DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
c.bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4237)
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5661);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.
2.Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
3.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5.Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris · BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Pegawai Negara Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8.Unit Pengendalian Gratifikasi yang .selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
9.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi; penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
10.Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
11.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
12.Kode etik dan perilaku aparatur adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata perilaku aparatur untuk melaksanakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
13.Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian gratifikasi yaitu :

a.setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap; dan
b.setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
b.menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk· mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersih dan melayani;
c.membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d.meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup sistem pengendalian gratifikasi meliputi jenis gratifikasi, larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi, kewajiban lapor penerimaan gratifikasi, kewajiban lapor penolakan gratifikasi, susunan organisasi UPG, kewajiban dan tugas UPG, sosialisasi, pengawasan dan sanksi, perlindungan pelapor gratifikasi, pembiayaan dan ketentuan penutup.

BAB V

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 6

Gratifikasi terdiri atas :

a.Gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
b.Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 7

(1)Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, tidak terbatas pada antara lain :
1. a.uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
2. b.hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
3. c.uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
4. d.uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/ pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin;
5. e.fasilitas wisata oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Provinsi Kepulauan dari pihak ketiga;
6. f.fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
7. g.potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
8. h.parcel oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari pihak ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan;
9. i.sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
10. j.penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana diatur pada ayat (1), kecuali :
1. a.Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
2. b.Tidak diketahui identitas pemberi.
(3)Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK atau melalui UPG.

Pasal 8

(1)Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada :
1. a.Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan;
2. b.Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat/. agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
3. c.Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil/penyelenggara negara atau bapak/ibu/ mertua/suami/istri/anak dari pegawai negeri sipil/penyelenggara negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
4. d.Pemberian sesama Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. e.Hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.Prestasi akademis atau non akadernis yarig diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
9. i.Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
(2)Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada :
1. a.Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
2. b.Plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan
3. c.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

Pasal 10

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…