DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Kepri

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2 0 1 9 ;
b.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2 0 1 9 ;
c.bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 1 9 (COVID-19) di wilayah Kepulauan Riau semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2 0 1 9 di Provinsi Kepulauan Riau; 1 . Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penya.kit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Dipindai dengan CamScanner

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 8 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 2 8 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tam bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 344 7);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2 0 1 4 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik D i p i n d a i dengan CamScanner l Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5570}; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2 0 1 9 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6444); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13.Peraturan Presiden Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 34);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2 0 1 6 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1071);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 8 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 1 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 1 8 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota di Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gu bemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 6 . Gugus Tu gas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Gugus Togas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Riau, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Corona Virus Disease 2 0 1 9 selanjutnya disebut COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam mengatur aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah agar mewujudkan masyarakat produktif clan aman pada situasi COVID-19. D i p i n d a i dengan CamScanner

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.pelaksanaan;
b.monitoring dan evaluasi;
c.sanksi;
d.sosialisasi dan pardsipasi; dan
e.pendanaan.

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

a.perorangan;
b.pelaku usaha; dan
c.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
b.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
c.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
d.pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
e.meningkatkan daya tahan tubuh dengan rnenerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 7

Subjek pengaturan pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci Dipindai dengan CamScanner tangan, menjagajarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
b.sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
c.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cafran pembersih tangan (hand sanitizer);
d.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
e.upaya pengaturanjagajarak;
f.pem bersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
g.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan terularnya COVID-19; dan
h.fasilitasi deteksi d:ini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
i.pedagang kaki lima atau lapak jajanan; J. perhotelan atau penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa: dan
n.tempat dan umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Dipindai dengan CamScanner B A B V SANKSI

Pasal 10

( 1 ) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal T dikenakan sanksi.

(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bagi perorangan: 1 . Teguran lisan;
  1. 2.Kerja sosial; dan
  2. 3.Denda administratif.
2. b.Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum: 1 . Teguran lisan atau teguran tertulis;
  1. 2.Denda administratif;
  2. 3.Penghentian sementara operasional usaha; dan
  3. 4.Pencabutan izin usaha.
(3)Bentuk dan Jama waktu kerja sosial, besaran denda dan penegakan atas pelanggaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Da1am pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
1. a.masyarakat;
2. b.pemuka agama;
3. c.tokoh adat;
4. d.tokoh masyarakat; dan
5. e.unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dipindai dengan CamScanner sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…