DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
5.telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
6.DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
7.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkat muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9.Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
10.Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
11.Pelabuhan Pengumpan Regional adalah adalah Pelabuhan laut yang hierarkinya ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai Pengumpan Regional yang Penyelenggaraannya merupakan kewenangan Gubernur.
12.Pelabuhan Laut Terdekat adalah Pelabuhan umum pengumpan regional yang memiliki jarak geografis paling dekat dengan lokasi Terminal Khusus dibandingkan dengan pelabuhan umum lainnya.
13.Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis yang di bentuk oleh Gubernur yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial maupun yang diusahakan secara komersial.
14.Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan.
15.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
16.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17.Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18.Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muât barang.
19.Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
20.Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
22.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
23.Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi.
24.Sertifikat Pengoperasian Pelabuhan dan/atau Terminal adalah persetujuan untuk mengoperasikan Pelabuhan dan/atau terminal.
25.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
26.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
27.Lokasi Alih Muât Antarkapal (Ship to Ship Transfer) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai Pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muât antar kapal.
28.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29.Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di Pelabuhan, menunggu muatan, alih muât antarkapal, tank cleaning, blending, bunker, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
30.SBNP adalah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
31.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
32.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT

Pasal 2

(1)Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
1. a.pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
2. b.keselamatan dan keamanan pelayaran.
(2)Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
1. a.kepabeanan;
2. b.keimigrasian;
3. c.kekarantinaan; dan/atau
4. d.kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 3

(1)Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan.
(2)Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa Pelabuhan.

Pasal 4

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menyediakan lahan darat Pelabuhan;
2. b.menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan;
3. c.menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
4. d.menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
5. e.menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
6. f.menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
7. g.menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; dan
8. h.menyediakan fasilitas Pelabuhan.
(3)Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp dan Penyediaan fasilitas Pelabuhan dapat juga dilakukan oleh Dinas dan/atau Badan Hukum Indonesia.
(4)Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 6

(1)Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
(2)Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya pada Pelabuhan yang diusahakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.

Pasal 7

(1)Penyediaan lahan di daratan dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Dinas.
(2)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
(3)Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk Pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
(4)Dalam hal penyediaan lahan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan maka hak atas tanah merupakan Hak Pengelolaan Lahan penyelenggara Pelabuhan yang nilainya diperhitungkan dalam perjanjian konsesi.
(5)Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), di atasnya dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha.
(6)Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional Pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 9

(1)Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tidak mengganggu kegiatan di Pelabuhan.
(2)Penyediaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan.
(3)Pemeliharaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 10

(1)Penyediaan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.
(2)Penyediaan kolam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam Pelabuhan.
(3)Pemeliharaan kolam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…