DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41); 19 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
18.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah dalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
(2)RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
1. a.pedoman bagi OPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Satuan OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018;
2. b.acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018:

a.Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
b.OPD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RK-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

(1)OPD Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
(3)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara RKA–OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Tahun 2018.

Pasal 6

Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2018 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2018 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 29 Mei 2017 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto T. S. ARIF FADILLAH BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 405

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…