13907 102.26% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10 Tambelan 4,900 1379 28.14% 15 0.31% 26 0.53% - 0.00% 2,311 47.16% TOTAL 165,890 83,878 50.56% 6,264 3.78% 39 0.02% 1,257 0.76% 3,849 2.32% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.3.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kabupaten Bintan terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 36 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 SPAM Desa Pengujan (Selat Bintan I) Teluk Bintan 12,220 POKMAS SPAM Pedesaan Pengujan Selat Bintan I 3 2 2 230 920 7.53% 2 SPAM Desa Penaga (Kp. Tanah Merah) Teluk Bintan 12,220 POKMAS SPAM Pedesaan Penaga Kp. Tanah Merah 1.5 1 1 85 340 2.78% 3 SPAM Desa Penaga (Kp. Segelap) Teluk Bintan 12,220 POKMAS SPAM Pedesaan Penaga Kp. Segelap 2.5 2 2 105 420 3.44% 4 SPAM Desa Bintan Buyu Teluk Bintan 12,220 POKMAS SPAM Pedesaan Bintan Buyu 2 2 0.6 51 204 1.67% 5 SPAM Desa Pengujan (Selat Bintan II) Teluk Bintan 12,220 POKMAS SPAM Pedesaan Pengujan Selat Bintan II 3 1.8 0.79 92 368 3.01% 6 SPAM Kel. Tanjung Uban Utara (Kp. Bugis) Bintan Utara 22,990 POKMAS SPAM Pedesaan Kel. Tanjung 5 1.8 1.8 286 1144 4.98% 3-54 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Uban Utara Kp. Bugis 7 SPAM Desa Berakit (Kp. Baloi) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Berakit 2 1.25 1.25 78 312 1.64% 8 SPAM Desa Sebong Pereh Teluk Sebong 18,980 KPSPAM Sebong Pereh 1 1 1 15 60 0.32% 9 SPAM Desa Pengudang (Dusun II) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Pengudang (Dusun II) 2 1.4 1.4 48 192 1.01% 10 SPAM Desa Berakit (Kp. Sialang) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Pengudang (Kp. Sialang) 10 9.8 9.8 76 304 1.60% 11 SPAM Desa Berakit Teluk Sebong 18,980 KPSPAM Berakit 2 2 2 126 504 2.66% 12 SPAM Desa Berakit (Kp. Panglong) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Berakit (Kp.Panglong ) 1 0.8 0.8 49 196 1.03% 13 SPAM Desa Sri Bintan (Kp. Kerabat) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Sri Bintan (Kp.Krabat) 2 2 1.5 19 76 0.40% 14 SPAM Desa Pengudang (Dusun I) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Pengudang (Dusun I) 2 1.25 1.25 50 200 1.05% 15 SPAM Desa Sri Bintan (Kp. Pasiran) Teluk Sebong 18,980 POKMAS SPAM Desa Sri Bintan (Kp.Pasiran) n/a n/a n/a 65 260 1.37% 16 SPAM Desa Kuala Sempang (Simpang center) Seri Kuala Lobam 18,040 POKMAS SPAM Desa Kuala Sempang 3 2 2 148 592 3.28% 17 SPAM Kuala Sempang Seri Kuala Lobam 18,040 KPSPAM Kuala Sempang 2 2 2 126 504 2.79% 18 SPAM Desa Busung Seri Kuala Lobam 18,040 POKMAS SPAM Desa Busung 2 2 2 392 1568 8.69% 19 SPAM Teluk Sasah Seri Kuala Lobam 18,040 KPSPAM Teluk Sasah 2 2 2 200 800 4.43% 20 SPAM Kuala Sempang (Kp. Pelita Baru) Seri Kuala Lobam 18,040 POKMAS SPAM Desa Kuala Sempang (Kp. Pelita Baru) 1.5 1.5 0.7 80 320 1.77% 21 SPAM Pedesaan Kel. Sei Enam Bintan Timur 48,280 POKMAS SPAM Perdesaan Kel. Sei Enam 2 1.25 0.4 23 92 0.19% 22 SPAM Pedesaan Kel. Kijang (Kp. Budi Mulya) Bintan Timur 48,280 POKMAS SPAM Perdesaan Kel. Kijang 1.5 1.25 1.25 26 104 0.22% 3-55 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) (Kp. Budi Mulya) 23 SPAM Pedesaan Kel. Sei Sekop (Kp. Bina Desa) Bintan Timur 48,280 POKMAS SPAM Perdesaan Kel. Sei Sekop (Kp. Bina Desa) 2.5 2.5 2 268 1072 2.22% 24 SPAM Pedesaan Kel. Sei Sekop (Kp. Jawa) Bintan Timur 48,280 POKMAS SPAM Perdesaan Kel. Sei Sekop (Kp. Jawa) n/a n/a n/a UMUM n/a n/a 25 SPAM Pedesaan Kel. Kijang Kota, Tokojo Bintan Timur 48,280 SPAM Pedesaan Kel. Kijang Kota, Tokojo n/a n/a n/a 220 880 1.82% 26 SPAM Malang Rapat Gunung Kijang 15,760 POKMAS SPAM Malang Rapat 2 0.5 0.5 30 120 0.76% 27 SPAM Pedesaan Teluk Bakau Gunung Kijang 15,760 POKMAS SPAM Pedesaan Teluk Bakau 1 1 1 36 144 0.91% 28 SPAM Desa Gunung Kijang (Kp. Melayu) Gunung Kijang 15,760 POKMAS SPAM Desa Gn. Kijang (Kp. Melayu) 1 1 1 26 104 0.66% 29 SPAM Pedesaan Malang Rapat (Paska Pamsimas) Gunung Kijang 15,760 KPSPAM Malang Rapat 2 2 1.5 144 576 3.65% 30 SPAM Desa Dendun Mantang 4,250 POKMAS SPAM Pedesaan Dendun 2 0 0 166 664 15.62% 31 KP SPAM Mantang Besar Mantang 4,250 UPTD/POKM AS 1.38 1.38 1.38 42 168 3.95% 32 SPAM Pedesaaan Desa Mapur (Kp. Nanding) Bintan Pesisir 6,870 POKMAS SPAM Desa Mapur 2 2 2 110 440 6.40% 33 SPAM Perdesaan Air Glubi (Kp. Tanjung Sengkuang) Bintan Pesisir 6,870 POKMAS SPAM Desa Glubi 2 0.7 0.7 64 256 3.73% 34 SPAM Perdesaan Air Glubi (Kp. Tanjung Perindit) Bintan Pesisir 6,870 UPTD/POKM AS 2 0.2 0.2 12 48 0.70% 35 SPAM Perdesaan Air Glubi (Kp. Buton) Bintan Pesisir 6,870 KPSPAM Air Glubi 1 1 1 40 160 2.33% 36 SPAM Pedesaan Numbing Bintan Pesisir 6,870 KPSPAM Numbing 1 1 1 25 100 1.46% 37 KP SPAM Mapur Bintan Pesisir 6,870 KPSPAM Mapur 1 1 1 0 0 0.00% 38 SPAM Desa Pulau Pinang Tambelan 4,900 POKMAS Pulau Pinang 2 1.5 1.5 85 340 6.94% 39 SPAM Desa Mentebung Tambelan 4,900 UPTD/POKM AS 2 2 2 90 360 7.35% Kabupaten Bintan 152,290 78 60 54 3,728 14,912 9.79% Sumber: Data Dinas PU Kabupaten Bintan, 2024 3-56 Tabel 3. 37 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Teluk Bintan 12,220 2,027 16.59% 128 1.05% 2 Bintan Utara 22,990 2,508 10.91% - 0.00% 3 Teluk Sebong 18,980 12,742 67.13% 2,649 13.96% 4 Seri Kuala Lobam 18,040 12,493 69.25% - 0.00% 5 Bintan Timur 48,280 26,917 55.75% 3,554 7.36% 6 Gunung Kijang 15,760 6,087 38.62% 9 0.06% 7 Mantang 4,250 1,398 32.89% 1,886 44.38% 8 Bintan Pesisir 6,870 4,420 64.34% 831 12.10% 9 Toapaya 13,600 13,907 102.26% - 0.00% 10 Tambelan 4,900 1,379 28.14% 2,352 48.00% TOTAL 165,890 83,878 50.56% 11,409 6.88% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di kabupaten Bintan dikelola oleh POKMAS dan KP SPAM di masing-masing Desa. Tabel 3. 38 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Teluk Bintan Pengujan (Selat Bintan I) 3 3 3 2 2 1 2 Teluk Bintan Penaga (Kp. Tanah Merah) 2 2 1.5 1 1 0.5 3 Teluk Bintan Penaga (Kp. Segelap) 2.5 2.5 2.5 2 2 0.5 4 Teluk Bintan Bintan Buyu 2 2 2 2 0.6 0 5 Teluk Bintan Pengujan (Selat Bintan II) 3 3 3 1.8 0.79 1.2 6 Bintan Utara Kel. Tanjung Uban Utara (Kp. Bugis) 5 5 5 1.8 1.8 3.2 7 Teluk Sebong Berakit (Kp. Baloi) 2 2 2 1.25 1.25 0.75 8 Teluk Sebong Sebong Pereh 1 1 1 1 1 0 9 Teluk Sebong Pengudang (Dusun II) n/a n/a 2 1.4 1.4 0.6 10 Teluk Sebong Berakit (Kp. Sialang) n/a n/a 10 9.8 9.8 0.2 11 Teluk Sebong Berakit 2 2 2 2 2 0 12 Teluk Sebong Berakit (Kp. Panglong) 1 1 1 0.8 0.8 0.2 13 Teluk Sebong Sri Bintan (Kp. Kerabat) 2 2 2 2 1.5 0 14 Teluk Sebong Pengudang (Dusun I) 5 5 2 1.25 1.25 0.75 15 Teluk Sebong Sri Bintan (Kp. Pasiran) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 Seri Kuala Lobam Kuala Sempang (Simpang center) 5 5 3 2 2 1 Pel Koh 3-57 NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 17 Seri Kuala Lobam Kuala Sempang n/a n/a 2 2 2 0 18 Seri Kuala Lobam Busung 2 2 2 2 2 0 19 Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 2 2 2 2 2 0 20 Seri Kuala Lobam Kuala Sempang (Kp. Pelita Baru) n/a n/a 1.5 1.5 0.7 0 21 Bintan Timur Kel. Sei Enam 2 2 2 1.25 0.4 0.75 22 Bintan Timur Kel. Kijang (Kp. Budi Mulya) 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25 0.25 23 Bintan Timur Kel. Sei Sekop (Kp. Bina Desa) 2.5 2.5 2.5 2.5 2 0 24 Bintan Timur Kel. Sei Sekop (Kp. Jawa) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25 Bintan Timur Kel. Kijang Kota, Tokojo n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26 Gunung Kijang Malang Rapat 2 2 2 0.5 0.5 1.5 27 Gunung Kijang Teluk Bakau 1 1 1 1 1 0 28 Gunung Kijang Gunung Kijang (Kp. Melayu) 1 1 1 1 1 0 29 Gunung Kijang Malang Rapat (Paska Pamsimas) n/a n/a 2 2 1.5 0 30 Mantang Dendun 2 2 2 0 0 2 31 Mantang KP Mantang Besar n/a n/a 1.38 1.38 1.38 0 32 Bintan Pesisir Pedesaaan Mapur (Kp. Nanding) 2 2 2 2 2 0 33 Bintan Pesisir Perdesaan Air Glubi (Kp. Tanjung Sengkuang) 2 2 2 0.7 0.7 1.3 34 Bintan Pesisir Perdesaan Air Glubi (Kp. Tanjung Perindit) n/a n/a 2 0.2 0.2 1.8 35 Bintan Pesisir Perdesaan Air Glubi (Kp. Buton) 1 1 1 1 1 0 36 Bintan Pesisir Numbing 1 1 1 1 1 0 37 Bintan Pesisir KP Mapur 1 1 1 1 1 0 38 Tambelan Pulau Pinang 2 2 2 1.5 1.5 0.5 39 Tambelan Mentebung n/a n/a 2 2 2 0 TOTAL 60.5 60.5 78 60 54 18 Sumber: UPT SPAM Kabupaten Bintan, 2024
1. b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Bintan bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3.3.2 ASPEK NON TEKNIS 3.3.2.1 ASPEK KEUANGAN 3.3.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
2. a.Organisasi 3-58 UPTD Air Minum Kabupaten Bintan UPTD Air Minum Kabupaten Bintan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diberikan wewenang dan kepercayaan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengelola dan mengoperasionalkan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknis Sistem Penyediaan Air Minummasyarakat. Hal ini sesuai dengan Peratuuran Bupati No 46. Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Kabupaten Bintan. Selain itu juga terdapat Peraturan Bupati Bintan No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh kelompok masyarakat di Kabupaten Bintan. UPTD Air Minum Kabupaten Bintan Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum kepada masyarakat Kabupaten dengan membagi wilayah pelayanan, dimana Pelayanan air minum terdiri dari: • Wilayah I: Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong dan Toapaya • Wilayah II: Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Timur, Bintan Pesisir dan Tambelan
3. b.Sumber Daya Manusia Permasalahan serius terkait Sumber Daya Manusia Pengelola SPAM di Kabupaten Bintan antara lain: 1) Ketidaksesuaian Jabatan — Kompetensi Penempatan personil tidak cocok dengan latar belakang pendidikan dan keahlian teknis operasional SPAM (SKKNI), menyebabkan inefisiensi tugas dan menurunnya efektivitas operasional 2) Kurangnya Sertifikasi & Pelatihan Belum optimalnya proses pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis bagi pegawai SPAM, meskipun sudah diamanatkan dalam regulasi SKKNI, sehingga membatasi profesionalitas penyelenggaraan 3) Sistem Manajemen SDM yang Lemah Belum adanya SOP SDM yang jelas dalam SPAM seperti struktur organisasi yang baku, job-descriptions, sistem penggajian, hingga mekanisme evaluasi kinerja, menyebabkan tata kelola kepegawaian menjadi tidak transparan dan kurang akuntabel 3.3.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bintan diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah 3-59 ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Bintan antara lain adalah terkait Regulasi mengenai tarif air minum dan Peraturan Bupati terkait RISPAM Kabupaten Bintan. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda. Kabupaten Bintan saat ini belum memiliki SK tarif khusus yang mengatur tarif terkait air minum, yang mana hal ini disebabkan karena pengelola SPAM di Kabupaten Bintan belum diperkuat dengan kekuatan hukum pengelolaan SPAM yang memadai. Peraturan mengenai besaran tarif masih di atur secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong terwujudnya target SDG’s-6, khususnya untuk mencapai target akses air minum aman pada tahun 2030, diperlukan pemetaan masalah dan strategi terkait penyelenggaraan SPAM. Kabupaten Bintan saat ini sudah memiliki RISPAM tahun 2012-2025, namun sampai saat dokumen ini disusun RISPAM tersebut belum di Perbupkan. 3.3.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN A. Permasalahan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bintan menghadapi beberapa permasalahan teknis yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya: Keterbatasan Sumber Air Baku: Pulau Bintan memiliki keterbatasan dalam ketersediaan sumber air baku. Struktur tanah di pulau ini tidak memiliki cekungan air yang memadai dan daya serap tanah yang rendah untuk menyimpan air1. Hal ini menyebabkan pasokan air baku yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapasitas Waduk yang Terbatas: Waduk-waduk yang ada seperti Waduk Sungai Pulai, Sungai Gesek, Kolong Enam, dan Sungai Jago belum mampu memenuhi kebutuhan Air Minum seluruh masyarakat1. Meskipun ada rencana untuk memanfaatkan Waduk Kawal, kapasitasnya masih belum mencukupi. 3-60 Pengembangan Teknologi: Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk pengembangan teknologi seperti Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air minum. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan waktu dan investasi yang besar B. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Saat ini pengelolaan SPAM di Kabupaten Bintan dikelola oleh UPT yang berada di bawah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Pada pelaksanaannya, SPAM yang terbangun saat ini dikelola langsung oleh POKMAS dan KP SPAM di masing-masing lokasi pelayanan SPAM, sehingga peran UPT dalam mengelola atau mengoperasikan terbatas. Hal tersebut berpengaruh kepada sistem operasional di masing-masing unit pengolahan, dimana pada saat ada kendala atau masalah pada salah satu sistem tidak bisa langsung diambil keputusan dalam penanganannya. Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut. Secara umum sumber daya manusia yang mengelola sistem penyediaan Air Minum baik di PDAM maupun pedesaan belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan sebuah sistem penyediaan Air Minum baik pengetahuan secara teknis maupun non teknis. Sehingga banyak terjadi permasalahan teknis yang seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pengoperasian sebuah sistem. Permasalahan kelembagaan pengelola SPAM Kabupaten Bintan saat ini yaitu tidak adanya kejelasan terkait pengaturan tarif Air yang sistem SPAMnya dikelola oleh UPT SPAM Kabupaten Bintan. Berkaitan dengan hal ini saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan sedang mendorong pengembangan pengelola SPAM dari UPT menjadi BLUD yang diharapkan dengan adanya peningkatan kelembangaan ini dapat memperbaiki sistem pengelolaan untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Bintan yang lebih baik dan efisien. Penyelesaian masalah kelembagaan ini diharapkan adanya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan SPAM. 3-61 3.4 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN NATUNA Di Kabupaten Natuna, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar 87,44% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 60,84% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 26,60%. Saat ini, tingkat konsumsi air di kabupaten ini berdasarkan dokumen evaluasi Kinerja Pengelola SPAM sebesar 134 liter/orang/hari yang sedikit di bawah standar ideal untuk kebutuhan domestik, namun mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Karimun merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 66,62%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi distribusi dan perlu penanganan lebih lanjut untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.4.1 ASPEK TEKNIS Pengelola SPAM Perkotaan di Kabupaten Natuna yaitu Perumda Air Minum Tirta Nusa saat ini mengelola 7 Sistem SPAM IKK dengan total kapasitas pengolahan sebesar 150 liter/detik. Untuk pengelola SPAM Perdesaan dikelola oleh KPSPAM di Masing-masing Desa. 3.4.1.1 SPAM PERKOTAAN Tabel 3. 39 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Bunguran Barat 8,070 PDAM TIRTA NUSA 5 4 4 97 388 4.81% 19% - SPAM Desa Pian Tengah 5 4 4 2 Pulau Laut 2,330 PDAM TIRTA NUSA 5 0 0 316 1,264 27% 63% - SPAM Pulau Laut Sedanau 5 0 0 - 3 Bunguran Batubi 3,830 PDAM TIRTA NUSA 10 0 0 577 2,308 107.35% 58% - SPAM IKK Bunguran Batubi 10 0 0 - 4 Bunguran Timur 29,080 PDAM TIRTA NUSA 110 110 110 7,241 28,964 99.60% 66% - SPAM Induk Sebayar 65 65 65 - |||||||| | 3-62 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis - SPAM Induk Ranai Darat 45 45 45 - 5 Bunguran Tengah 3,920 PDAM TIRTA NUSA 10 0 0 432 1,728 44.08% 43% - SPAM IKK Tapau 10 0 0 - 6 Bunguran Selatan 3,580 PDAM TIRTA NUSA 10 8 8 548 2,192 61.23% 54.80% - SPAM Batu Gajah 10 8 8 - KABUPATEN NATUNA 84,550 150 122 122 9,211 36,844 43.58% 61.41% Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Nusa, 2024 Tabel 3. 40 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Midai 3,650 1,235 33.84% 2,183 59.81% 2 Suak Midai 1,730 1,004 58.03% 820 47.40% 3 Bunguran Barat 8,070 734 9.10% 4,319 53.52% 4 Bunguran Utara 4,690 720 15.35% 1,659 35.37% 5 Pulau Laut 2,330 120 5.15% - 0.00% 6 Pulai Tiga 3,940 - 0.00% 46 1.17% 7 Bunguran Batubi 3,830 - 0.00% - 0.00% 8 Pulau Tiga Barat 2,150 - 0.00% - 0.00% 9 Pulau Seluan - 10 Bunguran Timur 29,080 - 0.00% 265 0.91% 11 Bunguran Timur Laut 5,650 12 Bunguran Tengah 3,920 2,705 69.01% - 0.00% 13 Bunguran Selatan 3,580 72 2.01% 1,209 33.77% 14 Serasan 5,440 35 0.64% 2,257 41.49% 15 Subi 3,180 198 6.23% 2,864 90.06% 16 Serasan Timur 3,310 - 0.00% 45 1.36% 17 Pulau Panjang - Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 15,667 18.53% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2024
4. a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Jaringan Perpipaan yang saat ini dikelola Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang merupakan pengelola SPAM Kabupaten Natuna sudah melayani 5 Kecamatan di Kabupaten Natuna.
  1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yaitu: 3-63 Tabel 3. 41 Unit Air Baku SPAM Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna No Intake Debit (l/dt) Debit Kemarau (l/dt) A Sumber Air Ranai Darat 1 Intake I 8 22 2 Intake II 8 3 Intake III 6 4 Intake IV 7 5 Intake Air Putih 8 6 Intake balau Kawan 8 B Sumber Air Sebayar 1 Air sereh atas 8 32 2 Air sereh bawah 8 3 Air hijau atas 10 4 Kayu ara atas 8 5 Kayu ara bawah 10 6 Kayu ara kanan 8 7 Nek inang 8 8 Belian 5 Total 110 54 Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Nusa, 2024
  2. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna sebanyak 7 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 150 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 28 liter/detik. Tabel 3. 42 Unit Produksi SPAM Perkotaan Perumda Tirta Mulia Karimun NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Bunguran Barat 10 10 5 4 4 1 - SPAM Desa Pian Tengah 10 10 5 4 4 1 2 Pulau Laut 5 5 5 0 0 5 - SPAM Pulau Laut 5 5 5 0 0 5 3 Bunguran Batubi 10 10 10 0 0 10 - SPAM IKK Bunguran Batubi 10 10 10 0 0 10 4 Bunguran Timur 110 110 110 110 110 22 - SPAM Induk Sebayar 65 65 65 65 65 0 - SPAM Induk Ranai Darat 45 45 45 45 45 0 5 Bunguran Tengah 10 10 10 0 0 10 - SPAM IKK Tapau 10 10 10 0 0 10 6 Bunguran Selatan 10 10 10 8 8 2 - SPAM Batu Gajah 10 10 10 8 8 2 KABUPATEN NATUNA 155 155 150 122 122 28 Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, 2024 E Pd 3-64

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Gravitasi dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas.
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dengan cakupan pelayanan sebagai berikut. Tabel 3. 43 Cakupan pelaynan dan jumlah penggan SPAM Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Bunguran Barat 8,070 5 4 4 97 388 4.81% - SPAM Desa Pian Tengah 5 4 4 2 Pulau Laut 2,330 5 0 0 316 1,264 27% - SPAM Pulau Laut 5 0 0 - 3 Bunguran Batubi 3,830 10 0 0 577 2,308 107.35% - SPAM IKK Bunguran Batubi 10 0 0 - 4 Bunguran Timur 29,080 110 110 110 7,241 28,964 99.60% - SPAM Induk Sebayar 65 65 65 - - SPAM Induk Ranai Darat 45 45 45 - 5 Bunguran Tengah 3,920 10 0 0 432 1,728 44.08% - SPAM IKK Tapau 10 0 0 - 6 Bunguran Selatan 3,580 10 8 8 548 2,192 61.23% - SPAM Batu Gajah 10 8 8 - KABUPATEN NATUNA 84,550 150 122 122 9,211 36,844 43.58%
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 29 Skematik SPAM Desa Pian Tengah Wilayah Pelayanan Bunguran Barat Unit Produksi SPAM Air Baku Dena Plan Tengah Kap. Pengambilan Reservoir 5 liter/detik . . KETERANGAN da Air Baku 5 Iterdetik Pi Unit Produksi SPAM Desa Pian Tengah 5 iiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Desa Pian Tengah 97 SR AN AN PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-65 Gambar 3. 30 Skematik SPAM Pulau Laut Gambar 3. 31 Skematik SPAM Bunguran Batubi Air Baku Kap. Pengambilan Wilayah Pelayann Bunguran Utara 5 liter/detik da « naisi Ke LL. ds Air Baku 5 literdoik 3 Unt Produksi SPAM Pulau Laut 5 Nier/detik Pang Wilayah Pelayanan SPAM Pulau Laut 316 SR —. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU KETERANGAN C Unit Produksi SPAM IKK Bunguran Batubi Air Baku Kap. Pengambilan Ul , Reservoir 10 liter/detik LI Wilayah Pelayanan Bunguran Batubi Le 7 KETERANGAN dis Air Baku 10 Btes/detik C ” Unit Produksi SPAM IKK Bunguran Batubi 10 Iiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Bunguran Batubi 577 SR — —— PIPA Transmisi Ai Baku PIPA JDU 3-66 Gambar 3. 32 Skematik SPAM Induk Sebayar Gambar 3. 33 Skematik SPAM Induk Ranai Darat Unit Produksi SPAM Induk Sebayi Air Baku “ Kap. Pengambilan 4 Reservoir 65 liter/detik H4 " Wilayah Pelayanan Bunguran Timur SP KETERANGAN —— Air Baku 65 feridetik X 4 Unit Produksi SPAM Induk Sebayar 65 liter/detik Pig Wilayah Pelayanan Bunguran Timur 4083 SR —.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Unit Produksi SPAM Induk Wilayah Pelayanan Bunguran Timur Ranai Darat Air Baku Kap. Pengambilan "1 Reservoir 45 liter/detik AG " KETERANGAN ds Air Baku 45 Iter/detik Kus Unit Produksi SPAM Induk Ranai Darat 45 kter/detik Wilayah Pelayanan Bunguran Timur 3158 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU ga LL 3-67 Gambar 3. 34 Skematik SPAM IKK Tapau Gambar 3. 35 Skematik SPAM Batu Gajah Unit Produksi SPAM IKKT. Air Baku 0 Kap. Pengambilan | Reservoir 10 liter/detik 9 Wilayah Pelayanan Bungran Tengah KETERANGAN ds Air Baku 10 iter/detik Unit Produksi SPAM IKK Tapau 10 Iter/detik& Png Wilayah Pelayanan Bunguran Tengah 432 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU P - Unit Produksi SPAM Batu Gajah Air Baku Kap. Pengambilan » Reservoir 10 liter/detik MN Wilayah Pelayanan Bunguran Selatan ae LI KETERANGAN ( Air Baku 10 Iiter/detik Ig» Unit Produksi SPAM Batu Gajah 10 Iter/detik Wilayah Pelayanan Bunguran Selatan 548 SR 2—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-68

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Natuna bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Tabel 3. 44 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Natuna NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Midai 3,650 1,235 33.84% 1,650 45.21% 533 14.60% - 0.00% - 0.00% 2 Suak Midai 1,730 1,004 58.03% 585 33.82% 235 13.58% - 0.00% - 0.00% 3 Bunguran Barat 8,070 734 9.10% 4,119 51.04% - 0.00% - 0.00% 16 0.20% 4 Bunguran Utara 4,690 720 15.35% 902 19.23% - 0.00% - 0.00% 757 16.14% 5 Pulau Laut 2,330 120 5.15% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 6 Pulai Tiga 3,940 - 0.00% 36 0.91% - 0.00% - 0.00% 10 0.25% 7 Bunguran Batubi 3,830 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 8 Pulau Tiga Barat 2,150 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9 Pulau Seluan - 10 Bunguran Timur 29,080 - 0.00% 449 1.54% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11 Bunguran Timur Laut 5,650 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 12 Bunguran Tengah 3,920 2,705 69.01% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13 Bunguran Selatan 3,580 72 2.01% 1,209 33.77% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 14 Serasan 5,440 35 0.64% 731 13.44% - 0.00% - 0.00% 1,526 28.05% 15 Subi 3,180 198 6.23% 1,898 59.69% 966 30.38% - 0.00% - 0.00% 16 Serasan Timur 3,310 - 0.00% 45 1.36% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 17 Pulau Panjang - Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 11,624 13.75% 1,734 2.05% - 0.00% 2,309 2.73% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.4.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kabupaten Natuna terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 45 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 1 SPAM Pamsimas Desa Air Putih Midai 3,650 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 2 SPAM Pamsimas Desa Sebelat Midai 3,650 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 3 SPAM Pamsimas Desa Air Kumpai Suak Midai 1,730 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 4 SPAM Pamsimas Desa Gunung Jambat Suak Midai 1,730 KPSPAM 1.2 1.2 1.2 0 0 0.00% 5 SPAM Pamsimas Desa Batu Blanak Suak Midai 1,730 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 6 SPAM Kawasan PPI Desa Mekar Jaya Bunguran Barat 8,070 KPSPAM 1.8 1.8 1.8 26 78 0.97% 3-69 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 7 SPAM Pamsimas Desa Binjai Bunguran Barat 8,070 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 8 SPAM Desa Kelarik Air Mali Bunguran Utara 4,690 KPSPAM 1 1 1 70 210 4.48% 9 SPAM Pamsimas Desa Air Mali Bunguran Utara 4,690 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 10 SPAM Desa Teluk Buton Bunguran Utara 4,690 KPSPAM 5 5 4 82 246 5.25% Pulau Laut 2,330 11 SPAM Desa Sabang Mawang Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 0.8 0.8 0.6 125 375 9.52% 12 SPAM Tanjung Batang Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 1.7 1.7 1.7 241 723 18.35% 13 SPAM Sabang Mawang Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 0.8 0.8 0.6 125 375 9.52% 14 SPAM Pulau Tiga Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 3 3 1 0 0 0.00% 15 SPAM Tanjung Batang Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 3 3 1 0 0 0.00% 16 SPAM Sabang Mawang Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 3 3 1 0 0 0.00% 17 SPAM Pamsimas Sabang Mawang Barat Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 18 SPAM Pamsimas Teluk Labuh Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 19 SPAM Pamsimas Sededap Pulau Tiga 3,940 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 20 SPAM Sedanau Timur Bunguran Batubi 3,830 KPSPAM 1.5 1.5 1.2 0 0 0.00% 21 SPAM Desa Pulau Tiga Pulau Tiga Barat 2,150 KPSPAM 1.5 1.5 1.5 220 660 30.70% 22 SPAM Desa Tanjung Kumbik Utara Pulau Tiga Barat 2,150 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 23 SPAM Pamsimas Stumuk Pulau Tiga Barat 2,150 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 24 SPAM Pamsimas Selading Pulau Tiga Barat 2,150 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 25 SPAM Kawasan PPI Ranai Desa Spempang Bunguran Timur 29,080 KPSPAM 1.7 1.7 1.4 0 0 0.00% 26 SPAM Pamsimas Desa Spempang Bunguran Timur 29,080 KPSPAM 2.5 2.5 1.5 0 0 0.00% 27 SPAM Desa Ceruk Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 1.5 1.5 1.5 336 1008 17.84% 28 SPAM Pamsimas Tanjung Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 29 SPAM Pamsimas Limau Manis Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 30 SPAM Pamsimas Sebadai Hulu Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 1 1 0 0 0 0.00% 31 SPAM Pamsimas Selemam Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 32 SPAM Pamismas kelanga Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 33 SPAM Ceruk Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 5 5 5 0 0 0.00% 34 SPAM Pengadah Bunguran Timur Laut 5,650 KPSPAM 5 5 5 0 0 0.00% Bunguran Tengah 3,920 Bunguran Selatan 3,580 35 SPAM Desa Serasan Serasan 5,440 KPSPAM 1.8 1.8 1.8 0 0 0.00% 36 SPAM Perbatasan Desa Kampung Hilir Serasan 5,440 KPSPAM 1.5 1.5 1.5 83 249 4.58% 3-70 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASI TAS DISTRIB USI (l/det) CAKUPA N PELAYAN AN (SR) JUMLAH PELANG GAN (Jiwa) PERSEN CAKUPA N PELAYAN AN (%) 37 SPAM Pamsimas Kelurahan Serasan Serasan 5,440 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 38 SPAM Pamsimas Tanjung Setelung Serasan 5,440 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 39 SPAM Pamsimas Batu Berian Serasan 5,440 KPSPAM 1.5 1.5 1.5 0 0 0.00% 40 SPAM Pamismas pangkalan Serasan 5,440 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 41 SPAM Pamsimas Tanjung Balau Serasan 5,440 KPSPAM 1.5 1.5 1.5 0 0 0.00% 42 SPAM Pamsimas Kampung Hilir Serasan 5,440 KPSPAM 2 2 2 0 0 0.00% 43 SPAM Desa Subi Besar Subi 3,180 KPSPAM 1.25 1.25 1.25 20 60 1.89% 44 SPAM Desa Subi Besar Timur Subi 3,180 KPSPAM 1.4 1.4 1.4 94 282 8.87% 45 SPAM Pamsimas Desa Subi Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 46 SPAM Pamsimas Desa Meliah Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 47 SPAM Pamsimas Desa Meliah Selatan Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 48 SPAM Pamsimas Desa Pulau Panjang Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 49 SPAM Pamsimas Desa Terayak Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 50 SPAM Pamsimas Desa Subi Besar Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 51 SPAM Pamsimas Desa Subi Besar Timur Subi 3,180 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 52 SPAM Pamsimas Desa Air Ringau Serasan Timur 3,310 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 53 SPAM Pamsimas Desa Air Nusa Serasan Timur 3,310 KPSPAM 1 1 1 0 0 0.00% 54 SPAM Pamsimas Desa Payak Serasan Timur 3,180 KPSPAM 1.5 1.5 1 0 0 0.00% TOTAL 84,550 90.45 90.45 79.95 1,422.00 4,266.00 5.05% Sumber: Data Dinas PU Kabupaten Natuna, 2024 Tabel 3. 46 Unit Teknis SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Natuna NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Midai 3,650 1,235 33.84% 2,183 59.81% 2 Suak Midai 1,730 1,004 58.03% 820 47.40% 3 Bunguran Barat 8,070 734 9.10% 4,319 53.52% 4 Bunguran Utara 4,690 720 15.35% 1,659 35.37% 5 Pulau Laut 2,330 120 5.15% - 0.00% 6 Pulai Tiga 3,940 - 0.00% 46 1.17% 7 Bunguran Batubi 3,830 - 0.00% - 0.00% 8 Pulau Tiga Barat 2,150 - 0.00% - 0.00% 9 Pulau Seluan - 10 Bunguran Timur 29,080 - 0.00% 265 0.91% 11 Bunguran Timur Laut 5,650 12 Bunguran Tengah 3,920 2,705 69.01% - 0.00% 13 Bunguran Selatan 3,580 72 2.01% 1,209 33.77% 3-71 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 14 Serasan 5,440 35 0.64% 2,257 41.49% 15 Subi 3,180 198 6.23% 2,864 90.06% 16 Serasan Timur 3,310 - 0.00% 45 1.36% 17 Pulau Panjang - Kabupaten Natuna 84,550 6,823 8.07% 15,667 18.53% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di kabupaten Natuna dikelola oleh KPSPAM di masing-masing Desa. Tabel 3. 47 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Natuna NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Midai Air Putih 1 1 1 1 1 0 2 Midai Sebelat 1 1 1 1 1 0 3 Suak Midai Air Kumpai 1 1 1 1 1 0 4 Suak Midai Gunung Jambat 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0 5 Suak Midai Batu Blanak 1 1 1 1 1 0 6 Bunguran Barat Kawasan PPI Mekar Jaya 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0 7 Bunguran Barat Binjai 1 1 1 1 1 0 8 Bunguran Utara Kelarik Air Mali 1 1 1 1 1 0 9 Bunguran Utara Air Mali 1 1 1 1 1 0 10 Bunguran Utara Teluk Buton 5 5 5 5 4 0 11 Pulau Tiga Sabang Mawang 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0 12 Pulau Tiga Tanjung Batang 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0 13 Pulau Tiga Sabang Mawang 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0 14 Pulau Tiga Pulau Tiga 5 5 3 3 1 0 15 Pulau Tiga Tanjung Batang 5 5 3 3 1 0 16 Pulau Tiga Sabang Mawang 5 5 3 3 1 0 17 Pulau Tiga Sabang Mawang Barat 1 1 1 1 1 0 18 Pulau Tiga Teluk Labuh 1 1 1 1 1 0 19 Pulau Tiga Sededap 1 1 1 1 1 0 20 Bunguran Batubi Sedanau Timur 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 0 21 Pulau Tiga Barat Pulau Tiga 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 22 Pulau Tiga Barat Tanjung Kumbik Utara 2 2 2 2 2 0 23 Pulau Tiga Barat Stumuk 2 2 2 2 2 0 24 Pulau Tiga Barat Selading 2 2 2 2 2 0 25 Bunguran Timur Kawasan PPI Ranai Spempang 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 0 26 Bunguran Timur Spempang 3.5 3.5 2.5 2.5 1.5 0 3-72 NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 27 Bunguran Timur Laut Ceruk 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 28 Bunguran Timur Laut Tanjung 2 2 2 2 2 0 29 Bunguran Timur Laut Limau Manis 2 2 2 2 2 0 30 Bunguran Timur Laut Sebadai Hulu 1 1 1 1 0 0 31 Bunguran Timur Laut Selemam 2 2 2 2 2 0 32 Bunguran Timur Laut Pamismas kelanga 2 2 2 2 2 0 33 Bunguran Timur Laut Ceruk 5 5 5 5 5 0 34 Bunguran Timur Laut Pengadah 5 5 5 5 5 0 35 Serasan Serasan 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0 36 Serasan Perbatasan Kampung Hilir 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 37 Serasan Kelurahan Serasan 2 2 2 2 2 0 38 Serasan Tanjung Setelung 2 2 2 2 2 0 39 Serasan Batu Berian 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 40 Serasan Pamismas pangkalan 1 1 1 1 1 0 41 Serasan Tanjung Balau 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 42 Serasan Kampung Hilir 2 2 2 2 2 0 43 Subi Subi Besar 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0 44 Subi Subi Besar Timur 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0 45 Subi Subi 1 1 1 1 1 0 46 Subi Meliah 1 1 1 1 1 0 47 Subi Meliah Selatan 1 1 1 1 1 0 48 Subi Pulau Panjang 1 1 1 1 1 0 49 Subi Terayak 1 1 1 1 1 0 50 Subi Subi Besar 1 1 1 1 1 0 51 Subi Subi Besar Timur 1 1 1 1 1 0 52 Serasan Timur Air Ringau 2 2 1 1 1 0 53 Serasan Timur Air Nusa 2 2 1 1 1 0 54 Serasan Timur Payak 2.5 2.5 1.5 1.5 1 0 TOTAL 100.45 100.45 90.45 90.45 79.95 0 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna, 2024
1. b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Natuna bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3.4.2 ASPEK NON TEKNIS 3.4.2.1 ASPEK KEUANGAN 1) Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Sampai dengan tahun 2022 Perumda Air Minum Tirta Nusa tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat. 2) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah Kon 3-73 Dalam tahun 2022, tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp18.326.337.005,00. Yang berasal dari APBD Kabupaten Natuna. 3) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS) Pada tahun 2022 tidak terdapat Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Perusahaan. 4) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah Pada tahun 2022, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp77.521.312,00 yang berasal dari Pajak Penghasilan badan pasal 12, pasal 23 dan PPN. Sedangkan nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp3.001.638,00 yang berasal dari pajak air permukaan. Belum ada kewajiban penyetoran bagian laba ke pemerintah Daerah karena adanya Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/BJ tanggal 18 Februari 2009 bahwa apabila cakupan pelayanan masih dibawah 80% belum diwajibkan melakukan penyetoran bagian laba ke Pemerintah Daerah. 5) Efektivitas Penagihan Efektivitas penagihan piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar 82,77%. Dibandingkan tahun 2021 sebesar 97,80% terjadi penurunan sebesar 15,03%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya sumber daya manusia yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna untuk melakukan penagihan piutang rekening air kepada pelanggan. 3.4.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
2. a.Organisasi Dalam pengelolaan, penyediaan dan penyelenggaraan air minum Kabupaten Karimun memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Tirta Mulia Karimun. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merupakan BUMD Pemerintah Kabupaten 3-74 Natuna yang didirikan berdasarkan Perda kabupaten natuna Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa. Bentuk hukum tersebut telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum berbentuk menjadi sebuah Perusahaan Umum Daerah, Perumda Air Minum Tirta Nusa sebelumnya adakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa berdasarkan Perda Kabupaten Natuna No.3 Tahun 2004 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa.
3. b.Sumber Daya Manusia Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, pencegahan fraud serta menyehatkan pengelolaan perusahaan, Perusahaan belum menerapkan secara terstruktur Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) ditandai dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti CoCG, CoC, Board Manual, dsb. Belum ditetapkannya secara definitif beserta uraian tugas struktur pelaksana dan pemantau pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta belum terlihatnya proses pelaksanaan tata kelola berdasarkan infrastruktur tata kelola tersebut. Perusahaan juga belum menerapkan pengelolaan Manajemen Risiko. Hal ini ditandai dengan belum adanya infrastruktur terkait Manajemen Risiko seperti Kebijakan Manajemen Risiko, Peta Risiko dan rencana Tindak Pengendalian belum ditetapkan secara terpisah hanya dicantumkan dalam RKAP saja. Belum ditetapkannya secara definitif beserta uraian tugas struktur pelaksana dan pemantau pelaksanaan Manajemen Risiko, serta belum terlihatnya proses pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan infrastruktur Manajemen Risiko. Perusahaan juga belum memiliki Satuan Pengawasan Internal. 3.4.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Natuna diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Natuna antara lain adalah terkait Perda Pembentukan PDAM Tirta Nusa Kabupaten 3-75 Natuna, Regulasi mengenai tarif air minum dan Peraturan Bupati terkait RISPAM Kabupaten Karimun. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM. Peraturan mengenai besaran tarif di atur dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Pemberlakuan Tarif Full Cost Recovery Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna saat ini sudah memiliki RISPAM yang di sahkan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2039. Selain itu peraturan yang ada di Kabupaten Natuna terkait dengan pengelolaan SPAM antara lain:
  1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirta Nusa
  2. 2.Keputusan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna No 122 tahun 2014 tentang Besaran dan Pemberlakuan Tarif Full Cost Recovery Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupeten Natuna
  3. 3.Keputusan Bupati Natuna No 169 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa
  4. 4.Keputusan Bupati Natuna No 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna
  5. 5.Keputusan Bupati Natuna No 363 Tahun 2017 3.4.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN A. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD SPAM
  6. 1.Unit Air Baku Kontinyuitas Air Baku sebagai sumber utama tidak mencukupi pada saat musim kemarau, dimana pada musim kemarau terjadi defisit air yang sangat 3-76 besar hingga >50% kebutuhan air baku saat ini. Sehingga diperlukan alternatif sumber air baku lain untuk menunjang kebutuhan air di Kabupaten Natuna. Jenis- jenis permasalahan unit air baku adalah kepastian hukum pemilik lahan sumber air (mata air) dan kepastian hukum pengelola. Sampai saat ini aturan dan peraturan tentang pengelolaan sumber air (mata air) baku belum ada. Sementara sebaiknya hanya ada 1 (satu) pengelola sumber air baku (mata air) yaitu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Natuna atau Perumda Air Minum Tirta Nusa sehingga ada keseragaman pengelolaan air minum bagi masyarakat. Kualitas Air Baku tidak setara atau belum memenuhi sebagai kualitas air minum. Sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke wilayah pelayanan.
  7. 2.Unit Produksi Jenis-jenis permasalahan Unit Produksi yang dihadapi oleh Perumda dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Natuna, antara lain: • Saat ini air yang dikonsumsi masyarakat di Ranai Darat belum memenuhi kualitas air minum, bahkan pada saat musim hujan, air yang diterima pelanggan adalah air keruh. Hal tersebut disebabkan karena air yang dialirkan Perumda Tirta nusa tidak dilakukan pengolahan. • Hak milik lahan sekitar mata air masih dimiliki perorangan, belum menjadi tanah negara, sehingga menimbulkan kesulitan pengelolaannya. • Proses pengolahan air baku belum dilakukan. • Saat ini dengan infrastruktur yang ada Perumda Air Minum belum dapat untuk memenuhi syarat Air Minum masih memenuhi syarat Air Minum (Permenkes 02 Tahun 2023)
  8. 3.Unit Distribusi Jenis-jenis permasalahan Unit Distribusi, meliputi Reservoir Distribusi, Jaringan Perpipaan Distribusi, Pompa Distribusi dan kehilangan air yang dihadapi oleh Perumda dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Natuna. Reservoir distribusi di Kabupaten Natuna belum ada dan kalaupun ada terletak di tempat yang berelevasi sama dengan pelanggan, sehingga memerlukan upaya lainnya. Diperlukan membangun unit reservoir induk Kabupaten dan atau per pulau di tempat yang berelevasi lebih tinggi dari sekitarnya. Jaringan perpipaan distribusi yang memerlukan biaya mahal, sehingga perlu dana investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan perpipaan distribusi, belum lagi letak perkampungan penduduk di Kabupaten Natuna yang tersebar di beberapa 3-77 pulau, sehingga di setiap pulau perlu dibangun satu unit lengkap jaringan SPAM. Saat ini tingkat kehilangan air mencapai 66,62%.
  9. 4.Unit Pelayanan Tidak Ada Permasalahan B. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non BUMD SPAM Beberapa tantangan dalam pengelolaan SPAM terutama pada ketersediaan SDM pada sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten Natuna antara lain:
  10. 1.Badan– badan pengelola yang tidak diperkuat oleh kekuatan hukum, sehingga apabila ada tindakan atau keputusan – keputusan yang dilakukan oleh badan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dilindungi oleh hukum
  11. 2.Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut. C. Aspek Non Teknis Beberapa permasalahan Perumda Air Minum Tirta Nusa ditinjau dari segi non teknis adalah sebagai berikut:
  12. 1.Biaya operasi dan produksi lebih besar
  13. 2.Sisa kas dan setara kas yang dimiliki belum dapat menutupi utang
  14. 3.Belum optimal cakupan pelayanan teknis
  15. 4.Belum optimalnya pertumbuhan pelanggan
  16. 5.Kualitas air seluruhnya belum memenuhi syarat sebagai air minum
  17. 6.Masih rendahnya konsumsiair domestik
  18. 7.Masih tingginya tingkat kehilanagan air
  19. 8.Belum optimalnya tingkat penggantian meter air
  20. 9.Rendahnya rasio biaya pendidikan pelatihan terhadap biaya pegawai. Aspek institusional dan manajemen Sebenarnya PDAM di Indonesia ada lembaga nasional yaitu BPSPAM yang dapat memberikan pelatihan dan bantuan manajemen sehingga PDAM Tirta Nusa dapat lebih berkembang. Permasalahan dalam kelembagaan antara lain rendahnya rasio pendidikan dan latihan pegawai serta rasio biaya pendidikan pelatihan terhadap pegawai yang menunjukkan bahwa manajemen perlu lebih meningkatkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi pegawai. 3-78 3.5 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN LINGGA Di Kabupaten Lingga, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 adalah sebesar 84,24% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 55,62% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 28,62%. Saat ini, tingkat konsumsi air di kabupaten ini berdasarkan dokumen evaluasi Kinerja Pengelola SPAM sebesar 180 liter/orang/hari yang mencerminkan kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Karimun merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 29,02%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi distribusi dan perlu penanganan lebih lanjut untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.5.1 ASPEK TEKNIS 3.5.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem penyediaan air minum wilayah perkotaan melalui Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga saat ini sebagian besar dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Lingga dan Sebagian pelayanan di layani oleh Pokmas pengelola SPAM IKK. Tabel 3. 48 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Singkep 23,620 60 56 56 4391 17564 74.36% 73.18% SPAM IKK Dabo Perumda Air Minum Tirta Lingga 60 56 56 4391 17564 74.36% 73.18% 2 Singkep Pesisir 4,960 15 15 10 574 2296 46.29% 38.27% SPAM IKK Singkep Pesisir Pokmas 15 15 10 574 2296 46.29% 38.27% 3 Lingga 12,600 20 20 20 1777 7108 56.41% 88.85% SPAM DAIK Perumda Air Minum Tirta Lingga 20 20 20 1777 7108 56.41% 88.85% 4 Selayar 3,440 10 7.5 7.5 616 2464 71.63% 61.60% SPAM IKK Selayar Perumda Air Minum Tirta Lingga 10 7.5 7.5 616 2464 71.63% 61.60% 5 Lingga Utara 9,980 5 5 5 418 1672 16.75% 83.60% SPAM IKK Pancur Pokmas Pancur 5 5 5 418 1672 16.75% 83.60% 6 Senayang 6,020 10 10 10 697 2788 46.31% 69.70% SPAM IKK Senayang Pokmas Senayang 10 10 10 697 2788 46.31% 69.70% TOTAL 101,030 120 113.5 108.5 8473 33892 33.55% 70.61% Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Lingga dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga, 2024 3-79 Tabel 3. 49 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Singkep Barat 14,250 3,925 27.54% 3,954 27.75% 2 Kepulauan Posek 3,070 3 Singkep 23,620 2,295 9.72% 1,571 6.65% 4 Singkep Selatan 2,580 5 Singkep Pesisir 4,960 - 0.00% 155 3.13% 6 Lingga 12,600 483 3.83% - 0.00% 7 Selayar 3,440 447 12.99% - 0.00% 8 Lingga Timur 5,000 9 Lingga Utara 9,980 140 1.40% - 0.00% 10 Senayang 6,020 5,655 93.94% 3,166 52.59% 11 Bakung Serumpun 7,700 4,751 61.70% 2,372 30.81% 12 Temiang Pesisir 3,710 13 Katang Bidare 4,100 Kabupaten Lingga 101,030 17,696 17.52% 11,218 11.10% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, 2024
4. a.Jaringan Perpipaan (JP) Berdasarkan data teknis Perumda Air Minum Tirta Lingga tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah terlayani oleh sistem SPAM Perumda Air Minu Tirta Lingga mencapai 24,44% dengan jumlah total sambungan rumah sebesar 6.173 SR. Perumda Air Minum Tirta Lingga yang memiliki kapasitas total terpasang sebesar 90 l/det dan kapasitas produksi sebesar 83 l/det. Sedangkan SPAM JP Perkotaan yang dikelola oleh Pokmas SPAM, saat ini sudah melayani sebesar 6,69% dengan jumlah toal sambungan rumah sebanyak 1.689 SR. Unit SPAM Perkotaan yang dikelola Pokmas SPAM Kabupaten Lingga memiliki kapasitas terpasang sebesar 30 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 30 liter/detik.
