DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kota Batam ini diatur tentang Standar Harga Satuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembukuan barang dan jasa menurutjenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
10.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
11.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Harga Satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku Daerah.
12.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
13.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
14.Harga Pasar adalah harga barang dan atau jasa yang berlaku di pasaran dan tidak termasuk pajak.
15.Estimasi adalah prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

( 1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Kepu tusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 4

( 1) SHS terdiri dari:

a.SSH;
b.SBU;
c.HSPK; dan
d.ASB.

(2)SHS sebagaimana dimaksud Pertam bahan N ilai.
(3)SHS sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah. pada ayat (1) tidak termasuk komponen Pajak pada ayat (1) di input ke Sistem Informasi

Pasal 5

(1)Apabila karena perkembangan inflasi atau sebab lainnya sehingga terdapat barang atau jasa pada SHS yang melampaui estimasi maka dapat menggunakan harga survei terbaru yang diperoleh dari paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang dan atau jasa sejenis.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan atas barang dan atau jasa dimaksud.
(3)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah kota/ kabupaten tempat barang atau jasa dimaksud akan diadakan/dilaksanakan.
(4)Apabila barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia di wilayah kota/kabupaten tempat akan diadakannya barang dan/ a tau jasa dimaksud maka survei dilaksanakan di kota/kabupaten lain yang terdekat.
(5)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan bukti survei dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
(6)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar · �ecta:Pr � �-n_::g:1$. -n_,�n�c�ttinya,. memerintahkan pengundangan Peraturan Gull8�Wr i�f '1et1gan tlenempa.t8:IU1Ya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ANSARAHMAD DilD1tfangkan di Tamunzntnan; pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU, ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019