DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Panduan penyusunan RKPD bagi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 3s, Kap 2 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 1 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 3 1 2 ) ; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ; 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1447); 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 3 1 5 . Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2 0 2 1 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2026. GUBERNUR DAERAH TENTANG PROVINSI RENCANA KEPULAUAN KERJA RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 4 4

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

( 1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 1 Desember 2026.

(2)RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
2. b.acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026; dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
b.Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

Pasal 4

( 1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
(3)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Pasal 6

( 1 ) Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2)Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Tim Anggaran 5 Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dan semua aspek yang mempengaruhi pen eta pan RAPBD.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal . 1 5 A g u s t u s 2 O 2 5 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1 0 5 3 ADI PRIHANTARA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…