  1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumd Air Minum Tirta Lingga yaitu: No Nama Sumber Air Baku Kapasitas Terpasang L/Dtk Produksi L/Dtk 1 Mata Air Gunung Muncung 60 60 2 Mata Air Gunung Daik 20 20 3 Air Kolong/Danau Selayar 10 5 Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Lingga, 2024 3-80
  2. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumdam Tirta Kepri di Kabupaten Bintan sebanyak 4 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 90 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 6,5 liter/detik. Tabel 3. 50 Unit Produksi SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Singkep 60 60 60 56 56 4 SPAM IKK Dabo 40 40 40 37 37 3 20 20 20 19 19 1 2 Lingga 20 20 20 20 20 0 SPAM DAIK 20 20 20 20 20 0 3 Selayar 10 10 10 7.5 10 2.5 SPAM IKK Selayar 10 10 10 7.5 10 2.5 TOTAL 90 90 90 83,5 84.5 6.5 Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Lingga, 2024 Unit produksi SPAM Perkotaan yang dikelola dan dioperasikan oleh Pokmas SPAM Kabupaten Lingga sebanyak 3 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 30 liter/detik dan Kapasitas Produksi sebesar 30 liter/detik. Tabel 3. 51 Unit Produksi SPAM Perkotaan Pokmas SPAM Lingga NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Singkep Pesisir 15 15 15 15 10 0 SPAM IKK Singkep Pesisir 15 15 15 15 10 0 2 Lingga Utara 5 5 5 5 5 0 SPAM IKK Pancur 5 5 5 5 5 0 3 Senayang 10 10 10 10 10 0 SPAM IKK Senayang 10 10 10 10 10 0 TOTAL 30 30 30 30 25 0 Sumber: Data Teknis Pokmas SPAM Lingga, 2024

3.Unit Distribusi Sampai dengan tahun 2020 jumlah reservoir yang ada sebanyak 6 unit dengan kapasitas 2.600 m³ dan tersebar pada 6 lokasi, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. 52 Sistem Distribusi SPAM Pengelola Perumda Air Minum Tirta Lingga (Reservoir) No Reservoir Produksi Lokasi Kapasitas ( M³) 1 Reservoir Bukit Timah Dabo Singkep 500 Li Li Ia 3-81 No Reservoir Produksi Lokasi Kapasitas ( M³) 2 Reservoir Kampung Boyan Dabo Singkep 500 3 Reservoir Penuba Selayar 300 4 Reservoir Bukit Cengkeh Daik Lingga 500 5 Reservoir Bukit Sempot Daik Lingga 300 6 Reservoir Bukit Cening Daik Lingga 500 7 Reservoir Kelombok Daik Lingga 300 Jumlah 2.900 Sumber: Data Teknis SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga, 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lingga belum sepenuhnya melakukan analisis terhadap sistem distribusi/reservoir dan pipa distribusi yang dibutuhkan. Untuk mendistribusikan air yang telah diolah sampai dengan tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lingga memiliki panjang pipa distribusi sepanjang 84.402 m, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. 53 Jaringan Perpipaan SPAM Pengelola Perumda Air Minum Tirta Lingga No Nama Jaringan Lokasi Panjang (M) 1 SPAM Dabo Dabo 36.980 2 SPAM Cabang Daik Daik 39.422 3 SPAM Unit Penuba Selayar 8000 Jumlah 84.402 Sumber: Data Teknis SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga, 2024
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM melalui Jaringan Perpipaan Perkotaan yang dikelola oleh Perumda Air minum Tirta Lingga adalah sebagai berikut. Tabel 3. 54 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumda Air Minum Tirta Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Singkep 23,620 60 56 56 4391 17564 74.36% SPAM IKK Dabo 60 56 56 4391 17564 74.36% 2 Lingga 12,600 20 20 20 1777 7108 56.41% SPAM Daik 20 20 20 1777 7108 56.41% 2 Selayar 9,980 10 7.5 7.5 616 2464 71.63% SPAM IKK Selayar 10 7.5 7.5 616 2464 71.63% Kabupaten Lingga 101,030 90 83,5 83,5 27136 27136 26.86% Sumber: Data Teknis Perumda Air Minum Tirta Lingga, 2024 Wilayah pelayanan SPAM melalui Jaringan Perpipaan Perkotaan yang dikelola oleh Pokmas SPAM Lingga adalah sebagai berikut. 3-82 Tabel 3. 55 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan Pokmas SPAM Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Singkep Pesisir 4,960 15 15 10 574 2296 46.29% SPAM IKK Singkep Pesisir 15 15 10 574 2296 46.29% 2 Lingga Utara 9,980 5 5 5 418 1672 16.75% SPAM IKK Pancur 5 5 5 418 1672 16.75% 3 Senayang 6,020 10 10 10 697 2788 46.31% SPAM IKK Senayang 10 10 10 697 2788 46.31% Kabupaten Lingga 101,030 30 30 25 1.689 6.756 6,69% Sumber: Data Teknis Pokmas SPAM Lingga, 2024
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 36 Skematik SPAM IKK Dabo Unit Produksi SPAM , IKK Dabo Air Baku Kap. Pengambilan UI Reservoir 60 liter/detik ce - Wilayah Pelayanan IKK Dabo KETERANGAN Air Baku 60 Mer/detik Unit Produksi SPAM IKK Dabo 60 liter/detik Wilayah Petayanan SPAM IKK Dabo 4391 SR PIPA Transmisi Ar Baku || Kar PIPA JDU 3-83 Gambar 3. 37 Skematik SPAM IKK Singkep Pesisir Gambar 3. 38 Skematik SPAM Daik Unit Produksi SPAM Si Pesisir Air Baku Taken Peni Kap. Pengambilan Reservoir Wiayah Pelayanan Bunguran Utara 5 liter/detik e - KETERANGAN (3 Air Baku 15 Weridetik Unit Produksi SPAM IKK Singkep Pesisir 15 liter/detik3Ne Hana Wilayah Pelayanan SPAM Singkep Pesisir 574 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU te Unit Produksi SPAM IKK Wilayah Pelayanan Bunguran Batubi Daik Air Baku Kap. Pengambilan D Reservoir 20 liter/detik J4 id KETERANGAN da Air Baku 20 Iiter/detik & Unit Produksi SPAM IKK Daik 20 Iiter/detik Wilayah Pelayanan SPAM IKK Teluk Sebong 1777 SR —. — PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Pa 3-84 Gambar 3. 39 Skematik SPAM IKK Selayar Gambar 3. 40 Skematik SPAM IKK Pancur Wilayah Selayar Pelayanan ? Unit Produksi SPA ir Baku Induk Selayar Kap. Pengambilan |Reservoir 10 lier/detik . AA KETERANGAN Eta Air Baku 10 Iiter/detik Unit Produksi SPAM IKK Selayar 10 kter/detik & Wilayah Pelayanan Induk Selayar 616 SR |T— —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Le Pa Wilayah Pelayanan Lingga Utara Unit Produksi SPAM IKK Pancur Air Baku Kap. Pengambilan |Reservoir 5 liter/detik . AA KETERANGAN ( Air Baku 5 Iter/detik Aa Unit Produksi SPAM IKK Pancur 5 Iter/detik Wilayah Pelayanan Linnga Utara 418 SR —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU ae LL 3-85 Gambar 3. 41 Skematik SPAM IKK Senayang

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Lingga bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3.5.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kabupaten Lingga terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 56 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 SPAM Desa Kuala Raya Singkep Barat 14,250 POKMAS 2 2 2 350 1400 9.82% 2 SPAM Desa Paya Luas (Kel. Raya) Singkep Barat 14,250 POKMAS 3 3 3 210 840 5.89% 3 SPAM Desa Cukas (Tanjung Irat) Singkep Barat 14,250 POKMAS 2 2 2 165 660 4.63% 4 KPSPAM Bakong Singkep Barat 14,250 POKMAS 1 1 1 34 136 0.95% 5 KPSPAM Sungai Harapan Singkep Barat 14,250 KPSPAM Sungai Harapan 1 1 1 180 720 5.05% 6 KPSPAM Tinjul Singkep Barat 14,250 KPSPAM Tinjul 1.5 1.5 1.5 296 1184 8.31% 7 KPSPAM Sungai Raya Singkep Barat 14,250 KPSPAM Sungai Raya 1.2 1.2 11.2 238 952 6.68% Unit Produksi SPAM IKK S: Air Baku ang Kap. Pengambilan P Reservoir 10 liter/detik Ji " Wilayah Pelayanan Senayang KETERANGAN da Air Baku 10 Iiteridetik , Unit Produksi SPAM IKK Senayang 10 Iiter/detik & Wilayah Pelayanan K3 Senayang 697 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-86 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 8 KPSPAM Kuala Raya Singkep Barat 14,250 KPSPAM Kuala Raya 2.7 2.7 2.7 127 508 3.56% 9 KPSPAM Busung Panjang Kepulauan Posek 3,070 KPSPAM Busung Panjang 2 2 2 60 240 7.82% 10 KPSPAM Suak Buaya Kepulauan Posek 3,070 KPSPAM Suak Buaya 2 2 1 60 240 7.82% 11 KPSPAM Posek Kepulauan Posek 3,070 KPSPAM Posek 2.7 2.7 2.7 116 464 15.11% 12 SPAM Desa Batu Kacang Singkep 23,620 POKMAS 2 2 2 230 920 3.90% 13 SPAM Pedesaan Desa marok Kecil Singkep Selatan 2,580 POKMAS 5 5 5 220 880 34.11% 14 KPSPAM Sedamai Singkep Pesisir 4,960 KPSPAM Sedamai 2 2 2 92 368 7.42% 15 KPSPAM Pelakak Singkep Pesisir 4,960 KPSPAM Pelakak 2.3 2.3 2.3 157 628 12.66% 16 KPSPAM Persing Singkep Pesisir 4,960 KPSPAM Persing 2.5 2.5 2.5 162 648 13.06% 17 KPSPAM Kelumu Lingga 12,600 KPSPAM Kelumu 2.8 2.8 2.6 192 768 6.10% 18 KPSPAM Mepar Lingga 12,600 KPSPAM Mepar 2.9 2.9 2.9 120 480 3.81% 19 KPSPAM Mentuda Lingga 12,600 KPSPAM Mentuda 1 1 1 122 488 3.87% 20 KPSPAM Musai Lingga 12,600 KPSPAM Musai 2 2 2 149 596 4.73% 21 KPSPAM Nerekeh Lingga 12,600 KPSPAM Nerekeh 3 3 3 108 432 3.43% 22 KPSPAM Nerawang Lingga 12,600 KPSPAM Nerawang 3 3 3 125 500 3.97% 23 KPSPAM Selayar Selayar 3,440 KPSPAM Selayar 1.4 1.4 1.4 150 600 17.44% 24 KPSPAM Penuba Timur Selayar 3,440 KPSPAM Penuba Timur 2 2 2 115 460 13.37% 25 KPSPAM Keton Lingga Timur 5,000 KPSPAM Keton 3 3 2 44 176 3.52% 26 KPSPAM Kudung Lingga Timur 5,000 KPSPAM Kudung 3 3 2 218 872 17.44% 27 KPSPAM Bukit Langkap Lingga Timur 5,000 KPSPAM Bukit Langkap 2 2 2 5 20 0.40% 28 KPSPAM Kerandin Lingga Timur 5,000 KPSPAM Kerandin 2.34 2.34 1 8 32 0.64% 29 KPSPAM Sungai Pinang Lingga Timur 5,000 KPSPAM Sungai Pinang 2 2 2 286 1144 22.88% 30 SPAM Desa Sekanah Lingga Utara 9,980 POKMAS 5 5 2 70 280 2.81% 31 KPSPAM Linau Lingga Utara 9,980 KPSPAM Linau 2 2 2 41 164 1.64% 32 KPSPAM Belungkur Lingga Utara 9,980 KPSPAM Belungkur 2 2 2 114 456 4.57% 33 KPSPAM Duara Lingga Utara 9,980 KPSPAM Duara 2 2 2 202 808 8.10% 34 KPSPAM Sungai Besar Lingga Utara 9,980 KPSPAM Sungai Besar 1.52 1.52 1.52 120 480 4.81% 35 KPSPAM Bukit Harapan Lingga Utara 9,980 KPSPAM Bukit Harapan 1.4 1.4 1.4 11 44 0.44% 36 SPAM Desa Benen Senayang 6,020 POKMAS 2 2 2 265 1060 17.61% 3-87 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 37 KPSPAM Laboh Senayang 6,020 KPSPAM Laboh 2 2 2 72 288 4.78% 38 KPSPAM Penaah Senayang 6,020 KPSPAM Penaah 2 2 1.4 10 40 0.66% 39 KPSPAM Tanjung Lipat Senayang 6,020 KPSPAM Tanjung Lipat 1.35 1.35 1.25 0 0 0.00% 40 KPSPAM Tanjung Kelit Bakung Serumpun 7,700 KPSPAM Tanjung Kelit 1.5 1.5 1.5 35 140 1.82% 41 KPSPAM Batu Belubang Bakung Serumpun 7,700 KPSPAM Batu Belubang 2.6 2.6 1.4 35 140 1.82% 42 KPSPAM Pulau Batang Temiang Pesisir 3,710 KPSPAM Pulau Batang 0.5 0.5 0.5 52 208 5.61% 43 KPSPAM Temiang Temiang Pesisir 3,710 KPSPAM Temiang 1.5 1.5 0.5 88 352 9.49% 44 KPSPAM Mensak Katang Bidare 4,100 KPSPAM Mensak 1 1 1 71 284 6.93% 45 KPSPAM Benan Katang Bidare 4,100 KPSPAM Benan 1 1 1 50 200 4.88% Kabupaten Lingga 101,030 94.71 94.71 94.27 5575 22300 22.07% Sumber: Data Dinas PU Kabupaten Lingga, 2024 Tabel 3. 57 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Singkep Barat 14,250 3,925 27.54% 3,954 27.75% 2 Kepulauan Posek 3,070 3 Singkep 23,620 2,295 9.72% 1,571 6.65% 4 Singkep Selatan 2,580 5 Singkep Pesisir 4,960 - 0.00% 155 3.13% 6 Lingga 12,600 483 3.83% - 0.00% 7 Selayar 3,440 447 12.99% - 0.00% 8 Lingga Timur 5,000 9 Lingga Utara 9,980 140 1.40% - 0.00% 10 Senayang 6,020 5,655 93.94% 3,166 52.59% 11 Bakung Serumpun 7,700 4,751 61.70% 2,372 30.81% 12 Temiang Pesisir 3,710 13 Katang Bidare 4,100 Kabupaten Lingga 101,030 17,696 17.52% 11,218 11.10% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di kabupaten Lingga dikelola oleh POKMAS dan KP SPAM di masing-masing Desa. 3-88 Tabel 3. 58 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Lingga NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Singkep Barat Desa Kuala Raya 2 2 2 2 2 0 2 Singkep Barat Desa Paya Luas (Kel. Raya) 3 3 3 3 3 0 3 Singkep Barat Desa Cukas (Tanjung Irat) 2 2 2 2 2 0 4 Singkep Barat Bakong 1 1 1 1 1 0 5 Singkep Barat Sungai Harapan 1 1 1 1 1 0 6 Singkep Barat Tinjul 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 7 Singkep Barat Sungai Raya 1.2 1.2 1.2 1.2 11.2 -10 8 Singkep Barat Kuala Raya 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 0 9 Kepulauan Posek Busung Panjang 2 2 2 2 2 0 10 Kepulauan Posek Suak Buaya 2 2 2 2 1 1 11 Kepulauan Posek Posek 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 0 12 Singkep Desa Batu Kacang 2 2 2 2 2 0 13 Singkep Selatan Pedesaan Desa Marok Kecil 5 5 5 5 5 0 14 Singkep Pesisir Sedamai 2 2 2 2 2 0 15 Singkep Pesisir Pelakak 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 0 16 Singkep Pesisir Persing 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 17 Lingga Kelumu 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 0.2 18 Lingga Mepar 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 0 19 Lingga Mentuda 1 1 1 1 1 0 20 Lingga Musai 2 2 2 2 2 0 21 Lingga Nerekeh 3 3 3 3 3 0 22 Lingga Nerawang 3 3 3 3 3 0 23 Selayar Selayar 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0 24 Selayar Penuba Timur 2 2 2 2 2 0 25 Lingga Timur Keton 3 3 3 3 2 1 26 Lingga Timur Kudung 3 3 3 3 2 1 27 Lingga Timur Bukit Langkap 2 2 2 2 2 0 28 Lingga Timur Kerandin 2.34 2.34 2.34 2.34 1 1.34 29 Lingga Timur Sungai Pinang 2 2 2 2 2 0 30 Lingga Utara Desa Sekanah 5 5 5 5 2 3 31 Lingga Utara Linau 2 2 2 2 2 0 32 Lingga Utara Belungkur 2 2 2 2 2 0 33 Lingga Utara Duara 2 2 2 2 2 0 34 Lingga Utara Sungai Besar 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 0 35 Lingga Utara Bukit Harapan 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0 36 Senayang Desa Benen 2 2 2 2 2 0 37 Senayang Laboh 2 2 2 2 2 0 38 Senayang Penaah 2 2 2 2 1.4 0.6 39 Senayang Tanjung Lipat 1.35 1.35 1.35 1.35 1.25 0.1 40 Bakung Serumpun Tanjung Kelit 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 41 Bakung Serumpun Batu Belubang 2.6 2.6 2.6 2.6 1.4 1.2 42 Temiang Pesisir Pulau Batang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 43 Temiang Pesisir Temiang 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1 44 Katang Bidare Mensak 1 1 1 1 1 0 45 Katang Bidare Benan 1 1 1 1 1 0 TOTAL 94.71 94.71 94.71 94.71 94.27 0.44 Sumber: UPT SPAM Kabupaten Lingga, 2024 Kon 3-89
1. b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Lingga bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Tabel 3. 59 Rekapitulasi SPAM BJP Perdesaan Kabupaten Lingga NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Singkep Barat 14,250 3,925 27.54% 3,954 27.75% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2 Kepulauan Posek 3,070 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 Singkep 23,620 2295 9.72% 1,571 6.65% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4 Singkep Selatan 2,580 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5 Singkep Pesisir 4,960 0 0.00% 155 3.13% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 6 Lingga 12,600 483 3.83% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 7 Selayar 3,440 447 12.99% 25 0.73% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 8 Lingga Timur 5,000 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9 Lingga Utara 9,980 140 1.40% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10 Senayang 6,020 5655 93.94% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3,166 52.59% 11 Bakung Serumpun 7,700 4751 61.70% 2,347 30.48% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 12 Temiang Pesisir 3,710 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13 Katang Bidare 4,100 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% TOTAL 101,030 17,696 17.52% 8,052 7.97% - 0.00% - 0.00% 3,166 3.13% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.5.2 ASPEK NON TEKNIS 3.5.2.1 ASPEK KEUANGAN Rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar 89 % dari harga pokok air pe m³ (tingkat kehilangan distribusi /NRW 25%) atau lebih rendah 11% dari titik impas (break even point) yang berarti perusahaan mendapat kerugian sebesar Rp.252 per m³ air terjual. Dengan demikian harga jual air masih berada dibawah harga pokok air sehingga tarif rata- rata yang berlaku belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost Recovery). Jika dengan mengunakan perhitungan tingkat kehilangan distribusi rill/NRW rill (29,02%) rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar 84 % dari harga pokok air pe m³ atau lebih rendah 16% dari titik impas (break even point) yang berarti perusahaan mendapat kerugian sebesar Rp.383 per m³ air terjual. Dengan demikian harga jual air masih berada dibawah harga pokok air sehingga tarif rata-rata yang berlaku belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost Recovery). Tarif rata-rata belum dapat menutup seluruh biaya secara penuh (full cost recovery) disebabkan masih rendahnya tarif dan perbedaan tarif 3-90 yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Lingga sejak tahun
  1. 2015.upaya perusahaan untuk mecapai full cost recovery adalah dengan melakukan subsidi silang antara tarif harga air untuk niaga kecil dan niaga besar dan dengan melakukan efisiensi biaya operasional perusahaan pada tahun 2023. Tabel 3. 60 Analisis Full Cost Recovery Perumda Air Minum Tirta Lingga Tahun 2023 NO URAIAN JUMLAH SATUAN 1 Pendapatan air tahun 2023 3,766,998,700 Rp 2 Beban usaha tahun 2023 4,468,220,368 Rp 3 Volume air menjadi rekening tahun 2023 1,829,537 m³ 4 Volume air produksi tahun 2023 2,577,672 m³ 5 Rata-rata tarif air per m³ (1:3) 2,059 Rp/ M³ 6 Harga pokok air per m³ (Beban Usaha dibagi (Volume Produksi dikurangi/- (tingkat kehilangan distribusi 25%) dikali/*Volume Produksi)) 2,311 Rp/ M³ Selisih rata-rata tarif air per m³ dengan harga pokok air per m³ -Rp252 Rp Rata-rata tarif air per m³ dibagi harga pokok air per m³ 89 % 7 Harga pokok air per m³ dengan tingkat kehilangan distribusi rill (29,02%) 2,442 Rp/ M³ Selisih rata-rata tarif air per m³ dengan harga pokok air per m³ (tingkat kehilangan distribusi rill) -Rp383 Rp Rata-rata tarif air per m³ dibagi harga pokok air per m³ (tingkat kehilangan distribusi rill) 84 % 3.5.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
2. a.Organisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Lingga Kabupaten Lingga merupakan Sadan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lingga. Bentuk hukum tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum berbentuk menjadi sebuah perusahaan umum daerah, Perumda Air Minum Tirta Lingga sebelumnya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga yang merupakan pemekaran dari PDAM Tirta Janggi Tanjungpinang. Dengan dimekarkannya Kabupaten Lingga pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 3-91 2003, maka PDAM Kabupaten Lingga juga ikut dipisahkan pada tanggal 30 Desember 2006, namun pendiriannya baru disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga. Struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Lingga Kabupaten Lingga pada tahun 2022 belum mengalami perubahan, masih berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Pokok Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga. Dalam Keputusan Bupati tersebut, susunan struktur organisasi PDAM Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga terdiri atas satu Direktur yang membawahi 3 (tiga) bagian, 1 (satu) Kepala Cabang dan 1 (satu) Kepala Unit yaitu:
3. a.Bagian Umum & Keuangan terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Umum dan Personalia, Seksi Pembukuan & Penerbitan Rekening dan Seksi Kas & Penagihan.
4. b.Bagian Teknik dan Perencanaan terdiri dari terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Teknik & Perencanaan, Seksi Produksi dan Seksi Pemeliharaan Transmisi Distribusi.
5. c.Bagian Hubungan Langganan terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Opname Meter, Seksi Hublang dan Seksi Humas.
6. d.Cabang Daik.
7. e.Unit Penuba. Untuk periode tahun 2022, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Lingga Kabupaten Lingga dipimpin oleh Irfan Andaria berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 149/KPTS/11/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Lingga Kabupaten Lingga. Sedangkan Dewan Pengawas dijabat oleh E. Dody Kurniawan, S.IP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 148/KPTS/11/2021 tanggal15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Lingga Kabupaten Lingga. Namun saudara E. Dody Kurniawan telah mengundurkan diri sejak 18 Mei 2022 sesuai dengan surat tertanggal 18 Mei 2022 s.d. saat evaluasi belum ada pengganti saudara E. Dody Kurniawan selaku Dewan Pengawas. 3-92 Gambar 3. 42 Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Lingga 3.5.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lingga diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Lingga antara lain adalah terkait Perda Pembentukan Perumda Air Minum Tirta Lingga, Regulasi mengenai tarif air minum dan Peraturan Bupati terkait RISPAM Kabupaten Lingga. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Air Minum. Peraturan mengenai besaran tarif di atur dalam Keputusan Bupati Lingga Nomor 380/KPTS/XII/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum, Denda dan Biaya Penyambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga. BUPATI LINGGA/KPM M.NIZAR DIREKTUR IRFAN ANDARIA DEWAN PENGAWAS E.DODY KURNIAWAN KABAG UMUM & KEUANGAN EVA RUZANA KASI PEMBUKUAN & PENERBITAN REKENING NURUL AINI STAF AGUNG DWI CAHYO,S.E KASI UMUM & PERSONALIA NASRULLAH HUSNI, A.Md PETUGAS KEBERSIHAN LAODE AMRIZAL KASI KAS & PENAGIHAN HASAN BASRI KASIR ROI RAZANA KABAG TEKNIK & PERENCANAAN ZAINUDDIN MZ KASI TEKNIK & PERENCANAAN EDI KURNIAWAN KASI PEMELIHARAAN TRANDIS FAUZAN STAF M.EVANTANA STAF SARKAWI KABAG HUBUNGAN LANGGANAN KHAIDIR KASI OPNAME METER ARMAN SEKSI METER WAHYUNDA F KEPALA CABANG DAIK HARTONO SEKSI UMUM DAN KEUANGAN SITI HALIMAH SAKDIAH KASIR NUR FITRIANI KASI TEKNIK DAN PERENCANAAN AL TARMIZI SEKSI PRODUKSI JUFRIZAL KEPALA UNIT PENUBA FAJAR HAIRUM KASI HUBUNGAN LANGGANAN M.ALFANSURI STAF ALAN JUNAIDI KASI PRODUKSI RAHMAT SUGIANTO STAF SUKARDI STAF NOR ROHMAT Dabo Singkep, 31 Desember 2023 PERUMDAM TIRTA LINGGA IRFAN ANDARIA (DIREKTUR) S LCUOL)Uu1 IC) gbOL 3-93 Kabupaten Lingga saat ini sudah memiliki RISPAM yang di sahkan melalui Peraturan Bupati Lingga Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lingga Tahun 2022-2024. 3.5.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN A. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD SPAM
  1. 1.Unit Air Baku Seiring bertambahnya pelanggan dan kondisi iklim yang tidak bisa diprediksi siklus el nino akibat pemanasan global, perlu di antisipasi agar pelanggan tidak mengalami krisis air. Harapan dari penyelesaian air baku di kabupaten lingga:
8. a.Untuk kecamatan Singkep dengan memanfaatkan kolong serayak sebagai sumber air baku dengan sistem perpompaan dengan debit andalan 20 s.d 35 l/dt
9. b.Dilakukannya normalisasi dan optimalisasi waduk air gemuruh untuk di Singkep dan normalisasi dan optimalisasi kolong selayar di Penuba
10. c.Dilakukannya optimalisasi bak tangkapan/intake yang telah melebihi dari usia teknis
  1. 2.Unit Produksi Saat ini dengan infrastruktur yang ada Perumda Air Minum belum dapat untuk memenuhi syarat Air Minum masih memenuhi syarat Air Minum (Permenkes 32 Tahun 2017). Dengan berlakunya permenkes No 02 Tahun 2023 istilah persyaratan Air Minum dihapus sehingga yang ada hanya syarat kualitas air minum. Harapan Penyelesaian Masalah Kualitas Air:
11. a.Dibangun sistem Instalasi Pengolahan Air yang modern dengan sistem filter lengkap
12. b.Memasang Shetler di setiap bak SPC
13. c.Melakukan Upgrade IPA yang sudah terbangun
14. d.Pembangunan Laboraturium pengujian air
  1. 3.Unit Distribusi Untuk mengembangkan Jaringan perpipaan distribusi yang memerlukan biaya yang besar, sehingga perlu dana investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan perpipaan distribusi, belum lagi letak perkampungan penduduk di 3-94 Kabupaten Lingga yang tersebar di beberapa pulau, sehingga di setiap pulau perlu dibangun satu unit lengkap jaringan SPAM.
  2. 4.Unit Pelayanan Permasalahan yang umum terjadi di area pelayanan yaitu terkait kontinuitas pengaliran yang masih belum bisa 24 jam secara merata di semua wilayah pelayanan dan juga terkait masalah tekanan air yang belum merata di wilayah pelayanan. B. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non BUMD SPAM Beberapa tantangan dalam pengelolaan SPAM terutama pada ketersediaan SDM pada sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten Lingga antara lain:
  3. 1.Badan– badan pengelola yang tidak diperkuat oleh kekuatan hukum, sehingga apabila ada tindakan atau keputusan – keputusan yang dilakukan oleh badan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dilindungi oleh hukum
  4. 2.Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut. C. Aspek Non Teknis
  5. 1.Target Pemenuhan Sambungan Rumah (SR) sebagai upaya peningkatan cakupan pelayanan dan pendapatan
  6. 2.Tarif air minum yang belum Full Cost Recovery (FCR)
  7. 3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan, Diklat dan Bimtek
  8. 4.Penyertaan Modal Daerah dalam rangka optimalisasi Perumda Air Minum Tirta Lingga
  9. 5.Tranformasi sistem teknologi digital 3-95 3.6 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kabupaten Anambas pada tahun 2023 adalah sebesar 80,65% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 55,67% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 24,99%. Tingkat konsumsi air di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 150 liter/orang/hari yang sudah mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Kepulauan Anambas merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 24,71%. Tingkat kehilangan air pada sistem SPAM di Kabupaten ini cenderung kecil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi distribusi yang diharapkan dapat memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.6.1 ASPEK TEKNIS 3.6.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem penyediaan air minum wilayah perkotaan melalui Jaringan Perpipaan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum. Tabel 3. 61 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Jemaja 6,090 10.00 10.00 10.00 760 3,040 49.92% 76.00% SPAM IKK Jemaja (Dapit) UPTD 10.00 10.00 10.00 760 3,040 49.92% 76.00% 2 Siantan 13,740 30.00 30.00 30.00 1,158.00 4,632 33.71% 38.60% SPAM IKK Siantan UPTD 20.00 20.00 20.00 768 3,072 22.36% 38.40% Tarempa Selatan UPTD 10.00 10.00 10.00 390 1,560 11.35% 39.00% Tarempa Timur UPTD TOTAL 49,100 40.00 40.00 40.00 1,918.00 7,672.00 15.63% 47.95% Sumber: Data Teknis UPTD SPAM Kepulauan Anambas, 2024 |||||||| | 3-96 Tabel 3. 62 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten kepulauan Anambas NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Jemaja 6,090 61 1.00% - 0.00% 2 Jemaja Barat 1,050 48 4.57% - 0.00% 3 Jemaja Timur 2,700 - 0.00% - 0.00% 4 Siantan Selatan 3,910 - 0.00% - 0.00% 5 Siantan 13,740 36 0.26% 2,612 19.01% 6 Siantan Timur 4,490 - 0.00% - 0.00% 7 Siantan Tengah 3,430 - 0.00% 853 24.87% 8 Palmatak 7,610 1,025 13.47% 5,328 70.01% 9 Siantan Utara 1,970 42 2.13% 1,912 97.06% 10 Kute Siantan 4,110 323 7.86% 29 0.71% Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 1,535 3.13% 10,734 21.86% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas, 2024
15. a.Jaringan Perpipaan (JP)
  1. 1.Unit Air Baku Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa waduk yang digunakan sebagai penyediaan air minum, selain itu juga di bantu menggunakan sumur-sumur yang dibangun oleh Pemerintah. Berikut sumber air baku utama yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas: • Sungai Batu Tabir • Sungai Air Bemban • Bendungan Dapit • Embung Gunung Lintang • Waduk Gunung Samak
  2. 2.Unit Produksi Unit produksi SPAM Perkotaan yang dikelola dan dioperasikan oleh UPTD SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 3 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 40 liter/detik. Tabel 3. 63 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Kepulauan Anambas NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Jemaja 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 - SPAM IKK Jemaja (Dapit) 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 - 2 Siantan 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 3-97 NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) SPAM Tarempa 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - Tarempa Selatan 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - Tarempa Timur 3.00 3.00 - - - - Kabupaten Kepualauan Anambas 35.00 35.00 30.00 30.00 30.00 - Sumber: Data Teknis UPTD SPAM Kepulauan Anambas, 2024

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dan Gravitasi dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas.
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh UPTD untuk daerah pelayanan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut. Tabel 3. 64 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan UPTD SPAM Kepulauan Anambas NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Jemaja 6,090 10.00 10.00 10.00 760 3,040 49.92% SPAM IKK Jemaja (Dapit) 10.00 10.00 10.00 760 3,040 49.92% 2 Siantan 13,740 30.00 30.00 30.00 1,158.00 4,632 33.71% SPAM IKK Siantan 20.00 20.00 20.00 768 3,072 22.36% Tarempa Selatan 10.00 10.00 10.00 390 1,560 11.35% Tarempa Timur Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 40.00 40.00 40.00 1,918.00 7,672.00 15.63% Sumber: Data Teknis UPTD SPAM Kepulauan Anambas, 2024 3-98
5.Skematik Eksisting Gambar 3. 43 Skematik SPAM IKK Jemaja (Dapit) Gambar 3. 44 Skematik SPAM IKK Siantan Unit Produksi SPAM IKK Jemnaja (Dapit) Air Baku Kap. Pengambilan 1 Reservoir 10 liter/det ce « LL KETERANGAN (- Air Baku 10 #ter/detik 3 Unit Produksi SPAM IKK Jemaja (Dapit) 10 liter/detik Wilayah Pelayanan| SPAM IKK Jermaja (Dapit) 760 SR PIPA Transmisi Ar Baku PIPA JDU ka Air Baku Kap. Pengambilan 20 liter/detik KETERANGAN da Air Baku 20 iter/detik Unt Produksi SPAM IKK Siantan 20 Iter/detik & Pan Wilayah Pelayanan SPAM IKK Siantan 788 SR —. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Wilayah Pelayanan Siantan 3-99 Gambar 3. 45 Skematik SPAM Tarempa Selatan

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Tabel 3. 65 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Jemaja 6,090 61 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 Jemaja Barat 1,050 48 4.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3 Jemaja Timur 2,700 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4 Siantan Selatan 3,910 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5 Siantan 13,740 36 0.26% 35 0.25% 0.00% 0.00% 2,577 18.76% 6 Siantan Timur 4,490 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7 Siantan Tengah 3,430 0 0.00% 0.00% 853 24.87% 0.00% 0.00% 8 Palmatak 7,610 1025 13.47% 3,999 52.55% 0.00% 0.00% 1,329 17.46% 9 Siantan Utara 1,970 42 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 1,912 97.06% 10 Kute Siantan 4,110 323 7.86% 29 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% TOTAL 49,100 1535 3.13% 4063 8.27% 853 1.74% 0 0.00% 5818 11.85% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air Unit Produksi SPAM Wilayah Pelayanan Tarempa Selatan Tarempa Selata Air Baku ii Kap. Pengambilan n Reservoir 10 liter/detik Ag " KETERANGAN ds Air Baku 10 Iiter/detik Unit Produksi SPAM Tarempa Selatan 10 Iiter/detik & Wilayah Pelayanan ap SPAM Tarempa Selatan 390 SR |—... —. PIPA Transmisi Ar Baku PIPA JDU 3-100 3.6.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 66 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 SPAM Desa Mampok Jemaja 6,090 KPSPAM Mampok 1.50 1.50 1.50 206 824 13.53% 2 SPAM Desa Rewak Jemaja 6,090 KPSPAM Rewak 2.00 2.00 2.00 117 468 7.68% 3 SPAM Desa Air Biru (Pulau Dara) Jemaja 6,090 KPSPAM Air Biru 1.50 1.50 1.50 26 104 1.71% 4 SPAM Batu Berapit Jemaja 6,090 KPSPAM Batu Berapit 2.00 2.00 2.00 147 588 9.66% 5 SPAM Landa Jemaja 6,090 KPSPAM Landa 3.00 3.00 3.00 6 SPAM Sungga Jemaja Barat 1,050 KPSPAM Sungga 3.00 3.00 3.00 290 1,160 110.48% 7 SPAM Desa Kramut Jemaja Barat 1,050 KPSPAM Kramut 3.00 3.00 3.00 8 SPAM Desa Bukit Padi Jemaja Timur 2,700 KPSPAM Bukit Padi 3.00 3.00 3.00 108 432 16.00% 9 SPAM Jemaja Timur Jemaja Timur 2,700 KPSPAM Jemaja Timur 15.00 15.00 15.00 257 1,028 38.07% 10 SPAM Desa Telaga Siantan Selatan 3,910 KPSPAM Telaga 1.50 1.50 1.50 150 600 15.35% 11 SPAM Desa Telaga Kecil Siantan Selatan 3,910 KPSPAM Telaga Kecil 1.50 1.50 1.50 88 352 9.00% 12 SPAM Desa Linggai Siantan Selatan 3,910 KPSPAM Linggai 1.00 1.00 1.00 81 324 8.29% 13 SPAM Desa Siantan Selatan Siantan Selatan 3,910 KPSPAM Siantan Selatan 8.00 8.00 8.00 315 1,260 32.23% 14 Siantan 13,740 - 0.00% 15 SPAM Desa Nyamuk Siantan Timur 4,490 KPSPAM Nyamuk 3.00 3.00 1.00 161 644 14.34% 16 SPAM Desa Siantan Timur Siantan Timur 4,490 KPSPAM Siantan Timur 12.00 12.00 7.50 681 2,724 60.67% 17 SPAM Desa Air Asuk Siantan Tengah 3,430 KPSPAM Air Asuk 5.00 5.00 5.00 270 1,080 31.49% 18 SPAM Desa Air Nangak (Teluk Siantan) Siantan Tengah 3,430 KPSPAM Air Nangak 2.00 2.00 2.00 58 232 6.76% 19 SPAM Desa Kampung Baru Palmatak 7,610 KPSPAM Kampung Baru 2.00 2.00 2.00 191 764 10.04% 20 SPAm Desa Paya Laman Palmatak 7,610 KPSPAM Paya Laman 5.00 5.00 5.00 347 1,388 18.24% 21 SPAM Desa Candi Palmatak 7,610 KPSPAM Candi 2.00 2.00 2.00 202 808 10.62% 22 SPAM Desa Putik Palmatak 7,610 KPSPAM Putik 1.00 1.00 1.00 430 1,720 22.60% 23 SPAM Desa Langir Palmatak 7,610 KPSPAM Langir 1.50 1.50 1.50 121 484 6.36% 3-101 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 24 SPAM Desa Palmatak Palmatak 7,610 KPSPAM Palmatak 10.00 10.00 10.00 669 2,676 35.16% 25 Siantan Utara 1,970 - 0.00% 26 Kute Siantan 4,110 - 0.00% TOTAL 49,100 89.50 89.50 83.00 4,915 19,660 40.04% Sumber: Data Dinas PU Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024 Tabel 3. 67 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Kepulauan Anambas NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Jemaja 6,090 61 1.00% - 0.00% 2 Jemaja Barat 1,050 48 4.57% - 0.00% 3 Jemaja Timur 2,700 - 0.00% - 0.00% 4 Siantan Selatan 3,910 - 0.00% - 0.00% 5 Siantan 13,740 36 0.26% 2,612 19.01% 6 Siantan Timur 4,490 - 0.00% - 0.00% 7 Siantan Tengah 3,430 - 0.00% 853 24.87% 8 Palmatak 7,610 1,025 13.47% 5,328 70.01% 9 Siantan Utara 1,970 42 2.13% 1,912 97.06% 10 Kute Siantan 4,110 323 7.86% 29 0.71% Kabupaten Kepulauan Anambas 49,100 1,535 3.13% 10,734 21.86% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepualauan Anambas, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di kabupaten Kepulauan Anambas dikelola oleh KP SPAM di masing-masing Desa. Tabel 3. 68 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Kepulauan Anambas NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Jemaja Mampok 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 2 Jemaja Rewak 2 2 2 2 2 0 3 Jemaja Air Biru (Pulau Dara) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 4 Jemaja SPAM Batu Berapit 2 2 2 2 2 0 5 Jemaja Landa 3 3 3 3 3 0 6 Jemaja Barat Sungga 3 3 3 3 3 0 7 Jemaja Barat Kramut 3 3 3 3 3 0 8 Jemaja Timur Bukit Padi 3 3 3 3 3 0 9 Jemaja Timur Jemaja Timur 10 Siantan Selatan Telaga 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 11 Siantan Selatan Telaga Kecil 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 12 Siantan Selatan Linggai 1 1 1 1 1 0 3-102 NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 13 Siantan Selatan Siantan Selatan 8 8 8 8 8 0 14 Siantan 15 15 15 15 15 0 15 Siantan Timur Nyamuk 3 3 3 3 1 0 16 Siantan Timur Siantan Timur 12 12 12 12 7.5 0 17 Siantan Tengah Air Asuk 5 5 5 5 5 0 18 Siantan Tengah Air Nangak (Teluk Siantan) 2 2 2 2 2 0 19 Palmatak Kampung Baru 2 2 2 2 2 0 20 Palmatak Paya Laman 5 5 5 5 5 0 21 Palmatak Candi 2 2 2 2 2 0 22 Palmatak Putik 1 1 1 1 1 0 23 Palmatak Langir 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 24 Palmatak Palmatak 10 10 10 10 10 0 25 Siantan Utara 0 26 Kute Siantan 0 TOTAL 89.5 89.5 89.5 89.5 83 0 Sumber: UPT SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024
1. b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. 3.6.2 ASPEK NON TEKNIS 3.6.2.1 ASPEK KEUANGAN Data mengenai aspek keuangan pengelolaan SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas Tidak Tersedia 3.6.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
2. a.Organisasi Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Anambas. Pengelola SPAM jaringan perpipaan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah UPTD Kabupaten Kepulauan Anambas serta Pamsimas. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kabupaten Kepulauan Anambas di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2018 dengan klasifikasi UPT SPAM pada Dinas adalah UPT Kelas A. || 3-103 Gambar 3. 46 Struktur Organisasi UPTD SPAM Kepulauan Anambas
3. b.Sumber Daya Manusia 3.6.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kepulauan Anambas diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain adalah terkait Peraturan Bupati terkait RISPAM Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas sampai saat ini belum memiliki Regulasi mengenai tarif air minum, yang mana hal ini sangat penting sebagai acuan dari Pengelola SPAM untuk menentukan harga jual air minum, regulasi penetapan tarif air minum harus didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan. Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum memiliki SK tarif khusus yang mengatur tarif terkait air minum, yang mana hal ini disebabkan karena pengelola SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas belum diperkuat dengan kekuatan hukum pengelolaan SPAM yang memadai. Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong terwujudnya target SDG’s-6, khususnya untuk mencapai target akses air minum aman pada tahun 2030, diperlukan pemetaan masalah dan strategi terkait penyelenggaraan SPAM. Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sudah memiliki RISPAM yang sudah di sahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten KEPALA DASRIL | | KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI ADM DAN KEUANGAN UMUM DAN TEKNIK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SAFITRI RIAHAAN SYAMSURI STAF STAF STAF 1, DIAH WIDAYANTI 1. IWAN KUSWANDI 1. ALFIAN
  1. 2.MOI MARISSA 2. DEVIZAL
  2. 3.JUNAIDI
  3. 2.RUSLAN NAZIB
  4. 3.MUHARIFUDDIN 3-104 Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2041. 3.6.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN A. Aspek Teknis
  5. 1.Unit Air Baku, sumber air baku yang debitnya selalu berubah pada musim kemarau dan musim hujan menyebabkan tingkat pelayanan air minum menjadi rendah. Disisi lain ketersediaan sumber Air Minum dari batu-batu/mata air di perbukitan Siantan dan sumber air tanah belum terkelola dengan baik.
  6. 2.Kurangnya perawatan bangunan intake menyebabkan terjadinya kebocoran sehingga air baku yang seharusnya tertampung menjadi terbuang.
  7. 3.Unit Produksi, tidak digunakannya manual operasi dan pemeliharaan, terutama sekali berkaitan dengan tingkat pemakaian bahan kimia.
  8. 4.Unit Distribusi, tidak adanya meter air sering menjadi penyebab rendahnya efisiensi akibat tingginya angka kehilangan air yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran cukup tinggi.
  9. 5.Pelayanan, geografis kediaman penduduk di tebing seperti di Tarempa dengan letak pipa air miring mengakibatkan rumah tangga dengan lokasi di atas sering tidak dapat air pada jam puncak. B. Aspek Non Teknis Aspek Hukum dan Kelembagaan
  10. 1.Secara kelembagaan, masih dikelola oleh UPTD PU dan sedang dalam tahap pembahasan di DPRD untuk status pengelola air minum.
  11. 2.Belum adanya pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Natuna ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
  12. 3.Jumlah SDM jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani per 1.000 pelanggan adalah 12 orang staf per 1.000 pelanggan.
  13. 4.Kapasitas pegawai terutama bagian teknis masih belum memadai. Aspek Keuangan
  14. 1.Tarif retribusi pemakaian air sudah ditentukan, tetapi pada pelaksanaan di lapangan hanya membayar Rp. 5.000 per SR.
  15. 2.UPTD PAM mengalami kerugian yang besar.
  16. 3.Kerugian yang diderita terjadi secara terus menerus.
  17. 4.Biaya operasi secara signifikan lebih besar dari pendapatan operasi. Saat ini pengelolaan SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelola oleh UPTD yang berada di bawah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada pelaksanaannya, SPAM yang terbangun saat ini 3-105 dikelola langsung oleh POKMAS dan KP SPAM di masing-masing lokasi pelayanan SPAM, sehingga peran UPTD dalam mengelola atau mengoperasikan terbatas. Hal tersebut berpengaruh kepada sistem operasional di masing-masing unit pengolahan, dimana pada saat ada kendala atau masalah pada salah satu sistem tidak bisa langsung diambil keputusan dalam penanganannya. Di beberapa SPAM jaringan perpiaan perdesaan yang telah memiliki sistem penyediaan Air Minum, badan pengelola yang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem tersebut ternyata tidak secara khusus dibentuk untuk mengelola aspek Air Minum, namun badan ini dibentuk untuk mengelola seluruh aspek kegiatan yang ada di wilayah desa tersebut termasuk sektor Air Minum, sehingga badan atau lembaga ini tidak dapat fokus untuk mengoperasikan sistem Air Minum dikarenakan tidakhanya sektor Air Minum saja yang menjadi tanggungjawab badan atau lembaga tersebut. Secara umum sumber daya manusia yang mengelola sistem penyediaan Air Minum baik di UPTD maupun pedesaan belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan sebuah sistem penyediaan Air Minum baik pengetahuan secara teknis maupun non teknis. Sehingga banyak terjadi permasalahan teknis yang seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pengoperasian sebuah sistem. 3-106 3.7 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA BATAM Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Batam mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kota Batam pada tahun 2023 adalah sebesar 93,19% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 91,06% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 2,13%. Saat ini, tingkat konsumsi air di Kota Batam berdasarkan dokumen evaluasi Kinerja Pengelola SPAM sebesar 214 liter/orang/hari yang mana kebutuhan ini cukup besar untuk kebutuhan domestik, namun mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Kota Batam merupakan tantangan yang tidak begitu signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini yang relatif kecil yaitu mencapai 14,16%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya efisiensi pada sistem distribusi dan perlu dipertahankan untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.7.1 ASPEK TEKNIS 3.7.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem penyediaan air minum wilayah perkotaan melalui Jaringan Perpipaan di Kota Batam saat ini dikelola oleh BLUD SPAM Pemko Batam dibawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan Sebagian besar pelayanan air minum dilayani oleh BU SPAM BP Batam. Tabel 3. 69 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kota Batam NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Bulang 10,820 15 15 15 SPAM Pulau Panjang BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 132 528 SPAM Pulau Akar BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 86 344 SPAM Pulau Buluh BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 546 2,184 2 Sungai Beduk 99,020 3,450 3,443 3,443 IPA Duriangkang BU SPAM BP Batam 2,200 2,197 2,197 146,525 586,100 IPA Piayu BU SPAM BP Batam 300 300 300 23,847 95,388 IPA Muka Kuning BU SPAM BP Batam 600 598 598 65,421 261,684 3-107 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis IPA Muka Kuning II BU SPAM BP Batam 350 348 348 69 276 3 Sagulung 225,490 13 13 13 IPA Tambesi BU SPAM BP Batam - - - - - SPAM Tiangwangkang BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 69 276 SPAM Lance BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 36 144 SPAM Gundap BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 124 496 4 Nongsa 91,780 60 57 57 IPA Nongsa BU SPAM BP Batam 60 57 57 438 1,752 5 Sekupang 173,760 230 230 230 IPA Sei Harapan BU SPAM BP Batam 210 210 210 21,101 84,404 IPA Sei Harapan (Modular) BU SPAM BP Batam 20 20 20 6 Lubuk Baja 83,680 240 240 234 IPA Sei Ladi BU SPAM BP Batam 240 240 234 21,101 84,404 KOTA BATAM 1,256,610 4,008 3,998 3,992 279,426 1,117,704 88.95% 69.73% Sumber: Data Teknis BU SPAM BP Batam dan BLUD SPAM Pemko Batam, 2024 Tabel 3. 70 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Batam NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADMINISTRATIF (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Belakang Padang 23,180 335 1.45% 9,516 41.05% 2 Bulang 10,820 2,290 21.16% 2,363 21.84% 3 Galang 17,220 741 4.30% 1,350 7.84% 4 Sungai Beduk 99,020 90 0.09% 2,900 2.93% 5 Sagulung 225,490 - 0.00% 50 0.02% 6 Nongsa 91,780 840 0.92% 917 1.00% 7 Batam Kota 205,780 - 0.00% 113 0.05% 8 Sekupang 173,760 24 0.01% 289 0.17% 9 Batu Aji 139,930 - 0.00% 320 0.23% 10 Lubuk Baja 83,680 127 0.15% 1,123 1.34% 11 Batu Ampar 59,550 450 0.76% 1,241 2.08% 12 Bengkong 126,400 1,020 0.81% 639 0.51% Kota Batam 1,256,610 5,917 0.47% 20,821 1.66% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam, 2024
4. a.Jaringan Perpipaan (JP) Berdasarkan data teknis BU SPAM BP Batam tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah terlayani di Kota Batam mencapai 88,63% dengan jumlah total sambungan rumah sebesar 278.433 SR. BU SPAM BP Batam 3-108 yang melayani memiliki kapasitas total terpasang sebesar 3.980 l/det dan kapasitas produksi sebesar 3.970 l/det. Sedangkan SPAM JP Perkotaan yang dikelola oleh BLUD SPAM Pemko Batam, saat ini sudah melayani wilayah perkotaan sebesar 0,32% dengan jumlah toal sambungan rumah sebanyak 993 SR. Unit SPAM Perkotaan yang dikelola BLUD SPAM Pemko Batam memiliki kapasitas terpasang sebesar 27,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 27,5 liter/detik.
