DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 5. Penambahan Pasal 5A

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun SALINAN 2 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 984) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembukuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu. 4
11.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
12.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Harga Satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah.
13.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
14.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15.Harga Pasar adalah harga barang dan atau jasa yang berlaku di pasaran dan tidak termasuk pajak.
16.Estimasi adalah prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Apabila karena perkembangan inflasi atau sebab lainnya sehingga terdapat barang atau jasa pada SHS yang melampaui estimasi maka dapat menggunakan harga survei terbaru yang diperoleh dari paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang dan atau jasa sejenis.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan atas barang dan atau jasa dimaksud.
(3)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di wilayah kota/kabupaten tempat barang atau jasa dimaksud akan diadakan/dilaksanakan.
(4)Apabila barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tersedia di wilayah kota/kabupaten tempat akan diadakannya barang dan/atau jasa dimaksud maka survei dilaksanakan di kota/kabupaten lain yang terdekat. 5
(5)Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tetapi belum tercantum dalam SHS atau barang dan/atau jasa yang melampaui estimasi karena perkembangan inflasi atau sebab lainnya.
(6)Usulan penambahan SHS diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan minimal:
1. a.surat permohonan usulan SHS barang dan/atau jasa;
2. b.data usulan SHS barang dan atau jasa;
3. c.data survei terbaru dari minimal 3 (tiga) penyedia barang dan/atau jasa sejenis; dan
4. d.surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas usulan yang diajukan.
(7)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
(8)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan penambahan atas barang dan/atau jasa dimaksud.

3.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Dalam hal terjadi perbedaan harga antara ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(2)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan belanja mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan mengutamakan harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah. 6 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2025 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1052

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…