DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kualifikasi Jabatan PNS; dan pengangkatan Jabatan Pelaksana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Resume Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia . . . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RESUME ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan.
5.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah.
7.Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan administrasi yang ditentukan untuk setiap Jabatan agar tugas Jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB II

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 2

(1)Kualifikasi Jabatan PNS sebagai pedoman dalam pengangkatan dan penempatan PNS ke dalam Jabatan.
(2)Kualifikasi Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.tugas jabatan;
3. c.kualifikasi pendidikan; dan
4. d.perkiraan kebutuhan.
(3)Kualifikasi Jabatan PNS dengan daftar nama jenjang program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 3

(1)PNS pada Perangkat Daerah yang tidak diangkat ke dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat ke dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan Jabatan Pelaksana Pemerintah Daerah.
(2)PNS . . .
(2)PNS yang diangkat kedalam Jabatan Pelaksana harus memenuhi Kualifikasi Jabatan Pelaksana.
(3)Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan:
1. a.sifat, jenis dan beban kerja; dan
2. b.memiliki pendidikan formal sesuai persyaratan.
(4)Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 665) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 3 Januari 2022 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ttd ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 3 Januari 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd LAMIDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 821 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H. NIP. 19660328 199703 1 004

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…