  1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh BU SPAM BP Batam yaitu: Tabel 3. 71 Unit Air Baku BU SPAM BP Batam No Waduk Kapasitas Desain Air Baku (L/dt) Kapasitas WTP Terpasang (L/dt) Air Baku Yang Diolah (L/dt) Keterangan 1 Sei Harapan 230 230 230 Beroperasi 2 Sei Nongsa 60 60 57 Beroperasi 3 Sei Ladi 240 240 240 Beroperasi 4 Mukakuning 950 950 946 Beroperasi 5 Duriangkang 2,500 2,200 2,197 Beroperasi 300 300 Beroperasi 6 Tembesi Disalurkan Ke Mukakuning 7 Sei Rempang 232 Belum Beroprasi 8 Sei Gong 400 Belum Beroprasi 9 Baloi 30 Stop Operasi Tahun 2012 Total 4,642 3,980 3,970 Sumber: BP Batam, 2024
  2. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh BU SPAM BP Batam sebanyak 6 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 3.970 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 29 liter/detik. Tabel 3. 72 Unit Produksi SPAM BU SPAM BP Batam NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 Sungai Beduk 3,450 3,450 3,450 3,443 3,443 7 IPA Duriangkang 2,200 2,200 2,200 2,197 2,197 3 IPA Piayu 300 300 300 300 300 - IPA Muka Kuning 600 600 600 598 598 2 IPA Muka Kuning 350 350 350 348 348 2 6 Nongsa 60 60 60 57 57 3 IPA Nongsa 60 60 60 57 57 3 8 Sekupang 230 230 230 230 230 - Pn ——— 3-109 NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) IPA Sei Harapan 210 210 210 210 210 - 20 20 20 20 20 - 10 Lubuk Baja 240 240 240 240 234 - IPA Sei Ladi 240 240 240 240 234 - TOTAL 3,980 3,980 3,980 3,970 3,964 10 Sumber: Data Teknis BU SPAM BP Batam, 2024 Unit produksi SPAM Perkotaan yang dikelola dan dioperasikan oleh BLUD SPAM Pemko Batam sebanyak 6 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 27,5 liter/detik. Tabel 3. 73 Unit Produksi SPAM Perkotaan BLUD SPAM Pemko Batam NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Bulang 15 15 15 15 15 - SPAM Pulau Panjang 5 5 5 5 5 - SPAM Pulau Akar 5 5 5 5 5 - SPAM Pulau Buluh 5 5 5 5 5 - 2 Sagulung 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 - SPAM Tiangwangkang 5 5 5 5 5 - SPAM Lance 5 5 5 5 5 - SPAM Gundap 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 - TOTAL 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 - Sumber: Data Teknis BLUD SPAM Pemko Batam, 2024

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas. Jaringan Pipa yang dikelola BU SPAM BP Batam sejak saat dibangun pada tahun 1995 hingga saat ini sepanjang 4.166 Km. Dimana Panjang pipa utama (JDU) yang terdiri dari pipa diameter 100, 110, 150, 160, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700 dan 800 mm sepanjang 504 Km. Sementara untuk pipa retikulasi yang terdiri dari diameter 25, 50, 63, 100, 110, 150, 160, 200, 225, 250 dan 300 mm, panjangnya sudah mencapai 2.969 Km. Pipa tersebut membentang di seluruh Pulau batam yang memiliki luas 4.166 Km². ——— ——— 3-110
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh BU SPAM BP Batam untuk daerah pelayanan Kota Batam adalah sebagai berikut. Tabel 3. 74 Cakupan Pelayanan dan Jumlah Pelanggan SPAM BU SPAM BP Batam NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Sungai Beduk 99,020 3,450 3,443 3,443 88,63% IPA Duriangkang 2,200 2,197 2,197 146,525 586,100 IPA Piayu 300 300 300 23,847 95,388 IPA Muka Kuning 600 598 598 65,421 261,684 IPA Muka Kuning II 350 348 348 69 276 2 Nongsa 91,780 60 57 57 IPA Nongsa 60 57 57 438 1,752 3 Sekupang 173,760 230 230 230 IPA Sei Harapan 210 210 210 21,101 84,404 IPA Sei Harapan (Modular) 20 20 20 4 Lubuk Baja 83,680 240 240 234 IPA Sei Ladi 240 240 234 21,101 84,404 Kota Batam 1,256,610 3,980 3,970 3,964 278,433 1,113,732 Sumber: Data Teknis BU SPAM BP Batam, 2024 Wilayah pelayanan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh BLUD SPAM Pemko Batam adalah sebagai berikut. Tabel 3. 75 Cakupan Pelaynan dan Jumlah Pelanggan SPAM Perkotaan BLUD SPAM Pemko Batam NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Bulang 10,820 15 15 15 0.32% SPAM Pulau Panjang 5.00 5.00 5.00 132 528 SPAM Pulau Akar 5.00 5.00 5.00 86 344 SPAM Pulau Buluh 5.00 5.00 5.00 546 2,184 3 Sagulung 225,490 13 13 13 SPAM Tiangwangkang 5.00 5.00 5.00 69 276 SPAM Lance 5.00 5.00 5.00 36 144 SPAM Gundap 2.50 2.50 2.50 124 496 Kota Batam 1,256,610 27.5 27.5 27.5 993 3,972 Sumber: Data Teknis BLUD SPAM Pemko Batam, 2024 3-111
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 47 Skematik SPAM Pulau Panjang Gambar 3. 48 Skematik SPAM Pulau Akar Unit Produksi SPAM Pulau Panjang Air Baku Kap. Pengambilan Reservoir 5 liter/detik Wilayah Peayanan IKK Pulau Panjang KETERANGAN da Air Baku 5 iter/detik Unit Produksi SPAM Pulau Panjang 5 liter/detikS Wilayah Pelayanan SPAM Pulau Panjang 580 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Air Baku Kap. Pengambilan p Reservoir 5 liter/detik ca « Wilayah Pelayanan IKK Pulau Akar KETERANGAN da Air Baku 5liter/dotik Unit Produksi SPAM Pulau Akar 5 itoridetik 2 Pan Wilayah Pelayanan Pulau Panjang 86 SR LA PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Pad 3-112 Gambar 3. 49 Skematik SPAM Pulau Buluh Gambar 3. 50 Skematik SPAM IPA Duriangkang Unit Produksi SPAM Pulau Buluh Air Baku Kap. Pengabilan p . Reservoir 5 liter/detik LH Wiayah Pelayanan IKK Pulau Buluh SNP KETERANGAN ds Air Baku 5 Iitendetik Unit Produksi SPAM Pulau Buluh 5 Iiter/detik £ Wilayah Pelayanan Pulau Buluh 546 SR —. |—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3 Fa Wilayah Pelayanan DMZ13 Air Baku Kap. Pengambilan 2.200 liter/detik Pas DMZ 7 95 KETERANGAN ( Air Baku 2.200 Wter/detik DMZ 6 Unit Produksi IPA Duriangkang 2.200 Itendetik & Pang Wilayah Pelayanan 146.525 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Ss 3-113 Gambar 3. 51 Skematik SPAM IPA Piayu Gambar 3. 52 Skematik SPAM Muka Kuning Unit Produksi IPA Piayu Air Baku Kap. Pengabilan | 300 liter/detik Ii id Reservoir KETERANGAN da Air Baku 300 lieridetik Unit Produksi IPA Piayu 300 titer/detikS Wilayah Pelayanan Piayu 23.847 SR PIPAT: isi Air Baku mw PIPA JDU Wilayah Pelayanan DMZ 20 Wilayah Pelayanan IPA MK 1 dan 2 DMZ9 DMZ 22 Unit Produksi IPA Mukakuning Air Baku Kap. Pengambilan U1 Reservoir 600 liter/detik ' Hg id DMZ 23 DMZ 19A KETERANGAN ds Air Baku 600 iteridetik Unit Produksi IPA Muka Kuning 600 liter/detik & Hn Wilayah Pelayanan MK 1 dan 2 65.421 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-114 Gambar 3. 53 Skematik SPAM Muka Kuning 2 Gambar 3. 54 Skematik SPAM Tiangwwangkang Unit Produksi IPA Muka Kuning II Air Baku Kap. Pengambiln UI Reservoir 350 liter/detik 23 : DMz9 Wilayah Pelaynan IPAMK 1 dan 2 dd KETERANGAN (3 Air Baku 350 Iiteridetik Unit Produksi IPA Muka Kuning II 348 liter/detikS Wilayah Pelayanan MK 1 dan 2 65.421 SR —.. —.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU DM223 DMZ 22 DMZ 19A Unit Produksi SPAM TI Air Baku 'engwangkang Kap. Pengambilan Reservoir 5 liter/detik Wilayah Pelayanan Tiangwangkang da Air Baku 5 literidetik » AN Unit Produksi SPAM Tiangwangkang5 liter/detik Wilayah Pelayanan Tiangwangkang 69 SR 2—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU ar KETERANGAN 3-115 Gambar 3. 55 Skematik SPAM Lance Gambar 3. 56 Skematik SPAM Gundap Wilayah Pelayanan kance Unit Produksi SPA ance Air Baku Kap. Pengambilan » Reservoir 5 liter/detik Ag " KETERANGAN ( Air Baku 5 Iiteridetik 3 Unit Produksi SPAM Lance5 iiter/detik Png Wilayah Pelayanan Lance 36 SR —. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Ba Wilayah Pelayanan Gundap Unit Produksi SPAM Air Baku Kap. Pengambilan In Reservoir 2,5 liter/detik A KETERANGAN Air Baku 2.5 iiteridetik Unit Produksi SPAM Gundap 2,5 liter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Gundap 124 SR PIPA Transnisi Air Baku IsaPIPA JDU 3-116 Gambar 3. 57 Skematik SPAM IPA Nongsa Gambar 3. 58 Skematik SPAM IPA Sei Harapan Unit Produksi IPA Wilayah PelayananNongsa Ar Baku Kap. Pengambilan S Reservoir 60 liter/detik s3 c KETERANGAN ds Air Baku 60 iteridetik ai Unit Produksi IPA Nongsa 60 Iteridetik Wilayah Pelayanan Nongsa 438 SR PIPATi isi Air Baku ————« PIPA JDU DMZ5 Wilayah Pelayanan IPA Harapan # Harapan (Modular) DMZ 1 DM2 2 DMz3 Unit Produksi IPA Sei Hi Air Baku “.. Kap. Pengambilan KETERANGAN DMZ4 DMZ17 DMZ 18 (3 Air Baku 210 Ier/detik Unit Produksi IPA Sei Harapan 210 kiter/detik 8 Wilayah Pelayanan IPA Harapan # Harapan (Modular) 21.101 SR —.. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU ne 3-117 Gambar 3. 59 Skematik SPAM IPA Sei Harapan (Modular) Gambar 3. 60 Skematik SPAM IPA Sei Ladi

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kota Batam bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Air Baku Kap. Pengambilan 20 liter/detik Wilah Pelayanan IPA Harapan « Harapan (Modular) DM22 KETERANGAN da Air Baku 20 Siter'detik x” Unit Produksi IPA Sei Harapan (Modular) 20 titer/detik Wilayah Pelayanan IPA Harapan « Harapan (Modular) SP” 2r101SR 5|ZT— |——. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU DMZ4 DMZ 17 DMZ3 DMZ 18 Li Unit Produksi IPA Sei Ladi Air Baku Kap. Pengambilan 9 Reservoir 240 liter/detik Si " DMz1 Wilayah Pelayanan IPA Ladi DMzZ2 KETERANGAN ( Air Baku 240 Iiter/detik ae Unit Produksi Sei Ladi 240 Nter/detik Wilayah Pelayanan IPA Ladi 21.101 SR PIPA Transmisi Air Baku IK PIPA JDU DMZ4 DMZ 17 DMZ3 DMZ 18 to 3-118 Tabel 3. 76 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kota Batam NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Belakang Padang 23,180 335 1.45% - 0.00% 9516 41.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 Bulang 10,820 2,290 21.16% 2,363 21.84% 0.00% 0.00% 0.00% 3 Galang 17,220 741 4.30% 89 0.52% 766 4.45% 96 0.56% 399 2.32% 4 Sungai Beduk 99,020 90 0.09% 0.00% 350 0.35% 0.00% 2550 2.58% 5 Sagulung 225,490 - 0.00% 25 0.01% 25 0.01% 0.00% 0.00% 6 Nongsa 91,780 840 0.92% 837 0.91% 0.00% 80 0.09% 0.00% 7 Batam Kota 205,780 - 0.00% 113 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 8 Sekupang 173,760 24 0.01% - 0.00% 289 0.17% 0.00% 0.00% 9 Batu Aji 139,930 - 0.00% 320 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 10 Lubuk Baja 83,680 127 0.15% 1,083 1.29% 0.00% 0.00% 40 0.05% 11 Batu Ampar 59,550 450 0.76% 660 1.11% 0.00% 581 0.98% 0.00% 12 Bengkong 126,400 1,020 0.81% 564 0.45% 5 0.00% 70 0.06% 0.00% Kota Batam 1,256,610 5,917 0.47% 6,054 0.48% 10,951 0.87% 827 0.07% 2,989 0.24% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.7.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kota Batam terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kabupaten Bintan NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 SPAM Kasu Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 209 836 3.61% 2 SPAM Terong Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 279 1,116 4.81% 3 SPAM Pecung Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 243 972 4.19% 4 SPAM Pemping Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 213 852 3.68% 5 SPAM Mecan Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 264 1,056 4.56% 6 SPAM Geranting Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 194 776 3.35% 7 SPAM Pulau Bertam Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 1.70 159 636 2.74% 8 SPAM Belakang Padang Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 20 20 20 1,331 5,324 22.97% 3-119 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 9 SWRO Belakang Padang Belakang Padang 23,180 BLUD SPAM Pemko Batam 5 5 5 840 3,360 14.50% 10 SPAM Setotok Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 2.00 2.00 2.00 115 460 4.25% 11 SPAM Pulau Jaloh Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 227 908 8.39% 12 SPAM Pulau Temoyong Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 159 636 5.88% 13 SPAM Pulau Air Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 116 464 4.29% 14 SPAM Pulau Selat Nenek Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 223 892 8.24% 15 SPAM SWRO Pulau Labu Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 49 196 1.81% 16 SPAM Pulau Seraya Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 120 480 4.44% 17 SPAM Bulang Lintang Bulang 10,820 BLUD SPAM Pemko Batam 10 10 10 240 960 8.87% 18 SPAM Pulau Abang Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 2.00 2.00 2.00 333 1,332 7.74% 19 SPAM Air Raja Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 2.00 2.00 2.00 151 604 3.51% 20 SPAM Subang Mas Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 67 268 1.56% 21 SPAM Rempang Cate Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 134 536 3.11% 22 SPAM Tanjung Banun Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 93 372 2.16% 23 SPAM Pulau Petong Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 5.00 5.00 5.00 119 476 2.76% 24 SPAM Galang Baru Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 250 1,000 5.81% 25 SPAM Kampung Baru Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 81 324 1.88% 26 SPAM Pulau Nguan Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 178 712 4.13% 27 SPAM Sembulang Galang 17,220 BLUD SPAM Pemko Batam 77 308 1.79% 28 Sungai Beduk 99,020 - 0.00% 29 Sagulung 225,490 0.00% 30 SPAM Ngenang Nongsa 91,780 BLUD SPAM Pemko Batam 2.50 2.50 2.50 172 688 0.75% 3-120 NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 31 Batam Kota 205,780 - 0.00% 32 Sekupang 173,760 - 0.00% 33 Batu Aji 139,930 - 0.00% 34 Lubuk Baja 83,680 - 0.00% 35 Batu Ampar 59,550 - 0.00% 36 Bengkong 126,400 - 0.00% TOTAL 1,256,610 93.50 93.50 90.20 6,636 26,544 2.11% Sumber: Data Dinas PU Kota Batam, 2024
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di Kota Batam dikelola oleh POKMAS dan KP SPAM di masing-masing Desa. Tabel 3. 77 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kota Batam NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Belakang Padang Kasu 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 2 Belakang Padang Terong 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 3 Belakang Padang Pecung 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 4 Belakang Padang Pemping 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 5 Belakang Padang Mecan 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 6 Belakang Padang Geranting 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 7 Belakang Padang Pulau Bertam 5.00 5.00 5.00 5.00 1.70 0 8 Belakang Padang Belakang Padang 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0 9 Belakang Padang SWRO Belakang Padang 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 10 Bulang Setotok 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 11 Bulang Pulau Jaloh 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 12 Bulang Pulau Temoyong 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 13 Bulang Pulau Air 0 14 Bulang Pulau Selat Nenek 0 15 Bulang SWRO Pulau Labu 0 16 Bulang Pulau Seraya 0 17 Bulang Bulang Lintang 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0 18 Galang Pulau Abang 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 19 Galang Air Raja 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 20 Galang Subang Mas 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 21 Galang Rempang Cate 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 22 Galang Tanjung Banun 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 23 Galang Pulau Petong 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0 24 Galang Galang Baru 0 25 Galang Kampung Baru 0 26 Galang Pulau Nguan 0 27 Galang Sembulang 0 28 Sungai Beduk 0 3-121 NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 29 Sagulung 0 30 Nongsa Ngenang 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0 31 Batam Kota 0 32 Sekupang 0 33 Batu Aji 0 34 Lubuk Baja 0 35 Batu Ampar 0 36 Bengkong 0 TOTAL 93.50 93.50 93.50 93.50 90.20 0 Sumber: Data Dinas PU Kota Batam, 2024 3.7.2 ASPEK NON TEKNIS 3.7.2.1 ASPEK KEUANGAN Berdasrkan data pada periode Januari sampai dengan September 2022 untuk kinerja profitabilitas nya tinggi yaitu 77,8 %, Kinerja likuiditas nya rendah yaitu 4,6 % dan rasio aktivitas rendah 34 %. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 78 Analisa Tarif Air Hulu dan Hilir Periode Januari s/d September 2022 No Uraian Jumlah 1 Distribusi Air m³ 81,144,062 2 Penjualan Air m³ 71,351,969 3 NRW m³ 9,792,093 4 NRW % 12.10% Total Pendapatan 209,172,839,533 5 Pendapatan Air 131,505,471,365 6 Pendapatan Air Baku 40,739,729,457 7 Biaya Operasi 28,510,510,847 8 Harga Pokok Penjualan (HPP) (Rp/m³) 400 9 Tarif Rata2 Hulu (Rp/m³) 502 10 Tarif Rata2 hilir (Rp/m³) 1,843.05 11 Total Pendapatan Air Rata-rata 2,744.70 12 Total Pendapatan Rata-rata 193.56 Sumber: BP Batam, 2022 Untuk Tarif Air pelanggan telah ditetapkan sesuai PERKA No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum. Untuk lebih jelasnya klasifikasi pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut Daan 3-122 Tabel 3. 79 Tarif Pelanggan BP Batam No Klasifikasi Golongan Pelanggan Besaran Air (Rp/m3) 0 -10 (m3) 11-20 (m3) 21-30 (m3) 31-40 (m3) >40 (m3) 1 1 A 1,080 1,080 1,400 2,100 2,100 2 1 B 1,080 1,080 1,400 2,100 2,100 3 2 A 4,700 4,700 7,375 10,800 12,900 4 2 B 760 940 2,700 8,275 9,750 5 2 C 2,000 2,530 5,650 8,425 9,750 6 2 D 3,775 5,650 7,550 10,650 10,650 7 3 A 6,700 7,550 9,050 12,100 12,900 8 3 B 7,350 8,700 10,000 12,500 12,900 9 4 A 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10 4 B 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 11 4 C 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12 5 A1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 13 5 A2 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 14 5 B 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 15 5 C1 760 940 2,700 8,175 9,750 16 5 C 2 2,000 2,530 5,650 8,425 9,750 17 5 C3 2,000 2,530 5,650 8,425 9,750 18 5 D 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 19 Hidran Kebakaran 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20 BATD 4,500 5,030 8,150 10,925 12,250 21 BATI 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 22 OBWM 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 23 Pulau - pulau 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 24 Tank - - - - - Sumber: BP Batam, 2022 Realisasi PNBP pada Badan Usaha SPAM sebesar Rp.206.875152.034,50 atau 82,91 dari target PNBP sebesar Rp. 251.689.290.000,00. Realisasi Belanja pada Badan Usaha SPAM sebesar Rp.10.469.086.685,00 atau 48,03 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.797.738.000,00 3.7.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN Pengelolaan Air Minum di Kota Batam pada saat ini dilaksanakan oleh 2 (dua) unit institusi pengelola yaitu: • BLUD SPAM Pemko Batam untuk pelayanan di luar Pulau Batam; • BP Batam untuk pelayanan di Pulau Batam. Untuk UPTD melayani daerah kepulauan Hiterland sedangkan BP di Mainland, wilayah Mainland terdiri dari Pulau Batam Besar, Rempang dan Galang. 3-123 Gambar 3. 61 Wilayah Pembagian Pelayanan SPAM Kota Batam Untuk Struktur Organisasi SPAM di BP Batam adalah sebagai berikut, Gambar 3. 62 Struktur Organisasi BU SPAM BP Batam Lema 7ra IL MA Maan ee PAO MAh “Li 00 IN NG kh Un aa De ROE MAL YEN LN 3-124 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam No. 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam. Badan Pengelola Usaha SPAM secara garis besar di Gerakan oleh Direktur BU SPAM yang dibantu oleh 2 (dua) Unit Usaha yaitu:

1.Unit Usaha SPAM Hulu; dan
2.Unit Usaha SPAM Hilir. Untuk jumlah pegawai secara total berjumlah 106 jiwa, dengan total SDM PNS dan Pegawai Tetap BP Batam sebesar 63 jiwa dan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 43 jiwa. 3.7.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Batam diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kota Batam yaitu terkait Perda Regulasi mengenai tarif air minum. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, BU SPAM BP Batam dan BLUD SPAM Pemko Batam sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD SPAM Pemko Batam. Peraturan mengenai besaran tarif di atur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum dan Air Produksi SWRO Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Minum Dinsa Cipta Karya dan Tata Ruang. Kota Batam saat ini sudah belum memiliki RISPAM yang di sahkan melalui Peraturan Walikota. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pentingnya dokumen RISPAM yaitu membantu dalam merencanakan kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, dan jaringan pipa utama untuk jangka panjang. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyelenggara SPAM (BU SPAM BP Batam dan 3-125 BLUD SPAM Pemko Batam) dan pemerintah kota dalam mengembangkan SPAM. Adanya dokumen RISPAM juga bertujuan untuk mendapatkan izin prinsip hak guna air oleh pemerintah, yang merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya RISPAM, pengembangan SPAM dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mengurangi risiko kesalahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan SPAM. 3.7.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN Air Baku Untuk kendala dan permasalahan pada unit air baku yaitu bertambahnya rumah penduduk yang mendekati waduk yang mengakibatkan berkurangnya catchment area waduk yang berimbas pada berkurangnya debit air yang masuk pada waduk dan terdapat kebocoran di beberapa bendung. Unit Distribusi Kendala dan permasalahan pipa dibeberapa tempat tidak dapat mengalirkan air secara maksimal di saat jam puncak, dikarenakan kekuatan pipa dalam mendistribusikan sudah tidak mampu mengalirkan air secara maksimal di beberapa tempat/ wilayah. Unit Produksi Kendala dan permasalahan pada IPA yaitu ada beberapa IPA yang sudah berkurang efisiensi pengolahannya sehingga mengurangi debit air yang diolah. Unit Pelayanan Kendala dan permasalahan masih terdapatnya kebocoran hal ini dapat terjadi dari segi teknis dan non teknis. Dari segi teknis bisa terjadi dari akurasi meteran dan kebocoran pada pipa, sedngkan dari non teknis nya yaitu akurasi pembaca meter dan mungkin adanya sambungan illegal. 3-126 3.8 GAMBARAN UMUM SPAM EKSISTING KOTA TANJUNGPINANG Di Kota Tanjungpinang, Tingkat Pelayanan Air Minum pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencerminkan kapasitas dan kualitas layanan air yang disediakan kepada warganya. Capaian akses layak air minum di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 adalah sebesar 97,79% yang terdiri dari akses jaringan Perpipaan Sebesar 35,29% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 62,50%. Tingkat konsumsi air di Kota Tanjungpinang sebesar 140 liter/orang/hari yang sedikit di bawah standar ideal untuk kebutuhan domestik, namun mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, tingkat kehilangan air dalam sistem SPAM di Tanjungpinang merupakan tantangan signifikan, dengan persentase kehilangan air saat ini mencapai 41,59%. Tingkat kehilangan ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi distribusi dan perlu penanganan lebih lanjut untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air yang lebih baik di masa depan. 3.8.1 ASPEK TEKNIS 3.8.1.1 SPAM PERKOTAAN Sistem penyediaan air minum wilayah perkotaan melalui Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang saat ini dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang dan Sebagian pelayanan di layani oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri. Tabel 3. 80 Unit Teknis SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 1 Tanjungpinang Timur 124,030 130.00 83.29 79.58 4,145.85 17,330 13.97% 31.89% SPAM PCM PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 50.00 45.29 40.58 3,732 15,601 12.58% 74.65% SPAM WK PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 40.00 25.00 25.00 413 1,728 1.39% 10.34% SPAM PSAB PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 40.00 13.00 14.00 2 Tanjungpinang Kota 19,220 6.20 6.20 6.10 543 2,270 11.81% 87.58% SPAM SWRO Penyengat BLUD UPT SPAM Kota Tanjungpinang 4.50 4.50 4.50 346 1,446 7.52% 76.89% SPAM Kampung Bugis BLUD UPT SPAM Kota Tanjungpinang 1.70 1.70 1.60 197 823 4.28% 115.88% ||||| | || | 3-127 NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PELANGGAN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) Adm Teknis 3 Tanjungpinang Barat 42,200 250.00 171.21 123.41 14,302.03 59,782 141.66% 57.21% SPAM RPD PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 100.00 96.00 96.00 7,459 31,178 73.88% 74.59% SPAM Gesek PERUMDA Air Minum Tirta Kepri 100.00 52.21 4.41 5,945 24,851 58.89% 59.45% SPAM SWRO Batu Hitam BLUD UPT SPAM Kota Tanjungpinang 50.00 23.00 23.00 898 3,754 8.89% 17.96% Kota Tanjungpinang 237,440 386 260.70 209.09 18,991 79,382 33.43% 49.17% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri dan BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang, 2024 Tabel 3. 81 Unit Teknis SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) CAKUPAN PELAYANAN BJP TERLINDUNGI CAKUPAN PELAYANAN BJP TIDAK TERLINDUNGI Jiwa Persentase Jiwa Persentase 1 Bukit Bestari 51,990 52,188 100.38% 885 1.70% 2 Tanjungpinang Timur 124,030 57,903 46.68% - 0.00% 3 Tanjungpinang Kota 19,220 10,607 55.19% - 0.00% 4 Tanjungpinang Barat 42,200 25,614 60.70% 1,196 2.83% Kota Tanjungpinang 237,440 146,312 61.62% 2,081 0.88% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2024

a.Jaringan Perpipaan (JP) Berdasarkan data teknis Perumda Air Minum Tirta kepri tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah terlayani di Kota Tanjungpinang mencapai 30,90% dengan jumlah total sambungan rumah sebesar 17.550 SR. Perumda Air Minum Tirta Kepri yang melayani Kota Tanjungpinang memiliki kapasitas total terpasang sebesar 330 l/det dan kapasitas produksi sebesar 231,50 l/det. Sedangkan SPAM JP Perkotaan yang dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang saat ini sudah melayani sebesar 2,54% dengan jumlah toal sambungan rumah sebanyak 1.441 SR. Unit SPAM Perkotaan yang dikelola BLUD UPT SPAM Kota Tanjungpinang memiliki kapasitas terpasang sebesar 56,20 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 29,20 liter/detik.
1. 1.Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan pada unit SPAM yang di kelola oleh Perumdam Tirta Kepri untuk Kota Tanjungpinang yaitu:
a.Waduk Sei Pulai (Kota Tanjungpinang), 230 liter/detik ||... | | Ll. | 3-128
b.Waduk Sei Gesek (Kota Tanjungpinang), 100 liter/detik
1. 2.Unit Produksi Unit produksi yang dikelola dan dioperasikan oleh Perumdam Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang sebanyak 5 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 330 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 98,50 liter/detik. Tabel 3. 82 Unit Produksi SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang NO KABUPATEN/KOTA KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det) 1 Kota Tanjungpinang SPAM PCM 50 50 50 45.29 40.58 4.71 SPAM WK 40 40 40 25 25 15 SPAM PSAB 40 40 40 13 14 27 SPAM RPD 100 100 100 96 96 4 SPAM Gesek 100 100 100 52.21 4.41 47.79 TOTAL 330 330 330 231.50 179.99 98,50 Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024 Unit produksi SPAM Perkotaan yang dikelola dan dioperasikan oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang sebanyak 3 unit pengolahan dengan total kapasitas terbangun sebesar 56,20 liter/detik dan memiliki Idle sebesar 27 liter/detik. Tabel 3. 83 Unit Produksi SPAM Perkotaan UPT SPAM Bintan NO KECAMATAN KAPASITAS DESAIN INTAKE (l/det) KAPASITAS INTAKE (l/det) KAPASITAS IPA TERBANGUN (l/det) KAPASITAS UNIT PRODUKSI (l/det) KAPASITAS UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAPASITAS IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tanjungpinang Kota 6.20 6.20 6.20 6.20 6.10 - SPAM SWRO Penyengat 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - SPAM Kampung Bugis 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60 - 2 Tanjungpinang Barat 50.00 50.00 50.00 23.00 23.00 27.00 SPAM SWRO Batu Hitam 50.00 50.00 50.00 23.00 23.00 27.00 TOTAL 56.20 56.20 56.20 29.20 29.10 27.00 Sumber: Data Teknis BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang, 2024

3.Unit Distribusi Sistem pendistribusian air dari masing-masing unit Produksi ke Wilayah pelayanan menggunakan sistem Perpompaan dengan menggunakan jaringan perpipaan JDU hingga jaringan perpipaan dinas. ——— ——— 3-129
4.Unit Pelayanan Wilayah pelayanan SPAM yang dikelola oleh Perumdam Tirta Kepri untuk daerah pelayanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut. Tabel 3. 84 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perumdam Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 Tanjungpinang Timur 124,030 130.00 83.29 79.58 4,145.85 17,330 13.97% SPAM PCM 50.00 45.29 40.58 3,732 15,601 12.58% SPAM WK 40.00 25.00 25.00 413 1,728 1.39% SPAM PSAB 40.00 13.00 14.00 893 3572 18.82% 3 Tanjungpinang Barat 42,200 200.00 148.21 123.41 14,428.03 60,309 132.77% SPAM RPD 100.00 96.00 96.00 7,459 31,178 73.88% SPAM Gesek 100.00 52.21 4.41 5,945 24,851 58.89% Kota Tanjungpinang 237,440 330.00 231.50 179.99 17,550 73,359 30.90% Sumber: Data Teknis Perumdam Tirta Kepri, 2024 Wilayah pelayanan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut. Tabel 3. 85 Cakupan pelaynan dan jumlah pelanggan SPAM Perkotaan BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) ADM KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASITAS DISTRIBUSI (l/det) CAKUPAN PELAYANAN (SR) JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) CAKUPAN PELAYANAN (%) 2 Tanjungpinang Kota 19,220 6.20 6.20 6.10 543 2,270 11.81% SPAM SWRO Penyengat 4.50 4.50 4.50 346 1,446 7.52% SPAM Kampung Bugis 1.70 1.70 1.60 197 823 4.28% 3 Tanjungpinang Barat 42,200 50.00 23.00 23.00 898 4,280 10.14% SPAM SWRO Batu Hitam 50.00 23.00 23.00 898 4,280 10.14% Kota Tanjungpinang 237,440 56.20 29.20 29.10 1,441 6,023 2.54% Sumber: Data Teknis BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang, 2024 3-130
5.Skematik SPAM Eksisting Gambar 3. 63 Skematik SPAM PCM Gambar 3. 64 Skematik SPAM WK Unit Produksi SPAM PCM Air Baku Kap. Pengambila Reservoir 50 Iiter/detik ce « Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Timur ee LLT da Air Baku 50 iter/detik 3 Unit Produksi SPAM PCM Ne 50 fiter/detik Wilayah Pelayanan, SPAM PCM 3732 SR —. — PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU KETERANGAN Air Baku Kap. Pengambilan p Reservoir 40 titer/detik ce « Witayah Pelayanan Tanjungpinang Timur l :d KETERANGAN Air Baku 40 bter/detik 3 Unit Produksi SPAM WK 40 hter/detik a Wilayah Pelayanan SPAM WK 413 SR —. —. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU 3-131 Gambar 3. 65 Skematik SPAM PSAB Gambar 3. 66 Skematik SPAM SWRO Penyengat Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Timur Unit Produksi SPAM PSAB Air Baku Kap. Pengambilan » Reservoir 40 liter/detik P3 " KETERANGAN ( Air Baku 40 liter/detik Unit Produksi SPAM PSAB 40 liter/detik & Png Wilayah Pelayanan SPAM PSAB 413 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU ae LL Unit Produksi SPAM SWRO Penyengat Air Baku Kap. Pengambilan p. Reservoir Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Kota e 2 4,5 liter/detik ar KETERANGAN ds Air Baku 4.5 Ier/detik ai Unit Produksi SPAM SWRO Penyengat 4,5 liter/detik Wilayah Pelayanan SPAM SWRO Penyengat 346 SR PIPA Transmisi Air Baku Is PIPA JDU 3-132 Gambar 3. 67 Skematik SPAM Kampung Bugis Gambar 3. 68 Skematik SPAM RPD Kap. Pengambilan |Reservoir 1,7 liter/etik Ti " Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Kota KETERANGAN di Ar Baku 1.7 Meridetik Unit Produksi SPAM Kampung Bugis 1,7 #ter/detik& Wilayah Pelayanan SPAM Kampung Bugis 197 SR —... 2—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Air Baku Unit Produksi SPAM RPD Air Baku Kap. Pengambilan Ul Reservoir 100 liter/detik 4 " Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Barat LT KETERANGAN de Air Baku 100 iter/detik Unit Produksi SPAM RPD 100 liter/detikea Wilayah Pelayanan SPAM RPD 7.459 SR PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU 3-133 Gambar 3. 69 Skematik SPAM Gesek Gambar 3. 70 Skematik SPAM SWRO Batu Hitam

b.Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) SPAM melalui Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kota Tanjungpinang bersumber dari sumur dangkal, sumur pompa, Penampungan air hujan, terminal air dan Bangunan Perlindungan Mata Air. Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Barat Unit Produksi SPAM Air Baku On Kap. Pengambilan Reservoir - 10 liter/detik p.I Ke LL KETERANGAN Air Baku 100 liter/detikds 2 Unit Produksi SPAM Gesek 100 liter/detik Wilayah Pelayanan SPAM Gesek 5.945 SR 7—. PIPA Transmisi Air Baku PIPA JDU Wilayah Pelayanan Tanjungpinang Unit Produksi SPAM SWRO Batu Hitam Air Baku Kap. Pengambilan Reservoir 50 liter/detik p. Ce LP 5011Pe KETERANGAN da Air Baku 50 #ter/detik Unit Produksi SPAM SWRO Batu Hitam 50 Mer/detik & Wilayah Pelayanan SPAM Batu Hitam 898 SR AA PIPA Transmisi Air Baku PIPA JOU 3-134 Tabel 3. 86 Rekapitulasi SPAM BJP Perkotaan Kota Tanjungpinang NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) SUMUR DANGKAL SUMUR POMPA PAH*) TERMINAL AIR BPMA**) JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % JIWA % 1 Bukit Bestari 51,990 52,188 100.38% 853 1.64% - 0.00% 32 0.06% - 0.00% 2 Tanjungpinang Timur 124,030 57,903 46.68% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 Tanjungpinang Kota 19,220 10,607 55.19% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4 Tanjungpinang Barat 42,200 25,614 60.70% - 0.00% 817 1.94% 379 0.90% - 0.00% Kota Tanjungpinang 237,440 146,312 61.62% 853 0.36% 817 0.34% 411 0.79% - 0.00% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 *)PAH = Penampungan Air Hujan **)BPMA = Bangunan Penampungan Mata Air 3.8.1.2 SPAM PERDESAAN Sistem SPAM Perdesaan yang ada di Kota Tanjungpinang terbagi kedalam dua sistem pelayanan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Tabel 3. 87 Unit Teknis SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan Kota Tanjungpinang NO NAMA SPAM WILAYAH PELAYANAN (Kecamatan) JUMLAH PENDUDUK ADM (Jiwa) PENGELOLA KAPASITAS TERPASANG (l/det) KAPASITAS PRODUKSI (l/det) KAPASIT AS DISTRIB USI (l/det) CAKUPAN PELAYANA N (SR) JUMLAH PELANGG AN (Jiwa) PERSEN CAKUPAN PELAYANAN (%) 1 SPAM Sei Jang Bukit Bestari 51,990 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.50 1.50 1.50 114.00 477 0.92% 2 SPAM Akasia Bukit Bestari 51,990 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 2.00 1.20 1.20 209.00 874 1.68% 3 SPAM Kp. Bulang Tanjungpinang Timur 124,030 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 2.70 2.70 2.70 194.00 811 0.65% 4 SPAM Batu Sembilan Tanjungpinang Timur 124,030 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.00 1.00 1.00 49.00 205 0.17% 5 SPAM Pinang Kencana Tanjungpinang Timur 124,030 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.50 1.50 1.50 107.00 447 0.36% 6 SPAM Melayu Kota Piring Tanjungpinang Timur 124,030 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.50 1.20 1.20 92.00 385 0.31% 7 SPAM Senggarang Tanjungpinang Kota 19,220 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.00 0.80 0.80 69.00 288 1.50% 8 SPAM Senggarang Besar Tanjungpinang Kota 19,220 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 1.00 1.00 1.00 - - 0.00% 9 SPAM Sei Ladi Tanjungpinang Kota 19,220 BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang 2.70 2.70 1.80 224.00 936 4.87% Kota Tanjungpinang 237,440 14.90 13.60 12.70 1,058.00 4,422.44 1.86% Sumber: Data Teknis BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang, 2024 3-135
a.Jaringan Perpipaan (JP) SPAM Perdesaan melalui jaringan perpipaan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang. Tabel 3. 88 Rekapitulasi SPAM JP Perdesaan Kabupaten Bintan NO KECAMATAN NAMA DESA KAP. DESAIN INTAKE (l/det) KAP. INTAKE (l/det) KAP. IPA TERBANGUN (l/det) KAP. UNIT PRODUKSI (l/det) KAP. UNIT DISTRIBUSI (l/det) KAP. IDLE (l/det)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Bukit Bestari Sei Jang 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 2 Bukit Bestari Akasia 2.00 2.00 2.00 1.20 1.20 0.80 3 Tanjungpinang Timur Kp. Bulang 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 4 Tanjungpinang Timur Batu Sembilan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5 Tanjungpinang Timur Pinang Kencana 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 6 Tanjungpinang Timur Melayu Kota Piring 1.50 1.50 1.50 1.20 1.20 0.30 7 Tanjungpinang Kota Senggarang 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.20 8 Tanjungpinang Kota Senggarang Besar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9 Tanjungpinang Kota Sei Ladi 2.70 2.70 2.70 2.70 1.80 0.00 Total 14.90 14.90 14.90 13.60 12.70 1.30 Sumber: Data Teknis BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang, 2024 3.8.2 ASPEK NON TEKNIS 3.8.2.1 ASPEK KEUANGAN Tarif Jasa Layanan Air Minum BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum pada BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan pasal 81 Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 79 tahun 2018, tarif layanan BLUD ditetapkan sebagai berikut: 1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas jasa penyediaan layanan barang/ jasa kepada masyarakat. 2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif. 3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
1. a.Perhitungan biaya per unit layanan; atau
2. b.Hasil per investasi dana. Kn 3-136 4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa atas layanan yang disediakan BLUD. 5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya. 6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per inventasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu. 7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukan bagi BLUD yang mengelola dana. 8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat di susun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per inventasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Tarif layanan air minum yang dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, merupakan imbalan atas barang dan/ jasa yang diberikan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan, dengan catatan bilamana hanya dikenakan sebagian dari nilai pengembalian investasi dan biaya operasional per unit layanan, maka kekurangannya ditutup dari APBD Kota Tanjungpinang. 3.8.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN
3. a.Perumdam Tirta Kepri Penyelengggaraan dan Pengelolaan air minum di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang melayani beberapa beberapa kawasan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kepri. Berikut Struktur Organisasi Perumdam Tirta Kepri. 3-137 Gambar 3. 71 Struktur Organisasi Perumdam Tirta Kepri
4. b.BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang Kelembagaan yang melakukan pengelolaan layanan air minum di Kota Tanjungpinang adalah BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan menganut Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pembentukan kelembagaan ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018. Organisasi pengelola BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 47 tahun 2018 adalah sebagai berikut: Struktur organisasi terdiri dari : Kepala BLUD UPTD SPAM : Heri Jumeiri, ST Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Mico Herunding, A.Md Koordinator Produksi : - Koordinator Distribusi : - Secara keseluruhan karyawan yang bekerja pada BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang yang mengelola 9 (sembilan) unit SPAM Konvensional dan 2 (dua) unit Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Orang. IKHVWI SEKSI PEMSACAAN DIREKTURsx METERMOMINISIAASI DAN SEKS PEMBUKUANDAN ANGGARAN SEKSI HUSUNGAN LANGGANAN SaxSi PERSONALIAN IIIMAN Pn SEKSI PANAGNAN SEKSI PERAWATAN Patut | SIKSI PENGADAANDAN GUDANG snas . SEK PINAWATAN SESI PRODUK WA “ SERA PRODUKSI PA sn SEN PLAN PeMrumaNKAN Je)Kaorsig LABORATORIUMOAN BOSIIA PMP "DangKENLANGAN AIR 312252252DAN ju DANG PUSATDATA KLUKIRONE , Bak UMUM DAN SEKS UMMAM DANMDANA TEKNKK KEUANGAN KEUANGAN SEKSI HUBUNGAN MI MLUNGAN SDANG UMUM 'EDAN UMUM, SERA TEKAN SEKS PKN -— -. -—-.-.-— 3-138 3.8.2.3 ASPEK PENGATURAN Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Tanjungpinang diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan SPAM di Kota Tanjungpinang antara lain adalah terkait Pendirian BLUD UPT SPAM Kota Tanjungpinang dan Regulasi mengenai tarif air minum. Regulasi mengenai tarif air minum sangat penting sebagai acuan dari Perumda untuk menentukan harga jual air minum, selain itu regulasi penetapan tarif air minum didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, Perumda sebagai badan usaha dan penyelenggara, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda. Peraturan mengenai besaran tarif masih di atur secara umum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong terwujudnya target SDG’s-6, khususnya untuk mencapai target akses air minum aman pada tahun 2030, diperlukan pemetaan masalah dan strategi terkait penyelenggaraan SPAM. Kabupaten Bintan saat ini sudah memiliki RISPAM tahun 2022-2042, namun sampai saat dokumen ini disusun RISPAM tersebut belum di Perbupkan. Peraturan lain yang ada di Kota Tanjungpinang terkait dengan pengelolaan SPAM antara lain:
  1. 1.Peraturan Walikota Tanjungpinang No 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPTD SPAM
  2. 2.Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD SPAM
  3. 3.Peraturan Walikota Tanjungpinang No 48 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
  4. 4.Peraturan Walikota Tanjungpinang No 51 Tahun 2018 Tarif Jasa Layanan Air Minum 3-139
  5. 5.Peraturan Walikota Tanjungpinang No 69 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang No 51 Tahun 2018
  6. 6.Keputusan Walikota Tanjungpinang No 433 Tahun 2018 Penerapan Pola Tata Kelola Blud Pada UPTD SPAM BLUD UPTD SPAM 3.8.3 KENDALA DAN PERMASALAHAN Air Baku Untuk kendala dan permasalahan pada unit air baku yaitu bertambahnya rumah penduduk yang mendekati waduk yang mengakibatkan berkurangnya catchment area waduk yang berimbas pada berkurangnya debit air yang masuk pada waduk dan terdapat kebocoran di beberapa bendung. Unit Distribusi Kendala dan permasalahan pipa dibeberapa tempat tidak dapat mengalirkan air secara maksimal di saat jam puncak, dikarenakan kekuatan pipa dalam mendistribusikan sudah tidak mampu mengalirkan air secara maksimal di beberapa tempat/ wilayah. Unit Produksi Kendala dan permasalahan pada IPA yaitu ada beberapa IPA yang sudah berkurang efisiensi pengolahannya sehingga mengurangi debit air yang diolah. Unit Pelayanan Kendala dan permasalahan masih terdapatnya kebocoran hal ini dapat terjadi dari segi teknis dan non teknis. Dari segi teknis bisa terjadi dari akurasi meteran dan kebocoran pada pipa, sedngkan dari non teknis nya yaitu akurasi pembaca meter dan mungkin adanya sambungan illegal 4-1 STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN 4.1. KRITERIA PERENCANAAN Suatu sistem penyediaan air minum harus direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan hal-hal berikut:
5. a.Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi standar air minum;
6. b.Tersedianya air setiap waktu;
7. c.Tersedianya air dengan harga yang terjangkau;
8. d.Tersedianya pedoman operasi atau pemeliharaan dan evaluasi. 4.1.1. UNIT AIR BAKU Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Sumber air baku terdiri dari:
9. a.Mata air;
10. b.Air Tanah;
11. c.Air Permukaan (sungai, danau, air laut, waduk, embung). Dasar-dasar perencanaan bangunan pengambilan air baku:
  1. 1.Survey dan identifikasi sumber air baku mata air, debit, kualitas air, dan pemanfaatan eksisting
  2. 2.Perhitungan debit sumber air baku
12. a.Pengukuran debit mata air 1) Pengukuran debit dengan pelimpah Alat ukur pelimpah yang dapat digunakan adalah alat ukur Thompson berbentuk V dengan sudut celah 30o, 45o, 60o, dan 90o. Alat ukur Thompson sudut celah 90o dengan rumus: Q = 1.93 x h2,5 Dimana: Q = debit aliran (m3/detik) 1,93 = konstanta konversi waktu (per detik) BAB 4 4-2 H = tinggi muka air dari ambang 2) Penampung dan pengukuran volume air dengan mengukur lamanya air (t) mengisi penampungan air yang mempunyai volume tertentu (Q) = Volume penampungan/t Dengan mengukur perubahan tinggi muka air (H) dalam penampang yang mempunyai luas tertentu (A) dalam jangka waktu tertentu maka dapat dihitung: (Q) = (H x A)/t
13. b.Potensi Air Tanah Potensi air tanah dangkal dapat diperoleh melalui survey terhadap 10 buah sumur gali yang bisa mewakili kondisi air tanah dangkal di desa tersebut. Perkiraan potensi sumur tanah dalam dapat diperoleh informasi data dari instansi terkait, meliputi kedalaman sumur, kualitas air, dan kuantitas serta konstruksinya.
14. c.Perhitungan debit air permukaan Perhitungan debit air sungai pengukuran debit sungai dilakukan dengan mengukur luas potongan melintang penampang basah sungai dan kecepatan rata-rata alirannya, dengan rumus: Q = A x V 𝑉 = 𝐶 × √𝑅 × 𝑆 Dimana: Q = debit (m3/detik) A = luas penampang basah (m2) R = jari-jari hidrolik (m) S = kemiringan/slope m = koefisien Bazin 𝐶 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 = 157,6 1 + 𝑚 √𝑅 Selain pengukuran perlu diperoleh data-data lain dan informasi yang dapat diperoleh dari penduduk. Data-data yang diperlukan meliputi debit aliran, pemanfaatan sungai, tinggi muka air minimum dan tinggi muka air maksimum Perhitungan debit air danau dilakukan berdasarkan pengukuran langsung. Cara ini dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan fluktuasi tinggi muka air selama minimal 1 tahun. Besarnya fluktuasi debit dapat diketahui 4-3 dengan mengalikan perbedaan tinggi air maksimum dan minimum dengan luas muka air danau. Pengukuran ini mempunyai tingkat ketelitian yang optimal bila dilakukan dengan periode pengamatan yang cukup lama. Data-data di atas dapat diperoleh dari penduduk setempat tentang fluktuasi yang pernah terjadi (muka air terendah).
15. d.Perhitungan debit embung Pengukuran debit yang masuk ke dalam embung dapat dilakukan pada saat musim penghujan, yaitu dengan mengukur luas penampang basah sungai/parit yang bermuara di embung dan dikalikan dengan kecepatan aliran. Sedangkan volume tampungan dapat dihitung dengan melihat volume cekungan untuk setiap ketinggian air. Volume cekungan dapat dibuat pada saat musim kering (embung tidak terisi air) yaitu dari hasil pemetaan topografi embung dapat dibuat lengkung debit (hubungan antara tinggi air dan volume).
  1. 3.Persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan:
16. a.Penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain);
17. b.Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
18. c.Konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa, dan gaya angkat air (up- lift);
19. d.Penempatan bangunan pengambilan diusahakan dapat menggunakan sistem gravitasi dalam pengoperasiannya;
20. e.Dimensi bangunan pengambilan harus mempertimbangkan kebutuhan maksimum harian;
21. f.Dimensi inlet dan outlet dan letaknya harus memperhitungkan fluktuasi ketinggian muka air;
22. g.Pemilihan lokasi bangunan pengambilan harus memperhatikan karakteristik sumber air baku; 4-4
23. h.Konstruksi bangunan pengambilan direncanakan dengan umur pakai (lifetime) minimal 25 tahun;
24. i.Bahan/material kosntruksi yang digunakan diusahakan menggunakan material lokal atau disesuaikan dengan kondisi daerah sekitar.
  1. 4.Tipe bangunan pengambilan air baku
25. a.Sumber air baku mata air Secara umum bangunan pengambilan mata air dibedakan menjadi bangunan penangkap dan bangunan pengumpul sumuran.
26. i.Bangunan penangkap
  1. 1.Pertimbangan pemilihan bangunan penangkap adalah pemunculan mata air cenderung arah horisontal dimana muka air semula tidak berubah, mata air yang muncul dari kaki perbukitan; apabila keluaran mata air melebar maka bangunan pengambilan perlu dilengkapi dengan konstruksi sayap yang membentang di outlet mata air.
  2. 2.Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk konsumen air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian, dan lain-lain), peluap (overflow), penguras (drain), bangunan pengukur debit, konstruksi penahan erosi, lubang periksa (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi. ii. Bangunan pengumpul atau sumuran
  3. 1.Pertimbangan pemilihan bangunan pengumpul adalah pemunculan mata air cenderung arah vertikal, mata air yang muncul pada daerah data dan membentuk tampungan, apabila outlet mata air pada suatu tempat maka digunakan tipe sumuran, apabila outlet mata air pada beberapa tempat dan tidak berjatuhan maka digunakan bangunan pengumpul atau dinding keliling.
  4. 2.Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk konsumen air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian, dan lain-lain), peluap (overflow), penguras (drain), bangunan pengukur debit, lubang periksaan (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi.
27. b.Sumber air baku air tanah Pemilihan bangunan pengambilan air tanah dibedakan menjadi sumur dangkal dan sumur dalam.
28. i.Sumur dangkal
29. a.Pertimbangan pemilihan sumur dangkal adalah secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan kecil; potensi sumur dangkal 4-5 dapat mencukupi kebutuhan air bersih di daerah perencanaan (dalam kondisi akhir musim kemarau/kondisi kritis).
30. b.Perlengkapan bangunan sumur dangkal dengan sistem sumur gali, meliputi: ring beton kedap air, penyekat kontaminasi dengan air permukaan tiang beton, ember/pompa tangan. Sedangkan perlengkapan sumur dangkal dengan sistem sumur pompa tangan (SPT) meliputi pipa tegak (pipa hisap), pipa selubung, saringan, sok reducer. ii. Sumur dalam
31. a.Pertimbangan pemilihan sumur dalam adalah secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan cukup besar; di daerah perencanaan potensi sumur dalam dapat mencukupi kebutuhan air minum daerah perencanaan sedangkan kapasitas air dangkal tidak memenuhi.
32. b.Sumur dalam sumur pompa tangan (SPT) dalam meliputi pipa tegak (pipa hisap), pipa selubung, saringan, sok reducer. Sumur pompa benam (submersible pump) meliputi pipa buta, pipa jambang, saringan, pipa observasi, ascker socket/reducer, dop socket, tutup sumur, batu kerikil.
33. c.Sumber air baku air permukaan Pemilihan bangunan pengambilan air tanah dibedakan menjadi:
34. i.Bangunan penyadap (intake) bebas
  1. 1.Pertimbangan pemilihan bangunan penyadap (intake) bebas adalah fluktuasi muka air tidak terlalu besar, ketebalan air cukup untuk dapat masuk inlet.
  2. 2.Kelengkapan bangunan pada bangunan penyadap (intake) bebas adalah saringan sampah, inlet, bangunan pengendap, bangunan sumur. ii. Bangunan penyadap (intake) dengan bendung
  3. 1.Pertimbangan pemilihan bangunan penyadap dengan bendung adalah ketebalan air tidak cukup untuk intake bebas.
  4. 2.Kelengkapan bangunan penyadap dengan bendung adalah saringan sampah, inlet, bangunan sumur, bendung, pintu bilas. iii. Saluran resapan (Infiltration Galleries)
  5. 1.Pertimbangan pemilihan saluran resapan adalah ketebalan air sangan tipis, sedimentasi dalam bentuk lumpur sedikit, kondisi tanah dasar cukup poros (porous), aliran air bawah tanah cukup untuk 4-6 dimanfaatkan, muka air tanah terletak maksimum 2 meter dari dasar sungai.
  6. 2.Kelengkapan bangunan pada saluran resapan (infiltration galleries) media infiltrasi: pipa pengumpul berlubang, sumuran. 4.1.2. UNIT TRANSMISI Setelah data-data primer dan sekunder terkumpul dan dilakukan analisis hidrologi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sistem pengaliran dari air baku terpilih yang sesuai dengan lokasi dan kondisi wilayah pelayanannya. Yang dimaksudkan disini adalah menentukan sistem jaringan pipa dari sumber air ke daerah pelayanan/distribusi. Konsep yang digunakan adalah sistem gravitasi, yaitu penentuan jalur pipa dari elevasi tinggi ke elevasi yang lebih rendah sesuai dengan kondisi topografi. Sistem transmisi yang dimaksud adalah pengaliran air baku dari sumber air menuju bangunan pengolahan maupun reservoir sebelum disalurkan melalui sistem distribusi. Jaringan pipa transmisi ini diutamakan untuk melindungi air baku ke unit pengolahan dalam kapasitas yang besar dan terlindungi dari hal- hal yang dapat mencemari kualitas air baku. Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara air baku menuju unit produksi atau dari unit produksi menuju ke reservoir/jaringan distribusi sependek mungkin, terutama untuk sistem transmisi distribusi (pipa transmisi dari unit produksi menuju reservoair). Hal ini terjadi karena transmisi distribusi pada dasarnya dirancang untuk dapat mengalirkan debit aliran untuk kebutuhan jam puncak, sedangkan pipa transmisi air baku dirancang mengalirkan kebutuhan maksimum. Pipa transmisi sedapat mungkin dapat diletakkan sedemikian serupa di bawah level garis hidrolis untuk menjamin aliran sebagaimana diharapkan dalam perhitungan agar debit aliran yang dapat dicapai masih sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pemasangan pipa transmisi, perlu memasang angker penahan pipa pada bagian belokan baik dalam bentuk belokan arah vertikal maupun belokan arah horizontal untuk menahan gaya yang ditimbulkan akibat tekanan internal dalam pipa dan energi kinetik dari aliran air dalam pipa yang mengakibatkan kerusakan pipa maupun kebocoran aliran air dalam pipa tersebut secara berlebihan. Sistem transmisi harus menerapkan metode-metode yang mampu mengendalikan pukulan air (water hammer) yaitu bilamana sistem aliran tertutup dalam suatu pipa transmisi terjadi perubahan kecepatan aliran air secara tiba-tiba yang menyebabkan pecahnya pipa transmisi atau berubahnya posisi pipa transmisi dari semula. 4-7 Tabel 4. 1 Kriteria Teknis Pipa Transmisi No Uraian Notasi Kriteria
  7. 1.Debit Perencanaan Qmax Kebutuhan Air hari maksimum Qmax = fmax x Qrata-rata
  8. 2.Faktor hari maksimum fmax 1.1 – 1.5
  9. 3.Jenis Saluran Pipa atau saluran terbuka
  10. 4.Kecepatan aliran di dalam pipa :
35. a.Kecepatan minimum
36. b.Kecepatan maksimum - Pipa PVC - Pipa DCIP Vmin Vmax 0.3 – 0.6 m/det 3.0 – 4.5 m/det 6 m/det
  1. 5.Tekanan air dalam pipa :
37. a.Tekanan minimum
38. b.Tekanan maksimum - Pipa PVC - Pipa DCIP - Pipa PE 100 - Pipa PE 80 Hmin Hmax 1 atm 6 – 8 atm 10 atm 12.4 mpa 9 mpa
  1. 6.Kecepatan saluran terbuka :
39. a.Kecepatan minimum
40. b.Kecepatan maksimum Vmin Vmax 0.5 m/det 1.5 m/det
  1. 7.Kemiringan saluran terbuka S (0.5 – 1) 0/00
  2. 8.Tinggi bebas saluran terbuka Hw 15 cm (minimum)
  3. 9.Kemiringan tebing terhadap saluran 45o untuk trapesium Sumber: Per Men PU Nomor 18/PRT/M/2007 Dalam perencanaan jalur pipa transmisi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
41. a.Jalur pipa sependek mungkin
42. b.Menghindari jalur yang mengakibatkan konstruksi sulit dan mahal
43. c.Tinggi hidrolis pipa minimum 5 m diatas pipa, sehingga cukup menjamin operasi air Valve
44. d.Menghindari perbedaan elevasi yang terlalu besar sehingga tidak ada perbedaan kelas pipa. Penentuan dimensi pipa transmisi harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: • Pipa harus direncanakan untuk mengalirkan debit maksimum harian — bb 4-8 • Kehilangan tekanan dalam pipa tidak lebih dari 30% dari total tekanan statis pada sistem transmisi dengan pemompaan. Untuk sistem gravitasi, kehilangan tekanan maksimum 5 m/1000 m atau sesuai dengan spesifikasi pipa. 4.1.3. UNIT PRODUKSI Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. Perencanaan teknis pengembangan SPAM unit produksi disusun berdasarkan kajian kualitas air yang akan diolah, dimana kondisi rata-rata dan terburuk yang mungkin terjadi dijadikan sebagai acuan dalam penetapan proses pengolahan air, yang kemudian dikaitkan dengan sasaran standar kualitas air minum yang akan dicapai. Rangkaian proses pengolahan air umumnya terdiri dari satuan operasi dan satuan proses untuk memisahkan material kasar, material tersuspensi, material terlarut, proses netralisasi, dan proses desinfeksi. Unit produksi dapat terdiri dari unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, netralisasi, dan desinfeksi. A. Bangunan penangkap mata air (Broncaptering) Perlindungan Mata Air (PMA) dalam hal ini merupakan bangunan penangkap mata air sekaligus unit produksi, bila menggunakan desinfektan sebelum didistribusikan. Ketentuan umum PMA yang harus dipenuhi dalam SPAM adalah sarana PMA sesuai dengan spesifikasi teknis, mengikuti petunjuk pemeliharaan dan terjaminnya kontinuitas air minum. B. Bangunan pengambil air baku dari air tanah (sumur) Menurut letak dan kondisi aliran, secara umum air tanah dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu air tanah dan sungai bawah tanah. Air tanah diuraikan lagi kedalam air tanah bebas (air tanah dangkal) dan air tanah tertekan (air tanah dalam). Yang dimaksud dengan air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat didalam suatu lapisan pembawa air (akuifer) yang dibagian atasnya tidak tertutupi oleh lapisan kedap air (impermeable). Tipe air tanah bebas ini seperti pada sumur-sumur gali penduduk. Untuk air tanah tertekan (air tanah dalam) adalah air tanah yang terdapat didalam suatu lapisan pembawa air (akuifer) yang terkurung, baik pada bagian atasnya maupun bagian bawahnya oleh lapisan kedap air (impermeable). Tipe air tanah tertekan ini umumnya dimanfaatkan dengan cara membuat bangunan konstruksi sumur dalam. 4-9 Sedangkan sungai bawah tanah merupakan aliran air melalui rongga atau celah yang berada dibawah permukaan tanah sebagai akibat tetesan/rembesan dari tanah disekelilingnya. Pemanfaatan sumber air ini biasanya dengan bangunan bendung bawah tanah. Dalam pemanfaatannya sebagai air baku untuk air minum, air tanah juga harus memenuhi parameter kualitas air. Kualitas air ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik, kimiawi dan kondisi biologis air baku yang nantinya dipergunakan untuk merencanakan system pengolahan air. Perlindungan air tanah melalui konstruksi sumur juga harus memenuhi persyaratan konstruksi sumur, seperti lokasi sumur harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar, sehingga harus dilengkapi pagar keliling, bangunan pengambilan air tanah dapat dikonstruksikan secara mudah dan ekonomis, serta dimensi sumur harus memperhatikan kebutuhan maksimum harian. C. Bangunan saringan pasir lambat. Untuk proses produksi air baku yang maksimal diperlukan unit filter/penyaringan melalui bangunan saringan pasir lambat, bangunan ini berfungsi sebagai proses penyaringan material kasar/halus agar tertahan didalam saringan pasir lambat, sehingga diperoleh air baku yang jernih dan bersih secara fisik. D. Instalansi Pengolahan Air Minum Konvensional Instalansi pengolahan air minum dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kandungan air baku dari zat-zat pencemar baik secara fisik, kimiawi maupun bakteriologi (biologis) sehingga diperoleh kualitas air yang layak dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat secara umum. Instalasi pengolahan air dilakukan apabila air baku yang digunakan memiliki kondisi air yang keruh, terbuka, rawan pencemaran, kandungan-kandungan zat terlarut/tersuspensi terlalu tinggi, seperti air sungai dan air danau. E. Reservoar Air yang dihasilkan dari produksi air dapat ditampung dalam Reservoar air yang akan berfungsi untuk menjaga kesetimbangan antara produksi dan kebutuhan, sebagai penyimpan kebutuhan air dalam kondisi darurat, dan sebagai penyediaan kebutuhan air untuk keperluan instalansi. Reservoar air dibangun dalam bentuk reservoar tanah yang umumnya untuk menampung produksi air atau dalam bentuk menara air yang umumnya untuk mengantisipasi kebutuhan puncak didaerah distribusi. Reservoar dibangun baik dengan konstruksi baja 4-10 maupun dengan konstruksi beton bertulang. Pada perencanaan Reservoar hal utama yang perlu diperhatikan adalah: 1) Lokasi dan tinggi Reservoar Lokasi dan tinggi reservoar ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: • Reservoar pelayanan ditempat sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan. • Tinggi Reservoar pada sistem grafitasi ditentukan sedemikian rupa, sehingga tekanan minimum sesuai dengan hasil perhitungan hidrolis di jaringan distribusi. • Jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat dibagi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu Reservoar. 2) Volume Reservoar • Reservoar pelayanan Volume Reservoar pelayanan (service Reservoar) ditentukan berdasarkan: jumlah volume air maksimum yang harus ditampung pada saat pemakaian air minimum ditambah dengan volume air yang harus disediakan pada saat pengaliran jam puncak karena danya fluktuasi pemakaian air di wilayah pelayanan dan periode pengisian Reservoar. Serta cadangan air untuk pemadam kebakaran kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku disamping juga untuk kebutuhan air khusus, seperti pengurasan Reservoar, taman dan peristiwa khusus. • Reservoar penyeimbang Volume efektif Reservoar penyeimbang (balance Reservoar) ditentukan berdasarkan keseimbangan aliran keluar dan aliran masuk Reservoar selama pemakaian air didaerah pelayanan. Sistem pengisian Reservoar dapat dilakukan dengan pompa maupun gravitasi. 4.1.4. UNIT DISTRIBUSI Sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan. Unit distribusi direncanakan berdasarkan kebutuhan jam puncak yang besarnya berkisar 115 % - 300 % dari kebutuhan rata-rata. Air yang dihasilkan dari IPA dapat ditampung dalam Reservoar air yang berfungsi untuk menjaga kesetimbangan 4-11 antara produksi dengan kebutuhan, sebagai penyimpan kebutuhan air dalam kondisi darurat, dan sebagai penyediaan kebutuhan air untuk keperluan instalasi. Reservoar air dibangun baik dengan konstruksi baja maupun konstruksi beton bertulang. Jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup (loop), sistem jaringan distribusi bercabang (dead-end distribution system), atau kombinasi dari kedua sistem tersebut (grade system). Bentuk jaringan pipa distribusi ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi Reservoar, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan dipasang. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perancangan denah (lay-out) sistem distribusi adalah sebagai berikut:
  1. 1.Denah (Lay-out) sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah pelayanan dan lokasi instalasi pengolahan air;
  2. 2.Tipe sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah pelayanan;
  3. 3.Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, diusulkan kombinasi sistem gravitasi dan pompa. Jika semua wilayah pelayanan relatif datar, dapat digunakan sistem perpompaan langsung, kombinasi dengan menara air, atau penambahan pompa penguat (booster pump);
  4. 4.Jika terdapat perbedaan elevasi wilayah pelayanan terlalu besar atau lebih dari 40 m, wilayah pelayanan dibagi menjadi beberapa zone sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan tekanan minimum. Untuk mengatasi tekanan yang berlebihan dapat digunakan katup pelepas tekan (pressure reducing valve). Untuk mengatasi kekurangan tekanan dapat digunakan pompa penguat. Tabel 4. 2 Kriteria Pipa Distribusi No. Uraian Notasi Kriteria 1 Debit perencanaan Q puncak Kebutuhan air jam puncak Q peak = F peak x Q rata-rata 2 Faktor jam puncak F puncak 1,15 - 3 3 Kecepatan aliran air dalam pipa a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum Pipa PVC atau ACP Pipa baja atau DCIP V min V max V max 0,3 – 0,6 m/det 3,0 – 4,5 m/det 6,0 m/det 4 Tekanan air dalam pipa a) Tekanan minimum h min (0,5 – 1,0) atm, pada titik jangkauan pelayanan terjauh 4-12 No. Uraian Notasi Kriteria b) Tekanan maksimum Pipa PVC atau ACP Pipa baja atau DCIP Pipa PE 100 Pipa PE 80 h max h max h max h max 6 – 8 atm 10 atm 12,4 MPa 9,0 MPa (Sumber: Permen PU Nomor 27 Tahun 2016)
45. a.Kualitas pipa berdasarkan tekanan yang direncanakan; untuk pipa bertekanan tinggi dapat menggunakan pipa galvanis (GI) medium atau pipa PVC kelas AW, 8 s/d 10 kg/cm2 atau pipa berdasarkan SNI, seri (10 – 12,5), atau jenis pipa lain yang telah memiliki SNI atau standar internasional setara.
