DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan, klasifikasi, kedudukan dan tugas; Susunan Organisasi; kepegawaian dan jabatan; kelompok jabatan fungsional; penampungan sementara atau rumah singgah dan pendamping ahli; tata kerja; dan pembiayaan UPTD perlindungan perempuan dan anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang SALINAN Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi/unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan teknis menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk tidak pidana perdagangan orang.
7.Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di lingkungan Dinas.
8.Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yng selanjutnya disebut Satgas PPA adalah petugas penunjang pelaksanaan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas UPTD PPA.
9.Penampungan Sementara atau Rumah Singgah adalah layanan tempat tinggal sementara bagi korban Kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, termasuk dan tidak pidana perdagangan orang.
10.Pendamping Ahli adalah seseorang yang memiliki kompetensi di dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak, yang juga dapat turut serta melakukan pendampingan langsung kepada petugas pendamping perlindungan perempuan dan anak yang melaksanakan Pendampingan Korban terhadap layanan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
11.Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
12.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13.Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15.Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
16.Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17.Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18.Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
19.Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.
20.Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
21.Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
22.Penampungan Sementara atau Rumah Singgah adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
23.Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
24.Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.
25.Pendamping PPA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA.
26.Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
27.Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA.

Pasal 3

UPTD PPA adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

(1)UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD PPA merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan dan Korban TPPO meliputi:
(2)Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:
1. a.Pengaduan Masyarakat;
2. b.Penjangkauan Korban;
3. c.Pengelolaan Kasus;
4. d.Penampungan Sementara;
5. e.Mediasi; dan
6. f.Pendampingan Korban.
(3)Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan PPA.
(2)Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPA;
3. c.mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data;
4. d.mekanisme komunikasi;
5. e.standar operasional prosedur layanan PPA;
6. f.pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya;
7. g.ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPA;
8. h.kebijakan keselamatan anak serta Perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;
9. i.formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan
10. j.penutup.

Pasal 7

(1)Layanan PPA diberikan kepada Penerima Manfaat.
(2)Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan, UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas terkait untuk memastikan Penerima Manfaat dapat mengakses Layanan PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.
(2)Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identifikasi;
2. b.asesmen;
3. c.perencanaan intervensi;
4. d.pelaksanaan intervensi;
5. e.pemantauan dan evaluasi;
6. f.tindak lanjut; dan
7. g.terminasi kasus.

Pasal 9

(1)Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:
1. a.komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA; dan
2. b.komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA.
(2)Komponen proses penyampaian layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada Penerima Manfaat, meliputi:
1. a.persyaratan;
2. b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. c.jangka waktu layanan;
4. d.biaya/tarif;
5. e.produk layanan; dan
6. f.penyampaian keluhan dan saran.
(3)Komponen pengelolaan layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses manajemen operasional layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan berjalan dengan baik, meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. c.kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan;
4. d.jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;
5. e.jaminan pelayanan;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan layanan;
7. g.biaya operasional layanan;
8. h.pengawasan internal; dan
9. i.evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 10

(1)UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.
(2)Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, UPTD PPA kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota harus merujuk ke Dinas.
(3)UPTD PPA melakukan koordinasi melalui Dinas untuk mendapatkan layanan di tingkat pemerintah pusat dalam hal menyangkut:
1. a.penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
2. b.penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1)Struktur Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD PPA;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penanganan Pengaduan Penjangkauan dan Identifikasi;
4. d.Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
(4)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA,
(5)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…