DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 37, dan Pasal 41. Menambah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 39A, dan Pasal 40A.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); SALINAN N 2
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin Ringan;
2. b.Hukuman Disiplin Sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin Berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengurangan gaji sebesar sebesar 10% (sepuluh) persen selama 3 (tiga) bulan;
2. b.pengurangan gaji sebesar sebesar 10% (sepuluh) persen selama 6 (enam) bulan;
3. c.pengurangan gaji sebesar sebesar 10% (sepuluh) persen selama 9 (sembilan) bulan;
(4)Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
1. a.pengurangan gaji sebesar sebesar 10% (sepuluh) persen selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.
  1. 2.Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK berupa: 3
1. a.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
  1. 1.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. 6.bersedia ditempatkan sesuai penugasannya di wilayah Daerah; dan
  7. 7.mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif kepada unit kerja berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  2. 2.mengutamakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  3. 3.memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk mengembangkan kompetensinya.
3. c.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
  2. 2.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
  3. 3.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. d.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
  1. 1.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
  2. 2.melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah; 4
  3. 3.bertindak sewenang-wenang terhadap rekan kerja; dan
  4. 4.menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
(2)Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK berupa:
1. a.melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau pemerintah daerah;
2. b.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah dengan tidak:
  1. 1.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. 6.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. c.tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  2. 2.melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  3. 3.menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  4. 4.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
5. e.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
  2. 2.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan 5
  3. 3.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
6. f.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
  1. 1.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
  2. 2.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  3. 3.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  4. 4.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  5. 5.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  6. 6.melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
  7. 7.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.
  8. 3.Ketentuan Pasal 12 huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:

a.melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
1. 1.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. 2.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
3. 3.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. 4.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. 5.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
6. 6.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
7. 7.bersedia ditempatkan sesuai penugasannya di wilayah Daerah. 6
c.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
2. 2.melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; dan
3. 3.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. 2.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
3. 3.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
e.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
1. 1.menyalahgunakan wewenang;
2. 2.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. 3.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. 4.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. 5.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. 6.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
7. 7.melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. 8.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
9. 9.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
10. 10.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon 7 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil; b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
11. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

a.Gubernur;
b.Sekretaris Daerah;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
d.Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
e.Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.
1. 5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungannya.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana di lingkungannya.

7.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, sehingga Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 18A

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

a.ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional ahli muda di lingkungannya; dan
b.sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan pelaksana di lingkungannya.

Pasal 18B

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang menduduki jabatan pelaksana dan bagi Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya; dan

Pasal 18C

Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Keterampilan di lingkungannya.

8.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

PPPK yang melanggar ketentuan:

a.Kewajiban melaporkan perkawinan pertama kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
b.kewajiban memperoleh izin Gubernur dalam hal akan beristri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
c.kewajiban memperoleh izin Gubernur dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1); dan
1. d.kewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
  1. 9.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga Pasal 39A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1)Ketentuan Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2)PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 9 pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

10.Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A sehingga Pasal 40A berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…