46. b.Jaringan pipa didesain pada jalur yang ditentukan dan digambar sesuai dengan zona pelayan ang ditentukan dari jumlah konsumen yang akan dilayani, penggambaran dilakukan skala maksimal 1:5.000.
47. c.Penentuan dimensi perpipaan dapat menggunakan formula: Q = V x A; A= π x r2 Dimana: Q = debit (m3/detik) V = kecepatan pengaliran (m/detik) A = luas penampang pipa (m2) r = jari-jari (m) Tabel 4. 3 Diameter Pipa Distribusi Cakupan Sistem Pipa Distribusi Utama Pipa Distribusi Pembawa Pipa Distribusi Pembagi Pipa Pelayanan Sistem Kecamatan ≥100 mm 75 – 100 mm 75 mm 50 mm Sistem Kota ≥150 mm 100 – 150 mm 75 – 150 mm 50 – 75 mm (Permen PU No. 27 Tahun 2016) Jaringan pipa distribusi harus terdiri dari beberapa komponen untuk memudahkan pengendalian kehilangan air. ▪ Zona distribusi suatu sistem penyediaan air minum adalah suatu area pelayanan dalam wilayah pelayanan air minum yang dibatasi oleh pipa jaringan distribusi utama (distribusi primer). Pembentukan zona distribusi didasarkan pada batas alam (sungai, lembah, atau perbukitan) atau perbedaan tinggi lebih besar dari TTT E 4-13 40 meter antara zona pelayanan dimana masyarakat terkonsentrasi atau batas administrasi. Pembentukan zona distribusi dimaksudkan untuk memastikan dan menjaga tekanan minimum yang relatif sama pada setiap zona. Setiap zona distribusi dalam sebuah wilayah pelayanan yang terdiri dari beberapa Sel Utama (biasanya 5-6 sel utama) dilengkapi dengan sebuah meter induk. ▪ Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau distribusi primer yaitu rangkaian pipa distribusi yang membentuk zona distribusi dalam suatu wilayah pelayanan SPAM. ▪ Jaringan distribusi pembawa atau distribusi sekunder adalah jalur pipa yang menghubungkan antara JDU dengan Sel Utama. ▪ Jaringan distribusi pembagi atau distribusi tersier adalah rangkaian pipa yang membentuk jaringan tertutup Sel Utama. ▪ Pipa pelayanan adalah pipa yang menghubungkan antara jaringan distribusi pembagi dengan Sambungan Rumah. Pendistribusian air minum dari pipa pelayanan dilakukan melalui Clamp Sadle. ▪ Sel utama (Primary Cell) adalah suatu area pelayanan dalam sebuah zona distribusi dan dibatasi oleh jaringan distribusi pembagi (distribusi tersier) yang membentuk suatu jaringan tertutup. Setiap sel utama akan membentuk beberapa Sel Dasar dengan jumlah sekitar 5-10 sel dasar. Sel utama biasanya dibentuk bila jumlah sambungan rumah (SR) sekitar 10.000 SR. Perencanaan denah (lay-out) jaringan pipa distribusi ditentukan berdasarkan pertimbangan: ▪ Situasi jaringan jalan di wilayah pelayanan; jalan-jalan yang tidak saling menyambung dapat menggunakan sistem cabang. Jalan-jalan yang saling berhubungan membentuk jalur jalan melingkar atau tertutup, cocok untuk sistem tertutup, kecuali bila konsumen jarang. ▪ Kepadatan konsumen; makin jarang konsumen lebih baik dipilih denah (lay-out) pipa berbentuk cabang. ▪ Keadaan topografi dan batas alam wilayah pelayanan. ▪ Tata guna lahan wilayah pelayanan. Pemilihan bahan pipa bergantung pada pendanaan atau investasi yang tersedia. Hal yang terpenting adalah harus dilaksanakannya uji pipa yang terwakili untuk menguji mutu pipa tersebut. Tata cara pengambilan contoh uji pipa yang dapat mewakili tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dalam SNI 06-2552-1991 tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Pipa PVC Untuk Air Minum, atau standar lain yang berlaku. 4-14 Ukuran diameter pipa distribusi ditentukan berdasarkan aliran pada jam puncak dengan sisa tekan minimum di jalur distribusi, pada saat terjadi kebakaran jaringan pipa mampu mengalirkan air untuk kebutuhan maksimum harian dan tiga buah hidran kebakaran masing-masing berkapasitas 250 gpm dengan jarak antara hidran maksimum 300 m. Tabel 4. 4 Faktor Jam Puncak Untuk Perhitungan Jaringan Pipa Distribusi Faktor Pipa Distribusi Utama Pipa Distribusi Pembawa Pipa Distribusi Pembagi Jam Puncak 1,15 – 1,7 2 3 (Permen PU No. 27 Tahun 2016) Analisis jaringan pipa distribusi antara lain memenuhi ketentuan sebagai berikut: ▪ Jika jaringan pipa tidak lebih dari empat loop, perhitungan dengan metoda hardy-cross masih diijinkan secara manual. Jika lebih dari empat loop harus dianalisis dengan bantuan program komputer. ▪ Perhitungan kehilangan tekanan dalam pipa dapat dihitung dengan rumus Hazen Williams : 𝐻𝑓 = 10,66 −1,85 × 𝐷 −4,87 × 𝐿 Kecepatan aliran dengan rumus: 𝑉 = 0,38464 × 𝐶 × 𝐷 0,63 × 𝐼 0,54 Debit aliran dihitung dengan rumus: 𝑄 = 0,27853 × 𝐶 × 𝐷 2,63 × 𝐼 0,54 Dimana: Q = debit air dalam pipa (m³/detik) C = koefisien kekasaran pipa D = diameter pipa (m) S = slope/kemiringan hidrolis Δh = kehilangan tekanan (m) L = panjang pipa (m) V = kecepatan aliran dalam pipa (m/detik) A = luas penampang pipa (m³) Perlengkapan Jaringan Pipa Distribusi: A. Katup/valve Katup berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air dalam pipa, dipasang pada: 4-15 ▪ lokasi ujung pipa tempat aliran air masuk atau aliran air keluar; ▪ setiap percabangan; ▪ pipa outlet pompa; ▪ pipa penguras atau wash out Tipe katup yang dapat dipakai pada jaringan pipa distribusi adalah Katup Gerbang (Gate Valve) dan Katup kupu-kupu (Butterly Valve). B. Katup penguras (Wash Out/Blow Off) Dipasang pada tempat-tempat yang relatif rendah sepanjang jalur pipa, ujung jalur pipa yang mendatar dan menurun dan titik awal jembatan. C. Katup Udara (Air Valve) Dipasang pada titik tertinggi di sepanjang pipa distribusi, di jembatan pipa dengan perletakan ¼ panjang bentang pipa dari arah aliran, pada jalur lurus setiap jarak tertentu. D. Hidran Kebakaran Dipasang pada jaringan pipa distribusi dengan jarak antar hidran maksimum tidak boleh lebih dari 300 m di depan gedung perkantoran kran komersil. E. Bak Pelepas Tekan (BPT) Bak pelepas tekan (BPT) merupakan salah satu bangunan penunjang pada jaringan transmisi atau pipa distribusi. BPT berfungsi untuk menghilangkan tekanan lebih yang terdapat pada aliran pipa, yang dapat mengakibatkan pipa pecah. F. Jembatan Pipa ▪ Merupakan bagian dari pipa transmisi atau pipa distribusi yang menyeberang sungai/saluran atau sejenis, diatas permukaan tanah/sungai. ▪ Pipa yang digunakan untuk jembatan pipa disarankan menggunakan pipa baja atau pipa Ductile Cast Iron (DCIP). ▪ Sebelum bagian pipa masuk dilengkapi gate valve dan wash out. ▪ Dilengkapi dengan air valve yang diletakkan pada jarak 1/4 bentang dari titik masuk jembatan pipa. G. Syphon ▪ Merupakan bagian dari pipa transmisi atau pipa distribusi yang menyeberang di bawah dasar sungai/saluran. ▪ Pipa yang digunakan untuk syhpon disarankan menggunakan pipa baja atau pipa Ductile Cast Iron (DCIP). 4-16 ▪ Bagian pipa masuk dan keluar pada syphon, dibuat miring terhadap pipa transmisi atau pipa distribusi membentuk sudut 45 derajat dan diberi blok beton penahan sebagai pondasi. ▪ Bagian pipa yang menyeberang/berada di bawah dasar sungai/saluran harus diberi pelindung. H. Manhole ▪ Manhole diperlukan untuk inspeksi dan perbaikan terhadap perlengkapan- perlengkapan tertentu pada jaringan distribusi. ▪ Ditempatkan pada tempat-tempat pemasangan meter air, pemasangan katup, dan sebagainya. I. Thrust Block ▪ Berfungsi sebagai pondasi bantalan/dudukan perlengkapan pipa seperti bend, tee, Katup (valve) yang berdiameter lebih besar dari 40 mm. ▪ Dipasang pada tempat-tempat dimana perlengkapan pipa dipasang yaitu pada: o Belokan pipa. o Persimpangan/percabangan pipa. o Sebelum dan sesudah jembatan pipa, syphon. o Perletakan valve/katup. ▪ Dibuat dari pasangan batu atau beton bertulang.
  1. 1.PERENCANAAN JALUR PERPIPAAN Untuk mendapatkan jalur pipa yang baik, harus memperhatikan berbagai faktor dari segi teknis dan ekonomis. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan jalur perpipaan adalah (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
  2. 1.Pemakaian energi untuk operasi diusahakan seminimal mungkin;
  3. 2.Sedapat mungkin jalur perpipaan mengikuti jalan yang ada untuk memudahkan pemasangan, pengoperasian dan perawatan;
  4. 3.Dipilih jalur yang mudah dan tidak membahayakan sistem;
  5. 4.Lokasi jalur pipa menghindari daerah yang sulit seperti bahaya longsor, banjir, atau bahaya lainnya yang dapat menyebabkan lepas atau pecahnya pipa;
  6. 5.Sedapat mungkin jalur pipa dipilih diatas tanah milik pemerintah atau jalan umum; dan
  7. 6.Sedikit mungkin jalur pipa melintasi jalan raya, sungai, jalan kereta api dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi. 4-17 Kriteria teknis yang perlu dipenuhi dalam perencanaan jalur pipa adalah sebagai berikut (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
  8. 1.Segi hidrolis Cara pengaliran diusahakan secara gravitasi dengan menggunakan tekanan yang tersedia.
  9. 2.Segi ekonomis Jalur pipa diusahakan agar tidak terlalu panjang dengan diameter pipa tidak terlalu besar dan sebaiknya dihindari penggunaan perlengkapan pipa yang terlalu banyak.
  10. 3.Segi operasi Hindari penggalian dan penimbunan tanah yang terlalu banyak
  11. 2.JENIS PIPA Pemilihan jenis pipa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
  12. 1.Diameter yang umum ada dipasaran;
  13. 2.Kualitas air yang dialirkan;
  14. 3.Karakteristik tanah dan air tanah ditempat pipa akan dipasang;
  15. 4.Kondisi lingkungan tempat pipa akan diletakan;
  16. 5.Sistem pengaliran;
  17. 6.Pertimbangan operasional dan perawatan serta biaya operasional; dan
  18. 7.Koefisien kekasaran pipa. Jenis pipa yang umum digunakan untuk pipa induk dan cabang adalah sebagai berikut (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
48. a.ACP (Asbestos Cement Pipe) Umumnya digunakan pada wilayah dengan kandungan besi yang tinggi, yang dapat menyebabkan korosi. Pipa jenis ini ringan sehingga mudah dalam pemasangan. ACP terbuat dari fiber asbestos, pasir silika dan semen.
49. b.CIP (Cast Iron Pipe) Pipa CIP terbuat dari besi tulang. Pipa jenis ini sangat kuat, berat, tahan lama, namun mudah terkena korosi terutama pada bagian permukaan dan sambungan. Mengantisipasi hal tersebut, ada jenis pipa CIP yang diberi lapisan anti korosi, yakni DCIP (Ductile Iron Pipe)
50. c.GIP (Galvanized Iron Pipe) GIP terbuat dari baja atau besi tempa. Umumnya relatif tahan terhadap korosi, namun tahan terhadap kesadahan tinggi. Mudah diangkut, dipasang dan tahan terhadap tekanan dari dalam, namun harga pipa GIP mahal. 4-18
51. d.PVC (Polyvinyl Chloride) Pipa PVC tahan terhadap korosi. Mudah didapat karena banyak tersedia dipasaran. Mudah dalam pemasangan dengan menggunakan sistem rubbering sehingga tidak perlu di lem, sambungan antara pipa fleksibel terhadap gerakan pipa. Pipa PVC sudah diproduksi didalam negeri sehingga pengadaannya mudah. Permukaan dinding bagian dalam lebih halus dan relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.
52. e.Pipa Baja (Steel Pipe) Pipa ini terbuat dari baja. Umumnya tahan terhadap benturan ringan, tetapi tidak tahan korosi, membutuhkan banyak waktu untuk penyambungan, serta harganya mahal. Pipa baja digunakan untuk sistem dengan tekanan yang tinggi atau jika dibutuhkan pipa dengan diameter yang besar.
53. f.Pipa HDPE (High Density Polyethylene) Pipa ini terbuat dari bahan polyethylene yang memiliki sifat lentur dan memiliki keretakan yang rendah, pipa ini dapat dengan mudah saat pemasangan bahkan penyambungan. Selain itu keunggulan lain dari pipa ini yaitu dapat mengikuti pergerakan tanah. Jenis pipa yang umum dipakai sebagai pipa pelayanan adalah pipa baja, HDPE dan PVC. Jenis pipa induk yang digunakan adalah pipa HDPE karena pipa ini relatif murah dan telah diproduksi di dalam negeri sehingga pengadaannya mudah. Pada Tabel 4.5 merupakan alternatif pemilihan pipa pada pekerjaan ini. Tabel 4. 5 Alternatif Pemilihan Jenis Pipa Deskripsi Pipa PVC HDPE Steel Teknis Kelas Pipa S-12.5 & s-10 (RRJ) SDR 17 (PN 10) Medium Class / SCH.10S Tekanan Maksimum (Bar) 10-12.5 12.5 > 12.5 Karakteristik Pip Tahan Korosi, ringan, koefisien muai tinggi Lentur, tahan korosi, tahan benturan, koefisien muai rendah Kaku, tahan benturan, berat, koefisien muai rendah Harga Pipa Relatif murah, aksesoris mudah, diperoleh di pasaran Relatif mahal, dengan perbandingan PVC < HDPE < Steel, aksesoris sulit diperoleh dilapangan Mahal, aksesoris relatif sulit diperoleh dilapangan Biaya Pemasangan Murah Mahal Mahal aa ——— 4-19 Deskripsi Pipa PVC HDPE Steel Pemasangan Mudah, dilakukan secara manual Menggunakan mesin penyambung & operator terlatih Menggunakan mesin las & operator terlatih Sumber: Literatur
  1. 3.PERLENGKAPAN PIPA Perlengkapan perpipaan diperlukan agar menjaga sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik. Perlengkapan pipa terdiri dari:
  2. 1.Katup (Valve) Jenis katup yang biasa digunakan dalam jaringan perpipaan distribusi adalah sebagai berikut (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
54. a.Katup Sekat (Gate Valve) Digunakan untuk membuka dan menutup aliran dalam pipa. Penghentian dilakukan jika suatu bagian pipa akan dites, diperiksa, dibersihkan atau diperbaiki. Gate valve dipasang pada: • Persimpangan atau percabangan pipa; • Ujung pipa tempat aliran masuk atau aliran air keluar; • Pada tempat-tempat pengurasan (Wash Out/Blow Off); • Pipa outlet pompa; dan • Bagian awal dari jembatan pipa.
55. b.Katup Penguras (Wash Out/Blow Off) Katup penguras berfungsi untuk mengeluarkan lumpur atau endapan yang terdapat pada pipa. Katup penguras ditempatkan pada: • Tempat terendah dimana lumpur dapat terakumulasi; • Ujung-ujung dari saluran yang mendatar atau menurun; dan • Di daerah yang datar dipasang setiap 1000 m.
56. c.Katup Udara (Air Valve) Air valve berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terakumulasi dalam pipa dan untuk menghilangkan gelembung udara yang ada dalam aliran. Jika gelembung udara terakumulasi di dalam pipa, maka profil basah akan menyempit bahkan bisa tertutup. Dapat mengganggu aliran sehingga aliran air mengecil atau bahkan terhenti. Untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dipasang katup pelepas udara pada: • Tempat yang tertinggi pada suatu jalur pipa yang mendaki; • Pada jalur pipa yang mendatar setiap jarak 750-1000 m; dan • Pada jembatan pipa. TT 4-20
57. d.Katup Penahan Aliran Balik (Check Valve) Katup ini berfungsi untuk mencegah aliran balik didalam saluran. Check valve dipasang pada: • Pipa outlet pompa; dan • Tempat-tempat lain di mana diharapkan tidak terjadi aliran balik.
  1. 2.Blok Penahan (Thrust Block) Blok penahan diperlukan untuk mencegah terjadinya atau bergeraknya posisi pipa dari keadaan semula akibat terjadinya ketidakseimbangan gaya (tekanan) yang disebabkan oleh perubahan arah aliran air. Pergerakan atau pergeseran pipa ini dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka dipasang blok penahan pada: • Belokan; • Percabangan atau persimpangan; • Sebelum atau setelah jembatan pipa; dan • Perletakan katup.
  2. 3.Jembatan Pipa Jembatan pipa digunakan bila saluran akan melintasi sungai/saluran, jalan kereta api atau sejenisnya. Sebelum bagian pipa masuk dilengkapi gate valve dan wash o. Dilengkapi dengan air valve yang diletakkan pada jarak ¼ bentang dari titik masuk jembatan pipa. Pipa yang dipakai pada jembatan pipa dipasang dengan peralatan yang layak dengan penjepit, penggantung dan penopang sehingga apabila terjadi pemuaian pada pipa, masih dalam batas yang tidak mengakibatkan kebocoran sistem. Jembatan pipa dapat berupa siphon yang dipasang pada penyebrangan langsung di bawah sungai, saluran (kanal), jalan raya dan jalan kereta api. Untuk perlintasan jalan raya, konstruksi perlintasan pipa dibuat seperti penimbunan biasa dengan memperkuat bagian atasnya memakai plat beton atau urugan pasir penuh atau pasir batu. Untuk perlintasan jalan kereta api, perlu dibuat konstruksi pengamanan dengan jalan membungkus pipa tersebut dengan gorong-gorong dari pipa yang berdiameter besar yang diisi pasir.
  3. 4.Sambungan Pipa Jenis-jenis sambungan pipa adalah sebagai berikut: • Penyambungan pipa dengan ukuran yang sama. Penyambungan pipa tersebut adalah:  Coupling, untuk penyambungan pipa PVC atau pipa ACP;  Socket, spigot joint, rubber joint untuk DCIP; dan 4-21  Gibault joint untuk sambungan antara ACP dengan DCIP atau PVC. • Flexible Joint Flexible joint digunakan untuk menyambung bagian jalur pipa yang diletakkan diatas permukaan tanah (seperti pada reservoir) yang akan dihubungkan dengan pipa yang ditanam. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan pergerakan pipa yang terjadai akibat pemuaian atau penyusutan pipa karena perubahan temperatur atau akibat penurunan konstruksi reservoir. • Elbow dan Fitting Elbow dipasang pada saat pipa harus belok. Fitting digunakan untuk berbagai macam kondisi. Dalam pemasangan jaringan pipa distribusi air minum, fitting yang sering digunakan yaitu:  Tee untuk percabangan;  Flange adapter untuk penyambungan ke pipa PVC dengan pipa baja;  Tapping bend untuk penyambungan ke pipa service konsumen; dan  Reducer untuk perubahan diameter pipa.
  4. 4.PERHITUNGAN DASAR DESIGN SISTEM PERPIPAAN Pada suatu perencanaan jaringan perpipaan diperlukan data-data sebagai berikut: • Base demand; • Panjang pipa yang akan digunakan; • Faktor kekasaran pipa yang digunakan; dan • Elevasi node jaringan perpipaan. Beberapa perhitungan yang digunakan seperti: • Leq = L + 10%L Dimana: Leq : Panjang pipa ekivalen (m); L : Panjang pipa (m); • HAV = (Elevasi ke-n)-(Elevasi ke n-1). Dimana: HAV : Tinggi Available (m). • S1 = HAV / Leq Dimana: S1 : Kemiringan pipa awal yang diperoleh dari hitungan; HAV : Tinggi Available (m); Leq : Panjang pipa ekivalen (m). • Q = 0,2785 CD2,63 (S2)0,54 4-22 Dimana: Q : Debit rata-rata; C : Koefisiensi kekasaran pipa; D : Diameter teoritis; S2 : Kemiringan pipa yang hendak dicari. • HLmayor = S2 x Leq Dimana: S2 : Kemiringan pipa yang diperoleh; Leq : Panjang pipa ekivalen (m). • Head Kecepatan = v2/2g Dimana: V : Kecepatan aliran didalam pipa yang diperoleh dari Nomogram Hazen William (ms-1); g : Kecepatan Gravitasi (ms-2). • HLminor = KV2 / 2g Dimana: K : Konstanta; V : Kecepatan Aliran dari Hazen William (ms-1); g : Kecepatan gravitasi (ms-2). • HLTotal = HLmayor + HLminor Di mana: HLtotal : Kehilangan energi total (m); HLmayor : Kehilangan energi mayor (m); HLminor : Kehilangan energi minor (m). • Sisa tekan = HAV - HLTotal Dimana: HAV : Tinggi available (m); HLTotal : Kehilangan energi total (m) • HGL = Z + Sisa tekan Dimana: HGL : Garis gradien hidrolis; Z : Tinggi Elevasi;
  5. 5.PERSYARATAN TEKNIS JARINGAN PIPA DISTRIBUSI Persyaratan teknis jaringan distribusi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut (Departemen PU Cipta Karya, 1998): • Jarak atau jangkauan konsumen terjauh pipa induk; • Bentuk sistem jaringan yang direncanakan, apakah pola loop, cabang atau gabungan; • Sistem pengaliran dalam pipa sedapat mungkin dilakukan secara gravitasi; • Pemakaian perlengkapan pipa diusahakan seminimal mungkin; dan 4-23 • Mudah dalam operasi pemeliharaan.
  6. 6.POLA JARINGAN Penentuan pola jaringan pipa distribusi pipa induk berdasarkan faktor-faktor berikut ini (Departemen PU Cipta Karya, 1998): • Jenis pengaliran pada pipa distribusi; • Kondisi topografi; • Kondisi kecendrungan perkembangan kota; • Pola jaringan jalan; dan • Letak reservoir. Terdapat tiga macam pola jaringan pipa induk distribusi, yaitu pola cabang, pola loop dan pola gabungan (Al-Layla, 1978):
58. a.Pola Cabang Pola cabang adalah pola jaringan yang berbentuk seperti cabang pohon. Pola ini cocok untuk kota yang cenderung berkembang pesat dengan kondisi topografi berbukit. Pola cabang terdiri dari pola utama, disambung dengan pipa sekunder, kemudian disambung dengan pipa cabang lainnya sampai pada akhirnya pada pipa yang menuju ke konsumen/pelanggan. Keuntungan dan kerugian dari pola cabang adalah sebagai berikut (Al-Layla, 1978): • Keuntungan: – Sistem cabang adalah suatu metode distribusi yang sangat sederhana; – Perancangan jaringan pipa sederhana; dan – Dimensi pipa yang diperlukan membutuhkan biaya yang kecil. • Kerugian: – Timbulnya bau dan rasa akibat adanya air yang diam pada ujung- ujung pipa cabang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengurasan pada setiap waktu tertentu, dengan demikian diperlukan katup penguras; – Tidak akan mendapatkan pelayanan air jika sedang dalam perbaikan pipa; dan – Tekanan air tidak akan cukup jika area tambahan dihubungkan pada sistem persediaan air. 4-24 Pola Cabang • Sistem jaringan pipa bercabang digunakan untuk daerah pelayanan dengan karakteristik sebagai berikut: – Bentuk daerah perluasan memanjang dan terpisah; – Jalur jalan tidak berhubungan satu sama lain; – Elevasi permukaan tanah mempunyai perbedaan yang tinggi dan menurun secara teratur; dan – Luas daerah pelayanan relatif kecil.
59. b.Pola Loop Merupakan pola jaringan perpipaan yang saling berhubungan tanpa memiliki ujung mati. Air dapat menjangkau titik manapun, bahkan lebih dari satu arah. Pola jaringan ini cocok untuk kota yang memiliki jaringan jalan yang saling berhubungan. Sistem ini terdiri dari pipa induk dan sekunder yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu loop, sehingga terjadi sirkulasi air keseluruh jaringan distribusi. Dari pipa induk dilakukan penyadapan oleh pipa cabang dan selanjutnya dari pipa cabang dilakukan pendistribusian. Dari segi ekonomi pola loop kurang menguntungkan dibandingkan pola cabang, karena memerlukan banyak katup dan diameter pipa yang bervariasi, maka biaya yang dikeluarkanpun akan lebih mahal. Pola Loop Keuntungan dan kerugian dari pola loop adalah sebagai berikut (Al-Layla, 1978): • Keuntungan: A 4-25 – Dalam sistem penyediaan air bebas untuk mengalir lebih dari satu arah; – Jika terjadi perbaikan/kerusakan pada suatu sistem maka selama perbaikan berlangsung, maka daerah pelayanan masih mendapatkan pelayanan dari loop lain. • Kerugian: – Kalkulasi ukuran pipa lebih sulit; dan – Pipa dan perlengkapan yang diperlukan banyak. • Sistem jaringan pipa loop digunakan untuk daerah pelayanan dengan karakteristik sebagai berikut: – Bentuk dan perluasan daerah menyebar ke segala arah; – Jaringan jalan berhubungan satu sama lain; dan – Elevasi tanah relatif datar.
60. c.Pola Gabungan Sistem jaringan perpipaan dengan pola ini merupakan gabungan dari sistem jaringan pola cabang dan pola loop. Sistem ini diterapkan untuk daerah pelayanan yang memiliki karakteristik sebagai berikut (Al-Layla, 1978): – Kota yang sedang berkembang; – Bentuk perluasan kota yang tidak diatur, demikian pula jaringan jalannya tidak berhubungan satu sama lain pada bagian tertentu; – Terdapat daerah pelayanan yang terpencil; dan – Elevasi muka tanah yang bervariasi. Pola Gabungan
  1. 7.KLASIFIKASI JARINGAN PIPA DISTRIBUSI 4-26 Suatu jaringan sistem distribusi terdiri dari pipa induk, pipa cabang dan pipa service atau pipa pelayanan (Departemen PU Cipta Karya, 1998):
  2. 1.Pipa Induk • Merupakan pipa distribusi pada jaringan terluar yang menghubungkan blok-blok pelayanan dari reservoir ke seluruh jaringan pipa utama; • Tidak bisa melayani tapping ke rumah-rumah; dan • Pipa yang digunakan adalah jenis pipa yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap tekanan.
  3. 2.Pipa Cabang • Dipakai untuk menyadap air langsung dari pipa induk untuk dialirkan ke suatu blok pelayanan; • Berhubungan dengan pipa servis; dan • Diameternya dapat ditentukan berdasarkan banyaknya pipa dalam servis yang masuk kedalam pipa.
  4. 3.Pipa Pelayanan • Pipa pelayanan adalah pipa yang melayani langsung konsumen ke rumah-rumah; dan • Pipa ini berhubungan dengan pipa cabang dan mengalirkan air ke rumah- rumah dengan diameter tertentu. Berikut ini adalah kriteria perencanaan dimensi sistem distribusi air bersih yang disajikan pada Tabel berikut Tabel 4. 6 Kriteria Perencanaan Dimensi Sistem Distribusi Air Bersih Uraian Notasi Kriteria Debit Perencanaan QPeak/jam Kebutuhan air jam puncak: QPeak/jam = fPeak x QAverage Faktor Jam Puncak fPeak (1,5-2) hari rata-rata Kecepatan Aliran Dalam Pipa ▪ Kecepatan minimum ▪ Kecepatan maksimum PVC atau ACP Baja atau DCIP Vmin Vmax 0,3 m/dt 2,0 m/dt 6,0 m/dt Tekanan Air Dalam Pipa ▪ Tekanan minimum ▪ Tekanan maksimum PVC atau ACP Baja atau DCIP
61. h.min
62. h.max (10–15) m, pada titik terjauh 80 meter 4-27 100 meter Sumber: Departemen PU Cipta Karya, 1998
  1. 8.LOKASI DAN KEDALAMAN PIPA Jaringan pipa distribusi air bersih diletakkan tertanam di dalam tanah untuk melindungi pipa dari gangguan fisik dan bahaya pembebanan secara langsung. Pengecualian pada bagian jaringan yang merupakan penyebrangan sungai (jembatan pipa). Tebal timbulan pasir bagian bawah pipa adalah antara 50 mm (untuk dasar tidak terbatu). Ketebalan timbulan pasir diatas pipa berkisar antara 450–600 mm. tanah yang digunakan untuk mengurug adalah tanah yang halus dan tidak mengandung batu kasar. Batasan kedalaman penanaman pipa (Departemen PU Cipta Karya, 1998): • Untuk parit galian yang normal di luar jalan, bagian atas pipa diletakkan sedalam 450 mm di bawah muka tanah; dan • Untuk parit galian di bawah jalan, bagian atas pipa diletakkan sedalam 600 mm di bawah muka tanah. 4.1.5. UNIT PELAYANAN Unit Pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran/kran umum, terminal air, hidran kebakaran dan meter air. A. Sambungan Rumah Yang dimaksud dengan pipa sambungan rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air. Fungsi utama dari sambungan rumah adalah: ▪ Mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah konsumen; ▪ Untuk mengetahui jmlah air yang dialirkan ke konsumen. Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan rumah adalah: ▪ Bagian penyadapan pipa; ▪ Meter air dan pelindung meter air atau flowrestrictor; ▪ Katup pembuka/penutup aliran air; ▪ Pipa dan perlengkapannya. B. Hidran/Kran Umum Pelayanan Kran Umum (KU) meliputi pekerjaan perpipaan dan pemasangan meteran air berikut konstruksi sipil yang diperlukan sesuai gambar rencana. KU menggunakan pipa pelayanan dengan diameter ¾”–1” dan meteran air 4-28 berukuran ¾”. Panjang pipa pelayanan sampai meteran air disesuaikan dengan situasi di lapangan/pelanggan. Konstruksi sipil dalam instalasi sambungan pelayanan merupakan pekerjaan sipil yang sederhana meliputi pembuatan bantalan beton, meteran air, penyediaan kotak pengaman dan batang penyangga meteran air dari plat baja beserta anak kuncinya, pekerjaan pemasangan, plesteran dan lain-lain sesuai gambar rencana. Instalasi KU dibuat sesuai gambar rencana dengan ketentuan sebagai berikut: ▪ Lokasi penempatan KU harus disetujui oleh pemilik tanah. ▪ Saluran pembuangan air bekas harus dibuat sampai mencapai saluran air kotor/selokan terdekat yang ada. ▪ KU dilengkapi dengan meter air diameter ¾” . C. Hidran Kebakaran Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurasan pipa. Unit hidran kebakaran (fire hydrant) pada umumnya dipasang pada setiap interval jarak 300 m, atau tergantung kepada kondisi daerah/peruntukan dan kepadatan bangunannya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu: ▪ Tabung basah, mempunyai katup operasi diujung air keluar dari kran kebakaran. Dalam keadaaan tidak terpakai hidran jenis ini selalu terisi air. ▪ Tabung kering, mempunyai katup operasi terpisah dari hidran. Dengan menutup katup ini maka pada saat tidak dipergunakan hidran ini tidak berisi air. Pada umumnya hidran kebakaran terdiri dari empat bagian utama, yaitu: ▪ Bagian yang menghubungkan pipa distribusi dengan hidran kebakaran, ▪ Badan hidran, ▪ Kepala hidran, ▪ Katup hidran 4.2. STANDAR KEBUTUHAN AIR 4.2.1. KEBUTUHAN DOMESTIK Kegiatan domestik adalah kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Standar konsumsi pemakaian air domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air per hari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi pemakaian air domestik dapat dilihat pada Tabel 4.1. 4-29 Tabel 4. 7 Tingkat Konsumsi/ Pemakaian Air Rumah Tangga Sesuai Kategori Kota No. Kategori Kota Jumlah Penduduk Sistem Tingkat Pemakaian Air
  2. 1.Kota Metropolitan >1.000.000 Non Standar 190
  3. 2.Kota Besar 500.000 – 1.000.000 Non Standar 170
  4. 3.Kota Sedang 100.000 – 500.000 Non Standar 150
  5. 4.Kota Kecil 20.000 – 100.000 Standar BNA 130
  6. 5.Kota kecamatan <20.000 Standar IKK 100
  7. 6.Kota Pusat Pertumbuhan <3.000 Standar DPP 60 Sumber: SK-SNI Air Minum Kebutuhan air untuk rumah tangga (domestik) dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun perencanaan.Kebutuhan air minum untuk daerah domestik dilayani dengan sambungan rumah (SR) dan hidran umum (HU). Kebutuhan air minum untuk daerah domestik dihitung berdasarkan persamaan berikut : Kebutuhan air = % pelayanan x a x b Dimana : a = jumlah pemakaian air (liter/ orang/ hari) b = jumlah penduduk daerah pelayanan (jiwa) 4.2.2. KEBUTUHAN NON DOMESTIK Kegiatan non domestik adalah kegiatan penunjang ibu kota (Ibu Kota Kabupaten/Ibu Kota Kecamatan) terdiri dari kegiatan komersil berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas yang dimaksud. Fasilitas perkotaan tersebut antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil. Perhitungan kebutuhan air non domestik diasumsikan sebesar 15 - 20% dari kebutuhan air domestik. Konsumen non domestik terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu : ❑ Umum ( tempat peribadatan, rekreasi, sekolah, terminal, rumah sakit , dll ) ❑ Institusional ( kantor pemerintah dan swasta, komplek militer,dll) ❑ Komersial ( bioskop, hotel, restoran, pertokoan ,dll ) ❑ Industrial ( peternakan, pabrik, pelabuhan,dll ) 4-30 Uraian kategori konsumen non domestik tersebut tidaklah mengikat, sebab sering pembagian tersebut ditentukan dengan klasifikasi tarif dan pengelolaan air minum. Untuk memberikan alokasi konsumsi bagi konsumen non domestik ditetapkan dengan mengkalkulasikan konsumsinya dan persentase terhadap konsumsi total konsumen domestik. Tabel 4. 8 Tingkat Pemakaian Air Non Rumah Tangga No. Non Rumah Tangga (fasilitas) Tingkat Pemakaian Air
  8. 1.Sekolah 10 liter/hari
  9. 2.Rumah Sakit 200 liter/hari
  10. 3.Puskesmas (0.5-1) m3/unit/hari
  11. 4.Peribadatan (0.5-2) m3/unit/hari
  12. 5.Kantor (1-2) m3/unit/hari
  13. 6.Toko (1-2) m3/unit/hari
  14. 7.Rumah Makan 1 m3/unit/hari
  15. 8.Hotel/Losmen (100-150) m3/unit/hari
  16. 9.Pasar (6-12) m3/unit/hari
  17. 10.Industri (0.5-2) m3/unit/hari
  18. 11.Pelabuhan/Terminal (10-20) m3/unit/hari
  19. 12.SPBU (5-20) m3/unit/hari
  20. 13.Pertamanan 25 m3/unit/hari Sumber : SK-SNI Air Minum 4.2.3. KEBUTUHAN HARI MAKSIMUM (Qmak) Kebutuhan harian maksimum merupakan kebutuhan air dalam satu hari yang terbesar dalam waktu kurun waktu satu tahun. Besarnya faktor hari maksimum ini dapat diperoleh dengan membandingkan antara kebutuhan hari maksimum dengan kebutuhan harian rata-rata. Faktor hari maksimum umumnya berkisar antara 1,1 – 1,3. Qmak = f max x Qav Dimana : Qmax = Kebutuhan air harian maksimum (ltr/det) fmax = Faktor harian maksimum (1 < fmax.hour < 1,5 ) Qav = Kebutuhan air rata-rata harian (ltr/det) 4-31 4.2.4. KEBUTUHAN JAM PUNCAK Kebutuhan jam puncak merupakan kebutuhan air dalam satu jam yang terbesar dalam kurun waktu satu hari. Besarnya faktor jam puncak ini dapat diperoleh dengan membandingkan antara kebutuhan jam puncak dengan kebutuhan harian rata-rata. Faktor jam puncak umumnya berkisar antara 1,5 – 1,75 4.2.5. TINGKAT KEBOCORAN Selisih antara jumlah air yang diproduksi di unit pengolahan dengan jumlah air yang dikonsumsi dari jaringan distribusi. Berdarkan kenyataan dilapangan, kejadian akan kehilangan air dapat bersifat teknis dan non teknis. Terdapat 3 macam pengertian menyangkut istilah kehilangan air, yaitu kehilangan air rencana, kehilangan air percuma dan kehilangan air insidentil. Secara umum dalam melakukan perencanaan, nilai kehilangan yang terjadi baik kehilangan air percuma dan insiddentil sudah masuk dalam perhitungan. Besarnya nilai kehilangan air tersebut berkisar antara 15- 25% dari total kebutuhan air bersih baik domestik maupun non domestik. 4.3. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Komponen utama yang berperan dalam menentukan atau menggambarkan kondisi suatu wilayah adalah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk akan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jumlah dan jenis kegiatan dalam suatu wilayah. Begitu juga sebaliknya, kegiatan yang ada akan mempengaruhi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Perhitungan proyeksi penduduk sampai 20 tahun kedepan digunakan metode sebagai berikut:
63. a.Metode Aritmatika Biasanya digunakan untuk: • Untuk kota-kota tua, tidak berkembang dan luas; • Untuk kota-kota yang memiliki industri. Persamaan yang digunakan dalam metode ini adalah: Pn = Po + Ka.X Ka = (Pn-Po)/t Di mana: Pn : jumlah penduduk di tahun akhir data; Po : jumlah penduduk di tahun awal data; t : interval waktu tahun data; x : jumlah tahun proyeksi; 4-32 Ka : angka pertumbuhan penduduk.
64. b.Metode Geometrik Biasanya digunakan untuk: • Untuk kota-kota muda yang cenderung ke industri yang sedang berkembang; • Untuk kota-kota tua yang sudah tidak berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk 20-30% pertahun. Persamaan yang digunakan dalam metode geometrik adalah: Pn = Po (1+r)n Ka = (Pt/Po)1/t Di mana: Pn : jumlah populasi pada tahun yang diinginkan; Po : jumlah populasi pada tahun awal data; Pt : jumlah penduduk ada tahun akhir data; t : jumlah data; n : interval atau selang waktu; r : rasio pertambahan penduduk.
65. c.Metode Least Square Biasanya digunakan untuk: • Untuk kota-kota tua berukuran luas; • Pertumbuhan ekonomi kota relatif konstan dan relatife kecil. Persamaan yang digunakan dalam metode least square: Y = Log a + Log b.X Di mana: Y : proyeksi penduduk; X : variabel waktu; a,b : koefisien regresi; n : jumlah data; a = ( ) ( ) ( ))()xi.( ..xi. 22 2 xin yixixiyi − − ; b = ( ) ( ) ( ))()xi.( .... 22 xin yixiyixiyin − + . 4-33 4.4. PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR BAKU Pola penggunaan air di wilayah studi akan menentukan berapa standar konsumsi air yang akan menjadi dasar untuk menghitung perkiraan kebutuhan air sampai dengan akhir tahun perencanaan. Standar kebutuhan air minum juga dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang akan dijadikan acuan perhitungan. Tabel 4. 9 Kriteria dan Standar Kebutuhan Air No Uraian Kategori Kota berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa) Metro (> 1 juta jiwa) Besar (500.000 – 1.000.000) jiwa Kota Sedang (100.000- 500.000) jiwa Kota Kecil (20.000- 100.000) jiwa Perdesaan < 20.000 jiwa 1. Cakupan pelayanan (%) 90 90 90 90 90 2. Konsumsi SR (L/orang/hari) 190 170 150 130 30 3. Konsumsi HU (L/orang/hari) 30 30 30 30 30
  1. 4.Jumlah jiwa/SR 5 5 6 6 10
  2. 5.Jumlah jiwa/HU 100 100 100 (100-200) 200
  3. 6.SR : HU 50 : 50 s/d 80 : 20 50 : 50 s/d 80 : 20 80 : 20 70 : 30 70 : 30 7. Konsumsi non domestik (%) 20 - 30 20 -30 20 - 30 20 – 30 20 - 30
  4. 8.Kehilangan Air (%) 20 - 30 20 -30 20 - 30 20 – 30 20
  5. 9.Faktor max day 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
  6. 10.Faktor peak hour 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11. Tekanan air dalam pipa minimum dan maksimum (mka) 10 dan 70 10 dan 70 10 dan 70 10 dan 70 10 dan 70
  7. 12.Jam Operasi 24 24 24 24 24 13. Volume reservoir (% max day) 20 20 20 20 20 14. Kecepatan pengaliran dalam pipa (m/det) 0.6 - 4 0.6 4 0.6 4 ——— 4-34 No Uraian Kategori Kota berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa) Metro (> 1 juta jiwa) Besar (500.000 – 1.000.000) jiwa Kota Sedang (100.000- 500.000) jiwa Kota Kecil (20.000- 100.000) jiwa Perdesaan < 20.000 jiwa
  8. 15.Koefisien HW 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120 Sumber : SK-SNI Air Minum Tabel 4. 10 Alokasi dan Prosentase Pelayanan No. Uraian Prosentase Pelayanan Tingkat Pelayanan
  9. 1.Hidran Umum Tergantung dari hasil studi dan kebijakan daerah, yaitu berkisar antara 20 – 40 % daerah pelayanan Tergantung dari hasil studi dan kebijakan daerah, yaitu berkisar antara 50 – 100 jiwa/HU 2. Sambungan Rumah Tergantung dari hasil studi dan kebijakan daerah, yaitu berkisar antara 60 – 80 % daerah pelayanan Tingkat pemakaian air berdasarkan kategori kota, yaitu :
66. a.Metropolitan = 190 L/orang/hari
67. b.Kota Besar = 170 L/orang/hari
68. c.Kota Sedang = 150 L/orang/hari
69. d.Kota Kecil = 130 L/orang/hari
70. e.Kecamatan = 100 L/orang/hari Dengan perkiraan, 1 SR melayani 4-6 jiwa 3. Pemadam Kebakaran Kebutuhan pemadam kebakaran, diambil 20% dari kapasitas reservoir atau 5% dari kebutuhan domestik - Sumber : Petunjuk Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih Kimpraswil 1998 Tabel 4. 11 Pedoman Perencanaan Air Bersih PU Cipta Karya No Uraian Kategori Kota berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Sedang (100.000- 500.000) jiwa Kota Kecil (20.000- 100.000) jiwa Perdesaan 3.000 - 20.000 jiwa
  1. 1.Konsumsi unit Sambungan Rumah (SR) – L/orang/hari 100 – 150 100 – 150 90 – 100
  2. 2.Presentase konsumsi unit non domestik terhadap konsumsi domestik 25 – 30 20 – 25 10 – 20
  3. 3.Persentase kehilangan air (%) 15 – 20 15 – 20 15 – 20
  4. 4.Faktor hari maksimum 1.1 1.1 1.1-1.25 4-35 No Uraian Kategori Kota berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Sedang (100.000- 500.000) jiwa Kota Kecil (20.000- 100.000) jiwa Perdesaan 3.000 - 20.000 jiwa
  5. 5.Faktor jam puncak 1.5 – 2.0 1.5 – 2.0 1.5 – 2.0
  6. 6.Jumlah jiwa per SR 6 5 4-5
  7. 7.Jumlah jiwa per Hidran Umum (HU) 100 100-200 100-200
  8. 8.Sisa tekan minimum di titik kritis jaringan distribusi (meter kolom air) 10 10 10
  9. 9.Volume reservoir (%) 20 – 25 15 – 20 12 – 15
  10. 10.Jam Operasi 24 24 24
  11. 11.SR/HU (dalam % jiwa) 80 : 20 70 : 30 70 : 30 Sumber : Petunjuk Teknis Sistem 4.5. PERIODE PERENCANAAN Kriteria perencanaan untuk suatu wilayah dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Periode perencanaan dalam setiap penyusunan RISPAM untuk berbagai klasifikasi kota dapat dilihat pada Tabel di bawah. Tabel 4. 12 Matriks Kriteria Penyusunan RISPAM untuk Berbagai Klasifikasi Kota No. Kriteria Teknis Jenis Kota Metro Besar Sedang Kecil 1 Jenis Perencanaan Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk - 2 Horison Perencanaan 20 tahun 20 tahun 20 tahun 20 tahun 3 Sumber Air Baku Investigasi Investigasi Identifikasi Identifikasi 4 Pelaksanaan Penyelenggara/ Penyedia Jasa/ Pemda Penyelenggara/ Penyedia Jasa/ Pemda Penyelenggara/ Penyedia Jasa/ Pemda Penyelenggara/ Penyedia Jasa/ Pemda 5 Peninjauan Ulang Per 5 tahun Per 5 tahun Per 5 tahun Per 5 tahun 6 Penanggungjawab Penyelenggara/ Pemda Penyelenggara/ Pemda Penyelenggara/ Pemda Penyelenggara/ Pemda 7 Sumber Pendanaan Hibah LN Pinjaman LN Hibah LN Pinjaman LN Hibah LN Pinjaman LN Pinjaman LN APBD —— 4-36 No. Kriteria Teknis Jenis Kota Metro Besar Sedang Kecil Pinjaman DN APBD PDAM Swasta Pinjaman DN APBD PDAM Swasta Pinjaman DN APBD PDAM Swasta (Sumber: Permen PU No. 27 Tahun 2016) Rencana Induk Pengembangan SPAM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
71. a.Berorientasi ke depan;
72. b.Mudah dilaksanakan atau realistis; dan
73. c.Mudah direvisi atau fleksibel. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau direncanakan untuk periode desain 20 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2044. 4.6. KRITERIA DAERAH LAYANAN Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah yang belum mendapat pelayanan air minum, daerah rawan air dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kawasan-kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota. Dalam penyusunan RISPAM, penentuan kriteria daerah layanan SPAM harus mengacu pada skala prioritas sebagaimana diatur dalam SE Menteri PUPR Nomor 45/SE/M/2022, di mana optimalisasi sistem eksisting, peningkatan kapasitas, dan integrasi jaringan menjadi pendekatan utama. Pembangunan sistem SPAM baru hanya dipilih sebagai alternatif terakhir, apabila hasil analisis kebutuhan dan potensi wilayah menunjukkan bahwa opsi-opsi tersebut tidak mampu memenuhi target pelayanan secara teknis, ekonomis, dan berkelanjutan Pada dasarnya sasaran wilayah pelayanan suatu daerah tergantung pada fungsi strategis kota atau kawasan, tingkat kepadatan penduduk dan ketersediaan sumber air. Wilayah pelayanan tidak terbatas pada wilayah administrasi yang bersangkutan sesuai hasil kesepakatan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menunjang pembangunan sistem penyediaan air minum. Kondisi wilayah pelayanan yang menjadi sasaran pelayanan mengacu pada pertimbangan teknis dalam standar spesifikasi teknis berikut. Pertimbangan teknis dalam menentukan wilayah pelayanan antara lain namun tidak dibatasi oleh:
  1. 1.Kepadatan penduduk. 4-37
  2. 2.Tingkat kesulitan dalam memperoleh air.
  3. 3.Kualitas sumber air yang ada.
  4. 4.Tata ruang kota.
  5. 5.Tingkat perkembangan daerah.
  6. 6.Dana investasi, dan
  7. 7.Kelayakan operasi. Komponen wilayah pelayanan adalah:
  8. 1.Kawasan permukiman.
  9. 2.Kawasan perdagangan.
  10. 3.Kawasan pemerintahan dan pendidikan.
  11. 4.Kawasan industri.
  12. 5.Kawasan pariwisata.
  13. 6.Kawasan khusus: pelabuhan, rumah susun. Daerah pelayanan disesuaikan dengan arah pengembangan yang ada dalam RTRW serta memperhatikan daerah potensial, daerah yang tinggi kepadatan penduduknya, daerah strategis (wisata, industri, perkantoran), daerah dengan penduduk berpenghasilan rendah (MBR), daerah rawan air, serta kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan air minum. Upayakan daerah dengan BJP tak terlindungi dijadikan BJP terlindungi atau diubah menjadi JP. Untuk memanfaatkan sumber daya penyediaan air minum secara maksimal, pemilihan area pelayanan dapat dilakukan dengan pendekatan strategi prioritas. Dalam konteks ini strategi dimaksud akan dikembangkan melalui: growth point strategies, income retribution, worst first strategies, financial viability, community enthusiasm, maximazation of the localities served, clustering and cost strategies. ✓ Growth Point Strategies (GPS) Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bergerak dengan kecepatan yang tidak sama di semua daerah. Pada suatu waktu, beberapa tempat berkembang secara cepat dan sebagian lagi lambat. Pedesaan atau tempat dalam kota yang berkarakter mirip pedesaan, peran serta perkembangan ekonominya lebih kecil dari perkotaan. Area urban merupakan area menarik untuk mendapatkan kapital dan pekerjaan. Penduduk cenderung bergerak kearah urban, sebab kemungkinan memperoleh lapangan kerja dianggap lebih luas dan juga fasilitas serta jasa pelayanan yang lebih baik. 4-38 Area urban mempunyai aliran kapital yang besar, disebabkan besarnya kebutuhan dan tingginya pengembalian. Kegiatan bisnis juga berlokasi di area urban, disebabkan ketersediaan tenaga kerja lebih baik dan banyak pilihan dan luasnya pasar, transportasi yang lebih baik, pendapatan produksi lebih tinggi dan lain – lain kemudahan serta keunggulan lainnya. Untuk menjaga kesinambungan keberadaan fasilitas penyediaan air minum, jelas diprioritaskan bagi area dengan GPS tertinggi. Hal ini disebabkan adanya kemampuan pemakai air untuk menopang eksistensi penyediaan air minum. Dengan secara kuantitatif, GPS dapat ditentukan pada setiap bagian wilayah daerah. Secara praktis, indikasi GPS tinggi berada di pusat–pusat daerah dengan kegiatan sosial ekonomi yang lebih terkonsentrasi. ✓ Income Redistribution Strategi (IRS) Tinjauan ini dipertimbangkan pada saat menentukan area dengan prioritas tinggi untuk mendapatkan fasilitas penyediaan air minum. Pengertian IRS mengikuti GPS, yaitu suatu daerah dengan aliran kapital tinggi akan memperoleh pendapatan redistribusi yang lebih besar pula. Dengan kemampuan yang besar untuk menjaga eksistensi fasilitas penyediaan air minum akan dapat mengembangkan pelayanan secara mandiri, disamping dapat memberi subsidi bagi daerah lainnya. Dengan demikian, prioritas tinggi di berikan kepada area dengan IRS tinggi, yang secara praktis mengikuti GPS. ✓ Worst First Strategies Strategi ini, dalam tinjauan air minum adalah dengan melihat kesulitan mendapatkan air dalam arti jauhnya sumber air, kualitas dan kuantitas yang kurang menguntungkan, kesinambungan tidak terjamin. Efek kesulitan mendapatkan air tersebut yaitu segi kesehatan, dalam pengertian kemungkinan besar terjadi penjalaran penyakit yang berhubungan dengan air (water born deseases). Dengan demikian, prioritas menurut WFS, air minum didahulukan pelayanannya bagi daerah yang kesulitan memperoleh air dan adanya penyakit berhubungan dengan air yang tinggi. Kombinasi strategi WFS & IRS bisa saja terjadi kontradiksi, sehingga memungkinkan penetapan prioritas tidak konsisten. ✓ Financial Viability Strategy (FVS) Titik berat strategy ini adalah air minum diutamakan untuk area dimana 4-39 penduduknya menerima, menggunakan dan memelihara fasilitas, baik dalam arti kemampuan membayar maupun konstribusi lainnya. Strategi ini juga berkaitan dengan informasi ekonomi, yang didapat secara primer di lapangan. Artinya, dengan tingkat ekonomi tinggi relatif untuk daerah setempat diharapkan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi akan menunjang fasilitas penyediaan air minum. ✓ Comunity Enthusiasm Strategy (CES) Titik berat strategy ini adalah penyediaan air minum diutamakan untuk area, dimana penduduknya berkeinginan besar untuk mendapatkan air minum dan mampu berperan serta dalam penggunaan fasilitas perpipaan. Strategi ini berhubungan dengan informasi sosial, yang diperoleh secara primer di lapangan. ✓ Maximization Of The Localities Served Strategies (MLSS) Strategi ini menunjukkan, bahwa kapital yang tersedia harus dapat melayani sebanyak mungkin penduduk. Dengan makin banyak penduduk yang di layani, maka secara skala ekonomi, biaya perkapita menjadi kecil. Dalam kondisi demikian, harga air menjadi relatif rendah sehingga memungkinkan pemanfaatan fasilitas yang diberikan secara maksimal, sekaligus menjaga keberadaannyaa. Kombinasi strategi FVS, CES & MLSS dapat dilakukan untuk penyederhanaan pemilihan area yang di prioritaskan. Secara praktis, dimana terdapat jumlah penduduk terbanyak, area tersebut diprioritaskan. Masalah kemampuan membayar air dapat diatasi dengan memilih jenis teknologi dan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya diberikan jenis sambungan kran umum. ✓ Clustering And Cost Strategy (CCS) Strategy ini mendasarkan perlunya penekanan sekecil mungkin biaya pengadaan fasilitas di dalam area pelayanan, jaringan distribusi merupakan tolok ukurnya. Untuk itu harus dipilih area dengan tata guna bangunan yang kompak atau tidak terpencar, agar investasi yang di tanam benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Strategi ini melengkapi faktor yang diabaikan oleh strategi IRS dan WFS tersebut sebelumnya. Untuk mendapatkan urutan prioritas area pelayanan, maka seluruh strategi ditransformasikan secara kuantitatif, sebagai indeks atas skala prioritas. Jumlah indeks tertinggi menunjukkan area yang diprioritaskan tertinggi. Dari sini dapat 4-40 ditentukan pusat mana suatu daerah yang menjadi titik sentral pergerakkan pembentukan area pelayanan secara sentrifugal. Area pelayanan merupakan area yang segera diberi pelayanan. Dengan sendirinya pergerakan pembentukan area pelayanan tersebut variabel terhadap: dana yang disediakan, banyaknya penduduk yang dilayani, faktor administratif, faktor fisik daerah dan lokasi sumber air, serta pertimbangan penetapan kurun waktu pelayanan. 5-1 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 5.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 5.1.1 ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing- masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yangkonsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun tahun 2021- 2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, sertapenyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata. BAB 5 5-2 1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020- 2024
74. a.Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahakan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.
