DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2024

Nomor: 38
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2016-2025. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 833) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku dari tahun 2024 sampai dengan 2025.
(2)RUPM Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Asas dan Tujuan;
3. c.Visi dan Misi;
4. d.Arah Kebijakan Penanaman Modal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 2) Persebaran Penanaman Modal; 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; 4) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (Green Invesment); 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 6) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan 7) Promosi Penanaman Modal.
5. e.Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari: 1) Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat menghasilkan; 2) Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; 3) Fase pengembangan industri skala besar; dan 4) Fase Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
6. f.Pelaksanaan; dan
7. g.Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat menghasilkan.
(3)Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 September 2024 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 September 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 998 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperkuat tujuan pemerintah untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut. Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri 186 pasal dan merangkum 77 Undang-Undang ini terbagi menjadi menjadi 11 klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Di level operasional, pemerintah telah menetapkan banyak Peraturan Pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang investasi. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. PP ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Secara kelembagaan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan sejumlah sektor usaha di daerah. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM RI. Melalui sistem OSS ini, maka seluruh perizinan akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dengan latar belakang demikian, dokumen RUPM menjadi hal yang sangat penting sebagai panduan pemerintah daerah dalam merealisasikan investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). RUPMP merupakan RUPM tingkat daerah provinsi yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Peta Panduan (roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni (1) Fase I – Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (quick wins and low hanging fruits), (2) Fase II – Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III – Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV – Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Arah dan kebijakan ini mengacu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Kemudian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Atas dasar hal tersebut, Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menyusun dan melakukan penyempurnaan RUPM. Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau 2020-2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan pencapaian visi Provinsi Kepulauan Riau seperti yang tercantum dalam RPJPD tersebut, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, maka perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. RUPM Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kepulauan Riau diperlukan agar investasi di Kepulauan Riau dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi di Kepulauan Riau, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejaheraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat dicapai. 1.2. Dasar Hukum Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dan pedoman di dalam penyusunan Naskah Akademik terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 147);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 133);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 134);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
26.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015- 2019;
27.Peraturan Presiden No 87 Tahun 2011 tentang RTRW Batam Bintan Karimun;
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
30.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
31.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 49);
33.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
34.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
35.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
36.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
37.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
38.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
39.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 914). 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik terhadap RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025 ini memiliki maksud sebagai berikut:
1.Mendapatkan gambaran tentang sektor potensial yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya akan didorong menjadi prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang.
2.Mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/permasalahan.
3.Menganalisis kondisi dan isu strategis serta peluang kontribusi manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bidang penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau Sementara itu, tujuan penyusunan pedoman penyusunan RUPMP Kepulauan Riau adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. 1.4. Sasaran Sasaran RUPM adalah menyediakan pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan investasi di Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa khususnya.
2.Berbasis pada potensi unggulan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian daerah yang lebih merata dan seimbang antar daerah.
3.Didukung oleh perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong perekonomian semakin efisien.
4.Berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
5.Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh.
6.Berlandaskan pada keunggulan kompetitif sektor ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas.
7.Berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah.
8.Semakin meningkatnya kualitas pelayanan.
9.Semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan disertai instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
10.Semakin optimalnya pemanfaatan asset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah. 1.5. Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran Ruang lingkup Naskah Akademik RUPMP Kepulauan Riau ini secara umum dan pada prinsipnya meliputi:
1.Prioritas pengembangan potensi Provinsi Kepulauan Riau
2.Arah kebijakan penanaman modal di Kepulauan Riau
3.Peta paduan (roadmap) implentasi RUPM Kepulauan Riau; dan
4.Perumusan konsep naskah akademik Adapun yang menjadi masukan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, Data potensi dan realitas daerah yang berkaitan dengan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau serta kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal baik pada level nasional maupun daerah. Sedangkan output atau keluaran dari kajian ini adalah dokumen penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubenur Kepulauan Riau dan Lampirannya sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor16 Tahun 2012 tentang RUPM dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota beserta lampirannya. 1.6. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Dasar Hukum 1.1.2 Maksud dan Tujuan 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran 1.2 Sistematika Penulisan BAB II. POTENSI DAN SEKTOR UNGGULAN 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau 2.1.1 Potensi Umum Penanaman Modal (Investasi) 2.1.2 Bidang Perindustrian 2.1.3 Bidang Perdagangan 2.1.4 Bidang Pariwisata 2.1.5 Bidang Perikanan 2.1.6 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2.1.7. Bidang Pertanian 2.2 Perkembangan Lingkungan Strategis 2.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional dan Regional 2.2.2 Perkembangan Lingkungan Strategis Global BAB III. KELEMBAGAAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.2. Misi Penanaman Modal 3.3. Strategi dan Kebijakan 3.4. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau BAB IV. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG BAB V. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 5.1 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman 5.2 Sintesis hasil analisis BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB VII. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU BAB VIII. PENUTUP Penanaman modal asing di Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan sebagai bentuk hasil dari minat investor terhadap perkembangan Kepulauan Riau ke depannya. Investor menanamkan modalnya di Kepulauan Riau dengan harapan dan ekspektasi bahwa potensi perkembangan Kepulauan Riau ke depan akan lebih baik. Penanaman Modal Asing (PMA) di Kepulauan Riau merupakan bentuk minat dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan Kepulauan Riau di masa depan. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Kepulauan Riau diwujudkan dengan berinvestasi pada sektor–sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran kegiatan ekonomi keseluruhan. Di masa Pandemi COVID 19 kondisi ekonomi Kepulauan Riau cukup fluktuatif dimana diketahui beberapa kali terdapat perlambatan ekonomi akibat kasus pandemi COVID 19 itu sendiri maupun karena krisis ekonomi global dan peristiwa lain terkait sosial, politik dan budaya. Investasi PMA di Kepulauan Riau merupakan katalis yang kuat dalam pembentukan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat merupakan kebutuhan bagi sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat kemiskinan yang kemudian menciptakan pendapatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan produktifitas pemerintahan. Tabel 2. 1. Realisasi Investasi PMA Tahun 2023 No Kabupaten/ Kota Jumlah Perusahaan Nilai Realisasi Investasi (Dalam US$.Ribu) Nilai Realisasi Investasi (Rp.) 1 Bintan 375 $ 137.811.300,00 Rp 2.039.607.240.000,00 2 Karimun 91 $ 14.536.300,00 Rp 215.137.240.000,00 3 Kepulauan Anambas 20 $ 11.459.000,00 Rp 169.593.200.000,00 4 Lingga 10 $ 882.400,00 Rp 13.059.520.000,00 5 Natuna 16 $ 775.800,00 Rp 11.481.840.000,00 6 Batam 2.697 $ 595.909.300,00 Rp 8.819.457.640.000,00 7 Tanjung Pinang 22 $ 2.696.800,00 Rp 39.912.640.000,00 Total Nilai Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau 3.231 $ 764.070.900,00 Rp11.308.249.320.000,00 Sumber : Pusat Data dan Informasi BKPM RI tahun 2023, Kurs APBN 1 US$ = 14.800 Realisasi Investasi PMA di Kepulauan Riau sampai tahun 2023 adalah 3.231 perusahaan dengan nilai investasi $ 764 juta atau Rp 11,3 T, yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Realisasi PMA tertinggi adalah Kota Batam dengan nilai $ 595.909.300 atau senilai Rp 8.819.457.640.000. Sementara Kabupaten Bintan berada di bawah Kota Batam dengan nilai investasi PMA adalah $ 137.811.300.000 atau senilai Rp 2.039.607.000 dengan jumlah perusahaan yang berinvestasi sebanyak 2.697 dikuti oleh Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, dan Lingga. Target realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau sebesar 23 Triliyun dan target nasional realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 26,46 Triliyun dengan capaian realisasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 20,16 Triliyun rupiah atau 98,53% dari target nasional. Tabel 2. 2. Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Jumlah Proyek Nilai Realisasi Investasi 1 Bintan 239 Rp 995.566.700.000,00 2 Karimun 328 Rp 336.342.300.000,00 3 Kepulauan Anambas 40 Rp 16.496.600.000,00 4 Lingga 305 Rp 37.057.900.000,00 5 Natuna 121 Rp 105.615.300.000,00 6 Batam 3.613 Rp 6.801.522.400.000,00 7 Tanjungpinang 726 Rp 564.022.000.000,00 Total Nilai Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau 5.372 Rp 8.856.623.200.000,00 Sumber: Pusat Data dan Informasi BKPM RI Tahun 2024 Untuk realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 8,8 T dengan 5.371 perusahaan. Minat investor dalam negeri terhadap Provinsi Kepulauan Riau masih di dominasi di wilayah Kota Batam dengan nilai realisasi 6,8 T dengan jumlah perusahaan investor 3.613 atau 67,2% dari jumlah perusahaan investor di Kepulauan Riau. Kemudian diikuti oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, Natuna dan Kepulauan Anambas. Minat investasi secara teoritis disebabkan oleh faktor investor dan faktor wilayah/lokasi investasi tersebut. Target Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau sebesar 13,5 Triliyun dan Target nasional realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 26,46 Triliyun. 2.1.2. Bidang Perindustrian Perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau merupakan penggerak ekonomi utama. Hal tersebut bisa dilihat dari sumbangan sektor perindustrian terhadap PDRB, yang selama 5 (lima) tahun terakhir selalu menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tabel 2. 3. Jumlah Industri Besar dan Sedang (IBS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Jumlah Industri 1 Kota Batam 604 2 Bintan 59 3 Kota Tanjungpinang 18 4 Karimun 17 5 Lingga 7 6 Natuna 2 7 Kepulauan Anambas 1 Total 708 Sumber : www.bps.go.id, Tahun 2024 Jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah 708 Industri. 