DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pengangkatan dan penempatan dokter, dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 99 Tahun 2 0 1 7 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter, Dokter Gigi, Bidan Non Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan Kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58); MEMUTUSKAN: . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubemur adalah Gubemur Kepulauan Riau.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
5.Keputusan Gubernur adalah keputusan Gubemur Kepulauan Riau.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
7.Penugasan Khusus adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi 3 kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecil dan terpencil.
8.Dokter adalah dokter lulusan Pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter.
9.Dokter Gigi adalah dokter lulusan Pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi.
10.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari Pendidikan bidan yang telah diregistrasi sesuai peraturan perundang- undangan. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
13.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
14.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya. 1 6 . Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 1 7. Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang berada di pedesaan atau perkotaan yang memiliki akses yang relative mudah dijangkau oleh masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang sangat sulit di jangkau karena beberapa sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Terpencil selanjutnya disebut kriteria Sangat Terpencil adalah 4 fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Terpencil di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah;
b.memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
c.menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi masyarakat khususnya kematian ibu dan anak; dan
d.meningkatkan fungsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dalam upaya promotif dan preventif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai pedoman yang mengatur mengenai:

a.perencanaan;
b.penempatan dan perpanjangan kontrak;
c.pemberhentian, lama penugasan;
d.pelaporan;
e.pembiayaan dan penggajian;
f.kewajiban dan hak; dan
g.pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

( 1 ) Formasi Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah terdiri atas:

a.Dokter penugasan khusus; b.Dokter Gigi penugasan khusus; dan
c.Bidan penugasan khusus.

(2)Dokter penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan dokter yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai dokter yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat.
(3)Dokter Gigi penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan dokter gigi yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai dokter gigi yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat 5 Kesehatan Masyarakat.
(4)Bidan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan bidan yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai bidan yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (S)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan Kepala Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
(6)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 6

( 1) Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

a.biasa;
b.terpencil; dan
c.sangat terpencil.

(2)Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetapan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

( 1 ) Dinas menyusun kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan pemetaan sesuai prioritas suatu wilayah dan berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit.

(2)Usulan Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan kepada Kepada Dinas.
(3)Usulan Dinas Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan turut melampirkan:
1. a.data keberadaan Tenaga Kesehatan ASN;
2. b.surat keputusan tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
3. c.surat ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas lain bagi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.
(4)Dinas melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan:
1. a.variabeljumlah dan kriteria fasilitas Pelayanan kesehatan; dan
2. b.keberadaan Tenaga Kesehatan baik ASN maupun Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
3. c.cakupan wilayah kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

( 1) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. 6

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas:
1. a.Melakukan perencanaan, penyusunan kebutuhan, verifikasi dan validasi penyelenggaraan Tenaga Kesehatan;
2. b.Menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
3. c.mengajukan usulan Surat Keputusan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Gubernur.

BAB III

PENEMPATAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 9

( 1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit.

(2)Berdasarkan verifikasi dan validasi Dinas menetapkan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah dan kriteria serta pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit lokasi penempatan di Daerah.
(3)Penetapan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

( 1) Dinas dapat melakukan perpanjangan kontrak Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus berdasarkan rekomendasi analisa kebutuhan dari Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan.

(2)Perpanjangan kontrak Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diangkat kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. a.mengundurkan diri;
2. b.selesai melaksanakan masa penugasan
3. c.meninggal dunia (tewas/wafat) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
4. d.tidak menjalankan tugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) Bulan berturut turut dan/atau secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa ada keterangan yang sah;
5. e.diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
6. f.diangkat menjadi Calon ASN; dan
7. g.pemutusan secara sepihak.
(2)Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ( 1) huruf b terhadap Tenaga Kesehatan diberikan surat Keterangan selesai masa penugasan oleh Kepala Dinas atas nama Gubemur.
(3)Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilakukan berdasarkan:
1. a.berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan;
2. b.surat pemyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal di sebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas; dan
3. c.surat keterangan Dokter (visum et repertum) yang menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
(4)Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dinyatakan:
1. a.diberhentikan dengan tidak hormat; dan
2. b.dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.
(5)Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat(l) huruf g dilakukan berdasarkan:
1. a.rasionalisasi;
2. b.evaluasi kinerja; dan
3. c.alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Gubemur. B AB V PENYELENGGARAAN

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…