DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024

Nomor: 34
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237;
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897};
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) - 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2 0 1 7 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Ber basis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 1 ) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 2 2 1 ) ;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909); MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATIJRAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN IEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINS! KEPUIAUAN RIAU. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 632), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan - 3 oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.LSP-PDN di Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
10.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional. 1 1 . Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
12.Tempat Uji Kompetensi selanjutnya disingkat TUK, adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
13.TUK Sewaktu, adalah tempat kerja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau.
14.Skema Sertifikasi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
15.Tenaga Penguji Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau - 4 menilai Kompetensi Pemerintahan. 16.Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

3.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota melalui LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur dan menilai kompetensi pemerintahan Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
(3)Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kompetensi pemerintahan.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1 ) LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di lingkungan BPSDM Provinsi Kepulauan Riau.

(2)LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
(3)LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(I) LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau mempunyai wewenang dan tugas antara lain:

a.membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah daerah;
b.melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
d.merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
e.menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
f.menentukan TUK atau TUK sewaktu lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
g.mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
h.menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu;
1. 1.menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan; j . membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggungjawab LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
k.melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
1. 1.mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP PDN Provinsi Kepulauan Riau;
m.melakukan pembinaan terhadap TUK provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
n.menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
o.mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
p.bekerjasama dengan kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian / pemerintah daerah lainnya / instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
q.melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau;
r.merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
s.memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau, TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar aturan dan kode etik asesor kompetensi pemerintahan; dan
t.mengusulkan revisi st~ndar kompetensi atau pengembangan st~ndar kompetensi baru kepada kepala BPSDM kementerian melalui kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau.

(2)Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:
1. a.menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
2. b.menyediakan tenaga penguji (asesor);
3. c.melaksanakan sertifikasi;
4. d.melaksanakan surveilans (suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan menyebarluaskan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan) pemeliharaan sertifikasi;
5. e.menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK;
6. f.memelihara kinerja asesor dan TUK; dan - 6
7. g.mengembangkan pelayanan sertifikasi.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penanggung jawab LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau dengan semua unit kerja terkait;
3. c.mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP PDN Provinsi Kepulauan Riau; dan
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kepala LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau secara ex-officio dipimpin oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan pada BPSDM Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau melalui Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Kepala LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada ayat (1) sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas berikut:
1. a.melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
3. c.mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
4. d.memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
5. e.menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
6. f.menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
7. g.mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
8. h.mengoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
  1. 1.mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya; j . mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
9. k.mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain; I. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
10. m.mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
11. n.mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
12. o.membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
13. p.memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
14. q.merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi;dan
15. r.membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau kepada Pembina LPS-PDN Provinsi Kepulauan Riau melalui Penanggung jawab LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…