DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan ketentuan Pasal 27

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . .Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945);
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. Pasall Ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1 0 2 1 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

( 1 ) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat ringan berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan gubernur mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
b.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
c.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

(2)Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Gubemur mengenai Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
1. a.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 4 (empat) bulan;
2. b.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) 3 selama 5 (lima) bulan;
3. c.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
(3)Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Gubemur mengenai Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa:
1. a.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR ./S

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . .Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945);
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. Pasall Ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1 0 2 1 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

a.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
b.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
c.pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

(2)Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Gubemur mengenai Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
1. a.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 4 (empat) bulan;
2. b.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) 3 selama 5 (lima) bulan;
3. c.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
(3)Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Gubemur mengenai Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa:
1. a.pengurangan TPP sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR ./S