75. b.Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan- Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.
76. c.Major Project Provinsi Kepulauan Riau Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
  2. 2.Penguatan Keamanan Laut di Natuna
  3. 3.Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi 5-3
  4. 4.9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
  5. 5.Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
  6. 6.Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
  7. 7.Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
  8. 8.Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
  9. 9.Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
  10. 10.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
  11. 11.Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
  12. 12.Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan GarduInduk 38.000 MVA
  13. 13.Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
  14. 14.Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RumahTangga)
  15. 15.Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
  16. 16.Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
  17. 17.Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
  18. 18.Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
  19. 19.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
  20. 20.Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT 2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 5-4 Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistemjaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor- sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi 5-5 terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota. 4) Pengembangan Kawasan Tertinggal Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. 5) Pengembangan Wilayah Perkotaan Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan danKarimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa. 5.1.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana Wilayah Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Kepulauan Riau mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut, dengan fokus pada optimalisasi dan pengembangan infrastruktur air minum yang berkelanjutan. Di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan SPAM baik dengan sistem JP dan 5-6 BJP sedang dilakukan untuk menunjjang dan memastikan akses air minum yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat. Selain pengembangan SPAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengelola SPAM di masing-masing kabupaten/kota, SPAM Regional juga sedang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sumber air baku dan mendukung pertumbuhan infrastruktur perekonomian Khususnya di wilayah Pulau Bintan. Dengan adanya rencana ini, diharapkan seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dapat menikmati layanan air minum yang lebih baik dan berkelanjutan. 5-7 Gambar 5. 1 Peta Rencana Daerah pelayanan SPAM PETA ADMINISTRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU panen mo. — mana weoye - SKALA 1:1,300,000 Uj 2 4G 80 120 Kiomsters i SISTEM KOORDINAT REFERENSI: Proyeksi UnYersal Teansverse Mercalor (UTM)3 Sistem Grd :Grid Geograbs dan Gnd UTM i i Datum : World Geodete System 1984 (WGS 84) zone Selatan 48 dan 49 LEGENDA DN) kota Promosi 3 aan Kotekor & | Kota Kabupaten Fan tokai | «| Kota Kecamatan aan Lan j5 Batas Negara soan Setapar -—:| Batas Pravmsi | cara pantai Batas Kota/Kabupaten |-Ow| Sungas Ind Je Jalan Kereta Api U01Anak Sungat be aan Arteri 021 DAN MWaguk KEDALAMAN LAUT j j omator 800 meter E KABUPATEN/KOTA F TEE KOTA Batam TEEEEE KOTA TANJUNG PINANG ANAMBAS BINTAN KARIMUN MALAYSIA MERE LINGGA BB tua NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DLoran yang dipetasan SUMBER DATA
  21. 1.Indikasi Batas Admnistrasi Indonesa, Bakosurtanal Tahun 1991
  22. 2.ATLAS Provnsi Kepulauan Riau, Baxosurtanat Tahun 2009
  23. 3.Peta Infrasiruktur Provinsi Kepulauan Riau. Kementenan Pekegean Umum Tahun 2012 4 Peta Vwayah Administrasi Kabupaien dan Kata Prownsi Kepulauan Riau. BAPPEDA. BPS, BPN dan BIG 5, Peta Administresi Provinsi Kepulauan Riau. RTRW
  24. 6.Digitei Elevahon Model - SRTM. USGS Tahun 2019 T Bathymatric Topogrephy GINA Tahun 2010 PROVINSI RIAU DESLONMAP tutLaata Ma pet abienka Lompnan LL PROVINSI JAMBI na . . s: enam bi incar SAN NN Sa 5-8 5.1.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Gambaran proyeksi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dibuat berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, sehingga proyeksi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 1 Proyeksi Penduduk Wilayah Pelayanan Per Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) Tahun Proyeksi (Jiwa) 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Karimun 1.64% 270,140 275,365 280,589 306,712 332,835 358,957 379,856 2 Bintan 1.96% 165,890 167,531 171,069 185,770 205,525 228,431 249,570 3 Natuna 2.68% 84,550 85,781 88,062 101,193 113,916 133,202 147,337 4 Lingga 1.24% 101,030 102,447 103,865 110,951 118,038 125,125 130,794 5 Kepulauan Anambas 0.41% 49,100 49,310 49,520 50,571 51,621 52,672 53,512 6 Batam 1.68% 125,6610 1,281,730 1,306,850 1,432,452 1,558,053 1,683,654 1,784,135 7 Tanjung Pinang 1.51% 237,440 241,631 245,822 266,775 287,729 308,683 325,446 Provinsi Kepulauan Riau 1.68% 2,164,760 2,203,795 2,245,777 2,454,424 2,667,716 2,890,723 3,070,649 Pada tahun 2023 berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2.164.760 jiwa. Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan meningkat sebesar 1,68% setiap tahunnya, sehingga proyeksi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2044 berjumlah 3.070.649 jiwa. 5.1.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: “—W—“—5 5-9 Tabel 5. 2 Proyeksi Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 2.164.760 2.203.795 2.245.777 2.454.424 2.667.716 2.890.723 3.070.649 2 Cakupan Pelayanan % 91,92% 92,98% 94,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 68,51% 70,00% 71,45% 78,70% 82,38% 86,02% 88,94% Cakupan Pelayanan BJP % 23,41% 22,98% 22,88% 21,30% 17,62% 13,98% 11,06% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 1.483.071 1.542.649 1.604.598 1.931.592 2.197.584 2.486.610 2.731.179 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 506.739 506.381 513.917 522.832 470.132 404.114 339.470 Total Penduduk Terlayani Jiwa 1.989.810 2.049.030 2.118.515 2.454.424 2.667.716 2.890.723 3.070.649 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 369.866 385.662 401.149 482.898 549.396 621.652 682.795 Rencana Penambahan SR Unit SR - 15.797 15.487 16.911 13.963 14.900 15.513 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 154 154 154 154 154 154 154 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 3.551,75 3.657,46 3.781,49 4.381,07 4.761,79 5.159,86 5.481,02 m3/hari 306.871,39 316.004,34 326.720,39 378.524,81 411.419,04 445.811,48 473.559,93 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 710,35 731,49 756,30 876,21 952,36 1.031,97 1.096,20 m3/hari 61.374,28 63.200,87 65.344,08 75.704,96 82.283,81 89.162,30 94.711,99 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 4.262,10 4.388,95 4.537,78 5.257,29 5.714,15 6.191,83 6.577,22 m3/hari 368.245,66 379.205,20 392.064,47 454.229,77 493.702,85 534.973,78 568.271,91 10 Kehilangan Air = 36,89% % 36,89% 35,85% 34,81% 29,59% 24,38% 19,17% 15,00% Liter/detik 4.262,10 1.573,39 1.579,44 1.555,86 1.393,23 1.186,96 986,58 m3/hari 368.245,66 135.941,20 136.464,04 134.426,06 120.374,83 102.553,38 85.240,79 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 6.753,60 6.841,59 6.960,49 7.467,13 7.556,61 7.660,29 7.737,91 m3/hari 583.511,33 591.113,28 601.386,11 645.160,38 652.891,00 661.848,85 668.555,19 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 10.130,41 10.262,38 10.440,73 11.200,70 11.334,91 11.490,43 11.606,86 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 5.554 5604,00 7004,00 8479,00 8849,00 9594,00 9819,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 5.299 5348,50 6748,50 8223,50 8593,50 9338,50 9563,50 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik - 50 1.400 620 30 70 - 13 Defisit/Surplus Liter/detik -1455,10 -1493,09 -211,99 756,37 1036,89 1678,21 1825,59 5-10 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 91,92% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.989.810 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 berjumlah 2.164.760 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 174.950 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 3.070.649 dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 berjumlah 369.866 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 682.795 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data mencapai 154 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 36,89% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Provinsi Kepulauan Riau menurun hingga 15%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 6.753,60 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau akan meningkat sebesar 7.737,91 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 10.130,41 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Provinsi Kepulauan Riau akan meningkat sebesar 11.606,86 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 4.265 liter/detik. 5.2 KABUPATEN KARIMUN 5.2.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
77. a.Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah 5-11 Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun. Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, holtikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi. Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.
78. b.Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.
79. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
  2. 2.Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
  3. 3.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
  4. 4.Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; 5.2.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia Karimun. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana 5-12 daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Karimun dan Tebing. Rencana daerah pelayanan di Kecamatan Karimun dan Tebing merupakan wilayah yang dilayani oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia Karimun dengan menggunakan SPAM Sei Bati dan SPAM Sentani. 5.2.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kabupaten Karimun, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun. Gambaran proyeksi penduduk Kabupaten Karimun dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Karimun 270.140 275.365 280.589 285.814 291.038 296.263 301.487 306.712 311.936 317.161 322.386 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Karimun 327.610 332.835 338.059 343.284 348.508 353.733 358.957 364.182 369.407 374.631 379.856 5.2.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Karimun hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-13 Tabel 5. 4 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Karimun Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 275.365 280.589 306.712 332.835 358.957 379.856 2 Cakupan Pelayanan % 89,90% 91,35% 92,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 25,99% 27,79% 29,59% 38,59% 51,59% 64,60% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 63,91% 63,55% 63,20% 61,41% 48,41% 35,40% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 70.216 76.530 83.031 118.361 171.722 231.876 284.892 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 172.648 175.003 177.321 188.351 161.113 127.081 94.964 Total Penduduk Terlayani Jiwa 242.864 251.533 260.353 306.712 332.835 358.957 379.856 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 17.554 19.132 20.758 29.590 42.930 57.969 71.223 Rencana Penambahan SR Unit SR 1.578 1.625 1.860 2.804 3.144 3.415 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 141 141 141 141 141 141 141 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 114,56 124,86 135,46 193,10 280,16 378,30 464,80 m3/hari 9.897,65 10.787,62 11.704,10 16.684,10 24.205,88 32.685,30 40.158,34 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 22,91 24,97 27,09 38,62 56,03 75,66 92,96 m3/hari 1.979,53 2.157,52 2.340,82 3.336,82 4.841,18 6.537,06 8.031,67 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 137,47 149,83 162,56 231,72 336,19 453,96 557,75 m3/hari 11.877,18 12.945,14 14.044,92 20.020,92 29.047,05 39.222,36 48.190,01 10 Kehilangan Air = 40.06% % 40,06% 37,19% 34,33% 20,00% 18,21% 16,43% 15,00% Liter/detik 55,07 55,73 55,80 46,34 61,24 74,58 83,66 m3/hari 4.758,00 4.814,85 4.821,42 4.004,18 5.290,71 6.443,67 7.228,50 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 192,54 205,56 218,36 278,07 397,43 528,54 641,42 m3/hari 16.635,17 17.760,00 18.866,34 24.025,11 34.337,76 45.666,03 55.418,51 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 288,81 308,33 327,54 417,10 596,14 792,81 962,13 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 239,00 239,00 239,00 414,00 564,00 739,00 739,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 206,50 206,50 206,50 381,50 531,50 706,50 706,50 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 100,00 13 Defisit/Surplus Liter/detik 17,58 2,61 -12,11 94,22 106,96 131,18 1,37 5-14 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mencapai 89,90% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Karimun mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Karimun berjumlah 242.864 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 berjumlah 270.140 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 27.276 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kabupaten Karimun yang berjumlah 379.856 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 berjumlah 17.554 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kabupaten Karimun mencapai 71.223 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kabupaten Karimun berdasarkan data mencapai 141 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mencapai 40,06% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kabupaten Karimun menurun hingga 15%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mencapai 192,54 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Karimun akan meningkat sebesar 641,42 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mencapai 288,81 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Karimun akan meningkat sebesar 962,13 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Karimun pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 500 liter/detik. 5.3 KABUPATEN BINTAN 5.3.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN BINTAN
80. a.Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi 5-15 Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebutdiharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan. Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap (Lutjanus spp), rumput laut dan kerang- kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas diKabupaten Bintan.
81. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Pengembangan di Kabupaten Bintan dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, dan overhaul) dan industri pengolahan makanan.
82. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut: 5-16
  1. 1.Pengembangan Wisata Alam, Olah Raga Rekreasi Air berstandar Internasional;
  2. 2.Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
  3. 3.Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
  4. 4.Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
  5. 5.Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
  6. 6.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). 5.3.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri dan UPTD SPAM Kabupaten Bintan. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Bintan Timur dan Teluk Bintan. Dalam rencana daerah pelayanan di Kecamatan Bintan Timur merupakan wilayah yang dilayani oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri dengan menggunakan SPAM yang berlokasi di Kijang. Untuk rencana daerah pelayanan di Kecamatan Teluk Bintan merupakan wilayah yang akan dilayani oleh UPTD SPAM Bintan. Terdapat rencana jangka panjang dalam mengembangkan wilayah pelayanan dengan memanfaatkan rencana Pembangunan Estuari DAM Busung, yang mana manfaatnya adalah Kabupaten Bintan dapat mengejar akses layak dan aman untuk wilayah Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara. 5.3.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kabupaten Bintan, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan. Gambaran proyeksi penduduk Kabupaten Bintan dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: 5-17 Tabel 5. 5 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Bintan 165.890 167.531 171.069 174.273 177.643 180.898 180.068 185.770 190.454 195.315 197.065 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Bintan 200.346 205.525 210.370 215.381 220.277 221.087 228.431 234.755 241.257 244.647 249.570 5.3.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Bintan hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-18 Tabel 5. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Bintan Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 165.890 167.531 171.069 185.770 205.525 228.431 249.570 2 Cakupan Pelayanan % 87,48% 87,91% 92,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 30,04% 32,47% 34,90% 47,04% 57,02% 67,01% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 57,44% 55,44% 57,44% 52,96% 42,98% 32,99% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 49.834 54.395 59.698 87.382 117.199 153.073 187.177 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 95.287 92.883 98.262 98.388 88.326 75.358 62.392 Total Penduduk Terlayani Jiwa 145.121 147.279 157.959 185.770 205.525 228.431 249.570 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 12.459 13.599 14.924 21.846 29.300 38.268 46.794 Rencana Penambahan SR Unit SR 1.140 1.326 1.764 1.739 2.334 2.145 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 120 120 120 120 120 120 120 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 201,56 204,55 219,39 258,01 285,45 317,26 346,62 m3/hari 17.414,58 17.673,44 18.955,12 22.292,45 24.662,99 27.411,68 29.948,36 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 40,31 40,91 43,88 51,60 57,09 63,45 69,32 m3/hari 3.482,92 3.534,69 3.791,02 4.458,49 4.932,60 5.482,34 5.989,67 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 241,87 245,46 263,27 309,62 342,54 380,72 415,95 m3/hari 20.897,49 21.208,12 22.746,14 26.750,94 29.595,58 32.894,02 35.938,03 10 Kehilangan Air = 42,08% % 42,08% 38,93% 35,77% 20,00% 18,33% 16,67% 15,33% Liter/detik 101,78 95,55 94,17 61,92 62,80 63,45 63,78 m3/hari 8.793,67 8.255,41 8.136,62 5.350,19 5.425,86 5.482,34 5.510,50 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 343,65 341,01 357,44 371,54 405,34 444,17 479,73 m3/hari 29.691,16 29.463,54 30.882,76 32.101,13 35.021,44 38.376,35 41.448,53 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 515,47 511,52 536,16 557,31 608,01 666,26 719,59 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 228,00 228,00 228,00 428,00 528,00 528,00 553,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 177,00 177,00 177,00 377,00 477,00 477,00 502,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 13 Defisit/Surplus Liter/detik -167,19 -164,17 -183,06 0,73 61,86 17,20 1,31 5-19 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 87,48% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Bintan mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Bintan berjumlah 145.121 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 berjumlah 165.890 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 20.769 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kabupaten Bintan yang berjumlah 249.570 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 berjumlah 12.459 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kabupaten Bintan mencapai 46.794 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kabupaten Bintan berdasarkan data mencapai 120 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 42,08% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kabupaten Bintan menurun hingga 15,33%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 343,65 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Bintan akan meningkat sebesar 479,73 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 515,47 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Bintan akan meningkat sebesar 719,59 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Bintan pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 325 liter/detik. 5.4 KABUPATEN NATUNA 5.4.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN NATUNA
83. a.Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka- Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok- belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi 5-20 alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal- kapal internasional. Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi pengembanagan pemantapan pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperolah masih rendah. Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun. Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, BunguranUtara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan barupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai 5-21 teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu Sedayung dan Batu Catur.
84. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.
85. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru;
  2. 2.Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
  3. 3.Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
  4. 4.Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
  5. 5.Pembangunan Wisata Bahari;
  6. 6.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; 5.4.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Batubi, Bunguran Tengah dan Serasan. Dalam rencana daerah pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur akan dilayani oleh SPAM Induk Sebayar, lalu Kecamatan Bunguran Batubi akan dilayani oleh SPAM IKK Bunguran Batubi, kemudian Kecamatan Bunguran Tengah akan dilayani oleh SPAM IKK Tapau dan Kecamatan Serasan akan dilayani oleh SPAM Serasan yang mana wilayah pelayanan tersebut dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. 5.4.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kabupaten Natuna, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Natuna. 5-22 Gambaran proyeksi penduduk Kabupaten Natuna dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 7 Proyeksi Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Natuna 84.550 85.781 88.062 91.055 92.196 94.204 100.419 101.193 104.293 107.606 107.941 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Natuna 110.403 113.916 118.140 120.512 123.750 131.196 133.202 137.533 142.077 143.643 147.337 5.4.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Natuna hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-23 Tabel 5. 8 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Natuna Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 84.550 85.781 88.062 101.193 113.916 133.202 147.337 2 Cakupan Pelayanan % 87,44% 89,24% 91,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 60,84% 62,15% 63,46% 70,00% 71,79% 73,57% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 26,60% 27,09% 27,57% 30,00% 28,21% 26,43% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 51.444 53.315 55.885 70.835 81.775 97.998 110.503 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 22.490 23.234 24.280 30.358 32.140 35.203 36.834 Total Penduduk Terlayani Jiwa 73.934 76.549 80.164 101.193 113.916 133.202 147.337 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 12.861 13.329 13.971 17.709 20.444 24.500 27.626 Rencana Penambahan SR Unit SR 468 642 464 729 486 821 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 135 135 135 135 135 135 135 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 115,29 119,37 125,01 157,80 177,64 207,71 229,75 m3/hari 9.961,13 10.313,47 10.800,55 13.633,70 15.347,84 17.946,26 19.850,67 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 23,06 23,87 25,00 31,56 35,53 41,54 45,95 m3/hari 1.992,23 2.062,69 2.160,11 2.726,74 3.069,57 3.589,25 3.970,13 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 138,35 143,24 150,01 189,36 213,16 249,25 275,70 m3/hari 11.953,35 12.376,17 12.960,65 16.360,44 18.417,41 21.535,51 23.820,80 10 Kehilangan Air = 66,62% % 66,62% 64,40% 62,18% 51,08% 39,98% 28,88% 20,00% Liter/detik 92,17 92,25 93,27 96,72 85,22 71,98 55,14 m3/hari 7.963,32 7.970,25 8.058,94 8.356,91 7.363,28 6.219,46 4.764,16 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 230,52 235,49 243,28 286,08 298,39 321,24 330,84 m3/hari 19.916,68 20.346,42 21.019,59 24.717,36 25.780,69 27.754,97 28.584,96 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 345,78 353,24 364,92 429,12 447,58 481,86 496,27 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 240,00 290,00 290,00 340,00 370,00 390,00 390,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 212,00 262,00 262,00 312,00 342,00 362,00 362,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 50,00 30,00 20,00 13 Defisit/Surplus Liter/detik -25,09 19,19 10,23 11,01 26,85 20,58 9,53 5-24 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mencapai 87,44% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Natuna berjumlah 73.934 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berjumlah 84.550 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 10.616 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kabupaten Natuna yang berjumlah 147.337 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berjumlah 12.861 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kabupaten Natuna mencapai 27.626 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kabupaten Natuna berdasarkan data mencapai 135 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mencapai 66,62% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kabupaten Natuna menurun hingga 20%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mencapai 230,52 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Natuna akan meningkat sebesar 330,48 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mencapai 345,78 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Natuna akan meningkat sebesar 496,27 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 150 liter/detik. 5.5 KABUPATEN LINGGA 5.5.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LINGGA
86. a.Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumberdaya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga 5-25 sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah. Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkanmenjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.
87. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.
88. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagaiberikut:
  1. 1.Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu serta Perikanan;
  2. 2.Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya; 5-26
  3. 3.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu serta Perikanan;
  4. 4.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
  5. 5.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
  6. 6.Fasilitiasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
  7. 7.Rehab RTLH suku laut Lingga. 5.5.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Lingga. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Lingga, Singkep dan Selayar. Dalam rencana daerah pelayanan di Kecamatan Lingga akan dilayani oleh SPAM IKK Daik, lalu Kecamatan Singkep akan dilayani oleh SPAM IKK Dabo dan Kecamatan Selayar akan dilayani oleh SPAM IKK Selayar yang mana wilayah pelayanan tersebut dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Lingga. 5.5.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kabupaten Lingga, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lingga. Gambaran proyeksi penduduk Kabupaten Lingga dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 9 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lingga Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Lingga 101,030 102.447 103.865 105.282 106.699 108.117 109.534 110.951 112.369 113.786 115.203 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Lingga 116.621 118.038 119.455 120.873 122.290 123.707 125.125 126.542 127.959 129.377 130.794 aa aa 5-27 5.5.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Lingga hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-28 Tabel 5. 10 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Lingga Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 101.030 102.447 103.865 110.951 118.038 125.125 130.794 2 Cakupan Pelayanan % 84,24% 86,49% 88,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 55,62% 57,87% 60,12% 71,38% 72,67% 73,97% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 28,62% 28,62% 28,62% 28,62% 27,33% 26,03% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 56.192 59.287 62.446 79.198 85.782 92.550 98.096 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 28.914 29.320 29.725 31.753 32.256 32.575 32.699 Total Penduduk Terlayani Jiwa 85.106 88.607 92.171 110.951 118.038 125.125 130.794 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 14.048 14.822 15.611 19.799 21.446 23.137 24.524 Rencana Penambahan SR Unit SR 774 790 870 333 342 349 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 180 180 180 180 180 180 180 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 177,46 184,76 192,19 231,35 246,13 260,91 272,73 m3/hari 15.332,70 15.963,38 16.605,57 19.988,99 21.265,73 22.542,46 23.563,85 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 35,49 36,95 38,44 46,27 49,23 52,18 54,55 m3/hari 3.066,54 3.192,68 3.321,11 3.997,80 4.253,15 4.508,49 4.712,77 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 212,95 221,71 230,63 277,62 295,36 313,09 327,28 m3/hari 18.399,24 19.156,06 19.926,69 23.986,79 25.518,87 27.050,95 28.276,62 10 Kehilangan Air = 29,02% % 29,02% 27,73% 26,44% 20,00% 18,21% 16,43% 15,00% Liter/detik 61,80 61,48 60,99 55,52 53,80 51,44 49,09 m3/hari 5.339,46 5.312,25 5.269,19 4.797,36 4.648,08 4.444,08 4.241,49 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 274,75 283,20 291,62 333,15 349,15 364,53 376,37 m3/hari 23.738,69 24.468,31 25.195,87 28.784,15 30.166,95 31.495,04 32.518,11 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 412,13 424,80 437,43 499,72 523,73 546,79 564,55 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 215,00 215,00 215,00 395,00 435,00 435,00 435,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 208,00 208,00 208,00 388,00 428,00 428,00 428,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 20,00 13 Defisit/Surplus Liter/detik -100,97 -110,68 -120,36 11,88 33,47 15,80 2,18 5-29 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 mencapai 84,24% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Lingga mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Lingga berjumlah 85.106 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 berjumlah 101.030 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 15.924 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kabupaten Lingga yang berjumlah 130.794 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 berjumlah 14.048 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kabupaten Lingga mencapai 24.524 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kabupaten Lingga berdasarkan data mencapai 180 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 mencapai 29,02% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kabupaten Lingga menurun hingga 15%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 mencapai 274,75 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Lingga akan meningkat sebesar 376,37 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Lingga pada tahun 2023 mencapai 412,13 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Lingga akan meningkat sebesar 564,55 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Lingga pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 220 liter/detik. 5.6 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 5.6.1 ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
89. a.Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan 5-30 Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau tekong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.
90. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
91. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;
  2. 2.Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
  3. 3.Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
  4. 4.Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
  5. 5.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
  6. 6.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
  7. 7.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM 5.6.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh UPTD SPAM Kepulauan Anambas. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Jemaja dan Siantan. Dalam rencana daerah 5-31 pelayanan di Kecamatan Jemaja akan dilayani oleh SPAM IKK Jemaja dan Kecamatan Siantan akan dilayani oleh SPAM IKK Siantan yang mana wilayah pelayanan tersebut dikelola oleh UPTD SPAM Kepulauan Anambas. 5.6.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Gambaran proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 11 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Kepulauan Anambas 49,100 49.310 49.520 49.730 49.940 50.151 50.361 50.571 50.781 50.991 51.201 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Kepulauan Anambas 51.411 51.621 51.831 52.042 52.252 52.462 52.672 52.882 53.092 53.302 53.512 5.6.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-32 Tabel 5. 12 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 49.100 49.310 49.520 50.571 51.621 52.672 53.512 2 Cakupan Pelayanan % 80,65% 83,42% 86,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 55,67% 59,14% 62,62% 80,00% 78,21% 76,43% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 24,99% 24,28% 23,56% 20,00% 21,79% 23,57% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 27.332 29.163 31.009 40.457 40.375 40.256 40.134 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 12.269 11.970 11.668 10.114 11.246 12.416 13.378 Total Penduduk Terlayani Jiwa 39.601 41.133 42.677 50.571 51.621 52.672 53.512 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 6.833 7.291 7.752 10.114 10.094 10.064 10.034 Rencana Penambahan SR Unit SR 458 461 480 - 5 - 7 - 8 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 150 150 150 150 150 150 150 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 68,75 71,41 74,09 87,80 89,62 91,44 92,90 m3/hari 5.940,15 6.169,99 6.401,57 7.585,62 7.743,20 7.900,78 8.026,85 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 13,75 14,28 14,82 17,56 17,92 18,29 18,58 m3/hari 1.188,03 1.234,00 1.280,31 1.517,12 1.548,64 1.580,16 1.605,37 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 82,50 85,69 88,91 105,36 107,54 109,73 111,48 m3/hari 7.128,18 7.403,99 7.681,89 9.102,74 9.291,84 9.480,94 9.632,22 10 Kehilangan Air = 24,71% % 24,71% 24,04% 23,36% 20,00% 18,21% 16,43% 15,00% Liter/detik 20,39 20,60 20,77 21,07 19,59 18,03 16,72 m3/hari 1.761,37 1.779,71 1.794,82 1.820,55 1.692,44 1.557,58 1.444,83 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 102,89 106,29 109,68 126,43 127,13 127,76 128,21 m3/hari 8.889,55 9.183,70 9.476,71 10.923,29 10.984,28 11.038,52 11.077,05 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 154,33 159,44 164,53 189,64 190,70 191,64 192,31 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 130,00 130,00 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 130,00 130,00 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 13 Defisit/Surplus Liter/detik 11,68 7,76 3,86 4,61 3,80 3,08 2,56 5-33 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 80,65% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 39.601 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 berjumlah 49.100 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 9.499 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berjumlah 53.512 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 berjumlah 6.833 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 10.034 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data mencapai 150 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 24,71% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kabupaten Kepulauan Anambas menurun hingga 15%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 102,89 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kabupaten Kepulauan Anambas akan meningkat sebesar 128,21 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 mencapai 154,33 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kabupaten Kepulauan Anambas akan meningkat sebesar 192,31 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 20 liter/detik. 5.7 KOTA BATAM 5.7.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA BATAM
92. a.Gambaran Umum Wilayah Kota Batam Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan 5-34 pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing- masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wiilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kecamatan Belakang Padang), Pulau Puteri (Kecamatan Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko- wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekresi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.
93. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, international trade and finance center.
94. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
  2. 2.2. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, Offshore, dan Elektronik;
  3. 3.Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
  4. 4.Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
  5. 5.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif. 5-35 5.7.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh BU SPAM BP Batam dan BLUD SPAM Kota Batam. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh DMZ dan khususnya untuk mengejar akses aman di wilayah pelayanan IPA Duriangkang seperti DMZ 6- 8, DMZ 10-16, DMZ 19B dan DMZ 21 serta wilayah pelayanan IPA Piayu seperti DMZ 20 yang mana wilayah pelayanan tersebut dikelola oleh BU SPAM BP Batam. Dalam beberapa tahun ke depan terdapat rencana Pembangunan IPA Sei Gong yang diperkirakan dapat melayani wilayah Kecamatan Galang dan sekitarnya, serta terdapat juga rencana Pembangunan IPA Tembesi yang diperkirakan dapat melayani wilayah Kecamatan Sagulung dan sekitarnya. Kemudian ada juga rencana jangka panjang untuk Pembangunan IPA Galang-Galang Baru yang mana diperkirakan dapat melayani wilayah Kecamatan Galang dan sekitarnya. Dengan adanya rencana Pembangunan IPA tersebut diperkirakan dapat mengejar akses layak dan aman untuk Kota Batam. 5.7.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kota Batam, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Gambaran proyeksi penduduk Kota Batam dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 13 Proyeksi Penduduk Kota Batam Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Batam 1,256610 1.281.730 1.306.850 1.331.971 1.357.091 1.382.211 1.407.331 1.432.452 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Batam 1.457.572 1.482.692 1.507.812 1.532.932 1.558.053 1.583.173 1.608.293 1.633.413 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Batam 1.658.534 1.683.654 1.708.774 1.733.894 1.759.014 1.784.135 5-36 5.7.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kota Batam hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 5-37 Tabel 5. 14 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Batam Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 1.256.610 1.281.730 1.306.850 1.432.452 1.558.053 1.683.654 1.784.135 2 Cakupan Pelayanan % 93,19% 94,16% 95,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 91,06% 92,03% 93,01% 97,87% 98,27% 98,68% 99,00% Cakupan Pelayanan BJP % 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 1,73% 1,32% 1,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 1.144.248 1.179.599 1.215.438 1.401.972 1.531.176 1.661.392 1.766.293 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 26.738 27.273 27.807 30.480 26.877 22.262 17.841 Total Penduduk Terlayani Jiwa 1.170.986 1.206.871 1.243.245 1.432.452 1.558.053 1.683.654 1.784.135 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 286.062 294.900 303.860 350.493 382.794 415.348 441.573 Rencana Penambahan SR Unit SR 8.838 8.960 9.571 6.480 6.531 6.572 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 214 214 214 214 214 214 214 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 2.896,29 2.985,05 3.075,02 3.543,00 3.853,66 4.164,31 4.412,84 m3/hari 250.239,71 257.908,35 265.681,50 306.114,90 332.955,85 359.796,81 381.269,58 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 579,26 597,01 615,00 708,60 770,73 832,86 882,57 m3/hari 50.047,94 51.581,67 53.136,30 61.222,98 66.591,17 71.959,36 76.253,92 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 3.475,55 3.582,06 3.690,02 4.251,60 4.624,39 4.997,18 5.295,41 m3/hari 300.287,65 309.490,02 318.817,80 367.337,88 399.547,03 431.756,17 457.523,49 10 Kehilangan Air = 14,16% % 14,16% 13,96% 13,76% 12,77% 11,78% 10,79% 10,00% Liter/detik 492,14 500,12 507,89 543,07 544,88 539,31 529,54 m3/hari 42.520,73 43.210,70 43.881,47 46.921,29 47.078,06 46.596,77 45.752,35 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 3.967,69 4.082,18 4.197,91 4.794,67 5.169,27 5.536,49 5.824,95 m3/hari 342.808,38 352.700,72 362.699,28 414.259,17 446.625,08 478.352,95 503.275,84 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 5.951,53 6.123,28 6.296,86 7.192,00 7.753,91 8.304,74 8.737,43 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 4101,00 4101,00 5501,00 6001,00 6001,00 6501,00 6701,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 4091,00 4091,00 5491,00 5991,00 5991,00 6491,00 6691,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 1400,00 500,00 13 Defisit/Surplus Liter/detik -461,84 -593,51 673,41 487,13 56,34 134,03 2,31 5-38 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kota Batam pada tahun 2023 mencapai 93,19% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kota Batam mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kota Batam berjumlah 1.170.986 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kota Batam pada tahun 2023 berjumlah 1.256.610 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 85.624 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kota Batam yang berjumlah 1.784.135 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kota Batam pada tahun 2023 berjumlah 286.062 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kota Batam mencapai 441.573 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kota Batam berdasarkan data mencapai 214 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kota Batam pada tahun 2023 mencapai 14,16% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kota Batam menurun hingga 10%. Lalu kebutuhan air rata- rata di Kota Batam pada tahun 2023 mencapai 3.967,69 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kota Batam akan meningkat sebesar 5.824,95 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kota Batam pada tahun 2023 mencapai 5.951,53 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kota Batam akan meningkat sebesar 8.737,43 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kota Batam pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 2.600 liter/detik. 5.8 KOTA TANJUNGPINANG 5.8.1 ARAH PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG
95. a.Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian holtikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang 5-39 ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan. Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.
96. b.Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.
97. c.Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiKepulauan Riau;
  2. 2.Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  3. 3.Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
  4. 4.Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
  5. 5.Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
  6. 6.Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
  7. 7.Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
  8. 8.Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
  9. 9.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif; 5.8.2 RENCANA DAERAH PELAYANAN Rencana daerah pelayanan yang akan dikembangkan dan dioptimalkan merupakan daerah pelayanan yang saat ini sudah terlayani oleh sistem SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri dan BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang. Daerah pelayanan yang dimaskud adalah wilayah yang akan 5-40 dikejar akses layak dan aman dimana pada dokumen ini tidak semua wilayah yang akan dibahas. Rencana daerah pelayanan ini terdiri dari seluruh kecamatan dan khususnya untuk mengejar akses aman di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari. Dalam rencana daerah pelayanan di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari khususnya wilayah pulau Dompak yang akan dilayani oleh SPAM SWRO Batu Hitam yang mana SPAM tersebut dikelola oleh BLUD UPTD SPAM Kota Tanjungpinang. Kemudian rencana daerah pelayanan di Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari yang akan dilayani oleh IPA PCM, RPD dan WK yang mana IPA tersebut dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri. Terdapat rencana jangka panjang dalam mengembangkan wilayah pelayanan dengan memanfaatkan rencana Pembangunan Estuari DAM Busung, yang mana manfaatnya adalah Kota Tanjungpinang dapat mengejar akses layak dan aman untuk wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari. 5.8.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK Untuk menentukan kebutuhan air di Kota Tanjungpinang, maka dasar perhitungan kebutuhan air akan mengacu kepada data Proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang. Baseline data yang digunakan yaitu data penduduk tahun 2023 dan di proyeksikan hingga tahun 2044 dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk dan juga metode proyeksi yang menggambarkan pola pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang. Gambaran proyeksi penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 15 Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2044 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Tanjung pinang 237.440 241.631 245.822 250.012 254.203 258.394 262.585 266.775 270.966 275.157 279.348 5.8.4 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM Gambaran proyeksi kebutuhan air minum di Kota Tanjungpinang hingga tahun 2044 adalah sebagai berikut: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Tanjung pinang 283.539 287.729 291.920 296.111 300.302 304.492 308.683 312.874 317.065 321.256 325.446 5-41 Tabel 5. 16 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044 No Uraian Satuan Tahun EKS 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2024 2025 2030 2035 2040 2044 1 Proyeksi Penduduk Admnistrasi Jiwa 237.440 241.631 245.822 266.775 287.729 308.683 325.446 2 Cakupan Pelayanan % 97,79% 98,11% 98,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Cakupan Pelayanan JP % 35,30% 37,40% 39,50% 50,00% 58,93% 67,86% 75,00% Cakupan Pelayanan BJP % 62,50% 60,71% 58,93% 50,00% 41,07% 32,14% 25,00% 3 Penduduk Terlayani Penduduk Terlayani JP Jiwa 83.805 90.360 97.091 133.388 169.555 209.464 244.085 Penduduk Terlayani BJP Jiwa 148.393 146.698 144.854 133.388 118.175 99.220 81.362 Total Penduduk Terlayani Jiwa 232.198 237.058 241.945 266.775 287.729 308.683 325.446 4 Jumlah penduduk persambungan jiwa/SR 4 4 4 4 4 4 4 5 Sambungan Rumah Sambungan Rumah JP Unit SR 20.049 22.590 24.273 33.347 42.389 52.366 61.021 Rencana Penambahan SR Unit SR 2.541 1.683 1.903 1.883 2.070 2.220 6 Konsumsi Air Sambungan Rumah Liter/org/hari 140 140 140 140 140 140 140 7 Kebutuhan Air Domestik Liter/detik 376,25 384,12 392,04 432,28 466,23 500,18 527,34 m3/hari 32.507,69 33.188,14 33.872,30 37.348,56 40.282,11 43.215,65 45.562,49 8 Kebutuhan Air Non Domestik = 20% % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Liter/detik 75,25 76,82 78,41 86,46 93,25 100,04 105,47 m3/hari 6.501,54 6.637,63 6.774,46 7.469,71 8.056,42 8.643,13 9.112,50 9 Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik Liter/detik 451,50 460,95 470,45 518,73 559,47 600,22 632,81 m3/hari 39.009,23 39.825,77 40.646,75 44.818,27 48.338,53 51.858,78 54.674,98 10 Kehilangan Air = 41,59% % 41,59% 38,51% 35,42% 20,00% 18,21% 16,43% 15,00% Liter/detik 187,78 177,49 166,64 103,75 101,90 98,61 94,92 m3/hari 16.223,94 15.335,20 14.397,66 8.963,65 8.804,52 8.519,66 8.201,25 11 Kebutuhan Air Rata-rata Liter/detik 639,27 638,44 637,09 622,48 661,38 698,82 727,73 m3/hari 55.233,17 55.160,97 55.044,42 53.781,93 57.143,05 60.378,44 62.876,23 Kebutuhan Air Jam Puncak (Q peak) (1.5) Liter/detik 958,91 957,66 955,63 933,71 992,07 1.048,24 1.091,60 12 Kapasitas Terpasang Liter/detik 401,00 401,00 401,00 751,00 801,00 851,00 851,00 Kapasitas Produksi/Supply Liter/detik 274,00 274,00 274,00 624,00 674,00 724,00 724,00 Rencana Penambahan Kapasitas Liter/detik 50,00 13 Defisit/Surplus Liter/detik -334,16 -333,20 -331,65 35,15 40,42 47,35 14,11 5-42 Berdasarkan tabel data diatas cakupan pelayanan air bersih di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mencapai 97,79% dan diperkirakan pada tahun 2044 cakupan pelayanan air bersih di Kota Tanjungpinang mencapai 100%. Lalu total penduduk yang terlayani air bersih di Kota Tanjungpinang berjumlah 232.198 jiwa, berdasarkan tahun eksisting penduduk di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 berjumlah 237.440 jiwa, sehingga terdapat selisih penduduk yang belum terlayani akses air bersih berjumlah 5.242 jiwa. Pada tahun 2044 diperkirakan penduduk di Kota Tanjungpinang yang berjumlah 325.446 jiwa dapat terlayani akses air bersih. Standar pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan adalah 4 jiwa/SR sehingga jumlah sambungan rumah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 berjumlah 20.049 SR. Untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sebesar 100% pada tahun 2044, maka diperkirakan jumlah SR di Kota Tanjungpinang mencapai 61.021 SR. Penggunaan air bersih melalui sambungan rumah di Kota Tanjungpinang berdasarkan data mencapai 140 liter/orang/hari. Kemudian kehilangan air di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mencapai 41,59% dan diperkirakan pada tahun 2044 kehilangan air di Kota Tanjungpinang menurun hingga 15%. Lalu kebutuhan air rata-rata di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mencapai 639,27 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air rata-rata di Kota Tanjungpinang akan meningkat sebesar 727,73 liter/detik. Kebutuhan air saat jam puncak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mencapai 958,91 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2044 kebutuhan air saat jam puncak di Kota Tanjungpinang akan meningkat sebesar 1.091,60 liter/detik, maka daripada itu untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih di Kota Tanjungpinang pada tahun 2044 butuh adanya peningkatan kapasitas sebesar 450 liter/detik. 6-1 POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU 6.1 POTENSI AIR PERMUKAAN Potensi air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting, meskipun kuantitasnya terbatas karena kondisi kepulauan yang mempengaruhi ketersediaan sumber air. Data yang diperoleh dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV dan Dinas PU Bidang Sumber Daya Air di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan bahwa meskipun jumlah sumber air terbatas, beberapa sungai dan danau memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa potensi ini dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap air minum yang aman dan sehat. 6.1.1 AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN Air permukaan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan vital dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatannya untuk irigasi dan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan minum. Pengelolaan air permukaan yang baik telah mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berbagai bangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV serta Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti sistem irigasi, bendung, waduk, intake dan instalasi pengolahan air, telah berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap air bersih, tetapi juga membantu mengatasi masalah banjir dan memastikan keberlanjutan sumber daya air di daerah tersebut. Dengan demikian, pengelolaan air permukaan yang terpadu menjadi kunci dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kepulauan Riau. BAB 6 6-2 Tabel 6. 1 Air Permukaan yang Telah di Manfaatkan di Provinsi Kepulauan Riau No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 1 Air Baku Sei Bati-Dang Merdu- Kodim IKK Karimun KEPULAUAN RIAU KARIMUN KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 11.492 60 2019 2 Kolong Pongkar IKK Meral dan IKK Tebing KEPULAUAN RIAU KARIMUN KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 3.848 30 2011 3 Tampungan Air Baku Pulau Kundur IKK Kundur Barat KEPULAUAN RIAU SAWANG KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 1.744 10 2013 4 Danau Sentani IKK Sentani KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 12.268 50 5 Kolong Tempan IKK Kundur KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 3.192 20 6 Kolong Sidodadi IKK Moro KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 3.240 20 7 Mata Air Pasir Panjang KPSPAMS Pasir Panjang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN 2.208 2 8 Kolong Enam SPAM Kolong Enam KEPULAUAN RIAU DOMPAK KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 10.908 70 9 Waduk Sei Jago SPAM Jago Tanjung Uban KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 10.224 40 10 Sei Gesek SPAM Gesek KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 24.040 100 11 Embung Konservasi Tembeling SPAM IKK Teluk Bintan KEPULAUAN RIAU ANGGUS KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 2.692 10 2021 12 DAS Kampung Bugis SPAM Kel. Tanjung Uban Utara KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 564 5 13 Waduk Seri Kuala Lobam SPAM IKK Seri Kuala Lobam KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 2.240 10 14 Embung Sempang SPAM Kuala Sempang (Kp. Simpang Center) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 480 1,5 15 Kolong Busung SPAM Desa Busung KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 1.140 2 16 Kolong Teluk Sebong SPAM IKK Teluk Sebong KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 2.400 10 17 Air Gunung Demit SPAM Desa Sri Bintan (Pasiran) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 2 18 Kolong Teluk Sebong SPAM Desa Pengudang (Dusun 1) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 200 5 19 Mata Air Kp. Panglong SPAM Desa Berakit (Kp. Panglong) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 260 5 20 Kolong Selat Bintan 1 SPAM Desa Pengujan 1 KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 316 5 6-3 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 21 Kolong Selat Bintan 2 SPAM Desa Pengujan 2 KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 672 5 22 Air Gunung Bintan SPAM Desa Bintan Buyu KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 240 2 23 Kolong Teluk Sebong SPAM Desa Penaga (Kp. Segelap) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 488 2 24 Mata Air Kp. Tanah Merah SPAM Desa Penaga (Kp. Tanah Merah) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 316 2 25 Embung Kawal SPAM IKK Gunung Kijang Kawal KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 4.268 10 26 Embung Mantang Baru SPAM IKK Mantang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 564 5 27 Embung Kelong SPAM IKK Kelong KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 1.380 10 28 Mata Air Kp. Nandiang SPAM Pedesaan Desa Mapur (Kp.Nandiang) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 29 Air Permukaan Tambelan SPAM IKK Tambelan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 1.756 5 30 Kolong Beloreng SPAM IKK Toapaya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 752 10 31 Air Permukaan Kp. Tanjung Sengkuang SPAM Pedesaan Air Glubi (Air Permukaan Kp. Tanjung Sengkuang) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 256 2 32 Air Permukaan Kp. Buton SPAM Pedesaan Air Glubi (Kp. Buton) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 160 1 33 Air Permukaan Numbing SPAM Pedesaan Numbing KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 100 1 34 Air Permukaan Desa Pulau Pinang SPAM Desa Pulau Pinang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 340 2 35 Air Permukaan Mentebung SPAM Desa Mentebung KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 360 2 36 Air Permukaan Mantang Besar KPSPAM Mantang Besar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 168 1,38 37 Mata Air Kp. Pelita Baru SPAM Kuala Sempang (Kp. Pelita Baru) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 280 1,5 38 Waduk Sei Gesek SPAM Gesek KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. BINTAN 24.040 100 39 Serbaguna Sabang Mawang SPAM Desa Mawang KEPULAUAN RIAU LAGONG KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 500 0.8 2019 6-4 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 40 Broncaptering Air Sereh Atas (Sebayar) SPAM Induk Sebayar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 12.740 8 41 Broncaptering Air Sereh Bawah (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 42 Broncaptering Air Hijau Atas (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 10 43 Broncaptering Kayu Ara Atas (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 44 Broncaptering Kayu Ara Bawah (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 10 45 Broncaptering Kayu Ara Kanan (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 46 Broncaptering Nek Inang (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 47 Broncaptering Belian (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 5 48 Serbaguna Pulau Tiga SPAM Desa Pulau Tiga KEPULAUAN RIAU BATANG KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 880 1,5 2017 49 Tampungan Air Baku Selat Lampa KEPULAUAN RIAU TIGA KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 20 2015 50 Serbaguna Sedanau Hulu KEPULAUAN RIAU SENDANAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 5 2017 51 Tampungan Air Baku Teluk Buton KEPULAUAN RIAU KELARIK KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 5 2018 52 Serbaguna Pulau Laut SPAM Pulau Laut KEPULAUAN RIAU SEGERAM KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 5 2017 53 Embung Air Baku Sebayar KEPULAUAN RIAU BUNGURAN TIMUR KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 12.632 65 2022 54 Embung Air Baku Pulau Serasan KEPULAUAN RIAU SERASAN KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 2022 55 Bendung DI Tapau SPAM IKK Tapau KEPULAUAN RIAU BINJAI KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 500 10 2019 56 Bendung DI Kelarik KEPULAUAN RIAU SEGERAM KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 1.500 2017 57 Embung Sedanau KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 5 58 Reservoir Bukit Berangin (Sebayar) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 59 Intake I (Ranai Darat) SPAM Induk Ranai Darat KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 9.792 8 60 Intake II (Ranai Darat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 6-5 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 61 Intake III (Ranai Darat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 6 62 Intake IV (Ranai Darat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 7 63 Intake Air Putih (Ranai Darat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 64 Intake Balau Kawan (Ranai Darat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 8 65 Gunung Air Ranai Darat KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 66 Air Permukaan Desa Pian Tengah SPAM Desa Pian Tengah KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 284 5 67 Air Permukaan Batu Gajah SPAM Batu Gajah KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 1.423 10 68 Sungai Curing SPAM IKK Batubi KEPULAUAN RIAU Curing KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 1.172 10 69 Mata Air Desa Kelarik Air Mali SPAM Desa Kelarik Air Mali KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 280 1 70 Mata Air Desa Ceruk SPAM Desa Ceruk KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 1.344 1,5 71 Air Permukaan Desa Mekar Jaya SPAM Kawasan PPI Desa Mekar Jaya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 104 1,8 72 Air Permukaan Kampung Hilir SPAM Perbatasan Desa Kampung Hilir KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 332 1,5 73 Penyediaan Air Baku Air Gemuruh SPAM IKK Dabo KEPULAUAN RIAU DURSLIN KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 16.744 60 2020 74 Serbaguna Bukit Tumang KEPULAUAN RIAU DURSLIN KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 2020 75 Bendung DI Bukit Langkap KEPULAUAN RIAU KERASING KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 2020 76 Bendung DI Kerandin KEPULAUAN RIAU KERASING KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 2021 77 Bendung DI Pangak Darat KEPULAUAN RIAU SEKARIM KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 2022 78 Air Permukaan Daik SPAM IKK Daik KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 6.820 20 79 Kolong Selayar SPAM IKK Selayar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 1.128 10 80 Air Permukaan Desa Kuala Raya SPAM Desa Kuala Raya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 1.400 2 81 Air Permukaan Desa Sekanah SPAM Desa Sekanah KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 280 5 6-6 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 82 Air Permukaan Desa Paya Luas SPAM Desa Paya Luas KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 840 3 83 Air Permukaan Linau KPSPAM Linau KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 164 2 84 Air Permukaan Singkep Pesisir SPAM IKK Singkep Pesisir KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 2.296 15 85 Air Permukaan Tanjung Kelit KPSPAMS Tanjung Kelit KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 140 1,5 86 Air Permukaan Pulau Batang KPSPAMS Pulau Batang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 208 0,5 87 Mata Air Selayar KPSPAMS Selayar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 600 1,4 88 Air Permukaan Desa Marok Kecil SPAM Desa Maruk Kecil KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 880 5 89 Mata Air Sedamai KPSPAMS Sedamai KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 368 2 90 Air Permukaan Temiang KPSPAMS Temiang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 352 1,5 91 Mata Air Benan KPSPAMS Benan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 200 1 92 Air Permukaan Busung Panjang KPSPAMS Busung Panjang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 240 2 93 Air Permukaan Laboh KPSPAMS Laboh KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 284 2 94 Air Permukaan Belungkur KPSPAMS Belungkur KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 452 2 95 Mata Air Kelumu KPSPAMS Kelumu KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 768 2,8 96 Mata Air Keton KPSPAMS Keton KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 176 3 97 Mata Air Kudung KPSPAMS Kudung KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 872 3 98 Mata Air Mepar KPSPAMS Mepar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 480 2,9 99 Mata Air Bakong KPSPAMS Bakong KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 136 1 100 Mata Air Mentuda KPSPAMS Mentuda KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 488 1 101 Mata Air Musai KPSPAMS Musai KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 596 1 102 Mata Air Nerekeh KPSPAMS Nerekeh KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 432 3 6-7 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 103 Mata Air Sungai Harapan KPSPAMS Sungai Harapan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 720 1 104 Mata Air Tinjul KPSPAMS Tinjul KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 1.184 1,5 105 Air Permukaan Duara KPSPAMS Duara KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 808 2 106 Air Permukaan Merawang KPSPAMS Merawang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 500 3 107 Mata Air Pelakak KPSPAMS Pelakak KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 628 2,3 108 Air Permukaan Sungai Besar KPSPAMS Sungai Besar KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 480 1,52 109 Mata Air Bukit Harapan KPSPAMS Bukit Harapan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 44 1,4 110 Air Permukaan Bukit Langkap KPSPAMS Bukit Langkap KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 20 2 111 Mata Air Kerandin KPSPAMS Kerandin KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 32 2,34 112 Air Permukaan Penaah KPSPAMS Penaah KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 40 2 113 Air Permukaan Persing KPSPAMS Persing KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 648 2,5 114 Air Permukaan Suak Buaya KPSPAMS Suak Buaya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 240 2 115 Mata Air Sungai Raya KPSPAMS Sungai Raya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 952 1,2 116 Air Permukaan Penuba Timur KPSPAMS Penuba Timur KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 460 2 117 Mata Air Posek KPSPAMS Posek KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 464 2,7 118 Mata Air Kuala Raya KPSPAMS Kuala Raya KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 508 2,7 119 Air Permukaan Batu Belubang KPSPAMS Batu Belubang KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA 140 2,6 120 Embung Air Baku Pulau Nyamuk KEPULAUAN RIAU BATU BELAH KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 2021 121 Bendung DI Dapit SPAM IKK Jemaja KEPULAUAN RIAU PANAI KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 3.040 10 6-8 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 122 Bendung DI Jelis KEPULAUAN RIAU PANAI KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 123 Embung Gunung Lintang SPAM Siantan Timur KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 2,724 12 124 Broncaptering Mata Air Sungai Bandung (SPAM Pedesaan Bayat) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 125 Broncaptering Mata Air Matak SPAM Ladan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 2.676 10 126 Broncaptering Mata Air Candi I SPAM Desa Candi KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 808 2 127 Broncaptering Mata Air Candi 2 KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 128 Sumber Air Nangak SPAM Desa Air Nangak KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 232 2 129 Sumber Air Batu Tabir SPAM IKK Siantan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 3.072 20 130 Sumber Air Gunung Samak (IKK Siantan) SPAM IKK Siantan Selatan KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 1.260 8 131 Sumber Air Neraja SPAM Jemaja Timur KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 1.028 15 132 Air Permukaan Desa Piabung SPAM Desa Kampung Baru (Desa Piabung) KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 764 2 133 Air Gunung SPAM Desa Air Asuk KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 1.080 5 134 Air Permukaan Desa Rewak SPAM Desa Rewak KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 468 2 135 Air Permukaan Desa Air Biru SPAM Desa Air Biru KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 104 1,5 6-9 No Nama Sistem Air Baku Nama Objek Infrastruktur (Sub Sistem) Informasi Wilayah Sungai Lokasi Manfaat Tahun PembangunanNama WS Nama Sungai Provinsi Kabupaten/Kota Jiwa Debit (l/det) 136 Air Permukaan Desa Mapok SPAM Desa Mapok KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 824 1,5 137 Air Permukaan Desa Telaga SPAM Desa Telaga KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 600 1,5 138 Air Permukaan Batu Berapit SPAM Desa Batu Berapit KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 588 2 139 Air Permukaan Desa Bukit Padi SPAM Desa Bukit Padi KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 432 3 140 Air Permukaan Desa Putik SPAM Desa Putik KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 1.720 1 141 Air Permukaan Desa Langir SPAM Desa Langir KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 484 1,5 142 Kebun Raya Batam KEPULAUAN RIAU NONGSA KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM ± 14.000 10 2015 143 Pulau Nipa KEPULAUAN RIAU SERAYA CUNDUNG KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 3,2 2013 144 Air Baku Pulau Abang SPAM Pulau Abang KEPULAUAN RIAU ABANG BESAR KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 1.124 2 2017 145 Serbaguna Pulau Setokok SPAM Setokok KEPULAUAN RIAU GATA KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 444 2 2019 146 Tampungan Air Baku Pulau Pelampong KEPULAUAN RIAU KATUBI KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 2015 147 Tampungan Air Baku Sekanak Belakang Padang KEPULAUAN RIAU SERAYA CUNDUNG KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 9.092 20 2015 148 Embung Pulau Pecung SPAM Pecung KEPULAUAN RIAU GADING KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM 956 2,5 2020 149 Embung Pulau Karas KEPULAUAN RIAU GALANG KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM ± 28.000 2,5 2020 150 Sei Pulai SPAM PCM, RPD, WK, PSAB KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNGPINANG 48.596 230 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayang Sungai Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 6-10 6.1.2 POTENSI AIR PERMUKAAN YANG TELAH DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai sumber air permukaan, termasuk sungai, danau, dan waduk, yang secara signifikan berkontribusi sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air bersih. Beberapa sungai utama yang tersebar di Kepulauan Riau telah dipetakan dan dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan. Melalui teknologi pengolahan yang modern, air permukaan ini diolah untuk memenuhi standar baku mutu air bersih, sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat dengan aman. Pemerintah daerah juga telah menerapkan sistem pengelolaan terpadu yang menggabungkan konservasi sumber daya air dengan pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan waduk, bertujuan untuk menyimpan air selama musim hujan dan memastikan pasokan yang stabil selama musim kemarau. Selain itu, pengawasan kualitas air secara berkala dilakukan untuk mencegah pencemaran dan menjaga keberlanjutan sumber air. Dengan pendekatan ini, Provinsi Kepulauan Riau dapat memastikan bahwa potensi air permukaan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. 6-11 Tabel 6. 2 Rencana Waduk/Bendungan No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 1 Estuari DAM Karimun Kab. Karimun 1,387 2 Bendung Kundur Kab. Karimun 0,287 3 Embung Sungai Kundur Kab. Karimun 0,032 4 Embung Air Terjun Hitam Kab. Karimun 0,072 5 Embung Pasir Panjang Kab. Karimun 0,047 6 Embung Pulau Asam Kab. Karimun 0,012 7 Embung Pulau Belat Kab. Karimun 0,118 8 Embung Pulau Buru Kab. Karimun 0,197 9 Embung Pulau Karimun Kab. Karimun 0,029 10 Embung Sungai Selangat Kab. Karimun 0,439 11 Embung Pulau Papan Kab. Karimun 0.027 12 Embung Pulau Sebele Kab. Karimun 0,134 13 Embung Pulau Ungar Kab. Karimun 0,081 14 Embung Sanglar Kab. Karimun 0,031 15 Embung Sungai Darussalam Kab. Karimun 0,007 16 Embung Sungai Kundur Kab. Karimun 0,073 17 Kolong Canggai Putri Kab. Karimun 0,047 18 Kolong Dang Merdu Kab. Karimun 0,112 19 Kolong Gemuruh Kab. Karimun 0,164 20 Kolong Kodim Kab. Karimun 0,169 21 Kolong Kundur Kab. Karimun 0,055 22 Kolong Layang Kab. Karimun 0,016 23 Kolong Parit Kab. Karimun 0,016 24 Kolong Paya Cincin Kab. Karimun 0,013 25 Kolong Paya Manggis Kab. Karimun 0,281 PE 6-12 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 26 Kolong Pongkar 1 Kab. Karimun 0,125 27 Kolong Prayon Kab. Karimun 0,166 28 Kolong Sawang Kab. Karimun 0,543 29 Kolong Sidodadi Kab. Karimun 0,059 30 Kolong Sidomoro Kab. Karimun 0,021 31 Kolong Tebias Kab. Karimun 0,012 32 Estuari Dam Busung Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 4.000 33 Estuari Dam Teluk Bintan Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 10.000 34 Estuari Dam Dompak Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 1.600 35 Danau SBP Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,225 36 Danau Sei Timun Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,033 37 Embung Kawal 2 Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,017 38 Embung Kelong Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,015 39 Embung Lapangan dan PAH Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 1.000 40 Embung Lower Gesek Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,053 41 Embung Madong Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,007 42 Embung Penaga Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,008 43 Embung Pengundang Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,092 44 Embung Pulau Dendun Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,016 45 Embung Pulau Dompak Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,010 PE 6-13 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 46 Embung Pulau Mapur Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,038 47 Embung Pulau Numbing Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,019 48 Embung Pulau Pangkil Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,005 49 Embung Pulau Tambelan Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,064 50 Embung Senggarang Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,076 51 Embung Taman Buah Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,052 52 Embung Tanjung Duku Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,019 53 Embung Teluk Sebong Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,092 54 Estuari Dam Teluk Bintan Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 1.909 55 Kolong Beloreng Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,007 56 Kolong Katen Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,016 57 Kolong Keter Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,008 58 Kolong Nyirih Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,146 59 Kolong Sei Tocang Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,066 60 Waduk Anculai Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,110 61 Waduk Ekang Anculai Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,023 62 Waduk Hulu Bintan Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,150 63 Waduk Kangboi Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,068 PE 6-14 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 64 Waduk Kawal Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,400 65 Waduk Sekuning Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang 0,002 66 Waduk Lagoi Kabupaten Bintan 6,2 0,128 67 Bendungan Selat Lampa Kab. Natuna 1 0,02 68 Bendungan Sei Binjai Kab. Natuna 0,400 69 Embung Air Baku Sebayar Kab. Natuna 0,068 70 Air Terjun Ceruk Kab. Natuna 0,068 71 Bendung Batubi Kab. Natuna 0,017 72 Bendung Gunung Putri Kab. Natuna 0,029 73 Bendung Tapau Kab. Natuna 0,676 74 Embung Air Baku Pulau Midai 1 Kab. Natuna 0,049 75 Embung Air Baku Pulau Midai 2 Kab. Natuna 0,035 76 Embung Batu Gajah Kab. Natuna 0,118 77 Embung Bunguran Selatan Kab. Natuna 0,284 78 Embung Curing Kab. Natuna 6.985 79 Embung Jermalik Kab. Natuna 0.055 80 Embung Kelanga Kab. Natuna 0,069 81 Embung Pengadah Kab. Natuna 0,779 82 Embung Pian Tengah Kab. Natuna 0,179 83 Embung Pulau Laut Kab. Natuna 0,090 84 Embung Sabang Mawang Kab. Natuna 0,008 85 Embung Sedanau Kab. Natuna 0,007 86 Embung Sedarat Baru Kab. Natuna 0,142 87 Embung Sei Geram Kab. Natuna 0,023 88 Embung Serantas Kab. Natuna 0,034 89 Embung Subi Kab. Natuna 0,012 PE 6-15 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 90 Embung Subi Kecil Kab. Natuna 0,020 91 Embung Tingung Kab. Natuna 0,053 92 Tampungan Air Baku Nusa Kab. Natuna 0,027 93 Tampungan Air Baku Batu Berian Kab. Natuna 0,007 94 Tampungan Air Baku Payak Kab. Natuna 0,011 95 Tampungan Air Baku Kerdau Kab. Natuna 0,018 96 Tampungan Air Baku Sededep Kab. Natuna 0,021 97 Tampungan Air Baku Pulau Seluan Kab. Natuna 0,014 98 Tampungan Air Baku Sekatung Kab. Natuna 0,003 99 Tampungan Air Baku Selat Lampa Kab. Natuna 0,007 100 Tampungan Air Baku Selaut Kab. Natuna 0,014 101 Tampungan Air Baku Semiun Kab. Natuna 0,007 102 Tampungan Air Baku Serasan Kab. Natuna 0,023 103 Tampungan Air Baku Tanjung Batang Kab. Natuna 0,048 104 Tampungan Air Baku Tanjung Kumbik Kab. Natuna 0,015 105 Tampungan Air Baku Teluk Buton Kab. Natuna 0,011 106 Tampungan Air Baku Kampung Hilir Kab. Natuna 0,021 107 Estuari Dam Jelutung Kab. Lingga 0,200 108 Embung Resun Kab. Lingga 0,306 109 Air Terjun Batu Ampar Kab. Lingga 0 110 Air Terjun Bukit Bendera Batu Beganjal Kab. Lingga 0,006 111 Air Terjun Cik Latif 1 Kab. Lingga 0,171 112 Air Terjun Gunung Tanda Kab. Lingga 0,214 113 Air Terjun Kado Kab. Lingga 0,304 114 Air Terjun Pak Mentok Kab. Lingga 0,143 PE 6-16 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 115 Air Terjun Panggak Darat Kab. Lingga 0,062 116 Air Terjun Terjun Tande Kab. Lingga 0,041 117 Embung Bukit Belah Kab. Lingga 0,394 118 Embuk Cik Latif 3 Kab. Lingga 0,039 119 Embung Gemuruh 2 Kab. Lingga 0,035 120 Embung Gemuruh Sebangka Kab. Lingga 0,211 121 Embung Gunung Pancur Kab. Lingga 0,037 122 Embung Lanjut Kab. Lingga 0,191 123 Embung Menserai Kab. Lingga 0,040 124 Embung Metunda Kab. Lingga 0,062 125 Embung Pasirkuning Kab. Lingga 0,415 126 Embung Raya 2 Kab. Lingga 0,027 127 Embung Sei Pinang Kab. Lingga 0,028 128 Embung Sungai Centeng Kab. Lingga 0,150 129 Embung Tajur Biru Kab. Lingga 0,005 130 Embung Tanjung Keriting Kab. Lingga 0,039 131 Embung Tebing Kab. Lingga 0,201 132 Kolong Air Merah Kab. Lingga 0,287 133 Kolong Air Panas 1 Kab. Lingga 0,145 134 Kolong Air Panas 2 Kab. Lingga 0,160 135 Kolong Bandung Kab. Lingga 0,004 136 Kolong Berindang Kab. Lingga 0,198 137 Kolong Bukit Tumang Kab. Lingga 0,030 138 Kolong Desa Penggambil Kab. Lingga 0,092 139 Kolong Kuala Raya Kab. Lingga 0,015 140 Kolong Marok Kecil Kab. Lingga 0,031 141 Kolong Merak Tua Kab. Lingga 1.048 PE 6-17 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 142 Kolong Sei Raya Kab. Lingga 0,292 143 Kolong Selayar Kab. Lingga 0,030 144 Kolong Seraya Kab. Lingga 0,228 145 Kolong Tanah Sejuk Kab. Lingga 0,129 146 Mata Air Centeng Kab. Lingga 0,015 147 Mata Air Gunung Daik Kab. Lingga 0,578 148 Mata Air Gunung Mancung Kab. Lingga 0,098 149 Mata Air Kerandin Kab. Lingga 0,052 150 Mata Air Kudung Kab. Lingga 0,033 151 Mata Air Limbung Kab. Lingga 0,043 152 Mata Air Sinempek Kab. Lingga 0,019 153 Telaga Hijau Kab. Lingga 0,228 154 Waduk Sungai Besar Kab. Lingga 0,215 155 Estuari Dam Temburun Kab. Kepulauan Anambas 1.500 156 Estuari Dam Matak Kab. Kepulauan Anambas 1.500 157 Air Baku Desa Langir Kab. Kepulauan Anambas 0,017 158 Air Terjun Neraja Kab. Kepulauan Anambas 0,158 159 Bendung Dapit Kab. Kepulauan Anambas 0,208 160 Bendung Jelis Kab. Kepulauan Anambas 0,067 161 Bendung Matan Kab. Kepulauan Anambas 0,025 162 DAS Airabu Kab. Kepulauan Anambas 0,015 163 DAS Bajau Kab. Kepulauan Anambas 0,014 164 DAS Jemaja Kab. Kepulauan Anambas 0,038 165 DAS Matak Kab. Kepulauan Anambas 0,065 166 DAS Mubur Kab. Kepulauan Anambas 0,013 167 DAS Siantan Kab. Kepulauan Anambas 0,020 168 Embuk Air Baku Asuk Kab. Kepulauan Anambas 0,002 PE 6-18 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 169 Embung Air Baku Layar Batu Ampar Kab. Kepulauan Anambas 0,022 170 Embung Air Baku Nyamuk Kab. Kepulauan Anambas 0,011 171 Embung Air Bini Kab. Kepulauan Anambas 0,004 172 Embung Air Nangak Kab. Kepulauan Anambas 0,025 173 Embung Batu Tabir Kab. Kepulauan Anambas 0,009 174 Embung Bayat Kab. Kepulauan Anambas 0,055 175 Embung Gunung Samak Kab. Kepulauan Anambas 0,024 176 Embung Impol Kab. Kepulauan Anambas 0,005 177 Embung Munjan Kab. Kepulauan Anambas 0,009 178 Embung Palmatak Kab. Kepulauan Anambas 0,014 179 Embung Payalaman Kab. Kepulauan Anambas 0,042 180 Embung Piabung Kab. Kepulauan Anambas 0,008 181 Embung Pian Pasir Kab. Kepulauan Anambas 0,002 182 Embung Sarung Belanau Kab. Kepulauan Anambas 0,072 183 Embung Serat Kab. Kepulauan Anambas 0,002 184 Embung Tebang Ladan Kab. Kepulauan Anambas 0,001 185 Embung Telaga Kab. Kepulauan Anambas 0,023 186 Embung Ulu Baru Kab. Kepulauan Anambas 0,070 187 Tampungan Air Baku Gunung Lintang Kab. Kepulauan Anambas 0,030 188 Waduk Baloi Kota Batam - 0,03 189 Waduk Rempang Kota Batam 4,8 0,232 190 Waduk Tembesi Kota Batam 56,82 0,6 191 Waduk Piayu Kota Batam - 0,3 192 Waduk Bulang Lintang Kota Batam 0,01 193 Waduk Pemping Kota Batam 0,005 194 Waduk Pulau Mecan I dan II Kota Batam 0,002 PE 6-19 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 195 Waduk Air Batang Kota Batam 0,002 196 Waduk Sungai Lumba Kota Batam 0,004 197 Waduk Tanjung Kerang Kota Batam 0,002 198 Waduk Subang Mas Kota Batam 0,002 199 Waduk Rempang Cate Kota Batam 0,002 200 Waduk Pulau Riang Kota Batam 0,002 201 Waduk Ngenang Kota Batam 0,002 202 Waduk Pulau Jaloh Kota Batam 0,005 203 Waduk Pulau Temoyong Kota Batam 0,005 204 Waduk Pulau Bertam Kota Batam 0,005 205 Waduk Tanjung Banon Kota Batam 0,002 206 Waduk Petong Barat Kota Batam 0,005 207 Waduk kalok Tengah Kota Batam 0,002 208 Bendungan Sei Gong Kota Batam 16,95 0,4 209 Waduk Tembesi Kota Batam 0,300 210 Waduk Rempang Kota Batam 0,232 211 Estuari Dam Galang-Galang Baru Kota Batam 0,400 212 Estuari DAM Pulau Kepala Jeri Kota Batam 1.500 213 Embung Sembulang 2 Kota Batam 0,035 214 Embung Rempang 2 Kota Batam 0,063 215 Embung Air Raja Kota Batam 0,005 216 Embung Sei Temiang Kota Batam 0,039 217 Embung Sembulang Kota Batam 0,070 218 Embung Galang Timur Kota Batam 0,132 219 Embung Pulau Kasu Kota Batam 0,004 220 Embung Bulang Kota Batam 0,013 PE 6-20 No Nama Bendungan Lokasi Total Tampungan (jtm3) Irigasi (Ha) Air Baku (m3/det) PLTA (MW) Perkiraan Biaya (Milyar Rp) 221 Embung Sei Cia Kota Batam 0,064 222 Embung Sei Raya Kota Batam 0,204 223 Embung Sei Tatas Kota Batam 0,031 224 Embung Galang Kota Batam 0,061 225 Embung Pulau Abang Kota Batam 0,016 226 Embung Galang Utara Kota Batam 0,020 227 Embung Sei Curus Kota Batam 0,010 228 Embung Sei Batas Kota Batam 0,033 229 Embung Pulau Terung Kota Batam 0,003 230 Embung Galang Baru Kota Batam 0,028 231 Embung Pulau Pemping Kota Batam 0,010 232 Embung Pulau Lumba Kota Batam 0,014 208 Embung Rempang Utara Kota Batam 0,024 209 Embung Pulau Karas Kota Batam 0,004 210 Embung Lapangan dan PAH Kota Batam 1.500 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 E 6-21 6.1.3 POTENSI AIR TANAH Provinsi Kepulauan Riau terletak di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Semuatera. Salah satu ciri khas dari wilayah ini adalah ketiadaan Cekungan Air Tanah (CAT) yang umumnya banyak di temukan di daerah lain. Cekungan Air Tanah (CAT) biasanya terbentuk di daerah dengan lapisan tanah dan batuan tertentu yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah. Tetapi, kondisi geologis di Kepulauan Riau memiliki banyak batuan granitik dan tanah pasir sehingga tidak memungkinkan terjadinya akumulasi air dalam jumlah besar. Dampak dari tidak adanya Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam pengelolaan sumber daya air. Masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau kecil bergantung pada sumber air permukaan seperti Sungai, danau, dan penggunaan air hujan. Dengan minimnya Cadangan air tanah, sehingga tantangan dalam penyediaan air bersih menjadi lebih kompleks terutama saat musim kemarau. Maka daripada itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya air dengan bijak dan mengembangkan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Selain itu, Cekungan Air Tanah (CAT) juga memiliki dampak pada resiko pencemaran dan pemanfaatan yang berlebihan. Di daerah yang memiliki CAT, sering terjadi penurunan kualitas air akibat aktivitas dari masyarakat. Tetapi, di Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan dalam pengelolaan air permukaan dan upaya konservasi lingkungan. Dengan tindakan yang tepat, Provinsi Kepulauan Riau mampu mengatasi masalah ketersediaan air dan ekosistemnya, serta mampu tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan air bersih. 6.2 NERACA AIR Neraca air di Provinsi Kepulauan Riau memiliki dinamika yang cukup rumit, mengingat karakteristik geografis dan hidrologis Provinsi Kepulauan Riau yang memilik banyak Pulau. Neraca air di wilayah ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi, tetapi memiliki resapan yang rendah karena didominasi oleh tanah pasir dan batuan granit sehingga air hujan langsung mengalir ke laut dan dapat mengurangi ketersediaan air tanah. Menurut data dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari waduk, muara, embung, kolong, mata air, sumur, dan sumber lainnya yang telah teridentifikasi dan termanfaatkan di Provinsi Kepulauan Riau. Sumber air tersebut dimanfaatkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kapasitas yang telah terpasang sebesar 6,72 m3/dt, tetapi yang 6-22 termanfaatkan baru sebesar 4,74 m3/dt. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Kepulauan Riau mengalami defisit air baku sebesar 5,22 m3/dt hingga 6,57 m3/dt. Neraca air Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 1 Neraca Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 6.2.1 PROYEKSI NERACA AIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU Proyeksi neraca air Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun kedepan. Kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan intensifikasi sektor industry, khususnya di Kota Batam yang merupakan pusat ekonomi. Namun tantangan utama adalah penurunan ketersediaan air akibat konversi lahan dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data dari BWS Sumater IV Batam, kebutuhan air RKI di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2043 diprediksi mencapai 37,606 m3/dt. Kebutuhan air RKI terbesar berada di Kota Batam dikarenakan besarnya rencana pengembangan kawasan industri di Kota Batam. Lalu kebutuhan air RKI dan irigasi pada tahun 2043 mencapai 46,972 m3/dt. Berikut rincian kebutuhan RKI dan irigasi serta grafik kenaikan kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan (m3/dt) 30 25 20 15 10 Jan Feb Mar Apr ME Domestik BE Non Domestik “@-Kapasitas Terpasang-@-Kapasitas Aktual Mei MB Industri —0801x Jun Jul MM Pariwisata —090K Ags Sep BB Hankam — 0954 Okt Nov ma Irigasi 450 400 350 300 250 200 150 bco0 50 Debit Andalan (m3/dt) 6-23 Tabel 6. 3 Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,495 0,514 0,533 0,547 0,555 2 Bintan 0,447 0,465 0,484 0,500 0,512 3 Natuna 0,142 0,149 0,157 0,164 0,193 4 Lingga 0,192 0,199 0,206 0,212 0,217 5 Kepulauan Anambas 0,082 0,086 0,091 0,095 0,098 6 Batam 3,547 3,765 4,022 4,263 4,487 7 Tanjungpinang 0,316 0,333 0,351 0,366 0,379 Provinsi Kepulauan Riau 5,221 5,511 5,844 6,147 6,442 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 4 Proyeksi Kebutuhan Air Perkantoran No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,149 0,154 0,160 0,164 0,167 2 Bintan 0,134 0,139 0,145 0,150 0,154 3 Natuna 0,043 0,045 0,047 0,049 0,058 4 Lingga 0,058 0,060 0,062 0,064 0,065 5 Kepulauan Anambas 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 6 Batam 1,064 1,130 1,1207 1,279 1,346 7 Tanjungpinang 0,095 0,100 0,105 0,110 0,114 Provinsi Kepulauan Riau 1,556 1,653 1,753 1,844 1,933 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 5 Proyeksi Kebutuhan Air Industri No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,090 0,715 1,341 2,591 4,259 2 Bintan 0,625 0,783 1,256 2,517 3,779 3 Natuna 0,000 0,141 0,282 0,564 0,940 4 Lingga 0,000 0,028 0,055 0,110 0,184 5 Kepulauan Anambas 0,000 0,119 0,238 0,476 0,794 6 Batam 1,703 2,470 3,237 4,772 6,818 7 Tanjungpinang 0,000 0,018 0,072 0,216 0,316 Provinsi Kepulauan Riau 2,418 4,274 6,481 11,247 17,134 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Pariwisata No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,079 0,173 0,202 0,242 0,281 2 Bintan 0,200 0,291 1,163 3,490 5,817 3 Natuna 0,375 0,824 0,965 1,152 1,340 4 Lingga 0,031 0,375 0,439 0,525 0,610 5 Kepulauan Anambas 0,262 0,575 0,673 0,804 0,935 6 Batam 0,813 1,667 1,952 2,331 2,711 7 Tanjungpinang 0,004 0,005 0,020 0,059 0,099 Provinsi Kepulauan Riau 1,763 3,910 5,414 8,604 11,793 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 6-24 Tabel 6. 7 Proyeksi Kebutuhan Air Pertanahan dan Keamanan No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Bintan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Natuna 0,063 0,129 0,151 0,181 0,210 4 Lingga 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 5 Kepulauan Anambas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Batam 0,028 0,058 0,068 0,081 0,094 7 Tanjungpinang 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Provinsi Kepulauan Riau 0,092 0,188 0,220 0,262 0,305 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 8 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 2 Bintan 0,062 0,125 0,188 0,314 0,482 3 Natuna 0,467 1,002 1,537 2,607 4,034 4 Lingga 0,325 0,821 1,317 2,310 3,634 5 Kepulauan Anambas 0,075 0,200 0,324 0,572 0,903 6 Batam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Tanjungpinang 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Provinsi Kepulauan Riau 1,242 2,460 3,679 6,116 9,366 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 9 Proyeksi Kebutuhan RKI Provinsi Kepulauan Riau No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 0,813 1,557 2,2366 3,544 5,262 2 Bintan 1,406 1,678 3,049 6,658 10,262 3 Natuna 0,622 1,288 1,602 2,110 2,741 4 Lingga 0,280 0,662 0,763 0,912 1,077 5 Kepulauan Anambas 0,369 0,8006 1,029 1,403 1,856 6 Batam 7,155 9,089 10,485 12,276 15,456 7 Tanjungpinang 0,415 0,456 0,548 0,752 0,952 Provinsi Kepulauan Riau 11,060 15,535 19,712 28,104 37,606 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Tabel 6. 10 Proyeksi Kebutuhan RKI dan Irigasi Provinsi Kepulauan Riau No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Karimun 1,126 1,870 2,549 3,857 5,575 2 Bintan 1,468 1,803 3,237 6,972 10,744 3 Natuna 1,089 2,289 3,138 4,717 6,774 4 Lingga 0,605 1,483 2,081 3,222 4,711 5 Kepulauan Anambas 0,444 1,006 1,353 1,975 2,759 6 Batam 7,155 9,089 10,485 12,726 15,456 7 Tanjungpinang 0,415 0,456 0,548 0,752 0,952 Provinsi Kepulauan Riau 12,302 17,996 23,391 34,220 46,972 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 6-25 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 2 Proyeksi Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau 6.2.2 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Provinsi Kepulauan Riau Rencana pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor industri yang terus berkembang. Mengingat kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau dengan keterbatasan sumber daya air, maka strategi utama untuk pemenuhan kebutuhan air dengan cara melakukan Pembangunan fasilitas penampungan air hujan, pengembangan embung, serta peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA), maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan Perusahaan air minum setempat untuk memenuhi kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut rekapitulasi dan grafik rencana pemenuhan kebutuhan air setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Tabel 6. 11 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Karimun No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 0,495 0,514 0,533 0,547 0,555 2 Non Domestik 0,149 0,154 0,160 0,164 0,167 3 Industri 0,090 0,715 1,341 2,591 4,259 4 Pariwisata 0,079 0,173 0,202 0,242 0,281 5 Hankam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kebutuhan Air WS Kepulauan Riau 50.0 - 46.972 450 - 40.0 - 35.0 - 2 30.0 - B 2 R 25.0 £ 2 2 & 20.0 - 15.0 10.0 - Kapasitas Terpasang 2023: 6.72 m?/i 5.0 , Kapasitas Aktual 2023: 4.74 m?/dt 0.0: 2024 2028 2033 2038 2043 Irigasi 1.242 2.460 3.679 6.116 9.366 RKI 11060 15.535 19.712 28.104 37.606 Kapasitas Aktual 2023 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740 Kapasitas Terpasang 2023 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 Total Kebutuhan 12.302 17.996 23391 34,220 46972 maan RKI mama Irigasi — -Kapasitas Aktual 2023 — — Kapasitas Terpasang 2023 220 391 6-26 No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 6 Irigasi 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 7 Total RKI 0,813 1,557 2,236 3,544 5,262 8 Potensi 47,642 47,642 47,642 47,642 47,642 9 Upaya Pemenuhan 0,221 1,634 3,267 4,151 5,384 10 Kapasitas Terpasang 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 11 Kapasitas Aktual 0,221 0,221 0,221 0,221 0,221 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 3 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kabupaten Karimun Tabel 6. 12 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 0,763 0,798 0,835 0,866 0,891 2 Non Domestik 0,229 0,239 0,250 0,260 0,267 3 Industri 0,625 0,801 1,328 2,734 4,139 4 Pariwisata 0,204 0,296 1,183 3,550 5,916 5 Hankam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Irigasi 0,062 0,125 0,188 0,314 0,482 7 Total RKI 1,821 2,134 3,597 7,409 11,214 8 Potensi 54,702 54,702 54,702 54,702 54,702 9 Upaya Pemenuhan 0,609 2,684 4,856 8,546 11,559 10 Kapasitas Terpasang 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 11 Kapasitas Aktual 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 100.0 - Debit (m3/detik) Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Karimun Potensi 4804: 30.30 m?/dt 10.0 - 5.38 2033 2038 20432024 2028 4.15 3.27 1.63 mama Domestik mem Non Domestik ms Industri mmm Pariwisata mm Hankam —e— Upaya ----- Potensi « — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 6-27 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 4 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Tabel 6. 13 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Natuna No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 0,142 0,149 0,157 0,164 0,193 2 Non Domestik 0,043 0,045 0,047 0,049 0,058 3 Industri 0,000 0,141 0,282 0,564 0,940 4 Pariwisata 0,375 0,824 0,965 1,152 1,340 5 Hankam 0,063 0,129 0,151 0,181 0,210 6 Irigasi 0,467 1,002 1,537 2,607 4,034 7 Total RKI 0,622 1,288 1,602 2,110 2,741 8 Potensi 125,715 125,715 125,715 125,715 125,715 9 Upaya Pemenuhan 0,148 1,508 1,804 2,378 3,438 10 Kapasitas Terpasang 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 11 Kapasitas Aktual 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Debit (m3/detik) Pemenuhan Kebutuhan Air Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan 100.0 Potensi A80X: 48.92 m'/dt 10.0 Kapasitas Terpasang 2023: 1.34 m'/d Kapasitas Aktual 2023: 0.60 m?/d O.1 2024 2028 2033 WES Domestik IEEE Non Domestik 2 IndustriMB Pariwi:MS Hankam —e—Upaya ---- Potensi — — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 2038 2043 11.56 6-28 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 5 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Natuna Tabel 6. 14 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Lingga No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 0,192 0,199 0,206 0,212 0,217 2 Non Domestik 0,058 0,060 0,062 0,064 0,065 3 Industri 0,000 0,028 0,055 0,110 0,184 4 Pariwisata 0,031 0,375 0,439 0,525 0,610 5 Hankam 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 6 Irigasi 0,325 0,821 1,317 2,310 3,634 7 Total RKI 0,280 0,662 0,763 0,912 1,077 8 Potensi 63,654 63,654 63,654 63,654 63,654 9 Upaya Pemenuhan 0,246 1,054 2,021 3,066 3,329 10 Kapasitas Terpasang 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 11 Kapasitas Aktual 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Debit (m3/detik) Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Natuna 625.0 - 125.0 - 250 - 5.0 - 10: 0.2.8 0.0 ' 2024 2028 2033 TS Domestik ME Non Domestik (eat Industri mem Pariwisata BEE Hankam —0— Upaya Potensi 0804: 57.73 m?/dt Kapasitas Terpasang 2023: 0.27 m?/dt Kapasitas Aktual 2023: 0.14 m'/dt 2038 2043 ..... Potensi — — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 3.44 1.5 6-29 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 6 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Lingga Tabel 6. 15 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 0,082 0,086 0,091 0,095 0,098 2 Non Domestik 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 3 Industri 0,000 0,119 0,238 0,476 0,794 4 Pariwisata 0,262 0,575 0,673 0,804 0,935 5 Hankam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Irigasi 0,075 0,200 0,324 0,572 0,903 7 Total RKI 0,369 0,806 1,029 1,403 1,856 8 Potensi 33,632 33,632 33,632 33,632 33,632 9 Upaya Pemenuhan 0,121 0,858 1,405 2,941 3,487 10 Kapasitas Terpasang 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 11 Kapasitas Aktual 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Debit (m3/detik) 100.0 - 10.0 : 1.0 Oo1 2024 2028 Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Lingga Potensi 98006: 61,43 m/dt 3.07 3.33 Kapasitas Aktual 2023: 0.24 m?/d 2033 2038 2043 ma Domestik mas Non Domestik mmm Industri mmm Pariwisata mmm Hankam —e—Upaya ----. Potensi — — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 2.02 6-30 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 7 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel 6. 16 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kota Batam No Kabupaten/Kota Debit m3/dt 2024 2028 2033 2038 2043 1 Domestik 3,547 3,765 4,022 4,263 4,487 2 Non Domestik 1,064 1,130 1,207 1,279 1,346 3 Industri 1,703 2,470 3,237 4,772 6,818 4 Pariwisata 0,813 1,667 1,952 2,331 2,711 5 Hankam 0,028 0,058 0,068 0,081 0,094 6 Irigasi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Total RKI 7,155 9,089 10,485 12,726 15,456 8 Potensi 26,854 26,854 26,854 26,854 26,854 9 Upaya Pemenuhan 3,396 9,455 11,049 13,153 15,592 10 Kapasitas Terpasang 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 11 Kapasitas Aktual 3,396 3,396 3,396 3,396 3,396 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Debit (m3/detik) Pemenuhan Kebutuhan Air Kabupaten Kepulauan Anambas 100.0 - 10.0 : O. Kapasitas Aktual 2023: 0.12 m?/dt Potensi 4804: 18.38 m'/dt 2.94 4 Kapasitas Terpasang 2023: 0.12 m'/df PN AN ML OK LA TM AI ML OR LA MT AI MA TN A0 PTN 0.0 2024 2028 2033 2038 2043 maa Domestik ES Non Domestik @eas Industri memm Pariwisata BEI Hankam —e—Upaya ---.. Potensi — — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 3.49 1.40 1.0 6-31 Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 8 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Kota Batam Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi, pada data BWS Sumatera IV direncanakan sama pada tabel 6.8 dengan kapasitas sebesar 9,366 m3/dt. Berikut grafik rencana dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi. Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 9 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Provinsi Kepulauan Riau Debit (m3/detik) 100.0 - 10.0 - 0.1 2024 Pemenuhan Kebutuhan Air Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan Potensi 48096: 48.92 m?/dt Kapasitas Terpasang 2023: 1.34 m?/d Kapasitas Aktual 2023: 0.60 m/, 2028 2033 2038 2043 WS Domestik MEEB Non Domestik as Industri mmm Pariwisata me Hankam —0—Upaya ----- Potensi — — Kapasitas Terpasang 2023 — - Kapasitas Aktual 2023 11.56 Debit (m3/detik) Potensi 0804: 352 m?/dt 130 1 110 7.0 5.0 : ud 2024 1.0 Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Provinsi Kepulauan Riau 2028 2033 2038 @irigasi Bintan wirigasi Karimun wirigasiLingga m irigasi Anambas irigasi Natuna 2043 6-32 Berdasarkan data diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2043 mencapai 46,975 m3/dt. Rencana untuk memenuhi kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau menurut data dari BWS Sumatera IV, pada tahun 2043 pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 51,10 m3/dt dengan grafik kebutuhan air sebagai berikut. Sumber: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kepulauan Riau/BWS Sumatera IV, 2024 Gambar 6. 10 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS Kepulauan Riau 6.3 ALTERNATIF SUMBER AIR BAKU Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena kondisi sumber air baku yang terbatas. Meskipun demikian, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Beberapa sungai dan danau di wilayah ini, meskipun kecil, masih dapat diolah untuk menjadi sumber air baku yang berkualitas. Selain itu, pengembangan teknologi pengolahan air, seperti desalinasi dari air laut, bisa menjadi solusi inovatif mengingat banyaknya pulau di provinsi ini. Upaya konservasi dan perlindungan terhadap sumber air yang ada juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan air. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih secara efektif. Kebutuhan Air WS Kepulauan Riau 60.0 | 51.10 500 : 46.972 39.66 40.0 : z Hj .220 s 3 300 : 27.67 2 & .391 19.38 20.0 - “17. 10.0 j
  10. 5.Kapasitas Terpasang 2023: 6.72 m?/i 0.0 7 .zara 2078 pan 2028 2ua3 Irigasi 1.747 2.460 3.679 6116 9.366 RKI 11.060 15.535 19.712 28.104 37.606 Kapasitas Aktual 2073 4. yan a.yan 4.20 a.yag 4.a0 Kapasitas Terpasang 2023 6.170 6.79 6.720 6.770 6. Upaya 5.84 1938 27.67 3966 5110 Total Kebutuhan 12.302 17.996 23.391 34.220 46.972 me RKI mmm irigasi — - Kapasitas Aktual 2023 — — Kapasitas Terpasang 2023 Upaya 6-33 Tabel 6. 17 Alternatif Sumber Air Baku Untuk SPAM Lintas Kabupaten/Kota No. SPAM Lintas Kabupaten/Kota Kab/Kota Ibukota Sumber Air Keterangan/ StatusSumber Utama 1 SPAM Regional Pulau Bintan (Embung Kawal) − Kabupaten Bintan − Kota Tanjungpinang Embung DAS Kawal Intake Sudah Terbangun dengan Kapasitas 260 lpd 2 SPAM Regional Pulau Bintan (DAM Busung) − Kabupaten Bintan − Kota Tanjungpinang Estuari DAM Busung 3 SPAM Regional Pulau Bintan - Batam − Kabupaten Bintan − Kota Tanjungpinang − Kota Batam Estuari Teluk Bintan 6.4 PERIZINAN Dalam mengajukan perizinan pemanfaatan air baku atau izin pengusahaan sumber daya air (IPSDA) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  11. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Lalu pemohon wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan. Adapaun dokumen-dokumen yang harus di siapkan antara lain:
98. a.Dokumen administratif seperti surat permohonan, identitas pemohon (KTP/SIM) dan akta pendirian perusahaan apabila pemohon adalah badan usaha.
99. b.Dokumen teknis seperti studi kelayakan penggunaan sumber daya air yang disetujui oleh instansi berwenang. Lalu rencana operasi dan pemeliharaan sumber daya air, serta rekomendasi teknis dari instansi terkait.
100. c.Dokuemen lingkungan yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
101. d.Dokumen pendukung lainnya seperti peta lokasi pemanfaatan sumber daya air dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
  1. 2.Pemeriksaan Administratif Kelengkapan dan kebenaran dokumen akan diperiksa oleh oleh instansi yang berwenang, apabila dokumen lengkap dan benar maka permohonan akan diproses lebih lanjut.
  2. 3.Evaluasi Teknis Evaluasi teknis akan dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk memeriksa apakah pemanfaatan sumber daya air tersebut sesuai dengan rencana tata ruang serta tidak merugikan lingkungan.
  3. 4.Penerbitan Izin 6-34 Apabila permohonan disetujui, maka izin tersebut akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Izin tersebut mencakup jangka waktu, lokasi serta ketentuan teknis pemanfaatan sumber daya air. Adapun hak dan kewajiban dari pemegang izin adalah sebagai berikut:
102. a.Pemegang izin berhak memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam izin.
103. b.Pemegang izin berhak mendapatkan perlindungan hukum atas pemanfaatan sumber daya air.
104. c.Pemegang izin berkewajiban mematuhi semua regulasi yang tercantum dalam izin.
105. d.Pemegang izin berkewajiban melaporkan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya air secara berkala kepada instansi yang berwenang.
106. e.Pemegang izin berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya air. 6.5 KRITERIA DAN PENJARINGAN POTENSI AIR BAKU SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA Penjaringan potensi air baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melibatkan beberapa kriteria penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, berikut adalah beberapa kriteria utama: − Ketersediaan Sumber Air: Menilai ketersediaan sumber air baku seperti sungai, danau, mata air, dan air tanah yang dapat diandalkan untuk jangka panjang. − Kualitas Air Baku: Memastikan bahwa kualitas air baku memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga aman untuk diolah menjadi air minum. − Kapasitas Sumber Air: Menghitung kapasitas sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berdasarkan proyeksi permintaan. − Aksesibilitas: Menilai kemudahan akses ke sumber air baku, termasuk infrastruktur yang ada dan potensi pengembangan infrastruktur baru. − Keberlanjutan Lingkungan: Memastikan bahwa pengambilan air baku tidak merusak ekosistem lokal dan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. − Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang: Memastikan bahwa pengembangan SPAM sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pengelolaan sumber daya air. 7-1 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 7.1 KEBIJAKAN, STRUKTUR, DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah provinsi agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai pada masa yang akan datang. 7.1.1 KEBIJAKAN TATA RUANG Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang berkelanjutan dan operasional, serta mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang, terdiri dari:
  1. 1.Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang sesuai dengan kaidah penataan ruang.
  2. 2.RTRWP ditinjau kembali dan/atau disempurnakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal RTRWP tidak mampu untuk mengakomodasikan dinamika perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, dan RTRWP ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, serta ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah provinsi berdasarkan undang-undang. Kebijakan ini bertujuan untuk: - Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan sektoral dan wilayah. - Mewujudkan keselarasan perencanaan tata ruang antara rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang provinsi yang berbatasan.
  3. 3.RTRWP perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana yang lebih terperinci. Kebijakan ini bertujuan untuk merinci arahan pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam RTRWP.
  4. 4.RTRW Kabupaten/Kota wajib menyelaraskan dengan subtansi RTRWP. BAB 7 7-2 Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan perencanaan tata ruang antara provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota. 7.1.2 STRUKTUR TATA RUANG Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:
  5. 1.Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
  6. 2.Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
  7. 3.Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
  8. 4.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
  9. 5.Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
  10. 6.Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
  11. 7.Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
  12. 8.Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara. 7.1.3 POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal- hal sebagai berikut:
  13. 1.Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan system perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
  14. 2.Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
  15. 3.Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 7-3
  16. 4.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kerangka Umum Pengembangan Wilayah Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir. Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing- masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. 7-4 Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun tahun 2021- 2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata. 1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024
107. a.Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahakan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.
108. b.Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan- Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.
109. c.Major Project Provinsi Kepulauan Riau Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
  2. 2.Penguatan Keamanan Laut di Natuna 7-5
  3. 3.Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
  4. 4.9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
  5. 5.Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
  6. 6.Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
  7. 7.Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
  8. 8.Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
  9. 9.Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
  10. 10.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
  11. 11.Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
  12. 12.Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
  13. 13.Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
  14. 14.Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
  15. 15.Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
  16. 16.Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
  17. 17.Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
  18. 18.Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
  19. 19.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
  20. 20.Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT 2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus 7-6 Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota. 4) Pengembangan Kawasan Tertinggal Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang 7-7 tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. 5) Pengembangan Wilayah Perkotaan Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa. 7.2 PENYELENGGARAAN WILAYAH/DAERAH PELAYANAN (ZONASI) Konsep pengembangan daerah (Zonasi) pelayanan merupakan rumusan dari pengembangan suatu sistem sumber air berdasarkan potensi yang ada, permasalahan pemenuhan kebutuhan air, daerah-daerah kritis air dan kemungkinan pengembangan SPAM. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembuatan peta dasar potensi sumber air, pembuatan peta dan skema pengembangan, serta pembuatan usulan program pengembangan potensi air di daerah studi. Secara rinci. Kegiatan ini meliputi:
  21. 1.Pemetaan potensi sumber air baku berdasarkan hasil inventarisasi sumber air dan pemanfaatan eksisting
  22. 2.Pembuatan peta dan konsep skema pengembangan potensi sumber air yang potensial secara teknis dan ekonomis.
  23. 3.Membuatkan usulan program pengembangan potensi air di daerah studi. Rencana pengembangan Zona pelayanan air minum perpipaan di Provinsi Kepulauan Riau akan mengacu pada rencana pengembangan kawasan permukiman, Kawasan ekonomi khusus, dan kawasan untuk menunjang perekonomian serta kesejahteraan masyarakat sesuai yang tertuang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau (2017-2037). 7-8 Pembagian wilayah pelayanan disesuaikan dengan prioritas pengembangan wilayah, sumber air baku yang tersedia, wilayah pelayanan yang akan dilayani sesuai dengan penyebaran dan perkembangan jumlah penduduk. Rencana penyelenggaraan wilayah/daerah pelayanan (zonasi) SPAM lintas kabupaten/kota pada penyusunan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terbagi kedalam 1 (satu) wilayah pelayanan yang utamanya didasarkan pada keterkaitan kondisi geografis antar kabupaten/kota dan sumber air baku yang dapat mengcover kebutuhan air untuk beberapa kabupaten/kota. Zona Wilayah pelayanan yang direncanakan terdiri dari:
  24. 1.Zona Pelayanan Pulau Bintan (BENDUNG KAWAL)
  25. 2.Zona Pelayanan Pulau Bintan (ESTUARI DAM BUSUNG) Selain 2 zona pengembangan diatas, saat ini sudah ada rencana terkait 1 potensi air baku yang bisa mengcover keperluan air baku untuk air minum di Pulau Bintan dan Batam. Potensi air baku ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No.12 Tahun 2024 Tentang daftar Proyek Strategis Nasional dimana pada Permenko tersebut disebutkan dalam lampiran untuk Sektor Bendungan dan Irigasi tercantum Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Rencana pemanfaatan sumber air baku tersebut belum dijelaskan secara rinci terkait alokasi dan wilayah mana yang akan dilayani. Untuk tindak lanjutnya akan dijelaskan atau di maktubkan pada dokumen Review RISPAM Provinsi Kepri di tahun 2029. 7.3 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM Kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Pulau Bintan, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di wilayah tersebut. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) merupakan jawaban bagi dasar penyelenggaraan dan pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya RISPAM, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkelanjutan (sustainable), terarah, dan sistematis. 7-9 Pulau Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 60.057 km2, terdiri dari 2 kota/kabupaten yaitu Kota Tanjungpinang dengan 4 kecamatan dan Kabupaten Bintan dengan 10 kecamatan. Rencana pengembangan spam Lintas Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan dalam 3 tahap pengembangan yaitu,
  26. 1.Tahap 1 (Jangka Pendek) yang direncanakan pada tahun 2025-2029, Pada tahap ini pengembangan SPAM ditargetkan untuk mengejar akses Aman Air minum di Provinsi Kepulauan Riau yang di dukung juga dengan program pengembangan SPAM di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
  27. 2.Tahap 2 (Jangka Menengah) yang direncanakan pada tahun 2030-2034, pada tahap ini pengembangan SPAM ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah regional Pulau Bintan dan Batam.
  28. 3.Tahap 3 (Jangka Panjang) yang direncanakan pada tahun 2035-2044, pada tahap ini pengembangan SPAM ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah regional Pulau Bintan dan Batam. 7.4 MATRIKS PEMILIHAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA Matrix pemilihan SPAM lintas kabupaten/kota biasanya mencakup beberapa kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih sumber air baku serta lokasi pengembangan SPAM. Berikut adalah beberapa kriteria yang sering digunakan dalam matrix pemilihan tersebut:
  29. 1.Ketersediaan Sumber Air: − Volume air yang tersedia sepanjang tahun. − Keandalan sumber air dalam berbagai musim.
  30. 2.Kualitas Air Baku: − Parameter fisik, kimia, dan biologis air. − Kesesuaian dengan standar kualitas air baku yang ditetapkan.
  31. 3.Aksesibilitas dan Infrastruktur: − Kemudahan akses ke sumber air baku. − Ketersediaan dan kondisi infrastruktur yang ada.
  32. 4.Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang: − Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah. − Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
  33. 5.Biaya dan Efisiensi: − Biaya pengembangan dan operasional SPAM. − Efisiensi dalam pengolahan dan distribusi air.
  34. 6.Kebutuhan dan Permintaan Air: − Proyeksi kebutuhan air minum di masa depan. − Pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Matrix ini digunakan untuk menilai berbagai alternatif sumber air baku dan lokasi pengembangan SPAM, sehingga dapat dipilih opsi yang paling optimal dan berkelanjutan. 7-10 Tabel 7. 1 Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Kapasitas SPAM Kabupaten Bintan Tahun 2025-2044 Tabel 7. 2 Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Kapasitas SPAM Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2044 le) URAIAN piye play pluyIs 2028 ploye 2030 2031 2034 2037 2039 2040 2042 2044 B Kabupaten Bintan Kebutuhan Air Rata-Rata I/dt 343.65 357.44 355.78 370.23 368.01 371.54 379.85 396.24) 422.39 431.12 444.17 466.43 479.73 Kebutuhan Air Maksimum I/dt 395.19 411.06 409.15 425.77 423.21 427.27 436.83 455.68 485.74 495.79 510.80 536.39 551.69 Kapasitas Eksisting I/dt 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 Kapasitas Pengembangan I/dt 228.00 228.00 428.000 428.00 428.00 428.00) 528.00 528.00) 528.00 528.00 528.00 553.00 553.00 IDefisit/Surplus I/dt -167.19 -183.06j 18.85 2.23 4.79 0.73 91.17 72.32 42.26 32.21 17.20 16.61 1.31| Penambahan Kapasitas I/dt 0.00) 0.00) 200.00) 0.00) 0.00 0.00 100.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 25.00 0.00 I/dt 325.00Total Penambahan Kapasitas NO URAIAN 2023 2025 Play: 2028 2029 Ploes) 2031 2034 PLOT 2039 2040 2042 2044 G (Kota Tanjungpinang Kebutuhan Air Rata-Rata Vdt 639.27 637.09 635.22 629.91 626.46 622.48 630.37 653.71 676.53 691.45 698.32 713.40 727.73 VdtKebutuhan Air Maksimum 735.16 732.65 730.50 724.40 720.43 715.85 724.93 751.77 778.01 795.17 803.65 820.41 836.89 Vdt 401.00 401.00 401.009 401.00 401.00 401.00) 401.00) 401.00) 401.00 401.00 401.00 401.00 401.00)Kapasitas Eksisting Kapasitas Pengembangan Vdt 401.00 401.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 801.00| 801.00f 801.00 851.00 851.00 851.00 Defisit/Surplus Vdt -334.16 -331.65j 20.50) 26.60 30.57 35.15) 26.07| 49.23 22.99 5.83 47.35) 30.59 14.11 Vdt 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 50.00 0.001 0.00) 50.00 0.00 0.00Penambahan Kapasitas Total Penambahan Kapasitas I/dt 450.00 7-11 Gambar 7. 1 Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2044 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR KABUPATEN BINTAN pa ma atasi 7-12 Gambar 7. 2 Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Kota Tanjungpinang Tahun 2025 – 2044 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR KOTA TANJUNGPINANG A 4 53 fi 0. 7-13 Tabel 7. 3 Potensi Kebutuhan Pengembangan SPAM Regional Pulau Bintan POTENSI SPAM REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Total Kebutuhan Pengembangan Zona SPAM Regional Wilayah Pelayanan 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2044 liter/detik Kab/Kota 350.00 50.00 50.00 450.00 SPAM Regional Pulau Bintan Kota Tanjungpinang 200.00 100.00 25.00 325.00 Kabupaten Bintan Total Kapasitas Pengembangan 775.00 7.5 SKEMA SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA Skema SPAM Lintas Kabupaten/Kota merujuk pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan beberapa daerah dalam satu Kawasan untuk menjamin ketersediaan air bersih secara merata. Kasus di Pulau Bintan, skema ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, khususnya di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Dengan adanya Kerjasama lintas kabupaten/kota, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya air secara terpadu, memastikan ketersediaan infrastruk pengelolahan, distribusi dan penyimpanan air bersih. Daripada itu, skema ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air yang sangat terbatas dan meningkat efisiensi pengelolaan air di Pulau Bintan. Dengan ini, untuk memenuhi kebutuhan air di Pulau Bintan dapat memanfaatkan dua sumber air yang berasal dari Embung Das Kawal dan Estuari DAM Busung untuk melayani kebutuhan air bersih di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dengan skema sebagai berikut. 7-14 Gambar 7. 3 Skema Spam Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Bintan de Embung Das Kawal n TIRTA KEPRI IPA Gesek Tahap I Kap. 260 Ipd Unit Air Bau Intake Embung Kap. 260 Ipd Lingkup ekerjaan Unit Air Baku Intake Estuari Kap. 515 Ipd IPA Busung Kap. 515 Ipd Estuari DAM Busung PUPR - SDA PUPR - CK PERUMDA TKPUPR - SDA aa Waser Offtaker Perumda Tirta Kepri Kap. 100 Ipd pn Ni Water Meter Offtaker BLUD UPTD SPAM Kap. 100 Ipd Kar Offtaker Toapaya Kap. 20 Ipd aa —— — | ni Water .. Meter Offtaker Gunung Kijang Kap. 40 Ipd — —N Offtaker Kota Tanjungpinang Kap. 250 Ipd ——Y ni Offtaker Kab. Bintan Meter Kap. 265 Ipd —N LAN PUPR/APBD Provinsi/Kab/Kota PERUMDA/UPT Tanjungpinang Timur dan d KOTA TANJUNG Sekitarnya N4 # PINANG Tanjungpinang Kota dan KOTA TANJUNG Sekitarnya PINANG sy Toapaya dan Sekitarnya KABUPATEN ZE BINTAN Feontk KABUPATEN Gunung Kijang dan Sekitarnya BINTAN eh Tanjungpinang Timur, Tanjung KOTA TANJUNG pinang Kota, Tanjungpinang 4 PINANG Barat dan Bukit Bestari NA TIRTA KEPRI | KABUPATEN Teluk Bintan dan Sekitarnya BINTAN Teluk Sebong dan Sekitarnya KABUPATEN . BINTAN Seri Kuala Lobam dan KABUPATEN Sekitarnya BINTAN Bi U dan Seki KABUPATEN intan Utara dan Sekitarnya «I/— Bintan Wa TIRTA KEPRI APBD Kab/Kota PERUMDA/UPT Kab/Kota wa Water Meter KJwawa Water a 7-15 7.5.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - KAWAL) Kawasan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang berasal dari Embung Das Kawal merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bintan. Embung Das Kawal terletak di Kabupaten Bintan yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih beberapa wilayah di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Skema ini dibuat untuk memanfaatkan air dari embung melalui jaringan infrastruktur pengolahan, lalu didistribusikan ke berbagai offtaker. Embung DAS Kawal berfungsi untuk menjaga persediaan air agar lebih stabil, mengingat geografis dan keterbatasan sumber air di Pulau Bintan. 7.5.1.1 ZONA PELAYANAN KAWASAN SPAM REGIONAL BINTAN - KAWAL Sistem zona pelayanan kawasan SPAM lintas kabupaten/kota yang berasal dari sumber air baku Embung Das Kawal dibuat untuk pendistribusian secara merata di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan skema pada gambar 7.1, Embung Das Kawal dibagi beberapa zona pelayanan dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan, pengendalian distribusi dan pemantauan ketersediaan air. Berikut beberapa zona pelayanan dari Embung Das Kawal.
  35. 1.Zona Inti Pelayanan Zona inti pelayanan pada umumnya mencakup wilayah-wilayah yang menjadi prioritas utama dalam penyediaan air bersih. Di Pulau Bintan, zona ini meliputi populasi terbesar seperti Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini membutuhkan persediaan air dengan jumlah besar karena tingginya populasi penduduk serta kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Maka daripada itu, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Kota menjadi zona pelayanan Embung Das Kawal.