85,3% adalah berada di Kota Batam dan selebihnya menyebar di Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tabel 2. 4. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan y-on-y Triwulan IV-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (%) No. Lapangan Usaha Triwulan IV 2023 terhadap Triwulan III 2023** (q-to-q) Triwulan IV 2023 terhadap Triwulan IV 2022** (y-on-y) Sumber Pertumb uhan (q-to-q) Sumber Pertumbu han (y- on-y)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17,14 6,90 0,46 0,20 B Pertambangan dan Penggalian -7,52 2,61 -0,87 0,27 C Industri Pengolahan 9,64 1,83 3,86 0,77 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,95 2,67 0,01 0,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang -0,10 10,42 0,00 0,01 F Konstruksi 12,05 11,07 2,41 2,18 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -2,52 6,08 -0,21 0,46 H Transportasi dan Pergudangan -1,55 -0,22 -0,03 0,00 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,68 -4,58 0,18 -0,11 J Informasi dan Komunikasi -3,76 0,43 -0,15 0,02 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,12 9,10 0,09 0,24 L Real Estate 3,20 0,12 0,04 0,00 M N Jasa Perusahaan 5,55 0,79 0,00 0,00 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 36,67 12,20 0,67 0,27 P Jasa Pendidikan 3,92 0,15 0,04 0,00 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 36,69 7,06 0,29 0,07 RS TU Jasa Lainnya 2,87 21,09 0,01 0,05 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 6,80 4,45 6,80 4,45 Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 Ket : *Angka Sementara**Angka Sangat Sementara Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 4,45 persen. Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi ekonomi terutama disebabkan oleh kategori : penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan andil kontraksi sebesar -0,11 persen. Sementara untuk komponen lainnya, masih di angka positif. Jika dilihat secara q-to-q, maka sektor pertambangan dan penggalian, mengalami penurunan atau kontraksi cukup signifikan sebesar -7,52 % jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Sesuai dengan data tersebut diatas, dilihat pula untuk sumber pertumbuhan (q-to-q); sektor pertambangan dan penggalian ekuivalen untuk kontraksi paling besar -0,87. Selanjutnya, kontraksi juga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Informasi dan Komunikasi masing-masing sebesar -0,21 dan -0,15. Pada sumber pertumbuhan y-on-y, penyediaan akomodasi dab makan minum menjadi penyumbang kontraksi terbesar dengan -0,11, dan komponen sektor lainnya, masih rata-rata dan cukup stabil. Tabel 2. 5. PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2022, Triwulan III-2023, dan Triwulan IV-2024 (milyar rupiah) Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan Triwulan IV 2022** Triwulan III 2023** Triwulan IV 2023** Triwulan IV 2022** Triwulan III 2023** Triwulan IV 2023**
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.476,49 2.293,76 2.666,89 1.439,81 1.313,94 1.539,10 B Pertambangan dan Penggalian 8.546,41 9.555,39 8.950,04 5.138,69 5.701,64 5.272,79 C Industri Pengolahan 34.324,18 32.376,77 35.388,33 21.283,19 19.766,51 21.672,37 D Pengadaan Listrik dan Gas 884,29 893,83 902,63 513,31 522,08 527,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 76,83 85,17 85,67 59,52 65,79 65,72 F Konstruksi 17.190,05 17.101,21 19.278,26 9.950,77 9.863,89 11.052,16 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.912,16 7.649,23 7.504,34 3.812,82 4.149,07 4.044,63 H Transportasi dan Pergudangan 1.751,44 1.684,92 1.714,67 979,71 992,91 977,56 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.620,55 1.438,17 1.570,15 1.165,60 1.023,37 1.112,22 J Informasi dan Komunikasi 2.269,27 2.384,78 2.300,80 1.887,11 1.969,21 1.895,24 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.106,45 2.241,88 2.324,52 1.312,39 1.388,47 1.431,81 L Real Estate 903,43 889,59 920,26 622,55 603,95 623,28 MN Jasa Perusahaan 2,60 2,54 2,69 1,86 1,78 1,88 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.951,10 1.631,08 2.236,99 1.105,20 907,29 1.240,00 P Jasa Pendidikan 1.106,27 1.061,63 1.099,17 585,87 564,60 586,75 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 709,58 564,44 771,40 500,00 391,62 535,31 RST U Jasa Lainnya 202,54 243,27 250,88 116,98 137,69 141,64 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 83.033,66 82.097,63 87.967,66 50.475,37 49.363,82 52.719,49 Sumber : BPS Porvinsi Kepri, 2024 Ket : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.87.967,66 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp.52.719,49 triliun. Namun jika dilihat dari kontribusi industri dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2023 dapat tergambar pada grafik 2.1, bahwa perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau di dominasi oleh industri pengolahan. Grafik 2. 1. Industri di Provinsi Kepulauan Riau Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan BI Prov. Kepri Tahun 2023 Adapun 3 (tiga) jenis komponen pendukung industri yang cukup besar menyumbang dan berpengaruh di Propinsi Kepulauan Riau, meliputi : industri pengolahan sebesar 40,23%, konstruksi sebesar 21,92%, dan pertambangan dan penggalian 10,17%. Selanjutnya diikuti sektor pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor lainnya, rata-rata dibawah 10%. Besarnya industri di Kepulauan Riau diikuti dengan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. 2.1.3. Bidang Perdagangan Sektor perdagangan yang didominasi oleh perdagangan luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan penting setelah sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja sektor perdagangan didukung oleh 2 (dua) sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Dari sektor perdagangan luar negeri dapat dilihat bahwa terdapat berbagai produk asal Provinsi Kepulauan Riau yang dapat diterima dengan baik oleh pasar internasional, dengan jenis produk sejumlah 21 jenis. Sedangkan untuk perdagangan dalam negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berkembang cukup baik. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup pesat mampu mendukung perkembangan perdagangan. Ketersediaan pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi menjadi salah satu upaya peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri. Tabel 2.6 Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023 No Negara Nilai (US$) Volume (Ton)
(1)(2) (3) (4) 1 Singapura 6.976.001.526,85 12.845.371,27 2 Amerika Serikat 3.524.380.417,48 290.231,03 3 Tiongkok 1.003.912.697,93 4.081.510,28 4 Malaysia 626.657.309,43 733.746,93 5 Jepang 557.558.071,60 277.611,74 6 Qatar 531.204.097,47 93.738,02 7 Australia 527.483.215,66 375.634,83 8 India 486.283.779,39 580.599,47 9 Thailand 328.463.980,73 410.602,53 10 Bangladesh 318.592.202,04 603.177,02 11 Lainnya/Other 4.057.767.768,28 1.881.722,07 Total 18.938.305.066,86 22.173.945,18 Sumber : Prov. Kepri Dalam Angka 2024, BPS Prov. Kepri Negara tujuan terbesar masih di dominasi ke negara singapura yaitu dengan nilai ekspor sebesar 6,97 miliar dolar AS. Kemudian diikuti ke negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan malaysia. Singapura masih merupakan tujuan utama ekspor Provinsi Kepukauan Riau yaitu pada tahun 2023, mencapai 57,94 persen, artinya merupakan pangsa pasar yang utama bagi Provinsi Kepulauan Riau. Posisi geografis wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tersebut, menjadi faktor pendukung positif untuk kemajuan perdagangan luar negeri. Biaya transportasi dan jarak tempuh yang cukup dekat, menjadi hal yang cukup dipertimbangan. Selain itu, peluang kebutuhan pasokan bahan baku dari Indonesia ke Singapura juga cukup besar. Tabel 2.7. Ekspor Menurut Pelabuhan Muat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat Berat (Ton) Nilai (US$)
(1)(2) (3) Batu Ampar 1.708.230,98 9.636.509.633,26 Sekupang 217.240,23 2.597.192.264,74 Tanjung Balai Karimun 10.700.437,50 2.384.982.809,37 Kabil/Panau 3.165.839,63 1.386.258.340,25 Tarempa 2.435.673,40 1.366.423.995,50 Belakang Padang 1.486.169,33 820.212.414,30 Lobam 8.068,92 218.532.015,26 Tanjung Batu 371.928,00 94.125.595,24 Udang Natuna 148.887,34 90.631.906,02 Pulau Sambu 36.525,00 86.897.714,47 Lainnya/Other 1.894.944,86 256.538.378,46 Jumlah 22.173.945,18 18.938.305.066,86 Sumber : Prov.Kepri Dalam Angka 2024, BPS Prov. Kepri Pelabuhan Batu Ampar masih menjadi pelabuhan muat utama ekspor barang di Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2020 mencapai 9,5 miliar dolar AS atau 79,6 persen dari semua keseluruan pelabuhan muat di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun secara tonase, lebih besar pada Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Balai Karimun, namun secara nilai keekonomian Batu Ampar, Kota Batam, tetap menjadi primadona. 2.1.4. Bidang Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai pesona keindahan alam dan budaya tradisi yang menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga. Dengan luas wilayah yang di dominasi oleh lautan, menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas, keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga, dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari di Provinsi Kepulauan Riau perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisata semakin meningkat. Data fluktuasi jumlah wisma ke Provisinsi Kepulauan Riau, selama 3 (tiga) tahun, yakni 2021 sd 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.8. Jumlah Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021 – 2023 Bulan TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 Pintu Masuk Wisman Pintu Masuk Wisman Pintu Masuk Wisman Kepri Karimun Bintan Batam Tpi Kepri Karimun Bintan Batam Tpi Kepri Karimun Bintan Batam Tpi Januari 261 - - 261 - 328 - 88 240 - 120.052 5.814 14.957 94.308 4.973 Februari 173 15 - 158 - 364 - 31 329 4 93.354 5.795 11.265 73.621 2.663 Maret 428 - 81 347 - 1.363 - 367 995 1 125.517 4.835 19.018 97.617 4.043 April 248 - 34 214 - 11.807 - 2.998 8.149 660 118.817 5.801 18.547 89.140 5.324 Mei 265 - 20 245 - 23.842 659 5.281 16.761 1.141 98.359 2.590 15.001 77.348 3.391 Juni 271 - 20 251 - 57.469 2.519 12.509 39.671 2.766 171.453 4.734 26.345 134.280 6.086 Juli 161 - - 161 - 80.215 4.122 16.988 57.139 1.965 121.100 4.391 17.619 95.063 4.010 Agustus 165 - - 165 - 79.470 3.139 13.277 60.249 2.801 122.911 4.173 19.237 95.242 4.222 September 144 - - 144 - 104.652 4.188 18.218 78.498 3.716 132.000 4.345 20.542 102.200 4.827 Oktober 158 - - 158 - 106.160 4.085 19.932 78.220 3.912 106.412 4.298 16.838 80.188 5.065 November 285 - 51 234 - 103.940 3.588 16.473 80.667 3.117 131.210 4.683 16.544 104.071 5.912 Desember 544 - 77 313 154 188.544 6.684 31.367 145.018 5.475 189.714 6.634 26.205 149.853 7.022 Tahun 3.103 15 283 2.651 154 758.154 28.984 137.529 565.936 25.558 1.530.899 58.093 222.118 1.192.931 57.538 Sumber : Prov. Kepri Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Kepulauan Riau Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2021 adalah 3.103 kunjungan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 758.154 kunjungan. Terjadi loncakan signifikan kunjungan dari Tahun 2021 ke 2022. Demikian pula halnya pada kunjungan Tahun 2023 yakni 1.530.899 kunjungan, kontraksi 2x lipat atau tepatnya 101,92% dari Tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa kunjungan wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau, didominasi melalui Kota Batam sebesar 1.192.931, disusul oleh Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau menurut Kebangsaan Tahun 2023, terdiri dari :

1.Singapura : 115.842 (61,06%)
2.Malaysia : 29.618 (15,61%)
3.India : 6.805 (3,59%)
4.Tiongkok : 6,495 (3,42%)
5.Philipina : 3.375 (1,78%)
6.Lainnya : 27.579 (14,54%) Kunjungan wisman ke Propinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember 2023, tercatat sebanyak 189.714 kunjungan atau mengalami kenaikan 44,59%, disbanding kunjungan wisman selama bulan November 2023 yang mencapai 131.210 kunjungan. Jika dibanding dengan Desember 2022, jumlah kunjungan wisman ke Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,62%. 2.1.5. Bidang Perikanan Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ditetapkan bahwa pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:
1.Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
