DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Pasal 14 dan Pasal 17

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); SALINAN S N1/9 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1007) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan hari dan jam kerja apabila:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.tidak berada di tempat tugas saat jam kerja;
3. c.pulang kerja sebelum waktunya;
4. d.tidak masuk kerja;
5. e.tidak mengikuti apel pagi;
6. f.tidak melakukan presensi;
7. g.melakukan presensi sebanyak 1 (satu) kali; dan
8. h.memanipulasi data kehadiran.
(2)Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tidak dihitung sebagai pelanggaran jam kerja apabila mengganti jam kerja sebanyak 1 (satu) kali jumlah keterlambatan pada hari yang sama.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan sakit selama 1 (satu) hari, dinyatakan tidak melanggar ketentuan hari dan jam kerja apabila menyampaikan surat keterangan dokter.
(4)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan sakit selama lebih dari 1 (satu) hari, dinyatakan tidak melanggar ketentuan hari dan jam kerja apabila mengajukan permohonan cuti sakit sesuai 3 dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan mendapat tugas dari pimpinan berupa perjalanan dinas, menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mengikuti rapat dinyatakan tidak melanggar ketentuan apabila melampirkan Surat Tugas (ST)/Surat Perintah (SP) dan berkas dokumen sah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan menjalankan cuti dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan surat keterangan cuti.
(7)Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, dan melakukan presensi hanya 1 (satu) kali, dan sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g dinyatakan tidak melanggar ketentuan hari dan jam kerja, apabila mengajukan permohonan yang disetujui atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode.
(7a)Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dinyatakan tidak melanggar ketentuan hari dan jam kerja, apabila mengajukan permohonan yang disetujui atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode dengan ketentuan berkas pendukung disampaikan kepada Admin Utama paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran dan jam kerja.
(8)Manipulasi data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan penggunaan aplikasi presensi yang bertentangan dengan ketentuan.
(9)Permohonan atas ketidakhadiran dan berkas pendukung disampaikan kepada Admin Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran dan jam kerja.
(10)Permohonan dan berkas lampiran ketidakhadiran dipindai dalam bentuk softcopy, kemudian disimpan oleh Admin Perangkat Daerah.

2.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Akumulasi ketidakhadiran dan pelanggaran jam kerja yang dilakukan oleh Pegawai berlaku ketentuan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.hukuman disiplin ringan; 4
2. b.hukuman disiplin sedang; dan
3. c.hukuman disiplin berat.
(3)Penjatuhan Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. b.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. c.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
(4)Penjatuhan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) tahun bagi PNS dan pengurangan gaji sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK;
2. b.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS dan pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
3. c.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS dan pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK.
(5)Penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS dan pengurangan gaji sebesar 10 (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK;
2. b.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 24 (dua puluh empat) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 5 pelaksana bagi PNS;
3. c.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
4. d.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat atas permintaan sendiri bagi PPPK. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 21 Agustus 2025 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 21 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1054

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…