  36. 2.Zona Pengembangan Zona pengembangan mencakupi wilayah-wilayah yang sedang berkembang atau di antisipasi akan mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun mendatang. Ini mencakup kawasan pariwisata yang berkembang pesat di Kabupaten Bintan seperti Trikora yang membutuhkan persediaan air dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan pariwisata, resort, dan sektor pendukung lainnya. Kawasan pariwisata seperti Trikora berada di 7-16 Kecamatan Gunung Kijang, sehingga menjadi zona pelayanan dari Embung Das Kawal.
  37. 3.Zona Perdesaan Zona ini mencakupi wilayah-wilayah yang populasinya lebih rendah dibandingkan zona perkotaan. Distribusi di zona ini biasanya membutuhkan jaringan perpipaan yang lebih panjang dan tersebar, serta menyesuaikan topografi yang mungkin sulit dijangkau. Sistem distribusi di zona ini pada umumnya dirancang agar dapat menangani kebutuhan air yang lebih rendah, namun tetap berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian lokal. Zona ini berada di Kecamatan Toapaya, sehingga termasuk dalam zona pelayanan Embung Das Kawal. 7.5.1.2 ALTERNATIF RENCANA PENYELENGGARAAN SPAM REGIONAL BINTAN - KAWAL Berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan air minum yang dijelaskan pada BAB 5 dokumen ini, pengembangan SPAM Regional yang memanfaatkan air baku Bengdung DAS Kawal akan mengakomodir kebutuhan kapasitas produksi dan rencana penambahan SR di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan – Kawal dapat dilihat pada Gambar berikut, 7-17 Gambar 7. 4 Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan - Kawal Me Be an aon aan) Embung Das Kawal Lingkup Pekerjaan Unit Air Baku Intake Embung Kap. 260 Ipd n TIRTA KEPRI IPA Gesek Tahap | Kap. 260 Ipd PUPR - CK PERUMDA TK 2) Print ren peneme sana Lnmemnpna Water . “ Meter Offtaker Perumda Tirta Kepri Kap. 100 Ipd Water Meter Offtaker BLUD UPTD SPAM Kap. 100 Ipd aer Offtaker Toapaya Kap. 20 Ipd Water an Meter Offtaker Gunung Kijang Kap. 40 Ipd PUPR/APBD Provinsi/Kab/Kota PERUMDA/UPT KOTA TANJUNGTanjungpinang Timur dan d3 PINANGSekitarnyade Tanjungpinang Kota dan KOTA TANJUNG Sekitarnya PINANG Toapaya dan Sekitarnya KABUPATEN BINTAN G Kijang dan Seki KABUPATEN unung Kijang dan Sekitarnya BINTAN APBD Kab/Kota PERUMDA/UPT Kab/Kota O@ PUPR - SDA PUPR - SDA 7-18 7.5.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN - BUSUNG) Kawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berasal dari Rencana Estuari DAM Busung merupakan kegiatan penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bintan. Estuari DAM Busung terletak di Kabupaten Bintan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan potensi yang besar untuk mendistribusikan ke beberapa daerah seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Skema SPAM ini dirancang dengan proses membuat bendungan untuk mengatur aliran air laut, sehingga air di area tersebut sebagian besar terdiri dari air tawar yang berasal dari Sungai. Sumber ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber air baku di Pulau Bintan. 7.5.2.1 SISTEM ZONA PELAYANAN KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) Sistem zona pelayanan kawasan SPAM lintas kabupaten/kota yang berasal dari sumber air baku Estuari DAM Busung dibuat untuk pendistribusian secara merata di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan skema pada gambar 7.1, Estuari DAM Busung dibagi beberapa zona pelayanan dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan, pengendalian distribusi dan pemantauan ketersediaan air. Berikut beberapa zona pelayanan dari Estuari DAM Busung.
  38. 1.Zona Inti Pelayanan Zona inti pelayanan pada umumnya mencakup wilayah-wilayah yang menjadi prioritas utama dalam penyediaan air bersih. Di Pulau Bintan, zona ini meliputi populasi terbesar seperti Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini membutuhkan persediaan air dengan jumlah besar karena tingginya populasi penduduk serta kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan skema yang telah dibuat, Estuari DAM Busung mampu untuk melayani seluruh wilayah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Kecamatan Tajungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari. Selain Kota Tanjungpinang, ada juga wilayah di Kabupaten Bintan yang merupakan area perkotaan seperti Kecamatan Bintan Utara sehingga beberapa kecamatan yang disebutkan tadi adalah wilayah pelayanan dari Estuari DAM Busung. 7-19
  39. 2.Zona Pengembangan Zona pengembangan mencakupi wilayah-wilayah yang sedang berkembang atau di antisipasi akan mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun mendatang. Ini mencakup kawasan pariwisata dan industri yang berkembang pesat di Kabupaten Bintan seperti di Kecamatan Seri Kuala Lobam yang memiliki kawasan Lagoi. Kawasan Lagoi merupakan pusat kegiatan industri pariwisata terbesar di Pulau Bintan serta memiliki banyak resort di kawasan tersebut. Selain kawasan Lagoi yang merupakan industri pariwisata, di Kecamatan Seri Kuala Lobam juga memiliki beberapa industri seperti manufaktur, logistik dan perakitan. Dua wilayah tersebut membutuhkan ketersediaan air yang fleksibel dan dapat dilakukan peningkatan air sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Maka daripada itu, dua Kecamatan tersebut berada di wilayah pelayanan Estuari DAM Busung berdasarkan Skema yang telah dibuat.
  40. 3.Zona Perdesaan Zona ini mencakupi wilayah-wilayah yang populasinya lebih rendah dibandingkan zona perkotaan. Distribusi di zona ini biasanya membutuhkan jaringan perpipaan yang lebih panjang dan tersebar, serta menyesuaikan topografi yang mungkin sulit dijangkau. Sistem distribusi di zona ini pada umumnya dirancang agar dapat menangani kebutuhan air yang lebih rendah, namun tetap berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian lokal. Wilayah ini berada di Kecamatan Teluk Bintan yang merupakan wilayah pelayanan Estuari DAM Busung berdasarkan skema yang telah dibuat. 7.5.2.2 ALTERNATIF RENCANA PENYELENGGARAAN Berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan air minum yang dijelaskan pada BAB 5 dokumen ini, pengembangan SPAM Regional yang memanfaatkan air baku DAM Busung akan mengakomodir kebutuhan kapasitas produksi dan rencana penambahan SR di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan – Busung dapat dilihat pada Gambar berikut, 7-20 Gambar 7. 5 Skema Pengembangan SPAM Regional Bintan - Busung n Unit Air Baku TIRTA KEPRI Intake Estuari Kap. 515 Ipd r3 Linkup Pekerjaan J|J—i IPA Busung Kap. 515 Ipd Estuari DAM Busung | Konstruksi | PUPR - SDA PUPR - CK | oam | PUPR - SDA PERUMDA TK H Tanjungpinang Timur, Tanjung KOTA TANJUNG —Y pinang Kota, Tanjungpinang ena Barat dan Bukit Bestari Nee PINANG Offtaker Kota Tanjungpinang KABUPATEN Kap. 250 Ipd —-——» ta) Teluk Bintan dan Sekitarnya BINTAN # Teluk Sebong dan Sekitarnya KABUPATENmannnn mn nm na nan » BI NTAN Water Offtaker Kab. Bintan Meter Kap. 265 Ipd Sekitarnya BINTAN , ni Seri Kuala Lobam dan Oa KABUPATEN KABUPATEN— ——— ta) Bintan Utara dan Sekitarnya & BINTAN TIRTA KEPRI PUPR/APBD Provinsi/Kab/Kota APBD Kab/Kota PERUMDA/UPT PERUMDA/UPT Kab/Kota Woter Meter a CA 7-21 7.6 KAPASITAS SISTEM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) Kapasitas Sistem SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang sumber air bakunya berasal dari Embung Das Kawal dan Estuari DAM Busung dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bintan seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Embung Das Kawal berfungsi sebagai sumber air baku yang menyediakan air dengan kualitas relatif stabil dari sumber air hujan, sedangkan Estuari DAM Busung mengandalkan air payau dengan pembuatan bendungan untuk mengatur pengaliran antara sungai dan air laut. Dengan adanya dua sumber air baku ini, diperkirakan mampu mengatasi kebutuhan air yang berada di Pulau Bintan dengan kapasitas yang besar untuk kebutuhan air di sektor rumah tangga, pariwisata, dan industri. 7.6.1 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (EMBUNG DAS KAWAL) Kawasan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan sumber air baku Embung Das Kawal dibuat dengan kapasitas 260 l/dt yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih yang berada di Pulau Bintan seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Kapasitas ini memungkinkan untuk menyediakan air bersih yang konsisten, mencakup kebutuhan sektor rumah tangga, pariwisata, dan industri. Berdasarkan skema yang telah dibuat, Embung Das Kawal memiliki beberapa offtake untuk melayani wilayah yang berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dengan kapasitas masing-masing offtake sebagai berikut.
  41. 1.Offtake Perumda Tirta Kepri dengan kapasitas 100 l/dt yang memiliki wilayah pelayanan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
  42. 2.Offtake BLUD UPTD SPAM dengan kapasitas 100 l/dt yang memiliki wilayah pelayanan di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.
  43. 3.Offtake Toapaya dengan kapasitas 20 l/dt yang memiliki wilayah pelayanan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
  44. 4.Offtake Gunung Kijang dengan kapasitas 40 l/dt yang memiliki wilayah pelayanan di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan . 7.6.2 KAWASAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (PULAU BINTAN) Kawasan SPAM Lintan Kabupaten/Kota dengan sumber air baku dari Estuari DAM Busung memiliki kapasitas pengolahan mencapai 515 l/dt yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bintan seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Dengan kapasitas tersebut, Estuari DAM Busung mampu untuk melayani kebutuhan sektor rumah tangga, pariwisata, dan industri yang akan terus berkembang. Kapasitas yang besar serta 7-22 didukung oleh jaringan distribusi lintas wilayah ini berperan mampu untuk mengatasi ketersediaan air bersih di Pulau Bintan. Berdesarkan skema yang telah dibuat, Estuari DAM Busung memiliki beberapa offtake untuk melayani beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dengan kapasitas masing-masing offtake sebagai berikut.
  45. 1.Offtake Kota Tanjungpinang dengan kapasitas 250 l/dt yang akan melayani wilayah pelayanan di semua kecamatan yang berada di Kota Tanjungpinang seperti Kecamatan Tajungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari.
  46. 2.Offtake Kabupaten Bintan dengan Kapasitas 265 l/dt yang akan melayani wilayah pelayanan di Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. 3. 7.7 PERKIRAAN BIAYA CAPEX DAN OPEX Perkiraan biaya investasi atau Capital Expenditure (Capex) untuk pembangunan kawasan SPAM lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat mencakup kebutuhan biaya yang besar karena melibatkan Pembangunan infrastruktur utama seperti embung, instalasi pengolahan air (IPA), serta jaringan pipa distribusi lintas wilayah. Secara umum, Capex proyek SPAM lintas Kabupaten/Kota dapat berkisar antara ratusan miliar hingga lebih dari satu triliun rupiah, tergantung pada banyaknya infrastruktur yang akan dibangun. Sedangkan, biaya operasional atau Operational Expenditure (Opex) meliputi pemeliharaan fasilitas, tenaga kerja, energi Listrik untuk pompa dan instalasi pengolahan, serta bahan kimia untuk pengolahan air. Secara keseluruhan Opex Kawasan SPAM ini bisa mencapat puluhan miliar rupiah per tahun. Estimasi Capex dan Opex ini penting untuk membuat bentuk pembiayaan yang berkelanjutan, seperti skema pendanaan gabungan antara pemerintah pusat, pemeritah daerah, dan mitra swasta melalui Kerjasama investasi atau Public-Private Partnership (PPP). 7-23 7.7.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – KAWAL) Tabel 7. 4 Perkiraan Biaya CAPEX SPAM Regional Bintan – Kawal (Tahap 1) No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VI SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Embung DAS Kawal Ø630 mm Kabupaten Bintan 21,000 m' 7,020 147,420,000 25,000,000 61,210,000 61,210,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Kawal Kapasitas 260 l/dt + Bangunan Penunjang Kabupaten Bintan 1 Paket 101,400,000 101,400,000 101,400,000 3 UNIT DISTRIBUSI Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kawal Kabupaten Bintan 1 Ls 202,800,000 202,800,000 67,600,000 67,600,000 67,600,000 - - - 4 WILAYAH PELAYANAN (OFFTAKER) SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) - - Pembangunan Reservoir Offtake dan Jaringan Pipa Distribusi (SPAM Regional) Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang (BLUD) 1 Paket 34,748,616 34,748,616 7,000,000 27,748,616 Pembangunan Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27,798,893 27,798,893 5,559,779 22,239,114 Pembangunan Reservoir Offtake Topaya dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27,798,893 27,798,893 5,559,779 22,239,114 Pembangunan Pipa JDU Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 1 Paket 9,450,000 9,450,000 9,450,000 Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) Kota Tanjungpinang 1 Paket 9,765,000 9,765,000 9,765,000 Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al-Baik Batu 8 Atas - Batu 9) Kota Tanjungpinang 1 Paket 9,765,000 9,765,000 9,765,000 Pembangunan District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak Kota Tanjungpinang 1 Paket 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 5 STUDI PERENCANAAN SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) Review DED Jaringan Pipa Distribusi SPAM Regional Pulau Bintan Embung DAS Kawal Kabupaten Bintan 1 Ls 1,014,000 1,014,000 1,014,000 Penyusunan DED Reservoir Offtake Toapaya dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972,961 972,961 972,961 Penyusunan DED Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972,961 972,961 972,961 Penyusunan DED Pipa JDU Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 1 Paket 472,500 472,500 472,500 Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) Kota Tanjungpinang 1 Paket 488,250 488,250 488,250 Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al-Baik Batu 8 Atas - Batu 9) Kota Tanjungpinang 1 Paket 488,250 488,250 488,250 Penyusunan DED District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak Kota Tanjungpinang 1 Paket 750,000 750,000 750,000 7-24 Tabel 7. 5 Perkiraan Biaya OPEX SPAM Regional Bintan – Kawal NO URAIAN VOLUME OPERASIONAL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA HARI TAHUN (RP) (RP) I PERHITUNGAN HARGA PRODUKSI 1 Air baku 260 l/detik 8,199,360 m3 200 1,639,872,000 2 Alum 25 ppm 225,132 kg 8,000 1,801,056,000 3 Chlor 3 ppm 27,156 kg 54,000 1,466,424,000 4 Kapur/Soda Ash 2.5 ppm 90,228 kg 30,000 2,706,840,000 5 Listrik 2,335,890 kWH 1,500 3,503,835,000 6 BBM 25 liter/hari 9,125 liter 11,500 104,937,500 7 ATK dll 12 500,000 6,000,000 8 Komunikasi listrik dll 12 500,000 6,000,000 9 Kepala WTP 1 orang 12 bulan orang 3,000,000 36,000,000 14 Operator (3 shift) 8 orang 96 bulan orang 1,500,000 144,000,000 TOTAL BIAYA PER TAHUN 11,414,964,500 HARGA POKOK BIAYA PRODUKSI AIR / M3 1,392 7.7.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA (REGIONAL BINTAN – BUSUNG) Tabel 7. 6 Perkiraan Biaya CAPEX SPAM Regional Bintan –Busung (Tahap 2) No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2030 2031 2032 2033 2034 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU Pembangunan Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 515 l/dt Kabupaten Bintan 1 ls 60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 515 l/dt Kabupaten Bintan 15,000 m 8,268 124,020,000 41,340,000 41,340,000 5 STUDI PERENCANAAN SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) - - Penyusunan DED Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 515 l/dt Kabupaten Bintan 1 Paket 1,586,000 1,586,000 1,586,000 Penyusunan DED IPA Busung 515 l/dt Kabupaten Bintan 1 Paket 1,586,000 1,586,000 1,586,000 7-25 Tabel 7. 7 Perkiraan Biaya CAPEX SPAM Regional Bintan –Busung (Tahap 3) No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 515 l/dt Kabupaten Bintan 15,000 m 8,268 124,020,000 41,340,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Busung Kapasitas 515 l/dt + Bangunan Penunjang Kabupaten Bintan 1 Paket 158,600,000 158,600,000 158,600,000 3 UNIT DISTRIBUSI Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Busung Kabupaten Bintan 1 Ls 396,500,000 396,500,000 132,166,667 132,166,667 132,166,667 4 WILAYAH PELAYANAN (OFFTAKER) SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) Pembangunan Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi Kota Tanjungpinang 1 Paket 27,798,893 27,798,893 6,949,723 10,424,585 10,424,585 Pembangunan Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27,798,893 27,798,893 6,949,723 20,849,170 5 STUDI PERENCANAAN SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) Penyusunan DED Jaringan Pipa Distribusi Busung Kabupaten Bintan 1 Paket 1,982,500 1,982,500 1,982,500 Penyusunan DED Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi Kota Tanjungpinang 1 Paket 972,961 972,961 972,961 Penyusunan DED Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972,961 972,961 972,961 Tabel 7. 8 Perkiraan Biaya OPEX SPAM Regional Bintan – Busung NO URAIAN VOLUME OPERASIONAL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA HARI TAHUN (RP) (RP) I PERHITUNGAN HARGA PRODUKSI 1 Air baku 610 l/detik 19,236,960 m3 200 3,847,392,000 2 Alum 25 ppm 529,104 kg 8,000 4,232,832,000 3 Chlor 3 ppm 63,510 kg 54,000 3,429,540,000 4 Kapur/Soda Ash 2.5 ppm 211,992 kg 30,000 6,359,760,000 5 Listrik 4,685,970 kWH 1,500 7,028,955,000 6 BBM 25 liter/hari 9,125 liter 11,500 104,937,500 7 ATK dll 12 500,000 6,000,000 8 Komunikasi listrik dll 12 500,000 6,000,000 9 Kepala WTP 1 orang 12 bulan orang 3,000,000 36,000,000 14 Operator (3 shift) 12 orang 144 bulan orang 1,500,000 216,000,000 TOTAL BIAYA PER TAHUN 25,267,416,500 HARGA POKOK BIAYA PRODUKSI AIR / M3 1,313 | 7-26 7.8 PROGRAM PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN/KOTA JANGKA PENDEK UNTUK MENGEJAR AKSES AMAN AIR MINUM TAHUN 2029 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tabel 7. 9 Program Pengembangan SPAM Kabupaten Natuna No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I SPAM Kabupaten Natuna 1 UNIT AIR BAKU 71,800,000 Pembuatan Intake + Sistem Transmisi Embung Sebayar Kapasitas 60 l/dt Kecamatan Bunguran Timur 1 ls 32,800,000 32,800,000 32,800,000 Kajian Air Baku Embung Gn. Putri Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 750,000 750,000 750,000 Pembangunan Intake Embung Gn. Putri Kapasitas 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 500,000 500,000 500,000 Kajian Air Baku untuk Suplai SPAM Sedanau 1 ls 750,000 750,000 750,000 Kajian Alternatif Air Baku Serasan Kecamatan Serasan 1 ls 750,000 750,000 750,000 Pembangunan Intake Air Baku Serasan 5 l/dt Kecamatan Serasan 1 ls 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 UNIT PRODUKSI Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembuatan IPA kapasitas 60 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Bunguran Timur 1 Paket 39,000,000 39,000,000 19,500,000 19,500,000 Pembuatan IPA kapasitas 5 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Serasan 1 Paket 5,850,000 5,850,000 5,850,000 Optimalisasi IPA Bunguran Batubi 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 Ls 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Optimalisasi IPA Tapau 10 l/dt Kecamatan Bunguran Tengah 1 Ls 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3 UNIT DISTRIBUSI Rehabilitasi Jaringan distribusi perpipaan PDAM Kecamatan Bunguran Timur 15,000 m 2,500 37,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 60 l/dt 1 ls 2,513,000 2,513,000 628,250 879,550 376,950 376,950 251,300 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 5 l/dt Kecamatan Serasan 1 ls 1,027,500 1,027,500 513,750 513,750 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi IPA Kapasitas 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 480,000 480,000 240,000 240,000 Tabel 7. 10 Program Pengembangan SPAM Kabupaten Anambas No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas 1 UNIT AIR BAKU Kajian Alternatif Sumber Air Baku untuk SPAM IKK Siantan Kecamatan Jemaja 1 ls 750,000 750,000 750,000 Kajian Potensi Air Baku Air Bini Kecamatan Siantan Selatan 1 ls 500,000 500,000 500,000 2 UNIT PRODUKSI Optimalisasi IPA Dapit 10 l/dt IKK Jemaja 1 Paket 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Optimalisasi IPA Siantan 20 l/dt IKK Siantan 1 Paket 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Optimalisasi IPA Siantan 10 l/dt IKK Siantan 1 Paket 1,600,000 1,600,000 1,600,000 7-27 No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembuatan IPA kapasitas 10 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Siantan 1 Ls 11,700,000 11,700,000 11,700,000 Pembuatan IPA kapasitas 5 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Siantan 1 Ls 5,850,000 5,850,000 5,850,000 3 UNIT DISTRIBUSI Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi IKK Siantan 1 ls 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi IKK Siantan 1 ls 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 10 l/dt IKK Siantan 1 ls 1,170,000 1,170,000 351,000 234,000 585,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 5 l/dt IKK Siantan 1 ls 877,500 877,500 263,250 175,500 438,750 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi IPA Kapasitas 10 l/dt dan 20 ldt IKK Siantan 1 ls 780,000 780,000 312,000 468,000 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi Pipa Transmisi- Distribusi IKK Siantan 1 ls 900,000 900,000 270,000 315,000 315,000 Tabel 7. 11 Program Pengembangan SPAM Kabupaten Lingga No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III SPAM Kabupaten Lingga 1 UNIT AIR BAKU Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kolong Seraya dan Air Baku Bukit Cikomeng Kecamatan Singkep 1 ls 500,000 500,000 500,000 Pembangunan Intake SPAM IKK Daik Kapasitas 20 l/dt Kecamatan Lingga 1 ls 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Penggantian Jaringan Pipa Transmisi 4 Km Ø200 mm Kecamatan Lingga 4,000 m 718 2,873,000 1,436,500 1,436,500 Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kolong Selayar Kecamatan Selayar 1 ls 500,000 500,000 500,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Kapasitas 60 l/dt dan Bangunan Penunjang Kecamatan Singkep (IKK Dabo) 1 Paket 39,000,000 39,000,000 19,500,000 19,500,000 Pembuatan IPA kapasitas 20 l/det dan Bangunan Penunjang Kecamatan Lingga (IKK Daik) 1 Paket 19,500,000 19,500,000 19,500,000 3 UNIT DISTRIBUSI Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi Utama 11 Km Kecamatan Singkep 11,000 m 2,500 27,500,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 4 UNIT PELAYANAN Penambahan Sambungan Rumah Kecamatan Singkep 3,000 SR 1,500 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 60 l/dt 1 ls 1,365,000 1,365,000 341,250 477,750 273,000 273,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 20 l/dt 1 ls 1,230,000 1,230,000 492,000 738,000 Tabel 7. 12 Program Pengembangan SPAM Kabupaten Karimun 7-28 No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV SPAM Kabupaten Karimun 1 UNIT AIR BAKU Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kecamatan Karimun 1 ls 750,000 750,000 Pengerukan Sedimentasi DAM Kodim Kecamatan Karimun 1 ls 1,500,000 1,500,000 750,000 750,000 Kajian Peningkatan Kapasitas Intake Sentani Untuk Suplai Air Baku SPAM Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 500,000 500,000 500,000 Upgrade Pipa Transmisi dari Waduk Sentani ke IPA Sei Bati Ø315 mm Kecamatan Karimun 5,000 m 1,638 8,190,000 8,190,000 2 UNIT PRODUKSI Rehabilitasi Sistem Perpipaan Pada Instalasi Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 200,000 200,000 200,000 Rehabilitasi Unit Filtrasi Pada Instalasi Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 100,000 100,000 100,000 Uprating IPA Sei Bati 75 l/dt + Bangunan Penunjang Kecamatan Karimun 1 Paket 14,625,000 14,625,000 14,625,000 Pembangunan IPA Sentani (Lanjutan) Kapasitas 50 l/dt Kecamatan Karimun 1 Paket 32,500,000 32,500,000 32,500,000 3 UNIT DISTRIBUSI Pembangunan Pipa Transmisi 2 Ø315 mm Sei Bati Ke Reservoir Bukit Tiung Kecamatan Karimun 11,000 m 1,638 18,018,000 18,018,000 Pembangunan Pipa Transmisi 1 Ø315 mm Sei Bati Ke Reservoir Bukit Tiung Kecamatan Karimun 12,000 m 1,638 19,656,000 19,656,000 Pembangunan Pipa JDU Ø315 mm Ke Reservoir Bukit Tembak Kecamatan Karimun 2,500 m 1,638 4,095,000 4,095,000 Pembangunan Pipa JDU Ke wilayah Pelayanan Tebing Kecamatan Tebing 15,000 m 1,147 17,199,000 5,733,000 5,733,000 5,733,000 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 50 l/dt dan Transmisi Sei Bati 1 ls 2,350,920 2,350,920 587,730 822,822 470,184 470,184 Perencanaan dan Pengawasan Uprating IPA Kapasitas 75 l/dt 1 ls 877,500 877,500 351,000 526,500 Perencanaan dan Pengawasan Pipa JDU 1 ls 860,155 860,155 258,046 172,031 172,031 172,031 Tabel 7. 13 Program Pengembangan SPAM Kabupaten Bintan No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VI SPAM Kabupaten Bintan 1 UNIT AIR BAKU Rehabilitas Waduk Sei Jago 1 Paket 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan Unit Air Baku dan IPA SPAM Embung Hulu Bintan Kapasitas 150 l/dt 1 Paket 67,500,000 67,500,000 33,750,000 33,750,000 Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 50 l/dt SPAM Enam Kijang Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 32,500,000 32,500,000 32,500,000 3 UNIT DISTRIBUSI Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Embung Hulu Bintan 5,000 m 3,000 15,000,000 7,500,000 7,500,000 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan (FS, DED) dan Pengawasan Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 150 l/dt SPAM Embung Hulu Bintan Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 2,700,000 2,700,000 540,000 810,000 675,000 675,000 7-29 No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan (FS, DED) dan Pengawasan Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 50 l/dt SPAM Kolong Enam Kijang Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 1,300,000 1,300,000 520,000 780,000 Perencanaan dan Pengawasan Perpipaan SPAM Embung Hulu Bintan Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 750,000 750,000 300,000 225,000 225,000 Pendampingan Peningkatan Kelembagaan UPTD SPAM 1 Paket 400,000 400,000 400,000 Tabel 7. 14 Program Pengembangan SPAM Kota Tanjungpinang No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V SPAM Kota Tanjungpinang 1 UNIT DISTRIBUSI Pembangunan Reservoir Distribusi Kapasitas 3000 m³ Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Pembangunan Jaringan Perpipaan Distribusi di Pulau Dompak Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 25,000,000 25,000,000 12,500,000 12,500,000 Optimalisasi Jaringan Perpipaan Eksisting SPAM SWRO Tanjungpinang (Pelabuhan - Gudang Minyak) Kecamatan Tanjungpinang Kota 1 Paket 1,414,178 1,414,178 1,414,178 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) RPD Jl. Nusantara (Sei Ladi) - Simpang Batu 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 7,200,000 7,200,000 7,200,000 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Gesek Jl. Adisucipto (Depan Pos Polisi Batu 10) Sampai Simpang Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 6,840,000 6,840,000 6,840,000 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) WK Jl. Nusantara (Sei. Pulai) Sampai Jl. Adi Sucipto (Pos Polisi Batu 10) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 9,960,000 9,960,000 9,960,000 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) PCM Jl. Nusantara (Sei. Ladi) Sampai Jl. D.I Pandjaitan (Depan Bank Riau Kepri) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 14,400,000 14,400,000 14,400,000 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500,000 500,000 500,000 Perencanaan dan Pengawasan Reservoir 3000 m3 1 ls 750,000 750,000 750,000 Perencanaan dan Pengawasan Pipa Distribusi Pulau Dompak Kecamatan Bukit Bestari 1 ls 1,250,000 1,250,000 500,000 375,000 375,000 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) RPD Jl. Nusantara (Sei Ladi) - Simpang Batu 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 252,000 252,000 252,000 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Gesek Jl. Adisucipto (Depan Pos Polisi Batu 10) Sampai Simpang Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 239,400 239,400 239,400 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) WK Jl. Nusantara (Sei. Pulai) Sampai Jl. Adi Sucipto (Pos Polisi Batu 10) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 348,600 348,600 348,600 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) PCM Jl. Nusantara (Sei. Ladi) Sampai Jl. D.I Pandjaitan (Depan Bank Riau Kepri) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 504,000 504,000 504,000 Tabel 7. 15 Program Pengembangan SPAM Kota Batam (Tahap 1) 7-30 No Uraian Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VII SPAM Kota Batam 1 UNIT AIR BAKU Kajian Penurunan Dampak Pencemaran Kotoran Hewan Terhadap Air Baku 1 Paket 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Sei Gong (170 l/dt) 1 Paket 131,263,000 131,263,000 131,263,000 Pembangunan IPA Tambesi (230 l/dt) 1 Paket 193,540,075 193,540,075 193,540,075 Pembangunan IPA DK 5 (500 l/dt) 1 Paket 195,994,054 195,994,054 195,994,054 3 UNIT DISTRIBUSI Pembangunan Pipa Transmisi Sei Gong 1 Paket 153,834,417 153,834,417 153,834,417 Pembangunan Pipa Transmisi Tambesi 1 Paket 153,834,417 153,834,417 153,834,417 4 STUDI PERENCANAAN Penyusunan DED IPA Sei Gong (170 l/dt) 1 Paket 600,000 600,000 600,000 Penyusunan DED Transmisi Sei Gong 1 Paket 600,000 600,000 600,000 Penyusunan DED IPA Tambesi (230 l/dt) 1 Paket 800,000 800,000 800,000 Penyusunan DED Transmisi Tambesi 1 Paket 600,000 600,000 600,000 Penyusunan DED IPA DK 5 (500 l/dt) 1 Paket 600,000 600,000 600,000 Pengawasan Teknis Pembangunan IPA Sei Gong (170 l/dt) 1 Paket 3,937,890 3,937,890 3,937,890 Pengawasan Teknis Pembangunan Transmisi Sei Gong 1 Paket 4,615,033 4,615,033 4,615,033 Pengawasan Teknis Pembangunan IPA Tambesi (230 l/dt) 1 Paket 5,806,202 5,806,202 5,806,202 Pengawasan Teknis Pembangunan Transmisi Tambesi 1 Paket 4,615,033 4,615,033 4,615,033 Pengawasan Teknis Pembangunan IPA DK 5 (500 l/dt) 1 Paket 5,879,822 5,879,822 5,879,822 Tabel 7. 16 Program Pengembangan SPAM Kota Batam (Tahap 2) No Uraian Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2030 2031 2032 2033 2034 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VII SPAM Kota Batam 1 UNIT PRODUKSI Optimalisasi IPA Piayu (80 l/dt) 1 Paket 20,974,140 20,974,140 20,974,140 Pembangunan IPA Galang-Galang Baru (2.000 l/dt) 1 Paket 67,500,000 67,500,000 67,500,000 2 UNIT DISTRIBUSI 3 STUDI PERENCANAAN Penyusunan DED Optimalisasi IPA Piayu (80 l/dt) 1 Paket 800,000 800,000 800,000 Penyusunan DED IPA Galang-Galang Baru (2.000 l/dt) 1 Paket 800,000 800,000 800,000 Pengawasan Teknis Optimalisasi IPA Piayu (80 l/dt) 1 Paket 629,224 629,224 629,224 Pengawasan Teknis Pembangunan IPA Galang-Galang Baru (2.000 l/dt) 1 Paket 2,025,000 2,025,000 2,025,000 7-31 Tabel 7. 17 Program Pengembangan SPAM Kota Batam (Tahap 3) No Uraian Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VII SPAM Kota Batam 1 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Galang-Galang Baru (2.000 l/dt) 1 Paket 67,500,000 67,500,000 67,500,000 2 STUDI PERENCANAAN Pengawasan Teknis Pembangunan IPA Galang-Galang Baru (2.000 l/dt) 1 Paket 2,025,000 2,025,000 2,025,000 7-32 7.9 KETERPADUAN DENGAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 7.9.1 POTENSI PENCEMARAN AIR BAKU Dikarenakan tingkat pelayanan SPAM yang dikelola oleh pengelola SPAM setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat terbatas, sehingga masih banyak terdapat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menggunakan air tanah. Sarana sanitasi domestik yaitu air buangan domestik merupakan sumber pencemar utama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pada umumnya masyarakat membuang air buangan domestiknya langsung ke badan air penerima sehingga hal ini sangat berpotensi untuk mencemari sumber air. Sumber-sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan komunal, sumber air umumnya terletak di daerah hulu. Untuk mempertahan kualitas dan kuantitas air baku harus terdapat suatu pengaturan, baik berupa aktifitas domestik, industri maupun pertanian. Aktifitas antrophogenik tersebut merupakan potensi bagi pencemaran lingkungan hidrosfer di Provinsi Kepulauan Riau. Keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana Sarana (PS) Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku. Keterpaduan SPAM dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi dilaksanakan berdasarkan prioritas adanya sumber air baku. Terkait dengan hal tersebut maka hal yang perlu mendapat perhatian terpusat pada hal sebagai berikut: - Potensi pencemaran air baku - Area perlindungan air baku - Pengolahan buangan lumpur dari IPA 7.9.2 REKOMENDASI PENGAMANAN SUMBER AIR BAKU Water Safety Plan (WSP) atau dapat diterjemahkan sebagai Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak. 7-33 Tujuan utama dari pelaksanaan RPAM adalah untuk menjamin keamanan penyediaan air minum kepada pemanfaatnya/konsumen. Tujuan lain dari pelaksanaan RPAM adalah: • Menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang menjamin aspek 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) air minum, • Dalam jangka menengah, untuk menciptakan kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan air minum; dan • Dalam jangka panjang, untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum di Indonesia. Ruang lingkup produksi yang dilakukan oleh Operator Penyedia Air Minum (selanjutnya disebut: Operator) adalah pengolahan air baku yang berasal dapat berasal dari: 1) air permukaan, 2) mata air, dan 3) air tanah menjadi air minum. Serangkaian proses pengolahan dilakukan oleh Operator baik secara fisika maupun kimiawi. Sebagai acuan penilaian besarnya risiko, acuan hasil produksi dan juga acuan kinerja RPAM, 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) didefinisikan sebagai berikut: • K1 (Kualitas) adalah acuan kualitas air minum yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. K1 ini akan menggunakan standar air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per./IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, • K2 (Kuantitas) adalah acuan jumlah air yang dinilai mencukupi bagi pola hidup/penggunaan air masyarakat. K2 ini akan menggunakan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum yaitu sebesar 10 m3/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, • K3 (Kontinyuitas) adalah acuan tidak terputusnya aliran air ke dari instalasi pengolahan air minum kepelanggan. K3 ini akan menggunakan standar lama pengaliran tak terputus selama 24 jam/hari dengan tekanan air minum (dinamis) di daerah pelayanan sebesar 1,5 – 5 bar (15 – 50 meter kolom air), dan • K4 (Keterjangkauan) adalah acuan harga air minum yang layak bagi masyarakat. Tarif air minum memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum tidak melampaui 4% dari pendapatan masyarakat/pelanggan. 7-34 Komponen RPAM di Indonesia terdiri dari 3 kelompok
  47. 1.RPAM-Sumber Komponen RPAM-Sumber merupakan komponen yang dapat terdiri dari unsur mata air, sungai, danau, bahkan juga laut. Perlindungan dan pencegahan pencemaran sumber-sumber air minum tersebut perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan penyelenggara penyediaan air minum olahan dalam memanfaatkan sumber air tersebut sebagai air baku untuk air minum.
  48. 2.RPAM-Operator dan RPAM-Komunitas Komponen ini dapat dibagi menjadi dua pengelola yaitu: (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan (2) yang dikelola oleh masyarakat (komunitas). RPAM-Operator mencakup sejumlah hal, dimulai dari: (1) intake atau penampungan air baku, (2) unit pengolah air minum dan (3) unit distribusi air minum yang berupa sistem perpipaan yang mengantarkan produk hasil olahan berupa air minum kepada pengguna atau masyarakat.
  49. 3.RPAM-Konsumen Lingkup aktifitasnya terletak kepada upaya perlindungan dan pencegahan pencemaran ulang (rekontaminasi) air minum di tingkat rumah tangga, promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang sangat erat hubungannya dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat. Upaya – upaya untuk melindungi dan mengamankan air baku yang direncanakan di Provinsi Kepulauan Riau adalah Optimasi sistem sanitasi on site, sehingga potensi pencemaran sumber air karena air buangan domestik dapat dikurangi. Selain itu, untuk sumber air sumur yang umumnya digunakan untuk sistem komunal, maka perlindungan terhadap sumber air tersebut mutlak memerlukan peran serta masyarakat dan tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan perlindungan secara teknis. Peran serta masyarakat diharapkan untuk melindungi sumber air dari pencemaran limbah cair domestik, penanganan sampah yang kurang baik serta pengaturan dalam menjaga lingkungan di sekitar sumber air. Lebih jauh lagi, penjagaan recharge area atau daerah imbuhan agar dapat menjaga kualitas dan kuantitas air mutlak diperlukan sehingga debit andalan sumber dapat senantiasa memenuhi kebutuhan air masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. 8-1 ANALISA PENDANAAN 8.1 KEBUTUHAN INVESTASI, SUMBER DAN POLA PENDANAAN 8.1.1 KEBUTUHAN INVESTASI Kebutuhan investasi dalam upaya pengembangan air minum terkadang sulit untuk didapat, namun mutlak dan wajib dipenuhi, Sebagai perencana pengembangan khususnya pengembangan air minum, perencanaan investasi juga perlu diupayakan lebih awal. Begitu juga halnya dalam studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Kepulauan Riau, perencanaan investasi diperlukan agar suatu perencanaan pengembangan dapat berjalan sempurna. Dengan menggunakan Pedoman Harga Satuan investasi SPAM yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebutuhan investasi sampai pada akhir pentahapan pembangunan SPAM di Kota dapat dilihat sistem dan pentahapan di bawah ini. 8.1.1.1 RENCANA INVESTASI SPAM NON REGIONAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dalam penyusunan RISPAM Provinsi Kepulauan Riau ini juga dilakukan identifikasi dan perencanaan investasi SPAM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dapat di lihat pada tabel berikut ini, BAB 8 8-2 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I SPAM Kabupaten Natuna 1 UNIT AIR BAKU 36.550.000 - 2.250.000 34.300.000 - - Pembuatan Intake + Sistem Transmisi Embung Sebayar Kapasitas 60 l/dt Kecamatan Bunguran Barat 1 ls 32.800.000.000 32.800.000 32.800.000 32.800.000 APBN 32.800.000 2027 Kajian Air Baku Embung Gn. Putri Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 2026 Pembangunan Intake Embung Gn. Putri Kapasitas 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2027 Kajian Air Baku untuk Suplai SPAM Sedanau 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 2026 Kajian Alternatif Air Baku Serasan Kecamatan Serasan 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 2026 Pembangunan Intake Air Baku Serasan 5 l/dt Kecamatan Serasan 1 ls 1.000.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 APBD Kab/Kota 1.000.000 2027 2 UNIT PRODUKSI 48.050.000 - 3.200.000 5.850.000 19.500.000 19.500.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembuatan IPA kapasitas 60 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Bunguran Timur 1 Paket 39.000.000.000 39.000.000 39.000.000 19.500.000 19.500.000 APBN 39.000.000 2028 - 2029 Pembuatan IPA kapasitas 5 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Serasan 1 Paket 5.850.000.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 APBD Prop 5.850.000 2027 Optimalisasi IPA Bunguran Batubi 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 Ls 1.600.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 APBD Kab/Kota 1.600.000 2026 Optimalisasi IPA Tapau 10 l/dt Kecamatan Bunguran Tengah 1 Ls 1.600.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 APBD Kab/Kota 1.600.000 2026 3 UNIT DISTRIBUSI 37.500.000 - 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - Rehabilitasi Jaringan distribusi perpipaan PDAM Kecamatan Bunguran Timur 15.000 m 2.500.000 2.500 37.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 APBN ٧ 4 STUDI PERENCANAAN 4.520.500 1.882.000 1.633.300 376.950 376.950 251.300 Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 500.000 2025 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 60 l/dt 1 ls 2.513.000.000 2.513.000 2.513.000 628.250 879.550 376.950 376.950 251.300 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 1.884.750 628.250 2025 - 2029 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 5 l/dt Kecamatan Serasan 1 ls 1.027.500.000 1.027.500 1.027.500 513.750 513.750 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 1.027.500 2025 - 2026 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi IPA Kapasitas 10 l/dt Kecamatan Bunguran Batubi 1 ls 480.000.000 480.000 480.000 240.000 240.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 480.000 2025 - 2026 APBD Prop. APBD Kab/Kota PDAM Swasta Tahun Anggaran APBNNo Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Sumber Pendanaan Tahun Anggaran (Rp. 000) Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- 8-3 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas 1 UNIT AIR BAKU 1.250.000 - 1.250.000 - - - Kajian Alternatif Sumber Air Baku untuk SPAM IKK Siantan Kecamatan Jemaja 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 2026 Kajian Potensi Air Baku Air Bini Kecamatan Siantan Selatan 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2026 2 UNIT PRODUKSI 22.750.000 - 5.200.000 17.550.000 - - Optimalisasi IPA Dapit 10 l/dt IKK Jemaja 1 Paket 1.600.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 APBD Kab/Kota 1.600.000 2026 Optimalisasi IPA Siantan 20 l/dt IKK Siantan 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 APBD Prop 2.000.000 2026 Optimalisasi IPA Siantan 10 l/dt IKK Siantan 1 Paket 1.600.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 APBD Kab/Kota 1.600.000 2026 Pembuatan IPA kapasitas 10 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Siantan 1 Ls 11.700.000.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000 APBN/APBD 11.700.000 2027 Pembuatan IPA kapasitas 5 l/det dan bangunan penunjang Kecamatan Siantan 1 Ls 5.850.000.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 APBN/APBD 5.850.000 2027 3 UNIT DISTRIBUSI 6.000.000 - - 3.500.000 2.500.000 - Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi IKK Siantan 1 ls 1.000.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 APBD Kab/Kota 1.000.000 2027 Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi IKK Siantan 1 ls 5.000.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 APBD Prop 5.000.000 2027 - 2028 4 STUDI PERENCANAAN 4.227.500 1.426.250 1.147.500 1.338.750 315.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 500.000 2025 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 10 l/dt IKK Siantan 1 ls 1.170.000.000 1.170.000 1.170.000 351.000 234.000 585.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 585.000 585.000 2025 - 2027 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 5 l/dt IKK Siantan 1 ls 877.500.000 877.500 877.500 263.250 175.500 438.750 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 438.750 438.750 2025 - 2027 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi IPA Kapasitas 10 l/dt dan 20 ldt IKK Siantan 1 ls 780.000.000 780.000 780.000 312.000 468.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 468.000 312.000 2025 - 2026 Perencanaan dan Pengawasan Optimalisasi Pipa Transmisi-Distribusi IKK Siantan 1 ls 900.000.000 900.000 900.000 270.000 315.000 315.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 585.000 315.000 2026 - 2028 Swasta Tahun Anggaran Tahun Anggaran (Rp. 000) APBD Prop. APBD Kab/Kota PDAM Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBNNo Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan 8-4 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III SPAM Kabupaten Lingga 1 UNIT AIR BAKU 4.873.000 - 2.436.500 2.436.500 - - Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kolong Seraya dan Air Baku Bukit Cikomeng Kecamatan Singkep 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2026 Pembangunan Intake SPAM IKK Daik Kapasitas 20 l/dt Kecamatan Lingga 1 ls 1.000.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 APBD Kab/Kota 1.000.000 2027 Penggantian Jaringan Pipa Transmisi 4 Km Ø200 mm Kecamatan Lingga 4.000 m 718.250 718 2.873.000 1.436.500 1.436.500 APBD Prop 2.873.000 2026 - 2027 Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kolong Selayar Kecamatan Selayar 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2026 2 UNIT PRODUKSI 58.500.000 - - 39.000.000 19.500.000 - Pembangunan IPA Kapasitas 60 l/dt dan Bangunan Penunjang Kecamatan Singkep (IKK Dabo) 1 Paket 39.000.000.000 39.000.000 39.000.000 19.500.000 19.500.000 APBN 39.000.000 2027 - 2028 Pembuatan IPA kapasitas 20 l/det dan Bangunan Penunjang Kecamatan Lingga (IKK Daik) 1 Paket 19.500.000.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 APBN 19.500.000 2027 3 UNIT DISTRIBUSI 27.500.000 - 6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi Utama 11 Km Kecamatan Singkep 11.000 m 2.500.000 2.500 27.500.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 APBN 27.500.000 2026 - 2029 4 UNIT PELAYANAN 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - - Penambahan Sambungan Rumah Kecamatan Singkep 3.000 SR 1.500.000 1.500 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 APBD Kab/Kota 4.500.000 2025 - 2027 5 STUDI PERENCANAAN 3.095.000 841.250 969.750 1.011.000 273.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 500.000 2025 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 60 l/dt 1 ls 1.365.000.000 1.365.000 1.365.000 341.250 477.750 273.000 273.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 819.000 546.000 2025 - 2028 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 20 l/dt 1 ls 1.230.000.000 1.230.000 1.230.000 492.000 738.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 738.000 492.000 2026 - 2027 Tahun Anggaran Tahun Anggaran (Rp. 000) Sumber Pendanaan APBD Prop. Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000)Volume SatuanUraian Kegiatan LokasiNo Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBN APBD Kab/Kota PDAM Swasta 8-5 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IV SPAM Kabupaten Karimun 1 UNIT AIR BAKU 10.940.000 1.250.000 8.940.000 - - - Kajian Perlindungan Sumber Air Baku Kecamatan Karimun 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 Pengerukan Sedimentasi DAM Merdu Kecamatan Karimun 1 ls 1.500.000.000 1.500.000 1.500.000 750.000 750.000 APBN 1.500.000 2025 - 2026 Kajian Peningkatan Kapasitas Intake Sentani Untuk Suplai Air Baku SPAM Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2025 Upgrade Pipa Transmisi dari Waduk Sentani ke IPA Sei Bati Ø315 mm Kecamatan Karimun 5.000 m 1.638.000 1.638 8.190.000 8.190.000 APBD Prop 8.190.000 2026 2 UNIT PRODUKSI 47.425.000 300.000 14.625.000 32.500.000 - - Rehabilitasi Sistem Perpipaan Pada Instalasi Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 200.000.000 200.000 200.000 200.000 APBD Kab/Kota 200.000 2025 Rehabilitasi Unit Filtrasi Pada Instalasi Sei Bati Kecamatan Karimun 1 ls 100.000.000 100.000 100.000 100.000 APBD Kab/Kota 100.000 2025 Uprating IPA Sei Bati 75 l/dt + Bangunan Penunjang Kecamatan Karimun 1 Paket 14.625.000.000 14.625.000 14.625.000 14.625.000 APBN/A 14.625.000 2026 Pembangunan IPA Sentani (Lanjutan) Kapasitas 50 l/dt Kecamatan Karimun 1 Paket 32.500.000.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 APBN 32.500.000 2027 3 UNIT DISTRIBUSI 58.968.000 - 29.484.000 23.751.000 5.733.000 - Pembangunan Pipa Transmisi 2 Ø315 mm Sei Bati Ke Reservoir Bukit Tiung Kecamatan Karimun 11.000 m 1.638.000 1.638 18.018.000 18.018.000 APBN/APBD 18.018.000 2027 Pembangunan Pipa Transmisi 1 Ø315 mm Sei Bati Ke Reservoir Bukit Tiung Kecamatan Karimun 12.000 m 1.638.000 1.638 19.656.000 19.656.000 APBN/APBD 19.656.000 2026 Pembangunan Pipa JDU Ø315 mm Ke Reservoir Bukit Tembak Kecamatan Karimun 2.500 m 1.638.000 1.638 4.095.000 4.095.000 APBN 4.095.000 2026 Pembangunan Pipa JDU Ke wilayah Pelayanan Tebing Kecamatan Tebing 15.000 m 1.146.600 1.147 17.199.000 5.733.000 5.733.000 5.733.000 APBN 17.199.000 2026 - 2028 4 STUDI PERENCANAAN 4.588.575 1.696.776 1.521.353 642.215 642.215 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 500.000 2025 Perencanaan (FS - DED) dan Pengawasan IPA Kapasitas 50 l/dt dan Transmisi Sei Bati 1 ls 2.350.920.000 2.350.920 2.350.920 587.730 822.822 470.184 470.184 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 1.410.552 940.368 2025 - 2028 Perencanaan dan Pengawasan Uprating IPA Kapasitas 75 l/dt 1 ls 877.500.000 877.500 877.500 351.000 526.500 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 526.500 351.000 2025 - 2026 Perencanaan dan Pengawasan Pipa JDU 1 ls 860.154.750 860.155 860.155 258.046 172.031 172.031 172.031 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 430.077 344.062 2025 - 2028 Tahun Anggaran Tahun Anggaran (Rp. 000) PDAM SwastaAPBD Prop. APBD Kab/Kota Jumlah (Rp.000) Sumber PendanaanSatuan Harga Satuan (Rp. 000) Lokasi Volume Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBNNo Uraian Kegiatan I 1 I 1 I 1 8-6 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 V SPAM Kota Tanjungpinang 1 UNIT DISTRIBUSI 79.814.178 - 23.614.178 43.700.000 12.500.000 - Pembangunan Reservoir Distribusi Kapasitas 3000 m³ Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 15.000.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 APBN 15.000.000 2026 Pembangunan Jaringan Perpipaan Distribusi di Pulau Dompak Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 25.000.000.000 25.000.000 25.000.000 12.500.000 12.500.000 APBN 25.000.000 2027 - 2028 Optimalisasi Jaringan Perpipaan Eksisting SPAM SWRO Tanjungpinang (Pelabuhan - Gudang Minyak) Kecamatan Tanjungpinang Kota 1 Paket 1.414.178.400 1.414.178 1.414.178 1.414.178 APBD Kab/Kota 1.414.178 2026 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) RPD Jl. Nusantara (Sei Ladi) - Simpang Batu 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 7.200.000.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 APBN/APBD Prop 7.200.000 2026 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Gesek Jl. Adisucipto (Depan Pos Polisi Batu 10) Sampai Simpang Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 6.840.000.000 6.840.000 6.840.000 6.840.000 APBN/APBD Prop 6.840.000 2027 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) WK Jl. Nusantara (Sei. Pulai) Sampai Jl. Adi Sucipto (Pos Polisi Batu 10) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 9.960.000.000 9.960.000 9.960.000 9.960.000 APBN/APBD Prop 9.960.000 2027 Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) PCM Jl. Nusantara (Sei. Ladi) Sampai Jl. D.I Pandjaitan (Depan Bank Riau Kepri) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 14.400.000.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 APBN/APBD Prop 14.400.000 2027 4 STUDI PERENCANAAN 3.844.000 1.000.000 1.002.000 1.467.000 375.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 500.000 2025 Perencanaan dan Pengawasan Reservoir 3000 m 3 1 ls 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 750.000 2026 Perencanaan dan Pengawasan Pipa Distribusi Pulau Dompak Kecamatan Bukit Bestari 1 ls 1.250.000.000 1.250.000 1.250.000 500.000 375.000 375.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 750.000 2027 - 2028 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) RPD Jl. Nusantara (Sei Ladi) - Simpang Batu 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 252.000.000 252.000 252.000 252.000 APBD Kab/Kota 252.000 2026 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Gesek Jl. Adisucipto (Depan Pos Polisi Batu 10) Sampai Simpang Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 239.400.000 239.400 239.400 239.400 APBD Kab/Kota 239.400 2027 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) WK Jl. Nusantara (Sei. Pulai) Sampai Jl. Adi Sucipto (Pos Polisi Batu 10) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 348.600.000 348.600 348.600 348.600 APBD Kab/Kota 348.600 2027 Pengawasan Teknis Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) PCM Jl. Nusantara (Sei. Ladi) Sampai Jl. D.I Pandjaitan (Depan Bank Riau Kepri) Kecamatan Tanjungpinang Timur 1 Paket 504.000.000 504.000 504.000 504.000 APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/Kota 504.000 2027 - Tahun Anggaran (Rp. 000) Swasta Tahun Anggaran APBD Kab/Kota PDAM Sumber Pendanaan APBD Prop. Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000)Volume SatuanUraian Kegiatan Lokasi Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBNNo 8-7 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VI SPAM Kabupaten Bintan 1 UNIT AIR BAKU 5.000.000 5.000.000 - - - - Rehabilitas Waduk Sei Jago 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 APBN 5.000.000 2025 2 UNIT PRODUKSI 100.000.000 - 32.500.000 33.750.000 33.750.000 - Pembangunan Unit Air Baku dan IPA SPAM Embung Hulu Bintan Kapasitas 150 l/dt 1 Paket 67.500.000.000 67.500.000 67.500.000 33.750.000 33.750.000 APBN 67.500.000 2027 - 2028 Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 50 l/dt SPAM Enam Kijang Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 32.500.000.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 APBN 32.500.000 2026 3 UNIT DISTRIBUSI 15.000.000 - - 7.500.000 7.500.000 - Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Embung Hulu Bintan 5.000 m 3.000.000 3.000 15.000.000 7.500.000 7.500.000 APBD Prop 15.000.000 2027 - 2028 4 STUDI PERENCANAAN 5.650.000 1.560.000 1.890.000 900.000 900.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 1 ls 500.000.000 500.000 500.000 500.000 APBD Kab/Kota 500.000 2025 Perencanaan (FS, DED) dan Pengawasan Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 150 l/dt SPAM Embung Hulu Bintan Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 2.700.000.000 2.700.000 2.700.000 540.000 810.000 675.000 675.000 APBD Prop 2.700.000 2025 - 2028 Perencanaan (FS, DED) dan Pengawasan Pembangunan Unit Air Baku dan IPA Kapasitas 50 l/dt SPAM Kolong Enam Kijang Kecamatan Bintan Timur 1 Paket 1.300.000.000 1.300.000 1.300.000 520.000 780.000 APBD Prop 1.300.000 2025 - 2026 Perencanaan dan Pengawasan Perpipaan SPAM Embung Hulu Bintan Kecamatan Bukit Bestari 1 Paket 750.000.000 750.000 750.000 300.000 225.000 225.000 APBD Kab/Kota 750.000 2026 - 2028 Pendampingan Peningkatan Kelembagaan UPTD SPAM 1 Paket 400.000.000 400.000 400.000 APBD Kab/Kota 400.000 Tahun Anggaran Tahun Anggaran (Rp. 000) PDAM SwastaAPBD Prop. APBD Kab/Kota Jumlah (Rp.000) Sumber PendanaanSatuan Harga Satuan (Rp. 000) Uraian Kegiatan Lokasi Volume Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBNNo 8-8 8.1.1.2 RENCANA INVESTASI SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 1 Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan adalah sebagai berikut:
  50. 1.Unit Air Baku ▪ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Embung DAS Kawal Ø630 mm
  51. 2.Unit Produksi ▪ Pembangunan IPA Kawal Kapasitas 260 l/dt + Bangunan Penunjang
  52. 3.Unit Distribusi ▪ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kawal
  53. 4.Wilayah Pelayanan (Offtaker) SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) ▪ Pembangunan Reservoir Offtake dan Jaringan Pipa Distribusi (SPAM Regional) Kota Tanjungpinang ▪ Pembangunan Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Pembangunan Reservoir Offtake Topaya dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Pembangunan Pipa JDU Tanjungpinang Timur ▪ Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) ▪ Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al- Baik Batu 8 Atas - Batu 9) ▪ Pembangunan District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak
  54. 5.Studi Perencanaan SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) ▪ Review DED Jaringan Pipa Distribusi SPAM Regional Pulau Bintan Embung DAS Kawal ▪ Penyusunan DED Reservoir Offtake Toapaya dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Penyusunan DED Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Penyusunan DED Pipa JDU Tanjungpinang Timur ▪ Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) 8-9 ▪ Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al-Baik Batu 8 Atas - Batu 9) ▪ Penyusunan DED District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak. Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan tahap 1 dapat dilihat lebih lengkapnya pada tabel di bawah ini: 8-10 2025 2026 2027 2028 2029 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VI SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU 147.420.000 25.000.000 61.210.000 61.210.000 - - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Embung DAS Kawal Ø630 mm Kabupaten Bintan 21.000 m' 7.020.000 7.020 147.420.000 25.000.000 61.210.000 61.210.000 APBN 147.420.000 2025 - 2027 2 UNIT PRODUKSI 101.400.000 - - 101.400.000 - - Pembangunan IPA Kawal Kapasitas 260 l/dt + Bangunan Penunjang Kabupaten Bintan 1 Paket 101.400.000.000 101.400.000 101.400.000 101.400.000 APBN 101.400.000 2027 3 UNIT DISTRIBUSI 202.800.000 - - 67.600.000 67.600.000 67.600.000 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kawal Kabupaten Bintan 1 Ls 202.800.000.000 202.800.000 202.800.000 67.600.000 67.600.000 67.600.000 APBN 202.800.000 2027 - 2029 - - - 4 WILAYAH PELAYANAN (OFFTAKER) 149.326.402 - 7.000.000 48.318.173 59.478.228 34.530.000 SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) - - Pembangunan Reservoir Offtake dan Jaringan Pipa Distribusi (SPAM Regional) Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang (BLUD) 1 Paket 34.748.616.000 34.748.616 34.748.616 7.000.000 27.748.616 APBD Kabupaten 34.748.616 2026 - 2027 Pembangunan Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27.798.892.800 27.798.893 27.798.893 5.559.779 22.239.114 APBN/APBD Prop 22.239.114 5.559.779 2027 - 2028 Pembangunan Reservoir Offtake Topaya dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27.798.892.800 27.798.893 27.798.893 5.559.779 22.239.114 APBN/APBD Prop 22.239.114 5.559.779 2027 - 2028 Pembangunan Pipa JDU Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 1 Paket 9.450.000.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 APBN 9.450.000 2027 Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) Kota Tanjungpinang 1 Paket 9.765.000.000 9.765.000 9.765.000 9.765.000 APBD Prop 9.765.000 2029 Pembangunan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al-Baik Batu 8 Atas - Batu 9) Kota Tanjungpinang 1 Paket 9.765.000.000 9.765.000 9.765.000 9.765.000 APBD Prop 9.765.000 2029 Pembangunan District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak Kota Tanjungpinang 1 Paket 30.000.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 APBN 30.000.000 2028 - 2029 5 STUDI PERENCANAAN 5.158.922 - 3.432.422 750.000 976.500 - SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Embung DAS Kawal) Review DED Jaringan Pipa Distribusi SPAM Regional Pulau Bintan Embung DAS Kawal Kabupaten Bintan 1 Ls 1.014.000.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 APBD Prop 1.014.000 2026 Penyusunan DED Reservoir Offtake Toapaya dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972.961.248 972.961 972.961 972.961 APBD Kab/Kota 972.961 2026 Penyusunan DED Reservoir Offtake Gn.Kijang dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972.961.248 972.961 972.961 972.961 APBD Kab/Kota 972.961 2026 Penyusunan DED Pipa JDU Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 1 Paket 472.500.000 472.500 472.500 472.500 APBD Kab/Kota 472.500 2026 Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Raja Haji Fisabilillah (Simpang Batu 8 atas - Polres Batu 5) Kota Tanjungpinang 1 Paket 488.250.000 488.250 488.250 488.250 APBD Kab/Kota 488.250 2028 Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Pipa Jl. Handoyo Putro (Simpang Al-Baik Batu 8 Atas - Batu 9) Kota Tanjungpinang 1 Paket 488.250.000 488.250 488.250 488.250 APBD Kab/Kota 488.250 2028 Penyusunan DED District Meter Area (DMA) Wilayah Batu 8 Atas - Kawasan Panglima Dompak Kota Tanjungpinang 1 Paket 750.000.000 750.000 750.000 750.000 APBD Prop 750.000 2027 Tahun Anggaran (Rp. 000) Swasta Tahun Anggaran APBD Kab/Kota PDAM Sumber Pendanaan APBD Prop. Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000)Volume SatuanUraian Kegiatan LokasiNo Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- APBN 8-11 8.1.1.3 RENCANA INVESTASI SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 2 Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan Tahap 2 adalah sebagai berikut:
  55. 1.Unit Air Baku ▪ Pembangunan Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt ▪ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt
  56. 2.Studi Perencanaan ▪ SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) ▪ Penyusunan DED Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt ▪ Penyusunan DED IPA Busung 610 l/dt Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan tahap 2 dapat dilihat lebih lengkapnya pada tabel di bawah ini: 8-12 2030 2031 2032 2033 2034 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU Pembangunan Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt Kabupaten Bintan 1 ls 60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 APBN/APBD 60,000,000 2032 - 2034 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt Kabupaten Bintan 15,000 m 8,268 124,020,000 41,340,000 41,340,000 APBN/APBD 82,680,000 2033 - 2034 5 STUDI PERENCANAAN SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) - - Penyusunan DED Unit Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt Kabupaten Bintan 1 Paket 1,586,000 1,586,000 1,586,000 APBD Prov 1,586,000 2031 Penyusunan DED IPA Busung 610 l/dt Kabupaten Bintan 1 Paket 1,586,000 1,586,000 1,586,000 APBD Prov 1,586,000 2031 No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Tahun Anggaran APBN APBD Prop. APBD Kab/Kota PDAM Swasta Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Tahun Anggaran (Rp. 000) Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- 8-13 8.1.1.4 RENCANA INVESTASI SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 3 Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan Tahap 3 adalah sebagai berikut:
  57. 1.Unit Air Baku ▪ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt
  58. 2.Unit Produksi ▪ Pembangunan IPA Busung Kapasitas 610 l/dt + Bangunan Penunjang
  59. 3.Unit Distribusi ▪ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Busung
  60. 4.Wilayah Pelayanan (Offtaker) ▪ SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) ▪ Pembangunan Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Pembangunan Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi
  61. 5.Studi Perencanaan ▪ SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) ▪ Penyusunan DED Jaringan Pipa Distribusi Busung ▪ Penyusunan DED Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi ▪ Penyusunan DED Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi Rencana investasi SPAM lintas Kabupaten/Kota Pulau Bintan tahap 3 dapat dilihat lebih lengkapnya pada tabel di bawah ini: 8-14 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Rp Murni PLN HLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I SPAM Regional Pulau Bintan 1 UNIT AIR BAKU Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Estuari DAM Busung kapasitas 610 l/dt Kabupaten Bintan 15,000 m 8,268 124,020,000 41,340,000 2 UNIT PRODUKSI Pembangunan IPA Busung Kapasitas 610 l/dt + Bangunan Penunjang Kabupaten Bintan 1 Paket 158,600,000 158,600,000 158,600,000 3 UNIT DISTRIBUSI Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Busung Kabupaten Bintan 1 Ls 396,500,000 396,500,000 132,166,667 132,166,667 132,166,667 4 WILAYAH PELAYANAN (OFFTAKER) SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) Pembangunan Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi Kota Tanjungpinang 1 Paket 27,798,893 27,798,893 6,949,723 10,424,585 10,424,585 Pembangunan Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 27,798,893 27,798,893 6,949,723 20,849,170 5 STUDI PERENCANAAN SPAM Regional Pulau Bintan (Sumber Estuari DAM Busung) Penyusunan DED Jaringan Pipa Distribusi Busung Kabupaten Bintan 1 Paket 1,982,500 1,982,500 1,982,500 Penyusunan DED Reservoir Offtake Tanjungpinang dan Jaringan Pipa Distribusi Kota Tanjungpinang 1 Paket 972,961 972,961 972,961 Penyusunan DED Reservoir Offtake Bintan dan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bintan 1 Paket 972,961 972,961 972,961 No Uraian Kegiatan Lokasi Volume Satuan Tahun Anggaran APBN APBD Prop. APBD Kab/Kota PDAM Swasta Tahun Anggaran (Rp. 000)Harga Satuan (Rp. 000) Jumlah (Rp.000) Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan x Rp 1.000,- 8-15 8.1.2 SUMBER DAN POLA PENDANAAN Sumber dan pola pendanaan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dapat dibagi menjadi beberapa kategori : ▪ Sumber Pendanaan
  62. 1.Anggaran Pemerintah: o APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): Dana dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek infrastruktur. o APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Dana dari pemerintah daerah untuk mendukung SPAM di wilayah tertentu.
