DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 - 2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 - 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
8.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

(1)RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026 meliputi kebijakan, startegi, indikator, program dari pembagian Perangkat Daerah yang menjadi pemangku tanggung jawab.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021- 2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(4)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah untuk Tahun 2022- 2026.
(5)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

a.memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya tingkat provinsi;
b.meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
c.meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran Pemerintah Daerah dan juga di tataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Kepulauan Riau yang tangguh dan berdaya saing; dan
d.menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan Kepemudaan dalam periode 2022-2026.

BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 4

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

a.program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepernimpinan , kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
b.kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
c.kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
b.peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
c.peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
d.peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
e.peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
f.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
g.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a.penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
b.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
c.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, Human Immunodeficiency Virus/ Aquired Immunodeficiency Syndrome, pomografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan perdagangan manusia;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
e.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskrirninasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
g.peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h.pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2022-2026.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021- 2024 dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(3)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada
(4)ayat (1), untuk 5 (Hrna) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
(5)RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(6)Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(7)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah di koordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAY ANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 9

(1)Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.tim pengarah; dan
2. b.tim pelaksana.

Pasal 10

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
b.menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
c.menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubemur melalui ketua Tim Pengarah dari ketua Tim Pelaksana.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…