( l ) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
(2)Mekanisme pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit dilampiri dengan:
a.nomor rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan;
b.kwitansi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan;
c.surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Daerah/Kepala Desa yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
d.Permohonan pencairan Bantuan Keuangan;
e.Pakta Integritas;
f.Surat Pernyataan Penggunaan Dana; dan
g.Dokumen Pendukung lainnya.
(3)Dokumen 1ainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut didalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Gubernur yang disusun oleh SKPD terkait.
(4)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a.latar belakang:
b.maksud dan tujuan;
c.definisi;
d.penggunaan bantuan keuangan;
e.penerima bantuan keuangan;
f.mekanisme penyaluran;
g.pertanggung jawaban dan pelaporan;
h . pcmbinaan dan pengawasan; dan
1.penutup.
Pasal 1 5 Mekanisme pencairan anggaran bantuan keuangan dari rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Umum Penerima Bantuan Keuangan dilakukan secara langsung scsuai dengan peraturan perundang undangan. BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN Bagian Kesatu Pela po ran - 8 Pasal 1 6 ( 1 ) Kepala Dacrah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi.
(2)Laporan penggunaan Bantuan Kcuangan yang sudah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada PPKD.
(3)Laporan pcnggunaan Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
(4)Laporan sebagaima.na dimaksud pada ayat ( 1 ) disampa.ikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
(5)Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran da.n keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keua.ngan.
Pasal 1 7 ( I ) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objck, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD selaku PPKD.
(2)Laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedua Pertanggung jawaban