2.Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. Aktivitas perikanan tangkap secara umum untuk tiap komoditas tersebut terbagi dalam beberapa kriteria yaitu optimalisasi pemanfaatan untuk mencapai produksi optimal, pengembangan dengan hati-hati terhadap stok yang ada, dan moratorium. Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga masih berpotensi dikembangkan (dioptimalkan) dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum tingkat pemanfaatan pada Kabupaten/Kota yang masih berpotensi masih dibawah 30%, artinya masih dua per tiga bagian stok yang masih bisa dioptimalkan. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, kelompok ikan karang, krustase dan moluska harus dioptimalkan secara hati-hati karena pemanfaatannya telah mendekati potensinya. Untuk kelompok ikan pelagis besar hanya mungkin dikembangkan di Perairan Kabupaten Natuna, karena pemanfaatan baru mencapai 47,9%. 2.1.6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2019 daya terpasang yang tersedia ada sebesar 887.408 KW. Produksi listriknya sendiri sebesar 3.530.198.463 KWh dengan listrik terjual sebanyak 3.335.579.325 KWh. Kapasitas listrik terpasang adalah total kapasitas. Saat ini PLN telah menyelesaikan penambahan infrastruktur kelistrikan di 10 (sepuluh) pulau terdepan dan terluar, antara lain : Pulau Subi, Pulau Laut, Pulau Sabang Mawang, Pulau Tanjung Kumbik, Pulau Sededap, Pulau Panjang, Pulau Kerdau, Pulau Batu Berian, Pulau Seluan dan Pulau Selaut serta 32 Desa. Infrastruktur kelistrikan yang handal akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2021, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Manajemen Unit Induk Wilayah Riau Kepulauan Riau sudah menyelesaikan pembangunan jaringan listrik pada 9 (Sembilan) Desa dan 2 (dua) Dusun di Kepulauan Riau. Di Kabupaten Karimun yaitu Desa Semembang, Desa Degong, Desa Selat Mie, Desa Sanglar dan Desa Ngal. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Desa Sunggak, Desa Air Putih dan Desa Lingai. Pada Kabupaten Lingga Busun Panjang serta Dusun Binjai dan Dusun II Harapan Jaya di Kabupaten Natuna, sehingga Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 98,56%. Selain persoalan kelistrikan, tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang penyediaan air bersih adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan jaminan ketersediaan sumber air yang layak konsumsi dan aman dari pencemaran. Pelayanan perpipaan di perkotaan dengan menjaga sumber daya air dan meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan menjadi tantangan utama. Cakupan pelayanan air bersih di perkotaan baru mencapai 50%, tantangannya adalah memenuhi persentase pelayanan mencapai 100%, dengan kualitas air dan pelayanan yang lebih baik. Penyaluran air bersih tersebut didistribusikan ke pelanggan yaitu tempat tinggal, hotel/wisata, tempat ibadah, sarana umum, pertokoan, perusahaan dan lain-lain. Secara umum penggunaan air bersih rata-rata di Kepulauan Riau 105 liter/detik dengan tingkat pelayanan 48,5%, yang mencakup Batam dan Tanjungpinang serta sebagian Bintan dan Lingga, di masa yang akan datang harus terus ditingkatkan baik jangkauan pelayanan maupun kualitas jaringan dan sarana prasarana. Tabel 2.9. Jumlah Pelanggan Air Bersih di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Kabupaten/Kota Pelanggan Air Disalurkan Nilai
1.Karimun 9.424 17.277.147 10.912,09
2.Bintan 5.454 1.001.679 5.944
3.Natuna 6.487 1.509.529 5.058,13
4.Lingga … 2.056.753 4.149
5.Kepulauan Anambas - - -
6.Batam 311.361 93.191.705 …
7.Tanjungpinang 25.198 3.720.510 23.824,91 Kepulauan Riau 357.9241 23.508.865 49.8882 Sumber : Prov. Kepri Dalam Angka 2024, BPS Prov Kepri 2.1.7. Bidang Pertanian Hampir seluruh wilayah daratan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Luas lahan yang belum dikelola secara maksimal di Provinsi Kepulauan Riau untuk dijadikan lahan pertanian tergambar pada Tabel berikut ini : Tabel 2.10. Luas Lahan yang Belum dikelola di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Kabupaten/Kota Tegal/Kebun Ladang/Huma Lahan tidak diusahakan
1.Karimun 10.646,0 1.020,0 8.548,0
2.Bintan 7.153,0 3.312,0 5.601,0
3.Natuna 7.553,0 18.775,1 28.782,4
4.Lingga 5.780,0 6.657,0 30.353,2
5.Kepulauan Anambas 2.036,0 29.464,9 2.718,0
6.Batam 7.313,0 17,0 -
7.Tanjung Pinang 1.014,0 430,5 3.590,0 Kepulauan Riau 41.495,0 59.676,5 79.592,6 Sumber : Prov.Kepri Dalam Angka 2024, BPS Prov. Kepri Di dalam RPJMB Provinsi kepulauan Riau Tahun 2024-2026 ditetapkan bahwa Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.
1.Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana). Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi ketinggian < 1000 m dpl dan kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
2.Kawasan Peternakan Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah perbatasan (hinterland). Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
3.Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut : 1) Ketinggian < 2.000 m dpl; 2) Kelerengan 40%; 3) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm 2.2. Perkembangan Lingkungan Strategis 2.1.1. Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional dan Regional Sebagai hasil reformasi, pada tingkat nasional dan regional telah berkembang sejumlah paradigma dan kebijakan baru pembangunan yang juga mesti diperhatikan dalam pengembangan Kepulauan Riau ke depan, yaitu :
1.Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan negara yang lebih demokratis, transparan, bersih, memberikan perlindungan terhadap HAM dan penegakan supremasi hukum.
2.Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah
3.Adanya kebijakan nasional untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM).
4.Meningkatnya kontrol sosial dan partisipasi masyarakat, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
5.Adanya kebijakan nasional untuk mengembangkan potensi SDA kelautan, yang sangat bersesuaian dengan kondisi wilayah Kepulauan Riau yang memiliki lautan luas.
6.Keinginan pemerintah pusat mengubah status FTZ Batam menjadi KEK sejak tahun 2016. Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024-2026 di tetapkan bahwa Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun. Penyajian permasalahan pokok pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu:
1.Ekonomi.
2.Kemaritiman dan lingkungan hidup.
3.Sosial.
4.Pembangunan sumber daya manusia.
5.Tata kelola pemerintahan.
6.Kebudayaan, dan
7.Infrastruktur. 2.1.2. Perkembangan Lingkungan Strategis Global Fenomena globalisasi yang terjadi sejak akhir dasawarsa ‘80 perlu dicermati dalam upaya pengembangan wilayah Kepulauan Riau ke depan, antara lain sebagai berikut :
1.Telah terjadi arus globalisasi di bidang-bidang investasi, perdagangan, komunikasi, dan sistem informasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah negara maupun daerah.
2.Pandemi Covid 19 yang baru berakhir pada tahun 2021, menjadi tantangan utama dan cukup berat untuk pengembangan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.
3.Dalam rangka globalisasi telah dicapai kesepakatan antar negara untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi dan pasar bebas.
4.Berkembangnya wilayah-wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) di berbagai belahan dunia, termasuk di ASEAN yang akan menumbuhkan iklim persaingan antar wilayah. Wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian dari NKRI telah terlibat dalam KESR IMS-GT dan IMT-GT.
5.Pelaksanaan MEA di lingkungan ASEAN pada tahun 2015 dan pelaksanaan pasar bebas di lingkungan APEC pada tahun 2020 untuk negara berkembang. Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 juga di tetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1.Potensi Maritim Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter.
2.Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG’s/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah.
3.Sumber Daya Manusia Pencapaian pelaksanaan SPM di bidang pendidikan belum seluruhnya maksimal. Capaian SPM pada tahun 2020 di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 96,01% dari target 100% dan Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 82,48% dari target 100%. Hal ini memerlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian amanah tersebut. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diharapkan dapat menjadi jembatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri. Pada tahun 2020, persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi adalah sebesar 58,50% dan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha sebesar 60,10%. Meskipun kedua indikator tersebut meningkat dari tahun ke tahun, diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian yang lebih baik.
4.Kemiskinan Di samping memberikan dampak positif terhadap perekonomian, geliat investasi di Provinsi Kepulauan Riau juga secara tidak langsung memberikan dampak pada indikator-indikator lainnya. Seperti pada tingkat kemiskinan yang diketahui pada tahun 2023 berada di angka 5,69%, turun 0,55% jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut menjadi sinyalemen kebangkitan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat pada periode 2020-2022 angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat sebagai dampak dari pandemi Covid-19, masih cukup kuat mempengaruhi. Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index).
5.Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas di sektor kesehatan. Peningkatan kualitas di sektor kesehatan juga menjadi modal penting untuk menjamin daya saing masyarakat di tengah laju investasi yang tengah meningkat pesat saat ini di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga ke depannya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menjadi penonton dan bisa ikut berkontribusi serta merasakan kebermanfaatan dari investasi yang ada di tanah kelahirannya sendiri. Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki sejumlah langkah strategis, baik itu di sektor kesehatan. Langkah strategis dimaksud tidak terlepas pula dari dukungan tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tak kalah pentingnya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan terus di gesa dan terus mendapat perhatian, khususnya pada wilayah yang berada dikawasan perbatasan, jauh dari rentang kendali pemerintahan. Pada akhirnya, tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang memadai, baik dari segi jumlah, jenis dan mutunya. Pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu serta pembinaan dan pengawasan mutu adalah merupakan suatu rangkaian yang bertujuan untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan secara umum.
6.Disparitas antar wilayah Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakah salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain meningkatnya PDRB, menurunnya koefisien gini dan menurunnya tingkat kemiskinan. Pada sisi PDRB, Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen atau 120.945,74 milyar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen atau 161.364,18 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen atau 3.043,43 milyar rupiah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen atau 4.292,43 milyar rupiah.
7.Infrastruktur Wilayah Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Secara umum, kawasan kumuh merupakan implikasi dari pembangunan. Penanganan kawasan kumuh setidaknya meliputi aspek air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum yang berupa pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota, Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai nilai 92,68% dari target SPM sebesar 100%. Pada sisi air baku, persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk telah meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 73,64%. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi. Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi, penduduk, urbanisasi, pencemaran air. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan air Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Kabupaten/Kota yang cepat tumbuh dengan angka urbanisasi yang cukup tinggi, seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, serta Kabupaten Karimun memerlukan strategi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya baik domestik (rumah tangga), perkotaan, maupun industri. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.
8.Budaya Melayu dan Nasional Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat tangible (aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Pada sisi lain, kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara- negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini Tugas Pokok Fungsi DPMPTSP diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021–2026 yaitu: “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya” Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:
1.Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
2.Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahanan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3.Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 –
2026.Dalam kaitannya dengan upaya mencapai visi tersebut, ditetapkan misi utama adalah terkait dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1.Misi Pertama adalah: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
2.Misi kedua untuk mencapai Visi adalah : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan. Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi. DPMPTSP terutama bertugas mendukung pelaksanaan misi Provinsi Kepri dalam meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). DPMPTSP berorientasi dalam meningkatkan minat dan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran: meningkatnya realisasi investasi domestik, investasi asing dan pelayanan perizinan. Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi “pintu gerbang” penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dari Kawasan ASEAN dan dari dalam negeri. DPMPTSP telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran ini merupakan arahan bagi pelaksanaan ugas dan fungsi dalam mewujudkan peningkatan penanaman modal selama kurun waktu 2022 – 2025. Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :
1.Meningkatkan minat dan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau 1.1. Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi 1.2. Sasaran: Terwujudnya minat kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional.
