DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang dan pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bagi penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan pemberian mandat sesuai ketentuan perat.uran perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian; Mengingat 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran na 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana t:elah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian. 1 0 . Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi. 1 1. Pemberian mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 1 2 . Naskah dinas adalah surat, dokumen, formulir, dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan kepegawaian. 1 3 . Keputusan adalah produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
18.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
19.Pelaksana tugas atau Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitifyang berhalangan tetap.
20.Pelaksana harian atau Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penandatanganan Keputusan Gubemur dan naskah dinas urusan kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan administrasi urusan kepegawaian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

a.Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang; dan
b.Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada:

a.Sekretaris Daerah;
b.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
c.kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.penandatangan keputusan dan naskah dinas;
b.pengharmonisasian keputusan dan naskah dinas; dan
c.penomoran keputusan dan naskah dinas.

Pasal 7

(1} Pendelegasian wewenang dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

a.pengangkatan Calon ASN;
b.pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Manajerial;
c.kenaikan pangkat; dan
d.kenaikan gaji PPPK. (2} Pendelegasian wewenang dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:
a.usulan uji kompetensi perpindahan jabatan;
b.pemyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
c.laporan penyelenggaraan penilaian potensi dan kom petensi;
d.formulir cuti;
e.kenaikan gaji berkala PNS;
f.surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman 5 disiplin tingkat sedang atau berat/tidak pernah dipidana penjara;
g.pernyataan tidak sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
h.pernyataaan pelantikan;
1. 1.penunjukan Plt/Plh; j . perjanjian kerja PPPK; dan
k.izin seleksi tugas belajar PNS.

Pasal 8

( 1) Pendelegasian wewenang dari PPK diberikan kepada pejabat Perangkat Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang.

(2)Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

BAB III

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada:

a.Sekretaris Daerah;
b.kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
c.kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pemberian mandat dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
1. a.pengelolaan jabatan fungsional;
2. b.perpindahan jabatan;
3. c.pemberian dan pemberhentian tugas belajar, dan penempatan kembali;
4. d.pemberian izin perceraian;
5. e.penolakan izin cerai;
6. f.pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pelaksana; dan
7. g.penetapan formasi akuisisi talenta.
(2)Pemberian mandat dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
1. a.keterangan melakukan perceraian; dan
2. b.kelulusan ujian dinas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014