  63. 2.Investasi Swasta: o Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai, membangun, dan mengelola SPAM.
  64. 3.Lembaga Keuangan Internasional: o Pinjaman atau hibah dari lembaga seperti Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), dan UNICEF yang mendukung proyek infrastruktur air.
  65. 4.Donasi dan Hibah: o Sumber dana dari organisasi non-pemerintah (NGO) atau yayasan yang fokus pada akses air bersih.
  66. 5.Sumber Internal: o Pendapatan dari layanan air: Menggunakan tarif yang dikenakan kepada pengguna sebagai sumber pendanaan. ▪ Pola Pendanaan:
  67. 1.Pendanaan Bertahap: o Memperoleh dana secara bertahap sesuai dengan tahap pembangunan proyek, mulai dari studi kelayakan hingga implementasi.
  68. 2.Model Pembayaran Berdasarkan Kinerja: 8-16 o Swasta menerima pembayaran berdasarkan pencapaian kinerja tertentu dalam penyediaan layanan air.
  69. 3.Investasi Jangka Panjang: o Menggali komitmen investasi jangka panjang dari pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan SPAM.
  70. 4.Penggunaan Skema Kredit: o Menggunakan skema kredit untuk mendanai proyek, yang kemudian akan dibayar kembali melalui pendapatan layanan.
  71. 5.Penyertaan Modal: o Mendorong partisipasi modal dari investor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur. 8.1.3 SUMBER PENDANAAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA Sumber pendanaan yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian yang diinginkan. Dalam pengembangan SPAM Provinsi Kepulauan Riau, konsep yang dikembangkan adalah konsep penjualan air minum, dimana konsumen air minum adalah masyarakat. Harga air sangat berpengaruh terhadap daya beli atau kemampuan dari masyarakat sebagai konsumen air minum. Besaran harga air sangat dipengaruhi oleh besaran investasi yang diperlukan, dimana besaran investasi dipengaruhi oleh konsep pengembangan air minum yang direncanakan. Dengan asumsi besaran harga air yang disepakati tidak melebihi Rp 7.500,- maka diperlukan pentahapan, didapat investasi yang tidak terlalu besar dengan harga air yang sesuai dengan target. Untuk mengetahui dan mencari kemungkinan terbaik dari pemakaian sejumlah investasi dari kedua sistem dan kedua alternatif sumber di atas, dan dengan mempertimbangkan kemungkinan pemakaian sumber-sumber dana yang di dapat, maka dibuat opsi-opsi sebagai berikut:
  72. 1.Opsi 1: 8-17 Sumber pendanaan RISPAM adalah dibiayai keseluruhan dari pinjaman (Total Pinjaman)
  73. 2.Opsi 2: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi dan Distribusi 100% dari APBN Dirjen Cipta Karya - Dan Unit Pelayanan 100% APBD I dan II
  74. 3.Opsi 3: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 100% dari APBN Dirjen Cipta Karya - Unit Distribusi 100% dari APBD I - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  75. 4.Opsi 4: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 100% dari APBN Dirjen Cipta Karya - Dan Unit Distribusi dari APBD I (80%) dan APBD II 20 % - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  76. 5.Opsi 5: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 30% dari APBN Dirjen Cipta Karya dan APBD I 70 % - Dan Unit Distribusi dari APBD II (25%) dan APBD I 75 % - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  77. 6.Opsi 6: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Ditjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 40% dari APBN Dirjen Cipta Karya dan APBD I 60 % - Dan Unit Distribusi dari APBD II (40%) dan APBD I 60 % - Dan Unit Pelayanan 100% APBD I
  78. 7.Opsi 7: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 50% dari APBN Dirjen Cipta Karya dan APBD I 50 % - Dan Unit Distribusi dari APBD I (50%) - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  79. 8.Opsi 8: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 60% dari APBN Dirjen Cipta Karya - Dan Unit Distribusi dari APBD I (60%) 8-18 - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  80. 9.Opsi 9: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 70% dari APBN Dirjen Cipta Karya - Dan Unit Distribusi dari APBD I (70%) - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II
  81. 10.Opsi 10: - Unit Air Baku 100% dibiayai dari APBN Dirjen Sumber Daya Air - Unit Produksi 80% dari APBN DIrjen CIpta Karya - Dan Unit Distribusi dari APBD I (80%) - Dan Unit Pelayanan 100% APBD II Opsi-opsi tersebut dikaji dan dianalisis untuk masing-masing alternatif sumber air baku dan setiap periode perencanaan (pentahapan). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harga terendah, yakni dibawah harga kesepakatan dengan tidak mengabaikan asumsi-asumsi dasar yang telah dijelaskan. Berdasarkan hasil analisis, maka opsi 5 adalah opsi yang terpilih, karena harga yang didapat masih dibawah harga kesepakatan dan nilai investasi yang dapat diterima. Opsi-opsi tersebut tidak mengbaikan kemungkinan sumber pendanaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan kemungkinan ketertarikan pihak lain/swasta. Dalam hal ini diperlukan kombinasi pendanaan antara pemerintah dan swasta. Sehingga dengan melakukan simulasi investasi, untuk mendapatkan harga air di bawah target harga yang disepakati, dapat disimpulkan bahwa: - Unit air baku merupakan tanggung jawab pemerintah pusat (APBN) melalui Dirjen Sumber Daya Air - Unit produksi 30% APBN melalui Dirjen Cipta Karya - Dan unit distribusi 25% melalui pendanaan pemerintah baik penerusan APBN, APBD I propinsi, APBD II, swadaya. 8-19 Gambar 8. 1 Skema Pendanaan Pengembangan Air Minum 8.1.4 PENTAHAPAN SUMBER PENDANAAN Pentahapan sumber pendanaan diperlukan baik pemerintah maupun untuk keperluan perhitungan analisis harga. Penentuan harga sangat bergantung pada besaran kebutuhan investasi dalam satu periode/pentahapan RISPAM (5 tahunan). Pentahapan Rencana Induk Pengembangan SPAM dapat dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 8.4 Rencana Pentahapam Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Air Baku : Unit Produksi : TN s8: : : Distribusi mu: : Te — TT mo TT KOTA : APSN : » #DAM : "S.M : : : “23 : “cs 3 : aren) Fa “APBN (MBA) pi IKK Po Po aren ja marun : h : Yen) : ASIN 3G Hgran Desa Rawan Air : : . Po 0.. 1... .. DEA dangan ar : as : 2.n089 ! 0.089 208 axKUu Mu 2 VAsyOrBLat : . Measyersaat : 208 Catatan : Transmisi » A | 0 Semua sistem yang sudah ada (sudah ad) dikelola oleh Penda/PDAM/masyarakat 0 Keutsetaan Penda/PDAM/Masyarakat dalam proses pembangunan adah keharusan SMU gan Umum SR Sambungan Rumah e MBR Masyarakat Berpenghasian rendah p P No Uraian Jumlah 1 Tahap! 2025 - 2029 Non Regional 590.545.753 Regional 606.105.324 2 Tahap II 2030 - 2034 187.192.000 3 Tahap III 2035 - 2044 738.646.208 Jumlah 2.122.489.285 PPn 115 233.473.821 Total 2.355.963.107 Perijinan 1.884.770 Engineering Service 2.355.963 8-20 8.2 DASAR PENENTUAN ASUMSI KEUANGAN 8.2.1 METODE ANALISIS
  82. 1.Biaya Variabel Biaya variabel yang berkaitan dengan kegitan proses produksi dan distribusi dihitung berdasarkan estimasi harga yang berlaku. Biaya variabel yang dihitung meliputi biaya listrik, biaya bahan kimia, dan biaya retribusi air baku. Perhitungan kebutuhan biaya variabel dihitung berdasarkan volume air yang diproduksi (m3).
110. a.Biaya listrik/energi Kebutuhan biaya listrik sehubungan dengan proses produksi dan distribusi, secara umum dihitung sesuai sistem pengolahan dan distribusi, jumlah pompa, kebutuhan penerangan dengan tarif harga berlaku, dan dihitung untuk biaya energi pompa dan penerangan mengacu kepada kondisi umum dan perhitungan yaitu sebesar Rp 490 per m3 terhadap air yang diproduksi.
111. b.Biaya bahan kimia Kebutuhan bahan kimia sangat dipengaruhi oleh kualitas air baku yang diproduksi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kekeruhan air baku, akan semakin tinggi pula kebutuhan volume dan biaya bahan kimia yang diperlukan. Jumlah biaya bahan kimia dihitung sesuai volume produksi dengan perhitungan mengacu kepada kondisi eksisting yaitu sebesar per unit Rp 352/m3.
112. c.Biaya Air baku Perhitungan biaya retribusi air baku pada tahun awal operasi dihitung sebesar Rp 100. dikali volume produksi. Jumlah volume air baku dihitung sesuai volume air baku yang digunakan dan diperoleh dari sumber, dan dieskalasi setiap 2 tahun sebesar 10%.
  1. 2.Biaya Tetap Biaya tetap yang dimaksud adalah biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh volume air yang diproduksi. Biaya ini meliputi biaya personil, pemeliharaan gedung, dan aktivitas kantor, peralatan kantor, dan biaya administrasi umum lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai biaya tetap untuk masing masing jenis yang secara umum diperlukan dalam kegiatan pengelolaan air bersih.
113. a.Biaya pegawai 8-21 Personil yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih yang mencakup jumlah tertentu di unit sumber, unit pengolahan, unit transmisi dan distribusi, serta staf untuk aktivitas kantor. Kebutuhan jumlah personil pada tahun 2023 di perkirakan sebanyak 13 orang, dengan rata-rata total kebutuhan biaya pegawai per orang per bulan sebesar Rp 6,0 juta.
114. b.Biaya pemeliharaan Biaya pemeliharaan berkaitan dengan fasilitas untuk kegiatan produksi dan kegiatan pendukung, diperkirakan meliputi pemeliharaan di unit sumber, unit pengolahan, reservoir, pipa transmisi, distribusi, dan fasilitas umum (kantor, peralatan, kendaraan). Jumlah kebutuhan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing biaya untuk setiap tahun sesuai kondisi tahun lalu sebesar 1% dari total aset tetap produktif sehubungan dengan keberadaan aset yang baru dibangun.
115. c.Biaya administrasi dan Umum Biaya administrasi dan umum meliputi biaya untuk personil, kegiatan kantor, transportasi, alat tulis kantor, komunikasi. Jumlah kebutuhan biaya di perkirakan sebesar Rp 160 juta per bulan di tahun 2024, jumlah tersebut setelah disesuaikan setiap tahun sebesar 5 %.
  1. 3.Asumsi Dasar Pendapatan Operasi Benefit proyek atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan investasi sebagian besar diperoleh dari hasil penjualan air . Jumlah pendapatan proyek yang berasal dari penjualan air dihitung dari jumlah air yang didistribusikan yang ditetapkan sebagai air yang terjual. Air terjual dikali tarif progresif merupakan pendapatan air. Penetapan tarif dilakukan berdasarkan tarif rata-rata seluruh kelompok pelanggan mengacu kepada kondisi eksisting sesuai Peraturan Walikota Asumsi kenaikan per 3 tahun sebesar maksimal 12% di dasarkan kepada target untuk mencapai IRR diatas WACC. Pada saat dimulainya periode proyeksi tarif rata-rata tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.500 per m3. Untuk mencapai tingkat kelayakan kriteria yang digunakan adalah IRR dengan target minimal diatas 15,0 % sebagai discount factor dengan asumsi sumber dana 100% berasal dari dana pemerintah. Tingkat kelayakan untuk tahap 1 IRR sebesar 28 %,dengan kenaikan tarif sebesar 10% per 2 tahun. Untuk mencapai tingkat kelayakan investasi tahap 2 kenaikan tarif setiap 2 tahun sebesar 10% 8-22 dengan pencapaian IRR sebesar 7,4%. Untuk tahap 3 kenaikan sebesar 10 % setiap 2 tahun dengan IRR sebesar 7,2%. Mengacu pada rencana kegiatan seperti disajikan dalam jadwal investasi, perhitungan produksi dan penjualan air, serta rencana-rencana kegiatan terkait, diharapkan akan dapat diperoleh suatu pemulihan biaya sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan operasional. 8.2.2 HASIL ANALISIS KEUANGAN Analisis sensitivitas dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh resiko yang mungkin terjadi terhadap kondisi penerimaan dan biaya. Resiko dihitung terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
  2. 1.Kenaikan biaya investasi 10%
  3. 2.Kenaikan biaya operasional 10%
  4. 3.Penurunan pendapatan sebesar 10%
  5. 4.Kenaikan biaya investasi 10% dan peurunan pendapatan sebesar 10%.
  6. 5.Hasil analisis akan memberikan gambaran bahwa IRR > discount rata, NPV > 0, payback period < 20 tahun, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut proyek dinyatakan layak secara finansial. Adapun mengenai tingkat sensitivitas atas kemungkinan perubahan yang terjadi, berikut ini disajikan tabel analisa sensitivitas untuk masing-masing tahap, dan setiap tahap menggunakan opsi 100% dana pemerintah. Tabel 8. 1 Analisis Sensitivitas Tahap 1- Kenaikan Tarif 10% URAIAN TAHUN 2025-2030 IRR NPV Rekomendasi Base Case 12,4% 83.944.777 Layak Revenue -10% 10,5% (28.938.705) Tidak Layak Cost +10% 12,4% 83.692.586 Layak Revenue -10%; Cost +10% 11,3% 15.214.430 Layak PAYBACK PERIOD 1 5 tahun Asumsi Income untuk pembayaran cicilan hutang 100% Harga Jual Air (Capex) 2024 Rp 9.000 Harga Jual Air (Opex) 2024 Rp 2.200 ——— 8-23 Tabel 8. 2 Analisis Sensitivitas Tahap 2- Kenaikan Tarif 10% Tabel 8. 3 Analisis Sensitivitas Tahap 3- Kenaikan Tarif 10% URAIAN TAHUN 2024-2028 IRR NPV Rekomendasi Base Case 24,4% 1.282.319.08 8 Layak Revenue -10% 20,9% 929.196.401 Layak Cost +10% 24,4% 1.281.796.15 1 Layak Revenue -10%; Cost +10% 22,6% 1.067.582.43 5 Layak PAYBACK PERIOD 1 5 tahun Asumsi Income untuk pembayaran cicilan hutang 100% Harga Jual Air (Capex) 2024 Rp 12.000 Harga Jual Air (Opex) 2024 Rp 3.100 URAIAN TAHUN 2024-2028 IRR NPV Rekomendasi Base Case 39,0% 1.198.208.68 0 Layak Revenue -10% 32,8% 933.366.665 Layak Cost +10% 39,0% 1.197.326.37 8 Layak Revenue -10%; Cost +10% 35,9% 1.036.666.09 1 Layak PAYBACK PERIOD 1 5 tahun Asumsi Income untuk pembayaran cicilan hutang 100% Harga Jual Air (Capex) 2024 Rp 9.000 Harga Jual Air (Opex) 2024 Rp 2.800 8-24 8.3 ANALISA KELAYAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI 8.3.1 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 1 Hasil perhitungan analisis kelayakan untuk tahap I SPAM Regional dengan menghitung nilai indikator IRR (internal rate of return), NPV (net present value), adalah sebagai berikut : Tabel 8. 4 Rencana Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Tahap 1 Regional (2025-2029) Tahun Total Pendapatan Tambahan Modal Total Investment OPEX Equity Injection Tax Total 2024 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 606.105.324 0 606.105.324 2026 33.017.868 33.017.868 0 119.413 0 119.413 2027 38.710.386 38.710.386 0 148.622 0 1.580.377 2028 43.775.316 43.775.316 0 156.879 0 2.094.302 2029 52.084.286 0 52.084.286 0 199.814 2.963.840 2030 58.592.938 58.592.938 0 217.979 3.631.054 2031 68.416.935 68.416.935 0 259.759 4.651.055 2032 32.898.455 1.431.755 37.130.009 1.937.422 41.681.014 2.764.026 49.120.446 3.413.075 54.961.884 4.391.296 63.765.880 4.859.141 67.976.486 73.923.111 4.935.145 68.660.520 90.029.727 6.541.786 83.120.283 95.198.004 7.050.456 87.698.315 109.669.178 8.494.931 100.698.589 132.409.594 10.755.760 121.046.049 144.916.823 12.006.482 132.302.555 158.674.775 13.373.161 144.602.661 173.808.522 17.310.957 155.798.612 190.455.644 18.975.669 170.781.021 208.767.478 20.806.852 187.261.672 73.115.368 73.115.368 0 279.740 5.138.882 2033 73.923.111 0 327.446 5.262.591 2034 90.029.727 0 367.659 6.909.444 2035 95.198.004 0 449.233 7.499.689 2036 109.669.178 0 475.658 8.970.589 2037 132.409.594 0 607.786 11.363.545 2038 144.916.823 0 607.786 12.614.268 2039 158.674.775 0 698.954 14.072.114 2040 173.808.522 0 698.954 18.009.910 2041 190.455.644 0 698.954 19.674.623 2042 208.767.478 0 698.954 21.505.806 2043 228.910.495 0 698.954 23.520.108 2044 251.067.815 0 698.954 25.735.840 2045 275.440.866 0 698.954 28.173.145 2046 302.251.222 0 698.954 30.854.180 2047 331.742.614 0 698.954 33.803.320 CASH IN CASH OUT Net Cash Flow (606.105.324) 228.910.495 22.821.154 205.390.388 251.067.815 25.036.886 225.331.975 275.440.866 27.474.191 247.267.721 302.251.222 30.155.227 271.397.041 331.742.614 33.104.366 297.939.294 DF 11,0% IRR 12,4% NPV 83.944.777 Investasi Lay ak URAIAN SATUAN Tahun 2024-2029 NILAI KEBUTUHAN INVESTASI Rp. 000 606.105.324 Tingkat Suku Bunga % 0% Jangka Waktu Pinjaman (TAHUN) Tahun 20 Pembayaran Pinjaman pertahun Rp. 000 43.775.316 Harga Jual Air (Capex) Rp./M3 9.000 Asumsi Kenaikan harga/2tahun % 5% Saldo Pinjaman (Loan Balance) Rp. 606.105.324 Discount Factor (DF) % 11% IRR % 12,4% NPV Rp. 83.944.777 Rekomendasi Layak | 8-25 8.3.2 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 2 Hasil perhitungan analisis kelayakan untuk tahap 2 dengan menghitung nilai indikator IRR (internal rate of return), NPV (net present value), adalah sebagai berikut. Tabel 8. 5 Rencana Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Tahap 2 (2030- 2034) CASH IN CASH OUT Tahun Net Cash Flow Total Pendapatan Tambahan Total Investment OPEX Bapity Tax Total Modal Injection 2024 2025 279.920.364 0 279.920.364 (279.920.364) 2026 77.464.998 77.464.998 0 417.774 0 417.714 77.047.224 2027 90.820.521 90.820.521 0 519.963 0 7.910.374 8.430.337 82.390.184 2028 102.703.626 102.703.626 0 548.849 0 9.095.796 9.644.646 93.058.980 2029 122.197.749 122.197.749 0 699.061 11.030.187 11.729.248 110.468.500 2030 137.468.047 137.468.047 0 762.612 12.550.862 13.313.474 124.154.574 2031 160.516.655 160.516.655 0 908.779 14.841.106 15.749.885 144.766.770 2032 171.539.902 171.539.902 0 978.685 15.936.440 16.915.125 154.624.776 2033 173.434.991 173.434.991 O| 1.145.586 16.109.259 17.254.845 156.180.146 2034 211223591 211.223.591 0 1.286.272 19.874.050 21.160.322 190.063.269 2035 223.349.163 223.349.163 OL. 1.571.663 21.058.068 22.629.732 200.719.431 2036 257.300.763 257.300.763 O| 1.664.114 24.443.983 26.108.098 231.192.666 2037 310.653.279 310.653.279 0| 2.126.368 29.733.010 31.859.378 278.793.901 2038 339.997.162 339.997.162 O| 2.126.368 32.667.398 34.793.766 305.203.396 2039 372.275.434 372.275.434 0 2.445.323 35.863.330 38.308.653 333.966.781 2040| 407.781.533 407.781.533 O| 2445323 40.533.621 42.978.944 364.802.588 2041 446.838.242 446.838.242 O| 2.445.323 449.292 46.884.615 399.953.626 2042 489.800.622 489.800.622 0 2.445.323 48.735.530 51.180.853 438.619.768 2043 537.059.239 537.059.239 0 2.445.323 53.461.392 55.906.715 481.152.524 2044 589.043.719 589.043.719 0| 2.445.323 58.659.840 61.105.163 927.938.556 2045 646.226.646 646.226.646 O| 2.445.323 64.378.132 66.823.456 579.403.191 2046 709.127.867 709.127.867 0 2.445.323 70.668.254 73.113.578 636.014.289 2047 778.319.209 778.319.209 0 2.445.323 77.587.389 80.032.712 698.286.497 K URAIAN SATUAN Tahun 2024-2028 NILAI KEBUTUHAN INVESTASI Rp. 000 279.920.364 Tingkat Suku Bunga Yg 0Yo Jangka Waktu Pinjaman (TAHUN) Tahun 20 Pembayaran Pinjaman pertahun Rp. 000 102.703.626 Harga Jual Air (Capex) Rp./M3 9.000 Asumsi Kenaikan harga/2tahun Yg 5Yo Saldo Pinjaman (Loan Balance) Rp. 219.920.364 Discount Factor (DF) Yo 1179 IRR Yo 39,00 NPV Rp. 1.198.208.680 Rekomendasi Layak 8-26 8-27 8.3.3 SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA PULAU BINTAN TAHAP 3 Hasil perhitungan analisis kelayakan untuk tahap 3 dengan menghitung nilai indikator IRR (internal rate of return), NPV (net present value), adalah sebagai berikut: Tabel 8. 6 Rencana Pembangunan SPAM Provinsi Kepulauan Riau Tahap 3 (2035- 2043) CASH IN CASH OUT Tahun Net Cash Flow Total Pendapatan Tambahan Total Investment OPEX Bauity Tax Total Modal Injection 2024 2025 738.646.208 0 738.646.208 (738.646.208) 2026 103.286.664 103.286.664 0 247.613 0 247.613 103.039.051 2027 121.094.028 121.094.028 0 308.180 0 9.124.000 9.432.180 111.661.848 2028 136.938.168 136.938.168 0 325.301 0 10.706.702 11.032.003 125.906.165 2029 162.930.331 162.930.331 0 414.331 13.297.015 13.711.346 149.218.985 2030| 183.290.730 183.290.730 0 451.998 15.329.288 15.781.286 167.509.444 2031 214.022.206 214.022.206 0 538.630 18.393.773 18.932.403 195.089.803 2032 228.719.869 228.719.869 0 580.063 19.859.396 20.439.459 208.280.410 2033 231.246.699 231.246.699 0 678.985 20.102.182 20.781.167 210.465.488 2034 281.631.454 281.631.454 0 762.369 25.132.324 25.894.693 255.736.762 2035 297.798.883 297.798.883 0 931.520 26.732.152 27.663.671 270.135.212 2036 343.067.684 343.067.684 0 986.315 31.253.592 32.239.867 310.827.817 2037 414.204.372 414.204.372 O| 1.260.292 38.339.823 39.600.115 374.604.257 2038 453.329.549 453.329.549 0 1.260.292 42.252.341 43.512.632 409.816.917 2039 496.367.245 496.367.245 0 1.449.339 46.537.206 47.986.541 448.380.704 2040 543.708.711 943.708.711 0 1.449.339 94.225.938 99.675.273 488.033.438 2041 595.784.322 595.784.322 0 1.449.335 59.433.499 60.882.334 534.901.488 2042 653.067.495 653.067.495 0 1.449.335 65.161.816 66.611.151 586.456.344 2043 716.078.986 716.078.986 0 1.449.339 71.462.965 72.912.300 643.166.685 2044 785.391.625 785.391.625 O| 1449335 78.394.229 79.843.564 705.548.061 2045 861.635.528 861.635.528 0 1.449.335 86.018.619 87.467.955 774.167.574 2046 945.503.822 945.503.822 0 1.449.339 94.409.449 95.854.784 849.649.033 2047 1.037.758.945 1.037.758.945 0 1.449.335 103.630.961 105.080.296 932.678.649 DF 11,09 88 Investasi Layak K URAIAN SATUAN Tahun 2024-2028 NILAI KEBUTUHAN INVESTASI Rp. 000 738.646.208 Tingkat Suku Bunga Yg 0Yo Jangka Waktu Pinjaman (TAHUN) Tahun 20 Pembayaran Pinjaman pertahun Rp. 000 136.938.168 Harga Jual Air (Capex) Rp./M3 12.000 Asumsi Kenaikan harga/2tahun Yg 5Yo Saldo Pinjaman (Loan Balance) Rp. 738.646.208 Discount Factor (DF) Yo 1179 IRR Yo 24, 4Yo NPV Rp. 1.282.319.088 Rekomendasi Layak 9-1 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM 9.1 LEMBAGA PENYELENGGARA SPAM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tertanggal 18 Februari 2015, berdampak besar terhadap arah kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terutama dikarenakan adanya pembatasan yang sangat ketat dalam pengelolaan sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa, sehingga Pengelolaan sumber daya air menurut putusan MK tersebut harus mengedepankan 6 (enam) prinsip sebagai berikut :
  7. 1.Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  8. 2.Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
  9. 3.Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
  10. 4.Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
  11. 5.Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; BAB 9 9-2
  12. 6.Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat- syarat tertentu dan ketat. Batasan-batasan tersebut tidak terlepas dari penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Frase “dikuasai oleh negara” Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 melalui lima tolok ukur. Kelima tolok ukur ini, yang sudah dimuat dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan dikutip kembali dalam putusan MK Nomor 85//PUU-XI/2013 yang menjelaskan hak penguasaan negara meliputi kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan, tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (behersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). selanjutnya MK dalam putusannya menyatakan: “Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (reglendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (behersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalaui nama negara (Pemerintah) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara (Pemerintah) dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan enam prinsip pengelolaan sumber daya air dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya poin ke-5 (lima), yang menegaskan bahwa prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, harus dimaknai sebagai upaya dalam menjamin hak rakyat atas air sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) dalam enam prinsip pengelolaan sumber daya air tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sub urusan air minum merupakan urusan wajib pemerintah 9-3 daerah dalam pelayanan dasar yang termasuk kedalam sub urusan pemerintahaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam Pasal 15 Undang-undang ini, Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota yang dirinci dalam lampirannya ditegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Air minum dibagi sebagai berikut: Tabel 9. 1 Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota
  13. 1.Air Minum a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
116. b.Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Kewenangan diantara tingkakan pemerintahan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang menegaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab tingkatan pemerintah adalah sebagai mana tergambah dalam tabel di bawah ini: Tabel 9. 2 Pembagian Wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPAM Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa 1) menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM; 2) menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi; 3) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 4) melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang 1) menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM; 2) menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; 3) melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, 1) menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM; 2) menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota; 3) melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; 4) membentuk BUMD dan/atau UPTD; 5) melakukan pencatatan laporan yang disampaikan 1) melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat; 2) memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota; dan — ———-— 9-4 Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas provinsi; 5) membentuk BUMN dan/atau UPT; 6) memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM; 7) memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah; 8) menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas provinsi; 9) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; 10) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN dan UPT. dan lintas kabupaten/kota; 4) membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi; 5) memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya; 7) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat; 8) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota; 9) menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota; dan 10) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. oleh Kelompok Masyarakat; 6) memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM; 7) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat diwilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM; 8) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; 9) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi; 10) menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan 11) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 3) menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu berdasarkan Pasal 42, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tersebut disebutkan bahwa Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh :
117. a.BUMN/ BUMD yaitu badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Daerah
118. b.UPT yaitu unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk —— 9-5 melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
119. c.UPTD yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
120. d.Kelompok Masyarakat yaitu kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
121. e.Badan Usaha yaitu Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya. Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penyelenggara SPAM di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh berbagai bentuk kelembagaan yaitu : Tabel 9. 3 Jumlah Unit Penyelenggara SPAM No Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Unit) UPTD/BLUD BU SPAM PERUMDA AIR MINUM POKMAS/KPSPAM 1 Kota Batam 1 1 2 Kota Tanjungpinang 1 3 Kabupaten Bintan 1 39 4 Kabupaten Karimun 1 41 5 Kabupaten Lingga 1 45 6 Kabupaten Kep. Anambas 1 16 7 Kabupaten Natuna 1 54 8 Lintas Kab/Kota (Pulau Bintan) 1 Provinsi Kepulauan Riau 4 1 4 195 Kelembagaan Penyelenggara SPAM milik pemerintah daerah yang merupakan pengemban tugas pelayanan SPAM di Kota/kabupaten dan Lintas Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 9-6 Tabel 9. 4 Kelembagaan penyelenggara SPAM No Kabupaten/Kota Nama Penyelenggara SPAM Dasar Pembentukan 1 Kota Batam UPT BLUD Pengelola Air Bersih Kota Batam Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam BU SPAM BP BATAM Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Penyediaan Air minum 2 Kota Tanjungpinang UPTD BLUD SPAM Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Kabupaten Bintan UPTD Air Minum Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan 4 Kabupaten Karimun Perumda Tirta Mulia Karimun Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun 5 Kabupaten Lingga Perumda Tirta Lingga Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lingga 6 Kabupaten Kep. Anambas UPTD SPAM Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas 7 Kabupaten Natuna Perumda Tirta Nusa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 Tentang | 9-7 No Kabupaten/Kota Nama Penyelenggara SPAM Dasar Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa 8 Provinsi Kepulauan Riau Perumda Tirta Kepri Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kepri Bentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yaitu UPTD BLUD Kota Batam dan UPTD BLUD Air Minum Kota Tanjungpinang, sementara UPTD yang belum menerapkan PPK BLUD adalah UPTD Air Minum Kabupaten Bintan dan UPTD Air Minum Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan perbedaan karekteristik kelembagaan antara BUMD/Perumda, UPTD dan UPTD BLUD, Sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini : Tabel 9. 5 Perbandingan karakteristik penyelenggara SPAM Kabupaten/Kota No. PERUMDA AIR MINUM UPTD BLUD 1 Aset dipisahkan Aset Tidak Dipisahkan Aset Tidak Dipisahkan 2 Orientasi keuntungan Tanpa mengutamakan mencari keuntungan (pendapatan = belanja) Tanpa mengutamakan mencari keuntungan (pendapatan = belanja) 3 Tidak dapat melakukan diversifikasi Tidak dapat melakukan diversifikasi Dapat melakukan diversifikasi 4 Dikelola oleh perusahaan daerah Dikelola unit kerja instansi pemerintah Dikelola unit kerja instansi pemerintah 5 Pendapatan disetor ke rekening kas Perumda Air Minum Pendapatan disetor ke kas umum daerah Pendapatan disetor ke rekening kas BLUD 6 Penerimaan dapat digunakan langsung Penerimaan tidak dapat digunakan langsung Penerimaan dapat digunakan langsung 7 APBN/APBD bukan merupakan pendapatan APBN/APBD bukan merupakan pendapatan APBN/APBD merupakan pendapatan 8 Belanja sesuai dengan anggaran Belanja tidak boleh melampaui anggaran Flexibitas budget (ambang batas ditetapkan dalam RBA) | 9-8 No. PERUMDA AIR MINUM UPTD BLUD 9 Boleh melakukan utang/ piutang Tidak boleh melakukan utang/ piutang Boleh melakukan utang/ piutang 10 Pinjaman JP dengan persetujuan KDH Tidak boleh melakukan pinjaman jangka panjang Pinjaman JP dengan persetujuan KDH 11 Investasi JP dengan persetujuan KDH Tidak boleh melakukan investasi Investasi JP dengan persetujuan KDH 12 Boleh melakukan kerjasama Tidak boleh melakukan kerjasama Boleh melakukan kerjasama 13 Pengadaan barang sesuai aturan perusahaan Pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Untuk pendapatan Non APBD/APBN dengan peraturan kepada daerah tentang pengadaan barang/jasa di BLUD 14 Pegawai perusahaan Pegawai PNS Pegawai boleh PNS dan Non PNS 15 Ada Dewan Pengawas Tidak ada dewan pengawas Dimungkinkan ada dewan pengawas 16 Aturan penggajian sesuai dengan peraturan di perusahaan Aturan penggajian PNS Remunerasi disesuaikan dengan tanggung jawab dan profesionalisme 17 Lap. Keuangan.: Standar Akuntansi Keuangan/SAK (lap. operasional, neraca, Cash flow, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CALK & lampiran kinerja) Laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah/SAP (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran/LRA & CALK) SAP ((Neraca, LRA dan CALK) SAK (laporan operasional, neraca, laporan arus kas, CALK dan lampiran kinerja) 18 Otonom, pengelolaan keuangan dilakukan oleh perusahaan Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pemda Semi otonom dalam pengelolaan keuangan (Pemda mengontrol output BLUD) 19 Boleh melakukan kerjasama Tidak boleh melakukan kerjasama Boleh melakukan kerjasama 20 Perusahaan bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan KDH bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan KDH bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan UPTD Air Minum Kabupaten Bintan dan UPTD Air Minum Kabupaten Kepulauan Anambas direncanakan untuk difasilitasi untuk menjad UPTD yang menerapkan PPK BLUD, Adapun rencana pendampingan dan target penerapan PPK BLUD tersebut adalah : 9-9 Tabel 9. 6 Rencana Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Air Minum No. Kab/Kota Penyelenggara SPAM Rencana Keterangan 1 Kabupaten Bintan UPTD Air Minum Menerapkan PPK BLUD Pada Tahun 2026 Pendampingan/Fasilitasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan/atau BPPW Kepulauan Riau 2 Kabupaten Kep. Anambas UPTD Air Minum Menerapkan PPK BLUD Pada Tahun 2027 Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/Kota yang berada di Pulau Bintan dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kepri. Perumda ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan melayani SPAM untuk Sebagian Kota Tanjung Pinang dan daerah Kabupaten Bintan khususnya di Tanjung Uban dan Kijang. Dengan adanya rencana program SPAM Regional Pulau Bintan yang sudah dijajaki melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kota Tangjungpinang Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pulau Bintan Nomor 600/713 PUPP-SET/2022, Nomor 09/MoU/2022 dan Nomor 181/1.1.02/7/MoU/2022 yang telah ditandatangani pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022, yang akan menjadi penyelenggara SPAM regional tersebut adalah Perumda Air Minum Tirta Kepri dan yang akan menjadi offtaker nya adalah UPTD Air Minum Kabupaten Bintan, UPTD BLUD Air Minum Kota Tanjungpinang. 9.2 STRUKTUR ORGANISASI 9.2.1 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD Air Minum Kabupaten Bintan dan UPTD Air Minum Kabupaten Kepulauan Anambas yang direncanakan menerapkan PPK BLUD dapat merubah struktur organisasi seperti berikut ini: La an Le 9-10 Staf Urusan Produksi Staf Urusan Perencanaan Teknis Staf Urusan Distribusi/Sistem Jaringan KEPALA UPTD BLUD AIR MINUM Koordinator Unit SPAM KASUBAG TATA USAHAKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN Staf Urusan Keuangan Staf Urusan Administrasi Umum Staf Urusan Pelayanan Pelanggan Gambar 9. 1 Rencana Struktur Organisasi UPTD dengan PPK-BLUD Air Minum Perubahan struktur organisasi tersebut selain untuk mengakomodir bentuk struktur organisasi UPTD Kelas A, juga untuk mengakomodasi jabatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang harus terpisah. Secara umum susunan organisasi tersebut terdiri dari :
  1. 1.Kepala UPTD BLUD
  2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional
  4. 4.Jabatan Pelaksana Kepala UPTD BLUD merupakan jabatas pengawas sementara jabatan kasubag tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb. 9.2.2 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Air minum Tirta Kepri sebagai Penyelenggara SPAM Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri ini adalah untuk:
122. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; Y Y | | | f b | | | N | 9-11
123. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
124. c.Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
125. d.memanfaatkan potensi air bersih dalam pengembangan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; Dalam Pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut ditegaskan bahwa Perumda air Minum Tirta Kepri dalam melayani masyarakat mempunyai kegiatan dan ruang lingkup usaha:
126. a.Membangun, memelihara dan menjalankan sistem penyediaan air minum;
127. b.mengadakan penjualan air minum kepada masyarakat dengan sistem pendistribusian melalui pipanisasi, mobil tangki, kemasan, secara merata dan efisien;
128. c.menyelenggarakan pengaturan dalam proses pendistribusian kepada konsumen dengan merata dan adil, tertib dan teratur serta tidak memandang suku agama dan ras;
129. d.menyelenggarakan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan potensi air bersih dalam rangka pengembangan usaha Pengembangan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan potensi air bersih sebagaimana dimaksud poin d diatas harus diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas setelah dilakukan kajian atau analisis pengembangan usaha dan dilaksanakan setelah ditetapkan oleh KPM dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat mengembangkan usaha terkait pelayanan air minum diluar pelayanan SPAM yang eksisting, termasuk pengembangan SPAM regional Pulau Bintan yang telah direncanakan. Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kepri secara umum dapat dllihat pada gambar berikut ini : 9-12 GUBERNUR PROVINSI KEP. RIAU Cabang KASUBAG TATA USAHA Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri Satuan Pengendalian Kehilangan Air dan Pusat Data Elektronik Satuan Pengawas Internal (SPI) Bintan dan UPTD BLUD Kota Tanjungpinang Pelanggan/Masyarakat Kab. Intan dan Tanjungpinang Pendelegasian kewenangan Kerjasama Daerah Pendelegasian pelaksanaan perjanjian kerjasama daerah Perumda Air Minum Tirta Kepri Kerjasama Daerah Penyelenggaraan SPAM Regional Pulau Bintan Supply air ke UPTD. Bayar tarif ke Perumda Tirta Kepri Kontrak Berlangganan Gambar 9. 3 Pola Kerjasama SPAM regional Pulau Bintan 9.3 KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA Salah satu upaya strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan adalah dengan upaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemenuhan kebutuhan SDM adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM. Jumlah Pegawai suatu badan pengelola/penyelenggara SPAM pada dasarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi setelah dilakukannya analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing fungsi organisasi, efisiensi jumlah pegawai harus tetap berbanding lurus dengan efektifitas kinerja. Untuk menilai efektifitas dan efektifitas penggunaan SDM dalam penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM (Perumda Air Minum/UPTD Air Minum) dapat mempertimbangkan standar rasio jumlah pegawai terhadap pelanggan sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Peniaian Kinerja PDAM (BUMD Air Minum) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (D/H Keputusan Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), berdasarkan | | | | | 9-14 Petunjuk Teknis tersebut, standar Rasio pegawai terhadap pelanggan untuk wilayah kota adalah 6 (enam) orang untuk setiap 1000(seribu) pelanggan atau 1 pegawai berbanding dengan 167 pelanggan dan untuk wilayah kabupaten adalah 7 (tujuh) orang untuk setiap 1000(seribu) pelanggan atau 1 pegawai berbanding dengan 143 pelanggan. Untuk wilayah kota rasio pegawai tinggi jika jumlah pegawai lebih dari 6 orang / 1000 pelanggan dan untuk wilayah kabupaten rasio pegawai tinggi jika jumlah pegawai lebih dari 7 orang / 1000 pelanggan. Rasio pegawai terhadap pelanggan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Efektifitas penggunaan SDM dapat diukur setiap tahun dalam evaluasi kinerja pengelolaan SPAM, Rasio pegawai terhadap pelanggan menggambarkan tingkat efisiensi dan efektiitas penggunaan tenaga kerja untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Semakin tinggi rasio yang terukur menggambarkan rendahnya efisiensi dan efektiitas tenaga kerja yang ada begitu pula sebaliknya. Kualifikasi SDM Penyelenggara SPAM harus memenuhi kualitas yang mumpuni berdasarkan standar kompetensi di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam mendukung Penyelenggara SPAM di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya seperti dibawah ini : - Ahli Kelembagaan/Manajemen - Ahli Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan/Ahli Air Minum - Ahli Ekonomi - Ahli Hukum - Ahli Sosial/Komunikasi/Pemberdayaan Masyarakat Kualifikasi tersebut tidak dibatasi pada keahlian tersebut. namun lebih disesuikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyelenggara melaksanakan pengelolaan dan pelayanan SPAM yang lebih efektif dan efisien. Kualifikasi umum ntuk pegawai dibawah kepala bagian ditentukan berdasarkan kemampuan teknis /administratif berdasarkan kebutuhan organisasi didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman dan keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan yang relevan. Peraturan mengenai kompetensi kerja bidang SPAM yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2018 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), adapun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut yaitu diantaranya: ✓ SKKNI bidang Pengelolaan SPAM Subbidang Produksi, Tansmisi dan Distribusi, Pemeliharaan, dan Manajemen SPAM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 (𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 (𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔)/1000 9-15 Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Subbidang Produksi, Transmisi dan Distribusi, Pemeliharaan, dan Manajemen SPAM; ✓ SKKNI bidang Pengelolaan SPAM Subbidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 457 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Subbidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum; ✓ SKKNI bidang pengelolaan SPAM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 422 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan ✓ SKKNI Jabatan Kerja Manajemen Air Minum (Kepmennaker KEP.139/MEN/VII/2010 tentang Penetapan SKKNI Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum. Penerapan SKKNI pada Penyelengga SPAM di seluruh Provinsi Kepulauan Riau dapat bermanfaat dalam proses rekruitmen/pengisian fungsi jabatan, penilaian unjuk kerja, dan membuat uraian jabatan. 9.4 RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Didalam lampiran 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaan Sistem Penyediaan Air Minum, ditegaskan bahwa Kelembagaan penyelenggara SPAM harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kualifikasi sumber daya manusia Penyelengga SPAM di seluruh Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memenuhi kualifikasi SDM yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan pemenuhan kompetensi tersebut yang dilakukan dengan program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan 9-16 kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk terwujudnya SDM yang kompeten melalui sertifikasi kompetensi. Pendidikan dan latihan bagi SDM Penyelengga SPAM di seluruh Provinsi Kepulauan Riau merupakan hal yang sangat penting untuk menyiapkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengetahui diklat apa yang cocok bagi setiap pegawainya perlu dilakukan analisis kebutuhan (training need analysis). Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Penyelengga SPAM di seluruh Provinsi Kepulauan Riau merupakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang yang meliputi rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM, dan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan baik dengan penyelenggaraan secara mandiri oleh Penyelenggara SPAM maupun melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan laitihan yang sudah ada atau melalui kegiatan kerjasama antar Penyelenggara SPAM. Dibawah ini program pelatihan yang direncanakan untuk meningkatkan kompetensi SDM para penyelengga SPAM di Provinsi Kepulauan Riau yang pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan yaitu diantaranya: Tabel 9. 7 Jenis-jenis Program Pelatihan Teknis Substantif dan Fungsional Penyelenggaraan SPAM A. Program Pelatihan Teknis Nama/Judul Pelatihan Lok Frek pertahun Jam JLH (org) TEKNIS Informasi dan Teknologi (IT) - Autocad I/E 2 12 14 - Scada, Panel Logic Control / PLC (jika perlu) I/E 2 12 14 - Ephanet/Program simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa I/E 2 12 14 - Aplikasi Program Digitasi Peta Jaringan I 2 12 14 - Microsoft Office I/E 1 8 14 Mekanikal/Elektrikal (ME) dan Meter - Pengenalan Istrumen Meter Air I 2 12 14 - Kalibrasi Alat-alat Labor & M / E I/E 2 12 14 - Pelatihan Perpompaan, Genset & Elektrikal I 3 18 14 Produksi dan Jaringan - Manajemen Kehilangan Air / NRW I 3 18 14 - Sistem Jaringan Perpipaan I 2 12 14 - Perawatan Jaringan Perpipaan I 2 12 14 9-17 Nama/Judul Pelatihan Lok Frek pertahun Jam JLH (org) - Proses Pengelolaan Air Bersih I 2 12 14 - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) EHT 1 8 14 Laboratorium - Metode Kerja Pengujian Kimia/Fisika dan mikrobiologi untuk Air Minum I/E 2 12 14 - Validasi metode dan estimasi ketidakpastian pengukuran oleh BSN I//E 2 12 14 - Maintanance dan Troubleshooting AAS I/E 2 12 14 - Pengembangan Metode Analisa Pengujian Cemaran Mikroba I/E 2 12 14 B. Program Pelatihan Non Teknis NAMA/JUDUL PELATIHAN Lok Frek Jam JLH (org) NON TEKNIS Finansial/Keuangan - Penyusunan Laporan Keuangan I/E 3 18 14 - Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja I/E 3 18 14 Manajemen Perusahaan - Manajemen Persediaan I/E 2 12 14 - Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah E 1 8 14 - Manajemen Kearsipan I/E 2 12 14 - Manajemen Air Minum Bersertifikat Kompetensi (Tkt.Madya) E 2 66 14 - Manajemen Air Minum Bersertifikat Kompetensi (Tkt. Utama) E 2 48 14 SDM - Merancang Program Pelatihan E 3 18 14 - Evaluasi Pelatihan E 2 12 14 - Sistem Informasi Kediklatan E 3 18 14 - Manajemen SDM Berbasis Kompetensi E 3 18 14 - Peraturan Kepegawaian dan Tenaga Kerja I/E 2 12 14 - Motivasi Disiplin & Efektifitas Kerja I/E 1 6 14 Pengawasan dan Audit - Dasar-dasar Audit E 3 18 14 - Pengawasan pekerjaan rutin dan reguler I 3 18 14 - Audit Operasional E 3 18 14 - Sosialisasi NSPK Pengelolaan SPAM, I/E 2 12 14 Lain-lain - K-3 I/E 1 8 14 - Seminar, Workshop dan Studi Banding I/E 1 8 42 Selain pelatihan-pelatihan tersebut, bagi para pegawai yang berprestasi dapat diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formalnya, hal ini paling tidak dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.