2.Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal. Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP 3.2. Misi Bidang Penanaman Modal Misi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau harus dapat mendukung dan mensukseskan misi Provinsi Kepulauan Riau dalam menarik investasi sebagaimana yang tertuang dalam misi Gubernur Kepulauan Riau 2021- 2026. Misi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai berikut:
1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Profesional
2.Meningkatkan Sistem Informasi Berbasis Teknologi
3.Meningkatkan Koordinasi Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4.Meningkatkan Penanganan dan Pengaduan 3.3. Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif dengan berdasarkan pada arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien). Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
1.Meningkatkan kerjasama investasi melalui keikutsertaan promosi investasi baik skala nasional, maupun internasional, pameran investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi.
2.Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stakeholder.
3.Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian ijin dan kecepatan pelayanan perijinan dan mendorong kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi. Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
1.Peningkatan kerjasama investasi serta penyediaan informasi peluang penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.
2.Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi
3.Meningkatkan kinerja aparatur di bidang penanaman modal yang andal dan professional
4.Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan kabupaten/kota.
5.Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 3.4. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pıntu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diperlukan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka percepatan pelayanan untuk mengatur rangkaian proses, mekanisme dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, guna meningkatkan kualitas layanan. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Gubernur. PTSP adalah kegiatan pemrosesan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan di satu tempat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Organisasi pelaksana Penyelenggaraan PTSP, meliputi: Lembaga OSS; Dinas; dan Tim Teknis. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission atau Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga OSS mempunyai fungsi menerbitkan NIB, Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, Pendaftaran BPJS Kesehatan, Penerbitan lzin Usaha dan Izin Komersial atau Operarasional melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dinas yang dimaksud adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu., dalam hal ini adalah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Gubernur. PTSP adalah kegiatan pemrosesan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan di satu tempat. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing OPD, yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi teknis atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan sesuai dengan kewenangari OPD. Pertimbangan Teknis dan/atan rekomendasi Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek Perizinan dan Non perizinan sebagai dasar mengenai diterima atan ditolaknya permohonan Perizinan dan Non perizinan. Seiring dengan adanya regulasi baru terkait DPMPTSP, yakni dengan berlakunya PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka kelembagaan DPMPTSP Provinsi Kepri harus disesuaikan. 3.4.1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyelenggaraan perizinan di provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
1.Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2.PelaksanaanPerizinan Berusaha di daerah;
3.Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
4.Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5.Pembinaan dan pengawasan;
6.Pendanaan; dan
7.Sanksi administratif DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana meliputi:
1.Pelaksanaan pelayanan;
2.Pengelolaan pengaduan masyarakat;
3.Pengelolaan informasi;
4.Penyuluhan kepada masyarakat;
5.Pelayanan konsultasi; dan
6.Pendampingan hukum 3.4.2. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pemerintah telah mengeluarkan PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan untuk sejumlah sektor usaha di daerah. Dalam Peraturan Menteri itu, telah dirinci juga mengenai struktur kelembagaan dan TUPOKSI DPMPTSP. Termasuk, terkait perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. DPMPTSP akan berdiri sendiri. Tidak ada campur tangan Kepala Daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin. Semua akan berbasis elektronik. Dengan demikian, dapat memutus rantai birokrasi yang berbelit dan panjang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1.Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara kelembagaan, DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi satu sekretariat dan kelompok jabatan fungsional yakni sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional
1.Kelompok JF Substansi Penanaman Modal,: Kelompok ini menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah. 2) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah. 3) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah. 4) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah. 5) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri. 6) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal. 7) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 8) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum. 9) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan. 10) Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal. 11) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 12) Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kelompok ini menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. 3) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. 4) Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan. 5) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan. 6) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan. 7) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. 8) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. KOORDINATOR JF DAN KELOMPOK JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOORDINATOR JF DAN KELOMPOK JF PENANAMAN MODAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIS KEPALA DINAS
3.Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2021
1.Kondisi Lingkungan Internal Analisis lingkungan strategis atau yang dikenal dengan SWOT Analysis merupakan suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan OPD ke dalam kategori strenghts (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (tantangan), sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan strategi mencapainya sehingga OPD memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik.
2.Faktor-Faktor Kekuatan (Strenghts) : 1) Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2) Memiliki struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi yang jelas 3) Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi. 4) Adanya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanaman modal. 5) Tersedianya Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja DPMPTSP 6) Jumlah aparatur yang cukup
3.Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) 1) Sarana dan Prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masih terbatas. 2) Masih kurangnya kualitas SDM aparatur dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal 3) Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar bidang DPMPTSP 4) Keterbatasan akses ke perusahaan untuk melakukan pengawasan 5) Belum diterbitkannya perda tentang perizinan dan non-perizinan 6) Masih minimnya pengkajian dan pengembangan peluang investasi 7) Masih kentalnya budaya ASN yang selalu menunggu perintah, kurang inovasi dan kurang kreatif 8) Belum maksimalnya PTSP untuk pelayanan perizinan di Provinsi Kepulauan Riau
4.Kondisi Lingkungan Eksternal Uraian mengenai kondisi lingkungan eksternal ini meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ancaman (threats) di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Yang dimaksud dengan peluang di sini adalah potensi dan keadaan yang ada di luar kendali DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa peluang-peluang yang berada di lingkungan eksternal yang diharapkan dapat menunjang dan diraih untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang dimaksud dengan tantangan/ancaman adalah segala sesuatu yang berada di luar kendali DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, yang dipandang dapat mengancam eksistensi dan menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
5.Faktor-Faktor Peluang (Opportunities) : 1) Maraknya relokasi pabrik Industri dari Cina sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina; 2) Kebijakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi peluang meningkatkan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait dengan meningkatnya basis produksi, industri dan perdagangan yang terpadu. 3) Disahkannya Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semangatnya adalah mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. 4) Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga mempermudah akses ke pusat- pusat bisnis, industri manufaktur dan jasa-jasa keuangan internasional di Kawasan Asia Tenggara. 5) Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Karimun dan Bintan (Free Trade Zone) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. 6) Kekayaan potensi sumber daya alam dan potensi bahan tambang yang dapat menjadi andalan dan daya tarik bagi penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau. 7) Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan setengah terampil dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal dan pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan jasa- jasa penunjang perindustrian. 8) Adanya pemberian insentif fiskal, kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI). 9) Kebijakan peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pelaksaaan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berbasis teknologi informatika. 10) Kebijakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk di wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik investasi di daerah.
6.Faktor-Faktor Ancaman (Threats) : 1) Situasi perdamaian dunia yang sedang bergejolak, menganggu stabilitas perekonomian global, regional dan nasional, termasuk Kepulauan Riau. 2) Banyaknya insentif yang diberikan oleh kawasan-kawasan industri di Singapura dan Malaysia. 3) Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang belum terintegrasi dengan baik. 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat kurang dikarenakan kualitas pendidikan yang masih rendah. 5) Peraturan Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah. 6) Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pelayanan per-kapita sarana dan prasarana yang dibangun memerlukan biaya yang relatif tinggi 7) Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kepulauan Riau 8) Tingkat kesadaran perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah 9) Adanya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima 10) Persoalan lahan di daerah pengembangan investasi Kepulauan Riau 11) Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan; dan 4.2. Sintesis Analisis Formulasi Strategi Melalui Analisis SWOT STRENGTH/ KEKUATAN WEAKNESS/ KELEMAHAN
1.Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi
2.Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas
3.Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi.
4.Adanya dana yang tersedia utk mendukung kegiatan- kegiatan penanaman modal.
5.Tersedianya Struktur Orgnisasi Tatalaksana Kerja DPMPTSP
6.Jumlah aparatur yang cukup
1.Sarana dan Prasarana dalam menunjang tupoksi masih terbatas.
2.Masih kurangnya Kualitas SDM Aparatur dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal
3.Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar bidang DPMPTSP
4.Keterbatasan akses ke perusahaan untuk melakukan pengawasan
5.Belum diterbitkannya perda tentang perizinan dan non- perizinan
6.Masih minimnya pengkajian dan pengembangan peluang investasi
7.Masih kentalnya budaya ASN yang selalu menunggu perintah, kurang inovasi dan kurang kreatif
8.Belum maksimalnya PTSP untuk pelayanan perizinan di Provinsi Kepulauan Riau STRATEGY SO STRATEGY WO INTERNAL EKSTERNAL OPORTUNITY/PELUANG 1 Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riauyang sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Singapura dan Malaysia. 2 Pengelolaan dan Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau 3 Kaya akan potensi Sumber Daya Alam yg dapat menjadi andalan bagi Provinsi Kepulauan Riau 4 Ketersediaan tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal 5 Adanya pemberian insentif fiskal dalam kegiatan penanaman modal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
1.Mengoptimalkan sarana dan prasarana promosi serta memperluas jaringan kerjasama investasi untuk meningkatkan investasi.
2.Melakukan inovasi program peningkatan investasi dengan melihat acuan hukum yang telah ditetapkan.
3.Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengacu kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan.
1.Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung investasi
2.Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur di bidang penanaman modal THREAT/ANCAMAN1. Banyaknya insentif STRATEGY ST STRATEGY WT yang diberikan oleh kawasan-kawasan industri di Singapura dan Malaysia.
2.Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang belum terintegrasi dengan baik.
3.Tingkat kesejahteraan masyarakat kurang karena kualitas pendidikan yang masih rendah.
4.Peraturan Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah (penyampaian LKPM)
5.Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pelayanan per-kapita sarana dan prasarana yang dibangun memerlukan biaya yang relatif tinggi
6.Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan wilayah provinsi Kepri
7.Tidak adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPMsehingga tingkat kesadaran perusahaan dalam penyampaian KPM masih rendah
8.Adanya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima
1.Memberikan kepastian hukum tentang pemberian insentif penanaman modal
2.Penegakan sanksi yang jelas bagi investor yang melakukan pelanggaran.
3.Membuat Standar Operating Procedur (SOP) yang jelas dalam aktivitas investasi.
