DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepri ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 l 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - 2 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 19 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ; 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASl BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kepulauan Riau.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kata di Provinsi Kepulauan Riau.
6.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/ Wali Kota di Provinsi Kepulauan Riau. - 3
7.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama dacrah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan lertentu lainnya. 1 1 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengcluaran anggaran sclama 1 (satu) periode anggaran.
14.Sadan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selajutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kcpulauan Riau.
15.Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. 1 6 . Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya penerima bantuan keuangan. 1 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran.
18.APIP adalah instansi pemerintah daearah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat intern pemerintah.

Pasal 2

( 1 ) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah scbagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Kcuangan yang bersumber dari APBD - 4

(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penganggaran; b . pelaksanaan dan penatausahaan; c . pelaporan dan pertanggungjawaban; dan d . monitoring dan evaluasi.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan meliputi:
1. a.Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
2. b.Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan kepada :
1. a.Pemerintah desa;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

( 1 ) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.

(2)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) dapat diberikan dalam rangka:
1. a.kerja sama daerah;
2. b.pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
3. c.tujuan tertentu lainnya.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/ atau penerima bantuan keuangan.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) dapat diberikan atas dasar pertirnbangan:
1. a.kebijakan pemerintah pusat;
2. b.kebijakan pemerintah daerah sesuai Rencana Rencana Pembangunan;
3. c.mendukung program kegiatan pemerintah Kabupaten/ Kola/ Desa yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. d.pelaksanaan kegiatan pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagai tuan rumah;
5. e.kegiatan yang monumental dari Pemerintah Kabupaten/Kola/ Desa yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
6. f.penanganan akibat konflik sosial di wilayah Pencrima Bantuan Keuangan;dan
7. g.untuk penanganan bencana alarn, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan.
(4)Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kccuali ditcntukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berdasarkan usulan tertulis dari Penerima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah/Kepala Desa calon Peneri.ma Bantuan dan disarnpaikan kepada Gubernur yang di lengkapi dengan dokumen pendukung.
(2)Pada saat Kepala Daerah/ Kepala Desa berhalangan, usulan tertulis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) dapat ditanda tangani oleh Kepala Daerah bagi Daerah Kabupaten/Kota/Daerah Lainnya dan Sekretaris Desa bagi Pemerintahan Desa berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah/ Kepala Desa.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen KAK.
(4)KAK kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.Latar belakang;
2. b.Maksud dan tujuan;
3. c.Lokasi dan jadwal kegiatan;
4. d.lndikator keluaran (output);
5. e.Outcome dan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat; dan
6. f.Rencana kebutuhan anggaran.
(5)Usulan tertulis bantuan keuangan berupa pembangunan fisik dapat dilengkapi dengan detail enginering design atau dokumcn desain teknis bangunan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 9

( 1 ) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada DPA -PPKD Daerah. (2} Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan kepada Penerima Bantuan Keuangan,obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa serta rincian obyck Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa yang bersangkutan Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam hal terdapat SiLPA atas Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/desa yang diakibatkan karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan bclanja tidak mencapai 100% (scralus perseratus) SiLPA tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Vmum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

(2)Dalam hal Bantuan Keuangan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana Bantuan Keuangan yang sudah disalurkan kepada Penerima Bantuan Keuangan wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(3)Pcngembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir Pasal 1 l Pemberi Bantuan keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping kepada penerima bantuan keuangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

( 1 ) Penerima bantuan Keuangan wajib menggunakan Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukannya.

(2)Gubernur menetapkan Penerirna dan besaran alokasi Bantuan Keuangan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan DPA/DPPA SKPD.
(3)Penetapan Penerima dan besaran alokasi belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) meliputi:
1. a.Nama penerirna.
2. b.Bcsaran alokasi anggaran
3. c.Uraian pekerjaan
4. d.Lokasi pekerjaan
(4)Keputusan Gubernur sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh SKPD terkait dan sekaligus menjadi dasar pencairan bantuan keuangan.

Pasal 13

(l) Pelaksanaan bantuan keuangan dapat didukung dcngan perjanjian kerjasama atau sejenis.

(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.Nama penandatangan sebagai wakil Pemerintah Daerah;
2. b.tujuan pemberian bantuan keuangan;
3. c.nilai bantuan keuangan yang diberikan;
4. d.penggunaan pemberian bantuan keuangan; masing-masing - 7
5. e.ketentuan tentang pelaksanaan transfer;
6. f.hak dan kewajiban dari para pihak;
7. g.rencana teknis pelaksanaan;
8. h.rekening kas umum daerah pemerintah daerah penerima;
  1. 1.alamat korespondensi; J . masa berlaku kerjasama; dan
9. k.sanksi.

Pasal 14

( l ) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(2)Mekanisme pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit dilampiri dengan:
1. a.nomor rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan;
2. b.kwitansi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Daerah/Kepala Desa yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
4. d.Permohonan pencairan Bantuan Keuangan;
5. e.Pakta Integritas;
6. f.Surat Pernyataan Penggunaan Dana; dan
7. g.Dokumen Pendukung lainnya.
(3)Dokumen 1ainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut didalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Gubernur yang disusun oleh SKPD terkait.
(4)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang:
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.definisi;
4. d.penggunaan bantuan keuangan;
5. e.penerima bantuan keuangan;
6. f.mekanisme penyaluran;
7. g.pertanggung jawaban dan pelaporan; h . pcmbinaan dan pengawasan; dan
  1. 1.penutup. Pasal 1 5 Mekanisme pencairan anggaran bantuan keuangan dari rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Umum Penerima Bantuan Keuangan dilakukan secara langsung scsuai dengan peraturan perundang undangan.
(2)Laporan penggunaan Bantuan Kcuangan yang sudah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada PPKD.
(3)Laporan pcnggunaan Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
(4)Laporan sebagaima.na dimaksud pada ayat ( 1 ) disampa.ikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
(5)Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran da.n keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keua.ngan. Pasal 1 7 ( I ) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objck, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD selaku PPKD.
(2)Laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…