DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor SALINAN N 2 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1021) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)TPP dapat diberikan kepada Pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah apabila:
1. a.telah diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan
2. b.tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tambahan penghasilan ASN yang dipersamakan dari instansi asal.
(2)Pelaksana tugas atau pelaksana harian yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(3)Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
2. b.Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP pegawai tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai pada jabatan yang dirangkapnya;
3. c.Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
4. d.Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP Pegawai pada jabatan Pegawai yang tertinggi;
5. e.TPP Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat; dan/atau
6. f.Pejabat yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) adalah pegawai yang merangkap jabatan karena pejabat definitif ditunjuk sebagai penjabat Kepala Daerah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

2.Ketentuan huruf c angka (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 35

(1)Pegawai pindah masuk dari instansi pemerintahan lain diberikan TPP apabila:
1. a.gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
2. b.telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
3. c.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan atau pegawai yang diangkat/dilantik menjadi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan pegawai yang ditempatkan oleh pemerintah pusat atau pelimpahan kewenangan.
(2)Pegawai pindah masuk yang telah mengikuti akuisisi talenta pada tahun 2024 dapat menerima TPP setelah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2025 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1056

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…