1.Meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
2.Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan
3.Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam mendukung akurasi data
1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2.Persebaran Penanaman Modal
3.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
7.Promosi Penanaman Modal 5.1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Untuk memperbaiki iklim investasi di Kepulauan Riau, beberapa kebijakan telah dilakukan. Perbaikan iklim investasi disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di wilayah Kepulauan Riau. Proses perizinan dan legalitas usaha di Provinsi Kepri, tidak sama dengan regulasi yang berlaku di provinsi lain. Hal ini karena daerah ini memiliki status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Masing- masing wilayah ini sudah mempunyai ketentuan dalam prosedur legalitas usaha. Semuanya telah diatur dalam undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih produk hukum, yang akhirnya dapat membingungkan bagi investor. Selain itu, Kepulauan Riau sampai tahun 2021 mempunyai 3 (tiga) wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketiganya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK Galang Batang di Bintan. Dengan demikian, ada 3 (tiga) KEK di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan status khusus FTZ dan KEK tersebut, arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal Kepulauan Riau meliputi :
1.Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diperlukan adanya kebijakan strategis pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berdaya saing dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau kawasan ekonomi di negara-negara lain. Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilakukan pengaturan kembali mengenai kelembagaan yang menyangkut Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, pelayanan perizinan yang mencakup Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pengembangan dan pemanfaatan Aset yang dikelola oleh Badan Pengusahaan, pemberian fasilitas dan kemudahan dalam pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta fasilitas dan kemudahan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pelaksanaan kebijakan strategis tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kelembagaan KPBPB terdiri atas : 1) Dewan Kawasan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. - Dewan Kawasan dibentuk untuk 1 (satu) KPBPB atau lebih dari 1 (satu) KPBPB. Dewan Kawasan diketuai oleh Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terkait. - Keanggotaan Dewan Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian. - Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Kebijakan umum dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan. - Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan. yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kawasan. - Sekretariat Dewan Kawasan dan Sekretaris Dewan Kawasan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Dewan Kawasan. - Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Kawasan dapat dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan 2) Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB, yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan. - Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan untuk 1 (satu) KPBPB atau lebih dari 1 (satu) KPBPB. Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. - Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB; membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan system merit dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Badan Pengusahaan mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada sektor pertanian, Perdagangan, maritim, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, kesehatan, sumber daya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebudayaan, telekomunikasi, dan bidang lainnya. Pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di dalam KPBPB dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan rencana detail tata ruang.
2.Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Kawasan Ekonomi Khusus Kerangka kelembagaan Penyelenggaraan Dewan Nasional KEK bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas fungsi Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEK dan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010, diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM. Ditingkat provinsi, pada provinsi yang terdapat KEK di dalamnya dibentuk Dewan Kawasan KEK. Untuk mendukung Dewan Kawasan Provinsi dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi. Ditingkat kabupaten/di tingkat kawasan dibentuk Administrator KEK, yang fungsinya sebagai PTSP di kawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Kelembagaan KEK terdiri atas: 1) Dewan Nasional KEK Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Secara formal Dewan Nasional KEK mempunyai tugas:
1.Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2.Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK
3.Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4.Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5.Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
6.Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
7.Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
8.Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK. 2) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEK melalui Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 dengan beberapa perubahannya. Sekretariat Dewan Nasional secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Nasional KEK Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1.Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional;
2.Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional;
3.Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional;
4.Pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
5.Pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan
6.Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional. 3) Dewan Kawasan Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan di tingkat provinsi yang di wilayahnya terdapat KEK. Dalam hal lokasi KEK lintas provinsi, dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan. Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan. Dewan Kawasan bertugas
1.Melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK;
2.Membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator KEK;
3.Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
4.Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun;
5.Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional; dan
6.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Ketua Dewan Nasional. Dalam melaksanakan tugas Dewan Kawasan dapat:
1.Meminta penjelasan Administrator KEK mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;
2.Meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai kebutuhan; dan/atau
3.Melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai kebutuhan. 4) Administrator KEK Administrator KEK dibentuk oleh Dewan Nasional dan bertugas menyelenggarakan:
1.Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
2.Pelayanan nonperizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
3.Pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya oleh Administrator KEK dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Administrator KEK berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.
4.Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan di luar Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk mempermudah arus masuk investasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memberikan kenyamanan dan pelayanan kepada investor. Tidak hanya dengan menjaga kondisi keamanan wilayah, tetapi terus-menerus berupaya menciptakan dan menjaga iklim berinvestasi dalam bentuk kelancaran birokrasi. Sebab, kepastian hukum, legalitas usaha dalam berinvestasi, tentu saja akan menjadi tolok ukur investor dalam berinvestasi di wilayah ini. Dalam rangka percepatan pelayanan untuk mengatur rangkaian proses, mekanisme dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, guna meningkatkan kualitas layanan, diterbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut adalah: 1) Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; 2) Terwujudnya hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan; dan 3) Sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP dalam kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap majunya investasi itu, harus ditunjukkan dengan upaya memberikan kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha. Cepat, tepat, akurat, dan transparan akan menjadi hal penting yang akan diberikan pemerintah kepada para investor dalam memperoleh legalitas usahanya. Gubernur memberikan pendelegasian wewenang penyelenggaraan PTSP baik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas yang meliputi: 1) Menerima dan memproses permohonan Perizinan dan Non Perizinan; 2) Menyusun eecara legal drafting konsep Keputusan tentang Perizinan dan Non Perizinan; 3) Penandatanganan, penomoran dan tanggal penerbitan Perizinan dan Non Perizinan; dan 4) Penandatanganan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi: : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi : kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: 1) Kelautan dan perikanan; 2) Pertanian; 3) Lingkungan hidup dan kehutanan; 4) Energi dan sumber daya mineral; 5) Ketenaganukliran; 6) Perindustrian; 7) Perdagangan; 8) Pekerjaan umum dan perumahan ralryat; 9) Transportasi; 10) Kesehatan, obat dan makanan; 11) Pendidikan dan kebudayaan; 12) Pariwisata; 13) Keagamaan; 14) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; 15) Pertahanan dan keamanan; dan 16) ketenagakerjaan.
5.Persaingan Usaha Persaingan Sehat (perfect compotititon) didalamnya terdiri dari adanya persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efesiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan, menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen dan membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengkondisikan persaingan usaha yang sehat (level playing field) sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Mengingat pengaturan tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang sangat dinamis, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dengan tujuan bahwa Komisi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, terukur dan akuntabel, serta terus-menerus membangun dan menerapkan praktek terbaik (best practice) yang diperlukan.
6.Hubungan Industrial Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meninjau dari pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan hubungan industrial merupakan hubungan antara seluruh pihak terkait dan berkepentingan. Terutama yang menangani proses produksi maupun pelayanan dari sebuah suatu perusahaan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, dapat memulai untuk menciptakan hubungan industrial yang sejalan, mensejahterakan, harmonis, serta aman. Umumnya, perselisihan hubungan industrial mencuat karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan. Baik itu dialami Pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja. Maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama. Untuk menciptakan hubungan industrial yang baik, pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Empat PP tersebut antara lain, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keempat PP tersebut merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia sebagai aset penting bangsa yang produktif dan tangguh. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja dan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith). Sengketa antara pengusaha-pekerja tidak terlepas dari permasalahan syarat kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti: (1) Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan, (2) Perjanjian Kerja Bersama, yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (3) PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu)/Pekerja Kontrak yang didasarkan jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan (4) PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)/Pekerja Permanen. 5.2. Sintesis Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yakni:
1.Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.
2.Kawasan Perbatasan Laut RI, termasuk 19 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:
1.Mendorong laju investasi multinasional di wilayah BBK Letak geografis BBK yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri- industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan BBK dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan BBK dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi BBK didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepri tahun 2017-2037, untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun dilakukan strategi yang meliputi : 1) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 2) Mengembangkan daerah-daerah di luar Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan 3) Mensinergikan pemanfaatan ruang antara Kawasan Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun dengan kawasan di sekitarnya.
2.Memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah (Kabupaten/Kota). Mengusulkan kepada Pemerintah terhadap sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian Insentif dapat berbentuk : 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusidaerah; 3) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; 4) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usahamikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; 5) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau 6) Bunga pinjaman rendah. Sedangkan Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2) Penyediaan sarana dan prasarana; 3) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4) Pemberian bantuan teknis; 5) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; 6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7) Kemudahan investasi langsung konstruksi; 8) Kemudahan investasi di kawasan strategis yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 9) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau 12) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerahberpotensi pada pembangunan daerah; 13) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah. Untuk mengakomodir fasilitasi insentif dan kemudahan tersebut, maka pada tahun 2022, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau melalui DPMPTSP, telah mengusulkan Rancangan PERDA tentang Pemberian Insentif dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Penerapan PERDA ini, diharapkan dapat meningkatkan geliat investasi di seluruh wilayah Propinsi Kepulauan Riau.
3.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis Untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia. Mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, disebutkan bahwa : 1) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari; 2) Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan; dan. 3) Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global. 5.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi 5.3.1. Pangan Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:
1.Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) dengan tetap memperhatkan perlindungan bagi petani kecil dan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau;
2.Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
3.Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
4.Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepri tahun 2017-2037, disebutkan bahwa :
1.Kawasan Peruntukan Pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kawasan peternakan.
2.Pengembangan kawasan peruntukan pertanian ditujukan guna pemanfaatan potensi kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan dan agribisnis pertanian.
3.Kawasan peruntukan pertanian tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu pada kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat.
4.Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi pada masing-masing daerah.
5.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus diintegrasikan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
6.Kawasan peruntukan pertanian yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (holding zone) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kluster daaerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemrintah kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapkan setiap Kabupaten/Kota memliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari Rp. 2,17 Triliun pada Tahun 2021 menjadi Rp. 2,19 Triliun pada Tahun 2026. 5.3.2. Infrastruktur Sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, infrastruktur yang memadai dan modern menjadi syarat utama. Ttransportasi laut, transportasi udara dan pendukungnya merupakan kebutuhan primer untuk menghubungkan wilayah-wilayah dan pulau-pulau terpencil. Sarana prasarana perhubungan laut telah berperan dalam memudahkan hubungan dan jalur antar Kabupaten/Kota maupun hubungan ke luar negeri/internasional. Berdasarkan hal-hal di atas, arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
1.Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2.Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing daerah;
3.Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing daerah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
4.Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang;
5.Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS;
6.Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen. Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah strategi yang akan diterapkan meliputi:
1.Pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
2.Pengembangan sistem jaringan transportasi laut
3.Pengembangan sistem jaringan transportasi udara
4.Pengembangan sistem jaringan energi;
5.Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
6.Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air;
7.Pengembangan sistem jaringan air bersih;
8.Pengembangan sistem jaringan drainase;
9.Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan instalasi pengolahanlumpur tinja;
10.Pengembangan sistem jaringan limbah cair; dan
11.Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu. 5.3.3. Energi Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kondisi geomorfologinya merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan sebutan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Dengan kondisi geomorfoligi, dapat kita lihat Provinsi Kepulauan Riau tersimpan kekayaan alam yang melimpah baik yang terdapat dipermukaan maupun tersembunyi didalam bumi. Pengelolaan terhadap energi dan sumber daya mineral ini harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari atas ribuan pulau, sehingga masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia karena rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah perdesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat ditambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), selaku lembaga resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan. Rencana Umum Energi Daerah memiliki tujuan untuk :

a.mewujudkan kemandirian pengelolaan energi di Daerah;
b.mengembangkan potensi Energi yang terpadu, efisien dan berkelanjutan;
c.menjamin ketersediaan Energi dengan mengoptimalkan potensi Sumber energi lokal;
d.sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan dan kebijakan pengelolaan energi di Kabupaten/Kota dengan Daerah;
e.melestarikan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan akses masyarakat terhadap Energi. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:
1. 1.Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara bekerlanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
2. 2.Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
3. 3.Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya. Tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang kelistrikan dan energi adalah memberikan jaminan pelayanan bagi masyarakat terhadap listrik dan enegeri dimana penduduk yang semakin bertambah tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan daya. Ketersediaan listrik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian baik industri, bisnis dan kegiatan perkantoran dan pelayanan publik dan pendidikan sangat tergantung dan ditentukan oleh adanya listrik. Tantangan bagi penyediaan tenaga listrik di Batam sebagai pusat industri dan kegiatan pembangunan yang menonjol dan penduduk yang dominan, adalah bagaimana memenuhi kebutuhan listrik secara umum. Pelayanan listrik rumah tangga di Batam lebih baik dibandingkan dengan luar Batam, kondisinya adalah 87% pelanggan listrik merupakan rumah tangga namun hanya memakai listrik sebesar 30. Kondisi berbeda adalah bisnis dan industri dengan jumlah pelanggan hanya 11%, tapi menggunakan daya lebih 60% dari kapasitas terpasang. Dengan demikian tantangannya adalah menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah industri. Peningkatan pembangunan industri tidak mengurangi peluang masyarakat untuk menikmati pelayanan kelistrikan. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:
4. 1.Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
5. 2.Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
6. 3.Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
7. 4.Pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kepulauan Riau dengan memanfaatkan gas dari Natuna melalui pemanfaatan pipa bawah laut, khususnya untuk Batam dan Tanjungbalai Karimun
8. 5.Sistem jaringan energi di Provinsi Kepri terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan sistem jaringan ketenagalistrikan. Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah di Propinsi Kepulauan Riau. Rencana Umum Energi Daerah memiliki tujuan untuk :
a.mewujudkan kemandirian pengelolaan Energi di Daerah;
b.mengembangkan potensi Energi yang terpadu, efisien dan berkelanjutan;
c.menjamin ketersediaan Energi dengan mengoptimalkan potensi Sumber Energi lokal;
d.sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan dan kebijakan pengelolaan Energi di Kabupaten/Kota dengan Daerah;
e.melestarikan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan akses masyarakat terhadap Energi. 5.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya akan menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan di tempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri itu sendiri, namun pemerintah Provinsi harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya kepada pengguna instalasi tersebut. Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 5 Tahun 2006 telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed methane, batu bara yang dicairkan (liquefied coal), batubara yang digaskan (gasified coal), dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut. Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:
1. 1.Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. 2.Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. 3.Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
4. 4.Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
5. 5.Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir,
6. 6.Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan,
7. 7.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi. Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :
8. 1.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9. 2.Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. 3.Melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan
11. 4.Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 5.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Salah satu penunjang bidang perekonomian adalah sektor koperasi dan UMKM. Permasalahan pada sektor koperasi adalah koperasi belum menjadi kebutuhan masyarakat karena masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi. Penanaman modal pada usaha besar dan usaha menengah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri, keterkaitan dengan industri lain baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang dengan melakukan penguatan dukungan sumber daya, infrastruktur dan penguatan jaringan pasar baik nasional maupun internasional. Pengembangan penanaman modal pada usaha kecil dan mikro pada semua sektor ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk membawa dan mengarahkan usaha mikro dan kecil semakin mandiri. Kondisi mandiri tersebut dicapai dengan melakukan penguatan sistem informasi usaha kecil dan mikro, penguatan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan (appropriate technology), penguatan dan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran, penguatan akses permodalan dan penguatan manajerial. Dengan kondisi di atas, arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
12. 1.Strategi UMKM naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
13. 2.Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
14. 3.Memutakhirkan data seluruh UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik PMDN maupun PMA.
15. 4.Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen
16. 5.Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk- produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal potensial dan lain-lain.
17. 6.Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
18. 7.Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
19. 8.Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di daerah. 5.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi (KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Secara umum, kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2019. Dalam PP ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur juga terkait kriteria, bentuk insentif, dan kemudahan investasi di daerah. Pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Daerah. 5.6.1. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, disebutkan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KPBPB diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:
20. 1.Pemasukan dan pengeluaran barang;
21. 2.Perpajakan;
22. 3.Kepabeanan;
23. 4.Cukai;
24. 5.Keimigrasian;
25. 6.Larangan dan pembatasan; dan
26. 7.Fasilitas dan kemudahan lainnya, seperti :
a.Fasilitas Perpajakan 1) Pengusaha di KPBPB tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 2) Pengawasan dan pengadministrasian pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas pemasukan barang dan jasa ke KPBPB dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
b.Fasilitas Kepabeanan Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean; KPBPB lainnya; Tempat Penimbunan Berikat; atau KEK ke KPBPB melalui Pelabuhan yang ditunjuk diberikan pembebasan bea masuk. Selain diberikan pembebasan bea masuk terhadap pemasukan barang dan/atau bahan baku dari luar Daerah Pabean ke KPBPB diberikan pembebasan dari pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.
c.Fasilitas Cukai 1) Pemasukan Barang Kena Cukai dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dikenai cukai. 2) Barang Kena Cukai hasil produksi pabrik di KPBPB wajib dilunasi cukainya. 3) Barang Kena Cukai hasil produksi di tempat lain dalam Daerah Pabean dapat dimasukkan ke KPBPB dengan dilunasi cukainya 4) Tata cara mengenai pelunasan cukai, penatausahaan, dan pengawasan Barang Kena Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai.
d.Fasilitas Keimigrasian 1) Bagi orang asing yang merupakan warga negara dari negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan singkat dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan dalam rangka melakukan pekerjaan singkat atau kunjungan bisnis guna pengembangan KPBPB. 2) Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud tinggal terbatas di KPBPB dalam rangka: a. melakukan kegiatan rintisan (startup)di KPBPB; b. mengikuti suami/istri pemegang izin tinggal terbatas; c. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun; dan d. memiliki rumah di KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. 3) Orang asing pemegang visa tinggal terbatas di KPBPB dapat diberikan izin tinggal terbatas. 4) Ketentuan mengenai pemberian izin tinggal terbatas di KPBPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Orang asing yang bekerja di KPBPB dan telah memiliki izin tinggal terbatas dapat dialihstatuskan ke izin tinggal tetap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 5.6.2. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas fiskal ini diberikan untuk badan usaha dan pelaku usaha di KEK yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2020 Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.PMK 237/2020 mengatur ada empat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pertama insentif pajak penghasilan (PPh). Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Ketiga, pengecualian bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Keempat, pengecualian cukai. Dalam hal insentif PPh, badan usaha dan pelaku usaha KEK bisa mendapatkan pengurangan PPh Badan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tertuang dengan ketentuan investasi sebesar Rp 100 miliar hingga Rp 500 miliar. Adapun pemerintah mengatur pemberian insentif ini diberikan selama sepuluh tahun pajak. Namun, jika WP jika badan usaha atau pelaku usaha menanamkan modalnya sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, fasilitas pengurangan PPh Badan diberikan selama lima belas tahun. Bahkan, bisa mendapatkan pengurangan PPh Badan selama dua puluh tahun apabila nilai investasi lebih dari Rp 1 triliun. Pasal 6 ayat 3 PMK 237/2020 menerangkan, setelah jangka waktu pemberian diskon PPh Badan berakhir, pemerintah masih memberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50% dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya. Selain diskon PPh Badan sebesar 100%, pemerintah juga menawarkan fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto dari jumlah penanaman modal sebesar 30% selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian selama sepuluh tahun. 5.6.3. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (Foreign Direct Investment), praktek terbaik secara internasional (international best practices), serta komitrnen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu. Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:
1. 1.Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
2. 2.Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
3. 3.Kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
4. 4.Kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
5. 5.Kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
6. 6.Kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;
7. 7.Kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. 8.Kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. 9.Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta
10. 10.Kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia.Pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. 5.6.4. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan kemudahan berupa:
11. 1.Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
12. 2.Menyerap tenaga kerja;
13. 3.Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
14. 4.Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
15. 5.Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
16. 6.Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
17. 7.Pembangunan infrastruktur;
18. 8.Melakukan alih teknologi;
19. 9.Melakukan industri pionir;
20. 10.Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
21. 11.Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
22. 12.Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
23. 13.Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
24. 14.berorientasi ekspor. 5.6.5. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang: melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
25. 1.Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
26. 2.Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
27. 3.Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
28. 4.Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
29. 5.Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
30. 6.Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
31. 7.Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
32. 8.Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalarn jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Riau dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis atau Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut. 5.6.6. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanarnan modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riaudengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang terkait. 5.7. Promosi Penanaman Modal Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri. Bagi Pemerintah Daerah, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Promosi Pemerintah Daerah, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari OPD dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti :
33. 1.Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website, blog khusus, milis email.; dan
34. 2.Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio. Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:
35. 1.kegiatan pameran (exhibition);
36. 2.penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
37. 3.kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan
38. 4.kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional) Dipahami pula bahwa penamaan ‘promosi’ akibat dari nomenklatur instansi yang ada (Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah) yang mengangkat nama ‘Koordinasi Promosi’, dalam pelaksanaannya, ‘promosi’ adalah ‘pemasaran’, sebagaimana pelaksanaan yang dilakukan OPD, bahwa kegiatannya senantiasa terkait dengan hal-hal yang menyangkut ‘Marketing Mix’ atas dasar teori pemasaran yang ada (6 P: Product, Place, Price, Positioning, Power & Priority; Promotion), dengan demikian setiap OPD yang memperhatikan dan melaksanakan ‘6P’ dalam kegiatannya akan menjadikan efektif dan efesiennya bagi suatu tujuan pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang berpromosi sebagai instrumen pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Organisasi Perangkat Darah (OPD) yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal :
39. 1.data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri;
40. 2.materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Organiasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
41. 3.data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk hard dan soft copy harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;
42. 4.informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasikan keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada Trade, Tourism, dan Investment; dan
43. 5.kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam keterkaitan dengan Trade- Tourism-Investment. Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut:
44. 1.Promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
45. 2.Promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
46. 3.Promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
47. 4.Promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
48. 5.Promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektiftas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.
49. 1.Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
50. 2.Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
51. 3.Pengembangan pusat industri, perdagangan dan jasa di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
52. 4.Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
53. 5.Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga.
54. 6.Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam.
55. 7.Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna Kemudian, dari aspek tata ruang, sudah saatnya dipikirkan pemanfaatan pulau-pulau kosong yang jumlahnya mencapai 1.796 pulau yang ada di Kepulauan Riau. Pulau-pulau yang belum berpenghuni tersebut dapat dimanfaatkan pemberdayaannya untuk berbagai kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terdapat sebanyak 394 yang berpenghuni selebihnya masih pulau kosong yang belum berpenghuni. 6.1.1. Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;
56. 1.Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
57. 2.Tersedia sistem air baku yang cukup;
58. 3.Adanya sistem pembuangan limbah;
59. 4.Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;
60. 5.Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi. Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepualaun Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di wilayah sebagai berikut:
61. 1.Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompak Darat dan kawasan industri Dompak Seberang)
62. 2.Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
63. 3.Kota Batam (Kawasan Industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
64. 4.Kabupaten Karimun (Kawasan Industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
65. 5.Kabupaten Lingga (Kawasan Industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan Kawasan Industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
66. 6.Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri Perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
67. 7.Kabupaten Kepulauan Anambas (Kawasan Industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja) 6.1.2. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:
68. 1.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
69. 2.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
70. 3.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
71. 4.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
72. 5.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
73. 6.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
74. 7.Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari. Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu- serasikan 3 (tiga) keanekaragaman alam, yaitu geologi (geodiversity), hayati (biodiversity) dan budaya (culturaldiversity). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 (Sembilan) Geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif. Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung. Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Kepulauan Riau juga bersiap mengembangkan potensi bisnis dan pariwisata berbasis syariah dan halal. Sebagai salah satu daerah strategis tujuan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Provinsi Kepulauan Riau adalah satu dari 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di Tahun 2018 yang mengacu Standar Global Muslim Travel Index (GMTI). Tourism Linkage Networking Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, maka salah satu kebijakan prioritas ialah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor pariwisata. Tujuan utama dari Tourism Linkages Networking adalah untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari sumber lokal. Hal Ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sambil menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026. 6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:
75. 1.Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
76. 2.Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa :
77. 1.Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Mineral yang terdapat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
78. 2.Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral termuat dalam Wilayah Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan yang telahditetapkan oleh Kementerian.
79. 3.Wilayah pertambangan meliputi wilayah kegiatan usaha pertambangan baik yang sedang/sudah/belum dikerjakan, yangterdiri atas satu atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, mineral non logam dan batuan.
80. 4.Potensi mineral logam yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Timah, Bauksit, biji besi dan bahan galian tambang lainnya yang bernilai ekonomis dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
81. 5.Potensi mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Granit, Pasir Darat, Pasir Laut, dan bahan galian lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
82. 6.Wilayah pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan digambarkan dalam peta tersendiri.
83. 7.Kawasan peruntukan pertambangan yang berada pada kawasan hutan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
84. 8.Kawasan peruntukan pertambangan harus berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun. Potensi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat pada kawasan peruntukan lainnya dan bernilai ekonomi dapat diusahakan dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. 6.1.4. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah: wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:
85. 1.Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.
86. 2.Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
87. 3.Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
88. 4.Zona Lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya. Sedangkan pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi :
89. 1.Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
90. 2.Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.
91. 3.Kawasan Minapolitan Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna
92. 4.Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari : 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam. 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang- kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Barek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa :
93. 1.Kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi kepulauan Riau.
94. 2.Kawasan perikanan budidaya air laut tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna meliputi pengembangan kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.
95. 3.Kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
96. 4.Kawasan perikanan budidaya air payau tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.
97. 5.Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. 6.1.5. Kawasan Peruntukan Pengembangan Pangan dan Pertanian Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.
98. 1.Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana). Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
99. 2.Kawasan Peternakan Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
100. 3.Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. 6.2. Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir. Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Adapun arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per Kabupaten/kota sebagai berikut.
101. 1.Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam 2020-2024
a.Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang.Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahakan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.
b.Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.
c.Major Project Provinsi Kepulauan Riau Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut:
1. 1.Pembangunan Wilayah Batam – Bintan
2. 2.Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
3. 3.KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang
4. 4.Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
5. 5.Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
6. 6.Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
7. 7.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
8. 8.Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
9. 9.Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
10. 10.Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
11. 11.Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
12. 2.Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
13. 3.Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar Kabupaten/Kota. Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut: 6.2.1. Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian holtikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan. Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumahtangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin. Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:
14. 1.Pembangunan sarana air bersih dan Pembangunan Bendungan Dompak;
15. 2.Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang (Sri Bintan Pura, Pelabuhan Penyengat, Tanjung Mocoh & Sri Payung Batu 6);
16. 3.Pengembangan Jalan Lingkar antar KPBPB di Tanjungpinang- Bintan;
17. 4.Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
18. 5.Pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu;
19. 6.Pengembangan industri halal dan industri produk perikanan di Tanjungpinang
20. 7.Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 6.2.2. Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan. Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap (Lutjanus spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) dan industri pengolahan makanan. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:
21. 1.Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional;
22. 2.Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
23. 3.Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan pariwisata;
24. 4.Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
25. 5.Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam-Bintan;
26. 6.Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan;
27. 7.Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan;
28. 8.Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
29. 9.Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan
30. 10.Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal). 6.2.3. Kota Batam Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Kota Batam merupakan 3 (tiga) besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang sebnayak 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wiilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekresi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong. Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, international trade and finance center. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:
31. 1.Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional;
32. 2.Pembangunan jalan, jembatan dan drainase;
33. 3.Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri;
34. 4.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
35. 5.Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik;
36. 6.Pengembangan pelabuhan logistik;
37. 7.Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang;
38. 8.Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia;
39. 9.Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan
40. 10.Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 6.2.4. Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun. Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, holtikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi. Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:
41. 1.Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
42. 2.Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
43. 3.Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
44. 4.Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
45. 5.Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
46. 6.Pengembangan Kepulauan Riau terang (listrik masuk pulau);
47. 7.Pengembangan Industri Galangan Kapal;
48. 8.Pengembangan industri oil tanking, refinery oil, dan industri berat lainnya;
49. 9.Pengembangan Industri Pertambangan Granit;
50. 10.Pengembangan Industri Perikanan di Pulau Moro; dan
51. 11.Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
52. 12.Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan. 6.2.5. Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah. Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada pori-pori Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan. Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:
53. 1.Pembangunan pusat pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu;
54. 2.Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya;
55. 3.Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan;
56. 4.Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
57. 5.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
58. 6.Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
59. 7.Pembangunan Kepulauan Riau terang (listrik masuk pulau);
60. 8.Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
61. 9.Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 6.2.6. Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut China Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional. Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut China Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar, namun daya tangkap rendah. Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih).Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun. Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan barupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur. Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:
62. 1.Fasilitasi pembangunan bandara baru;
63. 2.Fasilitasi pembangunan pelabuhan skala internasional;
64. 3.Penyediaan transportasi antara Natuna dan Kepulauan Anambas;
65. 4.Fasilitasi pembangunan pusat logistik kapal perikanan;
66. 5.Pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, manajemen dan pemasaran;
67. 6.Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
68. 7.Pembangunan wisata bahari;
69. 8.Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
70. 9.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
71. 10.Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
72. 11.Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); dan
73. 12.Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM. 6.2.7. Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:
74. 1.Pengembangan sentra perikanan rakyat;
75. 2.Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
76. 3.Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berstandar internasional;
77. 4.Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan pelabuhan;
78. 5.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
79. 6.Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
80. 7.Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
81. 8.Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
82. 9.Pengembangan UMKM. Nilai realisasi investasi dari Tahun 2021 sampai dengan 2026 di Provinsi Kepulauan Riau merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama periode berjalan tersebut, dimana Data Realisasi diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Investasi/BKPM RI. Berdasarkan realisasi investasi terakhir Tahun 2021 tersebut dan dikombinasikan dengan realisasi investasi di Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir, dapat dilakukan proyeksi kebutuhan investasi di Kepulauan Riau hingga lima tahun ke depan. Dengan data empiris realisasi serta berbagai asumsi situasi global dan nasional selama pandemic COVID 19 dan berdasarkan beserta penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), investasi di Kepulauan Riau idealnya tumbuh 10 persen per tahun untuk 2021 – 2026. Kenaikan investasi itu terdiri dari investasi pemerintah, swasta dan investasi swasta lainnya, sehingga investasi pada Tahun 2026 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kepulauan Riau. Berikut adalah proyeksi dari kebutuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 sebagai berikut : Tabel 7. 1. Proyeksi Kebutuhan Investasi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 Tahun PMDN PMA Total Ket 2020 14.249.025.600.000 23.750.858.800.000 37.999.884.400.000 Tahun acuan 2021 6.562.498.700.000 9.215.892.756.000 15.778.391.456.000 realisasi sampai dengan Triw ulan III 2021 PMDN dan Triw ulan II 2021 PMA 2022 15.673.928.160.000 26.125.944.680.000 41.799.872.840.000 Proyeksi 2023 17.241.320.976.000 28.738.539.148.000 45.979.860.124.000 Proyeksi 2024 18.965.453.073.600 31.612.393.062.800 50.577.846.136.400 Proyeksi 2025 20.861.998.380.960 34.773.632.369.080 55.635.630.750.040 Proyeksi 2026 22.948.198.219.056 38.250.995.605.988 61.199.193.825.044 Proyeksi Sumber : Data Proyeksi 7.2. Fase Peta Panduan (Roadmap) Untuk mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Maka dalam rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan core business industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB. Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub. Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Dengan fokus masing-masing area diantaranya :
83. 1.Batam difokuskan pada bidang hub logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade and finance center serta pariwisata.
84. 2.Bintan difokuskan pada sektor industri pariwisata internasional, industri MRO, industri transportasi (alumina), industri pengolahan makanan, industri maritime defense, industri olahraga dan olahraga.
85. 3.Tanjung Pinang difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, industri perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.
86. 4.Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil-tanking & refinery, industri agritech, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata. Adapun, terkait tahap Pengembangan Kawasan BBK tahun 2020-2045 terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
87. 1.Tahap Pertama: Short Term (2020-2025): Tahap ini merupakan tahap fundamental. Tahap ini dimulai dari penyusunan Rencana Induk Kawasan BBK dan Development Plan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, integrasi kelembagaan, optimalisasi industri dan pariwisata eksisting, serta pembangunan sistem logistik dan ketenagakerjaan.
88. 2.Tahap Kedua : Mid Term (2025-2030): Tahap ini dikenal sebagai tahap pengembangan, dimana aktivitas kunci dilaksanakan untuk mengembangkan komponen untuk core business. Inisiatif yang diusulkan dalam tahap ini akan menentukan pergeseran paradigma untuk Kawasan BBK dari model pengembangan parsial menjadi pengembangan yang terintegrasi dan berdaya saing menuju target pertumbuhan ekonomi
89. 3.Tahap Ketiga : Long Term (2030-2045): Tahap ini akan menjadi tahap stabilisasi dan pengembangan peran Kawasan BBK di tingkat global dimana dilakukan penilaian dan penataan kembali dari tahap sebelumnya. Inisiatif yang dilaksanakan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam fase ini file transisi ke aktivitas bernilai tinggi akan dilaksanakan. Proses transformasi FTZ menjadi KEK yang masih berlangsung hingga tahun 2021 dan kemungkinan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan memerlukan penyesuaian dalam merumuskan fase dan tahapan implementasi penanaman modal di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus lebih fleksisbel dalam menjalankan kebijakan di bidang investasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, ada hal lain yang menuntut kebijakan penanaman modal harus fleksibel dalam mengimplementasikan tahapan kebijakan penanaman modal, yaitu belum disahkannya Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3). Perda tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan penanaman modal di Kepulauan Riau, karena 96 persen wilayah Kepulauan Riau adalah perairan dan pulau-pulau sehingga kebijakan harus sesuai dengan Perda RZWP3. Berdasarkan penjelasan hal di atas, maka roadmap penanaman modal di Kepulauan Riau dapat diuraikan dalam tabel 7.2 berikut: Tabel 7. 2. Roadmap Penanaman Modal Kepulauan Riau 2021-2025 Kebijakan Strategi
90. 1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal 1.1 Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah 1.1.1 Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal. • Membentuk PTSP Provinsi Kepulauan Riau di bidang penanaman modal • Menyediakan Sistem Pelayanan OSS-RBA. • Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kepulauan Riau yang transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel. 1.1.2 Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. 1.1.3 Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor. • Harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (streamlining) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. • Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal nasional dan global, untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal Provini Kepulauan Riau. 1.1.4 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau perlu proaktif sebagai inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem- solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang telah menjalankan usaha di ProvinsiKepulauan Riau. 1.1.5 Penataan kembali peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota 1.1.6 Ikut serta menciptakan keamanan dan ketertiban (kondusifitas) wilayah agar iklim investasi tetap kondusif. 1.2 Penciptaan Persaingan Usaha yang Sehat 1.2.1 Mengkondisikan persaingan usaha yang sehat (level playing field) dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama kepada masing-masing pelaku usaha, 1.2.2 Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti- persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing. 1.3 Meningkatkan Hubungan Industrial yang Baik 1.3.1 Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja. 1.3.2 Pembentukan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).
