Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan - 3 oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.LSP-PDN di Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
10.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
1 1 . Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
12.Tempat Uji Kompetensi selanjutnya disingkat TUK, adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
13.TUK Sewaktu, adalah tempat kerja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau.
14.Skema Sertifikasi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
15.Tenaga Penguji Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau - 4 menilai Kompetensi Pemerintahan.
16.Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: