DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai prinsip pemberian TPP; Parameter besaran TPP; kriteria pemberian TPP; instrumen TPP; besaran dan perhitungan TPP; pengurangan TPP; pemberhentian pembayaran TPP; penginputan capaian kinerja dan penilaian; penganggaran dan pembayaran; dan pembinaan dan pengawasan pemberian TPP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai melalui pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada pencapaian kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580);
18.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 432) dan perubahan terakhir dengan Peraturan Gubernur 4 Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 432);
19.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Profinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 702); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarannya ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
7.Indeks Kemahalan Konstruksi adalah perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan.
8.Kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah adalah nilai capaian kinerja pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan variable faktor pengungkit dan variable faktor penghasil.
9.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat dengan Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
10.Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
11.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
12.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
13.Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15.Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
16.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17.Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
18.Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.meningkatkan kinerja pegawai;
b.meningkatkan disiplin pegawai;
c.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai; dan
d.meningkatkan integritas pegawai. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.prinsip pemberian TPP;
b.parameter besaran TPP;
c.kriteria pemberian TPP;
d.instrumen TPP;
e.besaran dan perhitungan TPP;
f.pengurangan TPP;
g.pemberhentian pembayaran TPP;
h.penginputan capaian kinerja dan penilaian;
i.penganggaran dan pembayaran; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

PARAMETER BESARAN TPP

Pasal 6

(1)Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 7
(2)Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan diperoleh dengan menggunakan rumus : “Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikali indeks kapasitas fiskal daerah dikali indeks kemahalan konstruksi dikali indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah”
(3)Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
(4)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(5)Dalam hal terdapat jabatan yang belum tervalidasi maka kelas jabatan tersebut disesuaikan dengan kelas jabatan dan nomenklatur jabatan sejenis/setara, setelah mendapatkan persetujuan dari inspektorat.
(6)Jika terdapat pejabat yang tidak sesuai dengan hasil validasi dikarenakan tidak memiliki pejabat analis atau jabatan yang setingkat dibawahnya maka pejabat dimaksud dapat diturunkan kelas jabatannya dibawah kelas jabatan yang telah memiliki pejabat analis atau jabatan yang setingkat setelah mendapatkan persetujuan dari inspektorat.
(7)Dalam hal ASN yang mengalami turun kelas jabatan dikarenakan tidak memiliki pejabat analis atau jabatan yang setingkat dibawahnya, dapat diberikan TPP yang disesuaikan dengan kelas jabatan setara dengan yang telah memiliki pejabat analis atau jabatan yang setingkat setelah mendapat persetujuan inspektorat.
(8)Parameter Besaran TPP dan Kriteria TPP akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian setiap 6 bulan sekali.
(9)Kelas jabatan bagi pegawai tenaga kesehatan pada rumah sakit yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional namun masih dalam proses penetapan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional maka disesuaikan dengan kelas jabatan fungsional yang setara, setelah mendapat persetujuan dari inspektorat.
(10)Bagi pegawai yang dalam proses penetapan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan proses pengalihan ke dalam jabatan fungsional.
(11)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1; 8
2. b.Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. c.Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. d.Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
5. e.Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.
(12)Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga didaerah tersebut. IKK digunakan sebagai factor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
(13)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
(14)Komponen Variabel Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
1. a.Opini Laporan Keuangan;
2. b.Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD);
3. c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. d.Indeks Inovasi Daerah;
5. e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. f.Indeks Inovasi Daerah;
7. g.Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
8. h.Indeks Refoormasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
(15)Komponen Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
1. a.Indeks Pembangunan Manusia; dan
2. b.Indeks gini ratio.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7

Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan:

1.Beban kerja;
2.Prestasi kerja;
3.Tempat bertugas;
4.Kondisi kerja;
5.Kelangkaan profesi; dan/atau
6.Pertimbangan objektif lainnya. 9

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 1 dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
(2)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 2 dihitung berdasarkan penilaian kinerja ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(3)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 3 dihitung berdasarkan:
1. a.TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
2. b.Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
3. c.Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
4. d.Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
5. e.Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan daerah lain yang dapat dikategorikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)TPP berdasarkan kondisi kerja sebgaimana dimaksud Pasal 7 angka 4 dihitung berdasarkan:
1. a.Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
2. b.Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  1. 1.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. 2.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  3. 3.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  4. 4.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  5. 5.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pelaksananya; dan/atau 10
  6. 6.Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
(5)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebgaimana dimaksud Pasal 7 angka 5 dihitung berdasarkan:
1. a.Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  1. 1.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
  2. 2.kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. b.atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
3. c.Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Gubernur; dan
(6)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 6 dihitung berdasarkan:
1. a.Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan;
2. b.TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; dan
3. c.Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaskud pada huruf b disesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
(7)Penentuan ASN memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan atau Kepala Daerah.
(8)Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Penyusun TPP melakukan klasifikasi jabatan pada organisasi perangkat daerah kedalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif lainnya.
(9)ASN dapat diberikan TPP tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah masing-masing.
(10)ASN yang mengalami perpindahan jabatan atau ditentukan menerima/ tidak menerima kriteria dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pasal 7 maka dilakukan penyesuaian pemberian TPP dengan kelas jabatan yang setara. 11

BAB VII

INSTRUMEN TPP

Pasal 9

TPP diberikan kepada pegawai setiap bulan berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut:

a.Capaian Kinerja; dan
b.Disiplin Kerja.

Pasal 10

(1)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Capaian SKP setiap bulan.
(2)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP.
(3)Setiap pegawai wajib menyusun SKP Tahunan dengan memperhatikan perencanaan strategis, RKT, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan/ tugas dan fungsi dan/ atau SKP atasan langsung yang ditetapkan setiap tahun pada awal januari.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…