91. 2.Persebaran Penanaman Modal 2.1. Merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik daerah Kabupaten/Kota, 2.2. Memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten/Kota. 2.3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia. 2.4. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dengan memberikan dukungan dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan rIsiko, fasilitas dan insentif. 2.5. Pengembangan inovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis dan yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (multiplier effect) kegiatan ekonomi di daerah. • Memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan oleh daerah kabupaten/kota untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal, • Melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan pemerintah lainnya terkait penanggungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain.
92. 3.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Industri Hilir 3.1. Pangan Sasaran penanaman modal bidang pangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatkan produksi bahan pangan dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di KabupatenBintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. 3.1.1 Kerjasama dengan Perum BULOG dalam Pengelolaan Cadangan Pangan terkait pengadaan, penyimpanan, perawatan dan penyaluran beras 3.1.2 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha produk pangan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur (irigasi, jalan, dan pelabuhan) dan infrastruktur pendukung lainnya, 3.1.3 Pemberian fasilitasi pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis pangan di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan, 3.1.4 Pemerintah provinsi juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa 3.1.5 Menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis di pasar dalam merespon kenaikan harga, krisis ekonomi, dan krisis pangan dunia. 3.2 Infrastuktur 3.2.1 Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang telah tersedia, 3.2.2 Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensial ekonomi di masing-masing wilayah, 3.2.3 Pengintegrasian pembangunan infrastruktur daerah dan nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur, 3.2.4 Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang, 3.2.5 Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema KPS atau non-KPS. 3.3 Energi 3.3.1 Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kepulauan Riau, 3.3.2 Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi, 3.3.3 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. 3.3.4. Pemenuhan kebutuhan energy listrik di Kepulauan Riau. dengan memanfaatkan gas dari Natuna melalui pemanfaatan pipa bawah laut, khususnya untuk Batam dan Tanjungbalai Karimun
93. 4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) 4.1 Perlunya penanaman modal yang bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati, 4.2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan, 4.3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), 4.4 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bagi penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade), 4.5 Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga hilir, 4.6 Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung wiayah dan lingkungan, 4.7 Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan pelaku usaha untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangkapenemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.
94. 5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) 5.1 Strategi naik kelas (scaling up) bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 5.2 Strategi aliansi strategis dan pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha UMKM, 5.3 Memutakhirkan data seluruh UMKM, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar baik PMDN maupun PMA, 5.4 Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM, dalam bidang penguasaan teknis produksi, inovasi dan manajemen usaha, serta pemasaran 5.5 Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, melalui mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal potensial, buyers (pembeli) dan piak lain yang dapat mendukung pengembangan UMKM, 5.6 Merumuskan dan membuat kebijakan untuk menjembatani UMKM kepada akses pembiayaan perbankan dan sumber pembiayaan lain, melalui instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan betuk kebijakan lain yang relefan, 5.7 Memanfaatkan instrumen corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang profitable namun belum bankable, 5.8 Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja lokal dan sumberdaya lokal dalam rangka pengurangan pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
95. 6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal 6.1. Peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal, 6.2. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah, 6.3. Memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor, 6.4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, 6.5. Penyediaan sarana dan prasarana, 6.6. Penyediaan lahan atau lokasi; dan 6.7. pemberian bantuan teknis. 6.8. Insentif penanaman modal:
a.Memberikan keringan pajak daerah, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu yang memiliki potensi pengembangan, b.Memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya;
c.Memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, d.Pemberian dana stimulan; dan/atau
e.Pemberian bantuan modal. 6.9. Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:
a.melakukan industri pionir,
b.termasuk skala prioritas tinggi,
c.menyerap banyak tenaga kerja,
d.termasuk pembangunan infrastruktur,
e.melakukan alih teknologi,
f.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,
g.menjaga kelestarian lingkungan hidup,
h.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi,
i.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
j.industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
1. 7.Promosi Penanaman Modal 7.1. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal. 7.2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif. 7.3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. 7.4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah. 7.5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanarnan modal. 7.3. Target Indikator Ekonomi Makro 2022-2025 Tujuan jangka panjang pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2025 adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang berbudaya, maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing diseluruh wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Untuk mencapai hal itu, kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pemerataan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah terlaksana dengan adil dan proporsional. Pemanfaatan rencana tata ruang sudah mampu memberikan arah bagi pembangunan spasial yang mencakup kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan tujuan jangka panjang nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif seperti yang diterangkan pada bagian di atas, diproyeksikan pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2025, kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sudah mendekati target pencapaian, sebagai berikut:
2. 1.Tersedianya produk hukum di bidang investasi dan penanaman modal serta perlindungan usaha ekonomi kerakyatan dengan koordinasi bersama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Meningkatnya investasi domestik dan investasi asing serta tersedianya peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha serta didukung dengan penegakan hukum yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan daerah.
3. 2.Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi dan kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau dengan dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dan kesadaran akan hukum dan kelestarian lingkungan. Terwujudnya rasa aman di tengah- tengah masyarakat dan terjaminnya keamanan dan kenyamanan pelaku usaha dalam berinvestasi baik aman dari gangguan, bencana alam, kerusakan dan kerusuhan sosial.
4. 3.Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dan kompetitif, mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru didaerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.
5. 4.Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bagian Barat Indonesia, dengan keunggulan bidang industri, perikanan, kelautan dan pariwisata. Tumbuh dan berkembangnya pusat ekonomi baru di wilayah Kepulauan Riau dengan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi dan mampu mendorong sektor lain dalam memberikan pelayanan lebih baik dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau rata-rata sebesar 8,19 persen pertahun
6. 5.Pendapatan perkapita penduduk Kepulauan Riau ditargetkan mencapai 12.800 dollar AS. Tahun 2025. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Terkelolanya kawasan potensial pertanian dan perikanan bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjamin katahanan pangan serta mendorong kegiatan ekspor dari hasil olahan perikanan, kelautan dan pertanian.
7. 6.Terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah melalui upaya meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan serta sarana dan prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh wilayah dengan menjadikannya sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tumbuhnya ekonomi daerah berdasarkan pengembangan potensi daerah melalui upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, memperhatikan potensi dan keunggulan daerah serta didukung oleh peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan;
8. 7.Sektor industri pengolahan diproyeksikan masih menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi mencapai lebih dari 50% setiap tahun. Sektor lain yang juga dapat mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor perdagangan dan jasa dimana sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting seiring dengan mulai jenuhnya perkembangan sektor industri pengolahan. Lonjakan pertumbuhan sektor jasa akan terlihat signifikan pada 5 tahun terakhir dengan.
9. 8.Dalam bidang industri mulai adanya upaya meningkatnya kualitas dan kuantitas industri kecil untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta mulainya berkembang sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan. Dalam bidang usaha mikro dan kecil mulai dilakukan penataan dan pembinaan UMKM Industri secara konsisten dan berkelanjutan. Mulai dilakukan pendataan potensi sumber daya alam industri sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor industri. Pembangunan berwawasan lingkungan terus diwujudkan untuk mempersiapkan daya dukung lingkungan pada periode berikutnya, dan untuk itu pengawasan terus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan dilakukan secara terus menerus dengan cara menjaga keamanan, keselamatan dan lingkungan (Good Minning Practice). Penetapan status FTZ tersebut karena lokasinya yang sangat strategis, dekat dengan Selat Melaka dan pusat perdagangan dunia Singapura. Berbagai insentif dan keistimewaan diberikan bagi investor yang hendak menanamkan investasinya. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa Digital Park.Sebelumnya, sejak 2018 KEK Galang Batang di Bintan juga sudah diresmikan. Dengan demikian, ada 3 (tiga) KEK di Provinsi Kepulauan Riau. KEK di Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pilot plan, sebagai mercusuar kawasan ekonomi berbasis service dan digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia. Dengan adanya KEK ini, akan dapat menghemat devisa negara dan menciptakan lapangan pekerjaan. Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, bukan jutaan dolar lagi, tapi miliaran dolar. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan tercipta multiplier effect terhadap employment dan Pendidikan, serta revitalisasi kawasan Batam Bintan Karimun. Saat ini di KEK Nongsa telah terbangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya. KEK Nongsa diharapkan akan memberi dampak bagi perekonomian nasional sebagai entry gate bagi pelaku usaha information technology global ke perekonomian nasional. Dengan ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura dan manca negara. Ditetapkannya KEK dapat mendorong pemanfaatan sumber daya lokal ke pasar internasional dan akan menjadi daya ungkit percepatan peningkatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indinesia. Dengan status FTZ dan KEK sekaligus di Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, Kepri sangat siap untuk menjadi pilihan investor global menanamkan modalnya di sector industry, perdagangan, pariwisata, galangan kapal, pertambangan dan lainnaya. Sedangkan untuk wilayah Natuna, Anambas dan Lingga juga mempunyai daya tarik investasi sesuai dengan karakter wilayah. Misalnya pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Sebagai satu daerah baru dan menjadi tumpuan tujuan investasi tersebut, Provinsi Kepulauan Riau memerlukan sebuah dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat keputusan terkait dengan investasi. Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau 2022-2025 ini merupakan dasar penetapan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang RUPM sebagai salah satu regulasi yang mendukung percepatan penanaman modal sebagai amanat dari UU tentang penanaman modal. RUPM ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan hal-hal yang berkaitan, indikasi program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, termasuk juga DPMPTSP Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2025 ini dilaksanakan dengan menyesuaikan regulasi yang berbeda dibandingkan regulasi di provinsi lain pada umumnya. Kekhususan status FTZ hanya ada di Kepulauan Riau. Sedangkan untuk daerah Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga disesuaikan dengan regulasi yang berlaku secara umum meskipun di beberapa wilayah tersebut juga telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sehingga peruntukan investasi harus menyesuaikan. Meskipun demikian, secara keseluruhan dan untuk hal yang sifatnya substansial, dokumen RUPM Kepulauan Riau ini tetap berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Demikian Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal disusun untuk dipedomani bersama. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto ANSAR AHMAD

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…